Wednesday, September 8, 2010

Komputasi Awan Untuk E-Government Yang Lebih Efisien

Hampir semua sektor pemerintah harus sesegera mungkin mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai fungsi-fungsi e-Government, demikian ungkap IDC Government Insights. Firma ini juga menyatakan bahwa hampir semua instansi pemerintah memiliki berbagai sistem operasi yang parsial dan menghadapi berbagai hambatan yang datang dari berbagai macam kebijakan dan batasan-batasan operasi. Akibatnya muncul beragam kebutuhan dan skala kapasitas IT.


www.idc.com.sg

"Menengok kedepan : mengartikulasikan Cloud Competencies di sektor pemerintah kawasan Asia Pasifik," misalkan berkait dengan dunia bisnis maka pusat data yang tradisional tidak lagi dapat dioperasikan. Sehingga, lembaga-lembaga sektor pemerintah harus secara aktif mengeksplorasi kemungkinan mengadopsi teknologi-teknologi komputasi awan.

Gerald Wong, seorang analis pasar senior IDC Government Insights Asia Pasifik ,
dikutip dari mis-asia.com (26/8/2010) berujar " Secara umum, sektor pemerintah di kawasan Asia Pasifik masih ragu untuk mengadopsi komputasi awan.

Berbagai keraguan terutama pada lembaga-lembaga negara yang menangani informasi sensitif dan hampir semua inisiatif yang ada baru pada tahap eksperimental untuk mengadopsi Cloud Computing. Penerapannya dalam skala penuh belum menjadi hal yang umum untuk dilakukan karena sektor pemerintah masih menentuka "return on investment" (ROI) dan resiko-resiko yang menyertai adopsi teknologi-teknologi komputasi awan.


Wang menyarankan bahwa semua pemerintah harus secara aktif melakukan perubahan pada kebijakan-kebijakan dan pembinaan  semua orang dan aspek-aspek implementasi komputasi awan. Fokus harus ditujukan pada upaya merevolusi proses kerja yang bersifat tradisional dan memfasilitasi standar-standar yang interoperabel yang akan mewujudkan koordinasi antarinstansi yang lebih besar.

Kini ada banyak tuntutan terhadap upaya pengawasan dan akuntabilitas anggaran-angaran IT pemerintah paska resesi global. Tapi disaat bersamaan lembaga-lembaga tersebut dituntut untuk memberikan pelayanan dan produktifitas yang berkualitas tinggi.

IDC mencatat, sehubungan dengan tuntutan-tuntutan semacam ini, lembaga-lembaga publik dituntut untuk mencari teknologi-teknologi alternatif, seperti solusi-solusi Cloud Computing. Lebih jauh lagi. perlindungan data dan solusi-solusi keamanan seperti "rights management-as-a-service", dan bisnis intelijen terintegrasi dan aplikasi-aplikasi analitik dirancang menjadi inovasi-inovasi teknologi utama yang menuntun pada adopsi cloud computing pada sektor publik.

"Adopsi teknologi-teknologi Cloud Computing, baik pada sektor publik, privat atau gabungan kedua model/hybrid, bergantung seutuhnya pada persyaratan-persyaratan operasional yang harus diupayakan terpenuhi," ujar Wang.

(Martin Simamora)
27 Agt 2010
Source:http://plazaegov.blogspot.com/2010/08/komputasi-awan-untuk-e-government-yang.html

China Ambil Langkah Ekstrem Dalam Pembatasan Teknologi Asing Demi Keamanan & Kepentingan Nasional

Mirip dengan beberapa negara yang "memerangi" teknologi BlackBerry seperti India yang mengultimatum RIM, maka China melakukan hal yang sama namun dalam spektrum yang lebih luas dan membuat gusar-gusar negara-negara utama produsen ICT dengan nama-nama besar semisal CISCO. China jauh lebih keras dan ekstrem dalam membatasi teknologi asing sebab tak hanya BlackBerry namun hampir semua lini teknologi buatan negara asing.

Pemerintah China sebagaimana dilansir washingtontimes.com (20/8/2010) telah memerintahkan semua bank dan perusahaan-perusahaan utama di China untuk membatasi penggunaan teknologi keamanan komputer asal negara asing, ini adalah kebijakan dalam negeri China yang berpotensi memicu konflik perdagangan dengan Amerika Serikat dan juga Eropa sekaligus menambah ketegangan terkait teknologi kerahasiaan informasi sebagaimana yang sedang dialami oleh BlackBerry.

Pembatasan yang dilakukan oleh Beijing tak hanya didasarkan pada masalah keamanan nasional, namun juga konsisten dengan berbagai upaya raksasa ekonomi Asia dan dunia ini untuk mengembangkan industri-industri teknologi dengan melindunginya terhadap kompetisi dan tekanan dari pesaing-pesaing global untuk melakukan transfer pengetahuan.

Langkah dramatis China ini telah memunculkan reaksi tajam Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan membawa masalah ini ke World Trade Organization. Sebuah kelompok industri Amerika Serikat telah menuding langkah pemerintah China sebagai upaya untuk menutup pintu masuk kompetitor ke pasar China yang memang luar biasa besar.

Pemerintah China tak sekedar mengeluarkan kebijakan yang memukul banyak vendor besar ICT sebab pihak-pihak berwenang di China melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan dan menerapkan pembatasan ini secara ketat, dan beberapa perusahaan diharuskan mengganti teknologi asing yang digunakan.

"Memang ini sepenuhnya masalah keamanan yang legitimate, tetapi China melakukannya terlampau jauh," ujar Steven Ko, seorang pengacara perdagangan di Firma Hukum Akin Gump di Washington."Anda tidak bisa serta merta mengatakan bahwa semua produk asing adalah ancaman terhadap keamanan nasional."


Washington dan Eropa yang memang menjadikan China sebagai target pemasaran yang sangat menjanjikan dan dapat memulihkan ekonomi negaranya, menginginkan Beijing untuk meninjau ulang rencana tersebut yang akan menjalankannya dalam spektrum yang luas termasuk industri-industri; minyak dan gas, perbankan, dan telkomunikasi.

Peraturan-peraturan yang diterapkan Beijing disebut Multi Level Protection Scheme atau MLPS sebagai upaya pemerintah  untuk melindungi perusahaan-perusahaan teknologi pemula dengan mendukung mereka dalam pengadaan, mempromosikan standar-standar telepon selular dan mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk mengungkapkan teknologi enkripsi yang digunakan.
The Hindu

Pembatasan ekstrem yang dilakukan China membuat murka perusahaan-perusahaan asing dan menuding Beijing menekan mereka keluar dari industri-industri utama, melanggar komitmen-komitmen perdagangan bebas.

Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah China juga meliputi network firewalls dan sistem-sistem identitas digital--pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan barat seperti CISCO Systen Inc, Juniper Networks Inc dan perusahaan asal Taiwan, Trend Micro Inc.

Beijing telah mengumumkan pembatasan-pembatasan ini sejak 2007, dan sejak itu peihak-pihak berwenang dan inspektur swasta berlisensi pemerintah mulai mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk mewajibkan pelaksanaan pembatasan-pembatasan itu sejak tahun lalu.

"Kami telah meminta semua klien kami untuk melakukan penggantian dan mengingatkan mereka jika tak melakukannya tidak akan lolos inspeksi," ungkap seorang manajer di Guandong Information Security Industrial Base Co. Dia minta dipanggil sebagai Chen.

Chen menyatakan : kelompok-kelompok industri yang menjadi wewenang inspeksinya meliputi; lembaga-lembaga finansial, dan perusahaan-perusahaan milik negara.

Penggunaan teknologi keamanan asing telah mengalami penurunan tajam menagcu kepada kebijakan pemerintah 2008 yang tak pernah dipublikasikan, ungkap seorang manajer perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi : Guangzhou Zhongbang Information Engineering Co, ungkapnya, yang minta dipanggil Ma.

Pemerintah tidak pernah mempublikasi kebijakan-kebijakan yang menyatakan bahwa produk-produk keamanan informasi yang ditujukan untuk sistem-sistem informasi yang classified harus dibangun dengan produk dalam negeri atau pengadaannya harus memprioritaskan produk-produk dalam negeri, ujar Ma.

"Bila China menerapkan MLPS sepenuhnya dan diterapkan meluas hingga ke sektor jaringan-jaringan komersial dan infrastruktur IT, maka akan berdampak signifikan terhadap penjualan perusahaan-perusahaan teknologi keamanan informasi Amerika Serikat," ujar seorang juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat, Richard Buangan, dalam respon tertulisnya.

Uni Eropa menghendaki penerapan kebijakan pemerintah China hanya pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan keamanan nasional, ungkap misi EU di Beijing dalam sebuah pernyataan.

article.wn.com
China dalam satu dekade ini telah berupaya mengontrol teknologi keamanan dan enkripsi bahkan sekalipun itu dapat mendukung internet komersial dan indsutri lainnya yang sangat membutuhkan teknologi tersebut. Beijing jelas membuat langkah yang lebih besar ketimbang India yang juga telah menunjukan determinasi yang kuat dalam menghadapi BlackBerry, apalagi jika dibandingkan dengan langkah pembatasan yang dijalankan oleh UAE dan Saudi Arabia yang juga memaksa BlackBerry tunduk kepada ketentuan dalam negerinya.

Peraturan pembatasan yang dijalankan pemerintah Beijing menyatakan bahwa sistem-sistem komputer di perusahaan-perusahaan akan diklasifikasikan kedalam 5 tier yang menggambarkan tingkat sensitivitas. Teknologi keamanan di tiga tier tertinggi harus menggunakan produk teknologi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh warga China.

Sebelumnya ada inisiatif sejenis- bukan bagian dari MLPS, dimana pemerintah mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ingin menjual teknologi enkripsi dan keamananan lainnya, sejak Mei lalu diharuskan mengungkapkan bagaimana teknologi tersebut bekerja. Beijing sedianya ingin menerapkannya di semua penjualan di China,namun urung dilakukan akibat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Namun kini China nampaknya jauh lebih kuat dan siap untuk menjalankan kebijakan pembatasan yang terbilang ekstrem dan menggelisahkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang berjuang memulihkan ekonominya.

(Martin Simamora)
30 Agt 2010
Source:http://plazaegov.blogspot.com/2010/08/china-ambil-langkah-ekstrem-dalam.html

Waspada! Mesin Fotokopi Mampu Menyimpan Ribuan Data Rahasia Anda

Mesin fotokopi masa kini semakin memiliki unjuk kinerja yang canggih dan multi fungsi, namun kemajuan teknologi mesin fotokopi tak hanya memberikan kemudahan dan keleluasaan bekerja karena bisa jadi menjadi titik awal kebocoran data rahasia yang tak dikehendaki. Fakta ini diungkapkan oleh Bill Detwiller, Head Technology Editor TechRepublic.

Bill menyatakan, sangat tertarik dengan sebuah laporan investigasi yang diungkapkan oleh Chief Investigative Correspondent CBS News Armen Kateyian berjudul : "Digital Photocopiers Loaded with Secrets". Artikel ini juga dibubuhi tag line: " Your office copy machine might digitally store thousands of documents that get passed on at resale" (Mesin fotokopi anda sangat mungkin menyimpan ribuan dokumen digital yang dapat jatuh ke pihak lain saat dijual kembali).

Mata saya segera tertuju pada kata "might" (mungkin atau dapat saja), baiklah,apakah mesin-mesin fotokopi tersebut menyimpan informasi atau tidak?

Merujuk kepada video John Juntunen mengenai Digital Copier Security :

"Nearly every digital copier built since 2002 contains one of these, a hard drive. Like the one in your personal computer; it stores an image of every document scanned, copied, or emailed by the machine."

"Hampir setiap mesin fotokopi digital yang dibuat sejak tahun 2002 memiliki salah satu perangkat-perangkat ini, yaitu; sebuah hard drive seperti yang ada di dalam komputer personal, yang menyimpan sebuah citra dari setiap dokumen yang dipindai, dikopi atau yang di-email oleh mesin."


Multi-function peripherals (MFPs)

Saya bertanggungjawab atas beberapa jaringan MFP. Jadi, saya mulai melakukan pekerjaan rumah saya dan, tak perlu dikatakan lagi, hal ini jauh lebih sulit dari apa yang saya bayangkan untuk mampu memahami perihal ini. Kini waktunya untuk melibatkan para ahli. Saya memutuskan untuk memanggil Marco, perusahaan dimana kami menyewa MFPs, untuk melihat apakah saya dapat mempelajari apapun. Saya bicara dengan Dale Evens, veteran DS Service Manager Marco.


Evens menjelaskan bahwa merek-merek mesin MFPs yang mereka jual atau sewakan tidak menyimpan citra-citra secara otomatis atau by default. Evens menunjuk ke sebuah dokumen PDF Mesin Fotokopi Konica Minolta, yang digunakan oleh Kevin Kern, Sr VP Marketing Konica Minolta Business Solutions, USA untuk merespon hasil investigasi yang disampaikan oleh stasiun tv CBS News.

Dokumen PDF tersebut diantaranya menyatakan :

"A recent CBS News broadcast raised the issue of security of hard drive data in digital multifunction products. Konica Minolta would like to assure you that we are a leader in the area of MFP security. Our MFPs can ensure documents that are copied, scanned, faxed or otherwise transmitted do not remain stored on the hard drive or in DRAM memory as a standard feature".


"Sebuah pemberitaan yang baru-baru ini disampaikan oleh CBS News telah membangkitkan isu keamanan data yang tersimpan di dalam hard drive data yang ada di semua produk mesin-mesin fotokopi berteknologi digital multifuctions. Konica Minolta ingin memberikan jaminan bahwa kami adalah pemimpin dalam bidang keamanan MFP. Semua produk MFPs kami dapat menjamin semua dokumen yang dikopi,dipindai,difaks atau dengan kata lain ditransmisikan tidak akan tersimpan pada hard drive atau memori DRAM, sebagai sebuah fitur standar."


Pada riset yang dilakukan,ditditenemukan beberapa merek produk mesin fotokopi MFP memberikan pernyataan yang serupa. Namun mereka masih menawarkan sebuah opsi: kit keamanan data yang disediakan dengan kemampuan-kemampuan sebagai berikut;

  • Mengacak (encrypt) semua data terlebih dahulu sebelum disimpan di DRAM
  • Mengacak semua data yang tersimpan di dalam hard drive
  • DRAM segera dibersihkan setelah melakukan proses fotokopi, pemindaian, dan pencetakan
  • Secara otomatis bekerja tanpa campur tangan pengguna
  • Memiliki kemampuan overwriting secara rutin untuk menjamin semua data yang telah dihapus tidak dapat dipulihkan kembali.

Mengapa kita memerlukan perangkat keamanan data jika kita tidak menyimpan data dalam format digital? Evens menjawab : bahwa kita menyimpan informasi sensitif pada mesin-mesin MFP pada Address Book di MFP.  Nama-nama, alamat-alamat email, nomor-nomor faks adalah beberapa diantaranya. Mesin-mesin fotokopi multifungsi juga mampu menciptakan server-server dokumen dimana para karyawan dapat menyimpan dokumen-dokumen yang sudah dicetak, dipindai atau dikopi.

Evens juga mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dicermati, dan ia menunjukan sejumlah hal menarik yang patut kita ketahui :

  • Physicall access : Pikirkanlah siapa saja yang dapat mengakses ke mesin-mesin fotokopi berkemampuan MFP, mereka adalah; karyawan, pelanggan dan para tehnisi perwatan. Apabila mesin-mesin tersebut menyimpan data-data yang sensitif maka harus diproteksi.

  • Network access : Hampir semua mesin fotokopi MFP menggunakan sistem-sistem operasi proprietary, yang membuatnya cukup kebal terhadap upaya-upaya eksploitasi. Tetapi, akan lebih baik untuk memeriksa data di National Vulnerability Database untuk mengetahui berbagai problem yang terjadi pada mesin fotokopi MFP anda sesuai dengan mereknya.

  • Web-based configurations : hampir semua produk MFP memiliki interface website untuk konfigurasi dan akses ke buku alamat. Biasanya dilengkapi dengan proteksi password. Pastikan password yang digunakan bukan "default" atau password yang diset oleh pabrikan.

  • Public MFP : Sangat disarankan untuk tidak menggunakan mesin fotokopi MFP yang disediakan oleh layanan-layanan umum komersial apabila dokumen yang hendak difotokopi berisikan informasi sensitif. Sangat tidak mungkin untuk mengetahui apakah mesin fotokopi MFP yang digunakan oleh layanan fotokopi umum dikonfigurasi dan apakah mesin itu menyimpan setiap dokumen yang dikopi menjadi dokumen digital.

Setiap mesin MFP yang digunakan atau yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan MFP harus mempertimbangkan aspek keamanan dengan seksama. Aspek keamanan fisik dan digital mesin-mesin MFP harus memenuhi kebijakan keamanan IT perusahaan pemakai. Pada akhirnya, mari kita perhatikan apa-apa saja yang dianggap penting oleh perusahaan pembuat MFP :

  • Memenuhi sertifikasi industri : Ketika memutuskan merek dan model mesin MFP apa yang hendak dibeli atau disewa, pastikan bahwa mesin MFP memenuhi standar-standar keamanan industri. Dua sertifikasi utama harus dimiliki yaitu ; ISO 15408 Level 3 Certification dan IEEE-2600-2008. 
  • Kemudahan penggunaan versus keamanan : Manajemen perusahaan harus memutuskan kontrol-kontrol akses apa saja yang harus digunakan, apabila memilikinya. Mekanisme kontrol akses terhadap MFP secara khusus terdiri dari; otentifikasi pengguna, kode-kode account, dan perlindungan password.
  • Perangkat pengamanan data : sebagaimana disebutkan di dalam video CBS News, distributor-distributor MFP harus memberitahukan kepada semua pelanggannya paket-paket pengamanan data dan pentingnya paket-paket tersebut bagi mereka. Jika menghadapi masalah keamanan data, menggunakan sebuah data security kit akan menyelesaikan permasalahan.
  • Pertimbangan Akhir masa pakai atau End-of-Life : Ketika membeli atau menyewa mesin-mesin MFP, tentukan sedari awal, apa yang akan terjadi pada hard drive ketika mesin tersebut berakhir masa operasinya. Opsi-opsi yang biasanya digunakan adalah ; menghancurkan hard drive, membiarkannya tetap di mesin, atau memberikan akses kepada distributor MFP untuk melenyapkan data di dalam hard drive dengan proses yang telah disetujui.

Apakah sebuah mesin MFP menyimpan semua dokumen dalam format digital atau tidak, nampaknya bergantung pada merek mesin MFP dan bagaimana mesin tersebut dikonfigurasi. Hal ini pasti memerlukan sejumlah usaha, tetapi Michael Kassner telah memutuskan untuk mengkonfigurasi mesin MFP agar tidak menyimpan image sebagai default. Ini hal yang baik, sekarang saya akan memastikan bahwa manajemen memahami informasi apa saja yang ada di dalam MFP dan bagaimana melindunginya.
(Martin Simamora | ZDNet Asia)
21 Juli dan 23 Juli 2003


Source:http://plazaegov.blogspot.com/2010/07/waspada-mesin-fotokopi-mampu-menyimpan.html
Source:http://plazaegov.blogspot.com/2010/07/waspada-mesin-fotokopi-mampu-menyimpan_23.html

Mesir, Kuwait & Perancis Lakukan Investigasi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Terkait

Research In MOtion nampaknya belum bisa bernafas lega, belum lagi usai menghadapi sikap tegas tanpa kompromi yang diperlihatkan oleh dua negara Teluk ; Saudi Arabia dan UAE, kini dikabarkan dua negara lainnya ; Mesir dan Kuwait menyorot tajam aspek keamanan BlackBerry terhadap kepentingan nasional. Memang produsen smartphone asal Kanada, RIM sudah dapat melanjutkan layanannya di negara Saudi Arabia setelah sempat terblokir untuk beberapa jam, sebab kedua belah pihak mencapai kesepakatan-kesepakatan positif. Namun pengorbanan terbesar akan dialami oleh RIM dan mungkin kelak akan menimbulkan pertanyaan, apakah RIM tetap memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan privasi data para pelanggannya?

Pemerintah Saudi sebelumnya telah mengumumkan kemungkinan pemblokiran, mengikuti langkah yang sama namun lebih keras oleh  United Arab Emirates yang telah mengumumkan  akan melakukan sweeping semua perangkat BlackBerry yang dimulai pada Oktober mendatang.

Banyak analis yang menilai langkah dramatis semacam ini merupakan refleksi keprihatinan pemerintah yang sangat konservatif karena ketidakmampuan mengakses data pengguna. Baik Saudi Arabia dan UAE dikenal sebagai negara yang menerap pengaturan ketat terhadap internet, dan juga pembatasan kebebasan untuk berpendapat,  untuk mengendalikan perbedaan politik  serta  masalah-masalah kelompok-kelompok militansi Islam yang  memiliki implikasi terhadap keamanan domestik nasional dan terorisme global.

Sebagaimana dikabarkan CBSNews (10/8/2010), regulator telekomunikasi Saudi Arabia CITC telah menyatakan bahwa semua provider telekomunikasi penyedia layanan BlackBerry telah diberikan waktu tambahan 48 jam yang berakhir Senin malam untuk menyelesaikan semua masalah kemanan dan ada berbagai kemajuan berhasil dicapai.

Mengacu kepada kemajuan-kemajuan tersebut, yang memenuhi semua persyaratan regulator, maka komisi telah memutuskan BlackBerry Messengger dapat melanjutkan layanannya. Para pejabat Saudi  juga menyatakan telah tercapai sebuah preliminary agreement antara RIM dengan regulator Saudi Arabia yang membolehkan pemerintah mengakses sjumlah data pelanggan BlackBerry.

Saat ini pihak RIM dan pemerintah Saudi Arabia  sedang berdiskusi, termasuk menempatkan server BlackBerry di Saudi Arabia dan pengujiannya sedang dilakukan, ungkap sebuah surat kabar Saudi.

RIM sendiri telah menolak untuk berkomentar mengenai negosiasi-negosiasi tersebut, dan menegaskan  tidak akan mengungkapkan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan regulator-regulator pemerintah. Namun kesepakatan apapun yang tercapai yang mengizinkan para pejabat Saudi untuk mengakses data pengguna BlackBerry dapat menjadi sebuah preseden.

Cindy  Cohn, Legal Director dan General Counsel untuk  grup hak-hak digital Electronic Frontier Foundation menyatakan:"Jika RIM dipersyaratkan  untuk menyerahkan seluruh akses ke sebuah pemerintah, maka RIM seharusnya memberikan akses yang sama kepada negara-negara lain. Itu yang seharusnya terjadi.

Data BlackBerry menjadi sulit untuk diakses pemerintah sebab data dienskripsi dan disimpan di server-server BlackBerry di luar negeri.

Melihat perkembangan yang terjadi di Saudi Arabia dan UAE, National  Telecommunication Regulatory Authority Mesir, dilansir dari thehindu (3/8/2010) menyatakan bahwa :"produsen telah menerima semua izin yang diperlukan untuk menjual smartphone BlackBerry, namun hal ini tidak akan mencegah perangkat perangkat tersebut dilarang apabila terbukti mengancam keamanan nasional."

Pemerintah Kuawit  juga telah memberikan perhatian khusus terkait hal ini, bahkan sekakipun  RIM  setuju melakukan pemblokiran terhadap 3.000 website porno pada semua perangkat pelanggan BlackBerry  pada akhir tahun ini.

Namun para pejabat pemerintah Kuwait melalui surat kabar al-Jarida dengan segera menegaskan  bahwa layanan-layanan BlackBerry di Kuwait tidak akan dihentikan. Pemerintah Kuwait akan  berupaya membuat kontrol-kontrol legal untuk menjamin keamanan nasional, serta  hak-hak warga dan penduduk untuk menggunakan perangkat tersebut.

Negara-negara lain pun tak kalah tajam menyoroti  kecanggihan BlackBerry namun tak terlalu bersabat dengan kebijakan keamanan nasional yang berlaku umum di banyak negara. India dan Bahrain misalnya telah menyatakan bahwa enkripsi yang ketat pada jaringan BlackBerry berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Salah satu negara Eropa, Perancis pun telah mengeluarkan peringatan-peringatan terhadap jaringan terenkripsi BlackBerry.

Merespon kegelisahan sedikitnya 46 juta pelanggan BlackBerry berkait pemberian akses data pelanggan kepada negara tertentu, Kanada telah mengeluarkan sebuah statement yang menyatakan jaminan kepada semua pelanggan bahwa RIM tidak akan mengkompromikan integeritas dan keamanan BlackBerry.

(Martin Simamora)   

11 Agt 2010
Source:http://plazaegov.blogspot.com/2010/08/mesir-kuwait-perancis-lakukan.html

Pemerintah Jerman Larang Penggunaan BlackBerry Demi Keamanan Jaringan Informasi Dan Telekomunikasi


Pemerintah Jerman telah meminta kepada semua jajaran kementeriannya untuk tidak menggunakan perangkat-perangkat BlackBerry, sehubungan dengan peningkatan yang dramatis serangan-serangan cyber ke jaringan-jaringan informasi dan telekomunikasi. Larangan serupa yaitu larangan penggunaan smartphone  (iPhone) juga sedang dipertimbangkan, sebagai upaya terukur untuk melindungi seluruh jaringan milik pemerintah.

Otoritas resmi pemerintah Jerman, BSI merekomendasikan hanya "Simko2" ,yang disediakan oleh T-Systems, aman dan sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk lalu-lintas data.

De Maizière menambahkan bahwa ada sebuah kemungkinan resiko "serangan IT berdampak politik" dari organisasi-organisasi kejahatan dan lembaga-lembaga intelijen asing dan menyatakan bahwa hal-hal berbahaya semacam ini terhadap pemerintah dapat meningkat dengan menggunakan BlackBerry dan smartphone lainnya.


"Infrastruktur BlackBerry menggunakan sistem proprietary yang tertutup. Namun di Jerman, akses standar ke jaringan-jaringan kami harus diatur oleh pemerintah dan bukan oleh perusahaan swasta," jelasnya kepada  Handelsblatt.com.


De Maizière pun menambahkan bahwa kementerian Jerman untuk kali pertama menyarankan untuk menghindari penggunaan perangkat-perangkat BlackBerry dan iPhone pada November 2009 lalu. Kini Jerman menjadi salah satu titik panas bagi RIM selain tentunya India yang telah mengeluarkan sinyal keras kepada RIM untuk direspon secara tepat.

According to UK carrier O2, the SMS-based iPhone security hole that Charlie Miller unveiled on Black Hat this week should be patched by this weekendAn O2 spokesperson claimed the update would be pushed through iTunes this Saturday, says BBC. Apple hasn't made a comment yet, and it's not perfectly clear that this will be an update for iPhones worldwide, but hopefully that's the case -- the security flaw certainly isn't geographically limited. (engadget.com | 31/07/2009)


iPhone juga dilarang penggunaannya dikalangan pemerintah sebab menurut BSI keamanannya sangat rapuh atau kebalikan dari BlackBerry.

Hal ini diberitakan TheRegister.co.uk dan dikonfirmasi oleh Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maizière kepada surat kabar Handelsblatt pada Senin (9/8/2010) lalu. Thomas menyatakan bahwa kementerian-kementerian dan pejabat-pejabat senior pemerintah telah diperintahkan untuk menggunakan gadget Simko2 yang ditawarkan oleh T-Systems, sebagaimana yang dianjurkan oleh Kantor Keamanan Informasi Federal Jerman (BSI).




Berlin menunjukan perhatian khusus bahwa data yang ada di dalam smartphone BlackBerry melalui 2 RIM Centres yang berada di Inggris dan Kanada.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Social Democratic Party of Germany (SPD),Sebastian Edathy menyarankan agar pemerintah menerapkan larangan umum penggunaan Smartphone pada kementerian-kementerian tertentu. Semua pihak harus mengacu kepada peringatan-peringatan ini dan dapat dianggap sebagai kelalaian apabila terjadi sebagai akibat penggunaan resiko keamanan yang tak tepat pada kerja pemerintah.
(Martin Simamora)
23 Agt 2010
Source:http://plazaegov.blogspot.com/2010/08/pemerintah-jerman-larang-penggunaan.html

Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke

  | Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...