Wednesday, October 7, 2009

Yuk, Ikut Pesta di Danau Toba


Hajatan budaya dan pariwisata bertajuk “Pesta Danau Toba 2009” akan digelar di Danau Toba, Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mulai Rabu (7/10) besok hingga Minggu (11/10). Acara ini diharapkan dapat mendongkrak citra pariwisata Sumatera Utara.

"Target utama kita adalah mendongkrak citra pariwisata Sumut di mata dunia bahwa daerah kita ini aman dan nyaman untuk dikunjungi," ujar Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Sumut Nurlisa Ginting, di Medan, Senin (5/10).

Pesta Danau Toba akan menampilkan berbagai atraksi budaya, di samping juga akan menggelar berbagai ajang olahraga tradisional. Dalam ajang ini akan tampil, antara lain, pagelaran tari dan kostum tradisional, pagelaran tari khas Batak yakni tari tor-tor serta sejumlah perlombaan, seperti lomba memancing dan berenang di Danau Toba.

"Juga akan ada lomba vokal grup dengan membawakan lagu-lagu daerah dan banyak kegiatan lain, termasuk penampilan atraksi budaya dari sejumlah daerah lain di luar Sumut, yang pada akhirnya diharapkan mampu menarik minat wisatawan menghadirinya," katanya.

Ia juga mengatakan, pihak penyelenggara juga sudah menggencarkan promosi melalui berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, termasuk stasiun televisi nasional. Dinas Budaya dan Pariwisata sendiri juga telah membuat berbagai brosur yang kemudian dibagikan ke sejumlah negara. "Harapan kita pada tahun-tahun mendatang wisatawan mancanegara dapat memprogramkan liburan mereka ke Sumut," katanya.

Persiapan

Humas Panitia Pesta Danau Toba 2009 Erlin Hasibuan mengatakan, persiapan kegiatan itu kini sudah mencapai 80 persen, terlebih segala fasilitas dan infrastruktur lainnya telah dipersiapkan dengan baik.

"Berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan telah kita persiapkan, mulai dari fasilitas perlombaan, keamanan, dan kesehatan serta tugas lainnya," katanya.

Untuk memeriahkan kegiatan itu, Disbudpar Sumut juga telah mengimbau Pemkab Simalungun, Toba Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Taput, Karo, dan Dairi untuk mengerahkan massa sebanyak-banyaknya.

Rangkaian kegiatan perlombaan juga telah dipersiapkan dengan baik, bahkan kontingen dari berbagai daerah di dalam dan luar Sumut, seperti Lampung, Jawa Timur, Aceh, Papua, dan Kalimantan, telah menyatakan kesediaannya untuk datang.

Kegiatan yang bertema "Menggairahkan Kepariwisataan Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah" itu dirancang untuk menonjolkan kebudayaan lokal serta pemberdayaan potensi ekonomi daerah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kegiatan itu rencananya akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara dan Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Selasa, 6 Oktober 2009 | 10:20 WIB
MEDAN, KOMPAS.com —http://travel.kompas.com/read/xml/2009/10/06/10202014/yuk.ikut.pesta.di.danau.toba

Ayo Belajar Geologi dan Jadi Ahli Gempa

Gempa bumi, (letusan) gunung berapi, dan tsunami sejak lama menimbulkan ketakutan dan (sekaligus) kekaguman dalam pikiran manusia, melahirkan mitos, legenda, dan banyak film bencana Hollywood. Kini, teknologi maju memungkinkan kita berlatih, mengukur, memantau, mengambil sampel, dan mencitra Bumi dan gerakannya seperti belum pernah terjadi sebelumnya…. (Dr Ellen J Prager, ”Furious Earth”, 2000)

Gempa demi gempa terkesan semakin rajin menyambangi Tanah Air. Di tengah era informasi dan maraknya industri media, serba hal mengenai gempa pun hadir ke jantung rumah tangga. Orang tua, orang muda, dan anak-anak yang selama ini kurang (atau bahkan tidak) memerhatikan soal-soal gempa kini banyak yang terpaku lama menyaksikan reportase dari wilayah bencana melalui TV atau membacanya di media cetak dan online.

Mula-mula yang muncul adalah ketakutan, membayangkan bagaimana kalau gempa terjadi di kotanya sendiri. Tentu selain itu juga rasa prihatin dan peduli atas bencana yang terjadi. Berikutnya, dari rasa peduli dan takut tadi muncul pula rasa ingin tahu tentang berbagai segi, menyangkut penyebab-penyebab terjadinya gempa, mana saja daerah yang rawan gempa, apakah gempa dapat diramalkan, atau bagaimana cara mengurangi akibat mematikan gempa.

Barangkali itu awal yang menarik bagi tumbuhnya minat terhadap ilmu-ilmu yang terkait dengan kegempaan, yang sebagian ada di ilmu geologi, juga di cabang-cabangnya, seperti seismologi, dan juga di geofisika. Harus diakui, hingga belum lama ini, ilmu tersebut masih sering dilihat dengan sebelah mata, sebagai ilmu yang kering dan kurang banyak manfaatnya untuk dipelajari.

Kini, dengan sering terjadinya gempa dan semakin tumbuhnya kesadaran bahwa Tanah Air berada di jalur gempa dan gunung api yang dikenal sebagai Cincin Api, masyarakat semakin menyadari pentingnya ilmu-ilmu di atas.

Memang gempa tak akan memusnahkan bangsa Indonesia, kecuali mungkin yang disebabkan oleh gempa dan tsunami kosmik akibat wilayah Nusantara ditumbuk oleh asteroid atau komet besar. Namun, terus-menerus diguncang gempa—apalagi bila tanpa pembelajaran memadai untuk meminimalkan dampak—bisa menguras tenaga dan pikiran bangsa. Belum lagi harus diakui, ada kerugian materiil yang amat besar tiap kali terjadi gempa (atau letusan gunung berapi), plus biaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui cinta ilmu geologi, pemahaman dan kearifan akan sifat dan perilaku Bumi meningkat. Berikutnya, risiko bencana dapat dikurangi, korban dapat diminimalkan, dan kerugian harta benda dapat ditekan.

Ilmu kebumian

Fokus bahasan kita kali ini pada ilmu geologi, yang mempelajari komposisi, struktur, proses, dan sejarah Bumi. Ilmuwan yang mendefinisikan geologi adalah Sir Charles Lyell pada tahun 1830. Semenjak saat itu, studi geologi diperluas sampai ke planet-planet lain dan satelitnya, yang lalu dikenal sebagai geologi keplanetan. Ada banyak cabang dalam geologi, antara lain geofisika, yang mempelajari fisika Bumi.

Melalui ilmu inilah orang mengenal lapisan-lapisan yang ada di Bumi, yakni kerak atau kulit, lalu mantel, dan inti. Kerak bumi yang berwujud lempeng-lempeng ini rupanya telah bergerak ke sana-sini di permukaan Bumi setidaknya sejak 600 juta tahun terakhir—dan bisa jadi sejak beberapa miliar tahun sebelumnya (New York Public Library Science Desk Ref, 1995). Sekarang ini, setiap lempeng bergerak dengan kecepatan berbeda-beda, di antaranya ada yang dengan kecepatan 2,5 sentimeter per tahun.

Para ilmuwan yakin, pada masa lalu, sekitar 250 juta tahun silam, ada benua besar atau superkontinen yang dinamai Pangaea (Nama Pangaea diusulkan oleh geolog besar Alfred Wegener tahun 1915). Sekitar 180 juta tahun lalu, superkontinen ini pecah, menjadi Gondwanaland, atau Gondwana, dan Laurasia. Gondwana adalah kontinen hipotetis yang dibentuk dari bersatunya Amerika Selatan, Afrika, Australia, India, dan Antartika. Sementara Laurasia tersusun dari Amerika Utara dan Eurasia. Sekitar 65 juta tahun silam—masa sekitar punahnya dinosaurus—kedua kontinen itu mulai berpisah, perlahan-lahan membentuk tatanan seperti yang kita lihat sekarang ini.

Ada prediksi menarik: dalam 50 juta tahun dari sekarang, pantai barat Amerika Utara akan robek dari daratan utama (mainland), dan—ini dia—Australia akan bergerak ke utara dan bertubrukan dengan Indonesia. Sementara Afrika dan Asia akan terpisah di Laut Merah.

Riwayat menarik


Kini, ketika kita semakin mengakui pentingnya ilmu-ilmu alam, kebumian, baik juga dipikirkan cara untuk mengembangkan minat. Jangan sampai ironi yang ada sekarang ini berkepanjangan, di mana negara di Cincin Api hanya memiliki sejumlah kecil ahli, seperti hari-hari ini kita baca profilnya di harian ini. Mereka bekerja di sejumlah lembaga pendidikan dan penelitian seperti ITB, UGM, LIPI, dan BPPT.

Dengan frekuensi berita gempa yang tinggi akhir-akhir ini, terungkap pula sejumlah istilah dan teori fundamental dalam geologi, seperti intensitas gempa dalam skala Richter dan tentang lempeng tektonik.

Demi masa depan

Sebagaimana studi tentang hutan, iklim, atau vulkanologi, ilmuwan ahli gempa Indonesia punya peluang besar untuk berkontribusi dalam sains yang hebat ini karena Indonesia sering disebut sebagai laboratorium alam yang unik. Sumbangan ilmiah ini maknanya tidak saja sebatas pemerkayaan ilmu pengetahuan, tetapi juga terkait dengan masa depan manusia.

Dalam jangka dekat, peminat dan ilmuwan ahli gempa mungkin masih merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan fundamental seperti ”dapatkah kita meramal terjadinya gempa?”

Saat ini jawabannya adalah ”mustahil” bila yang dimaksud adalah meramal ”hari, tanggal, dan jam berapa gempa akan terjadi”. Karena yang bisa diketahui baru wilayah mana yang akan terancam gempa dalam kurun 20-30 tahun mendatang, sebenarnya pekerjaan sudah menanti untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tujuannya tidak lain untuk meminimalkan potensi kerusakan akibat gempa.

Mari kita sambut tantangan ilmu geologi untuk semakin memahami Bumi dan segala aktivitasnya. Kita yakin, dengan semakin bertambahnya ahli gempa, akan semakin nyaring suara yang mengingatkan bangsa Indonesia untuk selalu siaga menghadapi pergerakan lempeng tektonik jauh di bawah sana.

Rabu, 7 Oktober 2009 | 05:04 WIB
Oleh NINOK LEKSONO

KOMPAS.com —http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/07/05040146/ayo.belajar.geologi.dan.jadi.ahli.gempa

Tuesday, October 6, 2009

Negosiasi Iklim: Negara Maju Dinilai Belum Beritikad Baik

Delegasi Indonesia dalam negosiasi iklim di Bangkok, Thailand, menilai, negara-negara maju belum beritikad baik menurunkan laju emisinya. Mereka mengulur-ulur waktu pembahasan.

”Belum ada komitmen baru negara maju menaikkan target pengurangan emisi dalam jangka menengah,” kata anggota delegasi Indonesia, Tri Tharyat, ketika dihubungi di Bangkok, Senin (5/10) malam. Sebelumnya, negara maju (Annex 1) diharapkan menurunkan emisinya secara agregat mencapai 45 persen pada 2020.

Yang terjadi, negara-negara maju justru mendesak negara-negara berkembang turut serta. Bila sebelumnya dikenal dua kubu negara, Annex (wajib menurunkan emisinya) dan non-Annex (tidak wajib), kini mulai diubah.

Menurut Tri, negara-negara maju membagi lagi dengan istilah major economics, major developing countries, dan advanced developing countries. Namun, pengkategoriannya tidak jelas. Kondisi itu menyulitkan negosiasi di Bangkok, yang akan berakhir 9 Oktober 2009.

Kurangi draf negosiasi

Secara khusus, delegasi Indonesia membawa target rasional mengurangi draf negosiasi dari semula 199 draf teks. Draf itu berisi poin-poin terkait perubahan iklim dari ratusan negara.

Terkait draf itu, sejumlah LSM internasional yang tergabung dalam The Ecosystems Climate Alliance (ECA) menyoal sikap Uni Eropa yang memasukkan istilah manajemen hutan berkelanjutan (SFM) dalam konteks REDD. Sikap itu dinilai langkah mundur perlindungan hutan tropis.

Istilah manajemen hutan berkelanjutan itu, menurut ECA, selama ini dikooptasi industri kayu yang merusak menjadi seolah-olah ramah lingkungan. Karena itu, ECA menyayangkan sikap Uni Eropa tersebut.

”Jika kita tidak mengubah arah sekarang, kita tidak akan mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan,” kata Peter Wood dari Global Witness dalam siaran persnya. (GSA)

Hari Habitat Dunia 2009: Kawasan Kumuh Kota 54.000 Hektar

Kawasan kumuh kota secara nasional terus meningkat dan meluas sekitar 54.000 hektar atau lebih dari tiga kali luas Kota Bandung. Ketidaklayakan hunian di perkotaan itu masih ditambah 21,1 persen rumah tangga yang tidak dapat mengakses air bersih dan sebanyak 22,86 persen tidak memiliki akses jamban.

”Kondisi hunian tidak layak seperti itu perlu diperbaiki dengan merencanakan masa depan kota yang melibatkan partisipasi warga,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin (5/10) di Palembang, dalam puncak peringatan Hari Habitat Dunia Ke-23.

Hari Habitat Dunia diperingati secara global setelah Perserikatan Bangsa-bangsa merumuskan Deklarasi Vancouver pada 1976. Deklarasi itu menekankan prinsip hunian yang layak bagi semua sebagai agenda habitat dunia. Peringatan tahun ini mengambil tema global ”Merencanakan Masa Depan Perkotaan”.

Djoko menekankan, perencanaan dan pembangunan perkotaan itu sekarang bertumpu pada kapasitas pemerintah daerah. Perencanaan ditekankan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang diharapkan mampu merealisasikan agenda penting habitat di Indonesia pada 2015, meraih 350 kota tanpa kekumuhan.

Pada peringatan di Palembang itu hadir pula Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy’ari dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Di dalam peringatan itu digelar eksposisi perencanaan dan penanganan kawasan kumuh sembilan kota meliputi Palembang, Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Surabaya, Blitar, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan.

Yusuf Asy’ari mengemukakan, pembangunan permukiman layak huni di perkotaan seperti di Jakarta tak jarang juga menemui kegagalan. Dia mencontohkan, beberapa tahun sebelumnya direncanakan pembangunan rumah susun sederhana milik dengan jumlah pendaftar 660 perusahaan, tetapi sampai sekarang hanya terealisasi 35 tower.

”Pembangunan rumah susun sederhana sewa khusus untuk pekerja di Jakarta juga telah direncanakan sebanyak 350.000 unit, tetapi hingga sekarang tidak berjalan. Perusahaan-perusahaan tidak tertarik mengambil kesempatan untuk pembangunan permukiman layak bagi para pekerjanya,” kata Yusuf Asy’ari.

Kriteria kumuh

Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono menjelaskan, perkembangan kota-kota saat ini masih bersifat reaktif, belum bersifat antisipatif terhadap berbagai persoalan yang mungkin dihadapi warga.

Budi juga menyebutkan, pemerintah, seperti ditetapkan di dalam Deklarasi Vancouver, memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan hunian layak bagi warga yang tidak mampu.

Menurut Budi, ada beberapa hal yang menjadi kriteria permukiman kumuh, di antaranya meliputi ukuran bangunan sangat sempit tidak memenuhi standar kesehatan. Kondisi bangunan berimpitan sehingga rawan kebakaran. Kurangnya suplai air bersih serta jaringan listrik tidak tertata dan tidak terpasang dengan baik.

Kriteria berikutnya, sistem drainasenya buruk. Jalan lingkungan juga tidak memadai. Kemudian, ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus juga sangat terbatas.(ONI/NAW)

Kawasan Kumuh Kota 54.000 Hektar



Selasa, 6 Oktober 2009 | 03:37 WIB

Palembang, Kompas - Kawasan kumuh kota secara nasional terus meningkat dan meluas sekitar 54.000 hektar atau lebih dari tiga kali luas Kota Bandung. Ketidaklayakan hunian di perkotaan itu masih ditambah 21,1 persen rumah tangga yang tidak dapat mengakses air bersih dan sebanyak 22,86 persen tidak memiliki akses jamban.

”Kondisi hunian tidak layak seperti itu perlu diperbaiki dengan merencanakan masa depan kota yang melibatkan partisipasi warga,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin (5/10) di Palembang, dalam puncak peringatan Hari Habitat Dunia Ke-23.

Hari Habitat Dunia diperingati secara global setelah Perserikatan Bangsa-bangsa merumuskan Deklarasi Vancouver pada 1976. Deklarasi itu menekankan prinsip hunian yang layak bagi semua sebagai agenda habitat dunia. Peringatan tahun ini mengambil tema global ”Merencanakan Masa Depan Perkotaan”.

Djoko menekankan, perencanaan dan pembangunan perkotaan itu sekarang bertumpu pada kapasitas pemerintah daerah. Perencanaan ditekankan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang diharapkan mampu merealisasikan agenda penting habitat di Indonesia pada 2015, meraih 350 kota tanpa kekumuhan.

Pada peringatan di Palembang itu hadir pula Menteri Negara Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy’ari dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Di dalam peringatan itu digelar eksposisi perencanaan dan penanganan kawasan kumuh sembilan kota meliputi Palembang, Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Surabaya, Blitar, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan.

Yusuf Asy’ari mengemukakan, pembangunan permukiman layak huni di perkotaan seperti di Jakarta tak jarang juga menemui kegagalan. Dia mencontohkan, beberapa tahun sebelumnya direncanakan pembangunan rumah susun sederhana milik dengan jumlah pendaftar 660 perusahaan, tetapi sampai sekarang hanya terealisasi 35 tower.

”Pembangunan rumah susun sederhana sewa khusus untuk pekerja di Jakarta juga telah direncanakan sebanyak 350.000 unit, tetapi hingga sekarang tidak berjalan. Perusahaan-perusahaan tidak tertarik mengambil kesempatan untuk pembangunan permukiman layak bagi para pekerjanya,” kata Yusuf Asy’ari.

Kriteria kumuh

Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono menjelaskan, perkembangan kota-kota saat ini masih bersifat reaktif, belum bersifat antisipatif terhadap berbagai persoalan yang mungkin dihadapi warga.

Budi juga menyebutkan, pemerintah, seperti ditetapkan di dalam Deklarasi Vancouver, memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan hunian layak bagi warga yang tidak mampu.

Menurut Budi, ada beberapa hal yang menjadi kriteria permukiman kumuh, di antaranya meliputi ukuran bangunan sangat sempit tidak memenuhi standar kesehatan. Kondisi bangunan berimpitan sehingga rawan kebakaran. Kurangnya suplai air bersih serta jaringan listrik tidak tertata dan tidak terpasang dengan baik.

Kriteria berikutnya, sistem drainasenya buruk. Jalan lingkungan juga tidak memadai. Kemudian, ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus juga sangat terbatas.(ONI/NAW)

Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke

  | Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...