Hanya desah dan gumam tak jelas yang menjadi ekspresi keresahan Christianus Basik Basik (38), seniman dan tokoh pemuda di Wendu, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Ia mengatakan telah lama menyimpan kekecewaan terhadap pemerintah, terutama Pemerintah Kabupaten Merauke.
”Mereka lebih peduli kepada investor daripada kepada rakyatnya sendiri. Lihat saja, di sini tidak ada listrik. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Wendu selalu gelap. Dulu di sini ada hutan sagu kecil, tetapi sudah digusur proyek jalan,” kata Christianus.
Jalan itu sebenarnya tidak begitu dibutuhkan warga karena sudah ada jalan beraspal yang menghubungkan Merauke-Wendu. Jalan tanah yang menggusur hutan sagu itu melingkar melintasi belakang Desa Wendu hingga tembus ke Serapu, melintasi lahan-lahan kosong yang dikuasai perusahaan-perusahaan yang berminat berinvestasi di Merauke.
Martin layak kesal lantaran dana miliaran rupiah justru digelontorkan untuk membangun akses ke wilayah-wilayah tak berpenduduk itu. Ia makin kesal ketika menceritakan banyak lahan di sekitar Wendu dan Serapu dibiarkan terbengkalai oleh investor yang telah mengambil lahan itu dari warga.
Baginya, program pengembangan pertanian pangan dan bahan bakar hayati berskala luas, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), tidak banyak menghadirkan manfaat bagi warga setempat. ”Sebaliknya, tanah dan hutan sagu kami hilang,” ujar dia.
Tempat-tempat keramat yang menjadi pusat kosmologi masyarakat adat suku Malind-Anim pun tercemar karena batas-batas wilayah adat terbongkar akibat pembukaan lahan. ”Satu saat nanti, hal itu akan menimbulkan konflik antarwarga,” kata Christianus Basik Basik.
Hatinya makin gusar saat melihat peta yang dibawa rekannya menunjukkan, sebagian besar wilayah Merauke telah terbagi untuk 36 investor di kawasan itu.
Meski begitu, tampaknya kegusaran hati warga seperti Christianus Basik Basik tidak menyurutkan minat Bupati Johanes Gluba Gebze mengembangkan wilayah itu menjadi agropolitan, agroindustri, dan agrowisata berskala raksasa.
Program tersebut menjadi isi kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke periode 2010-2015, yaitu Daniel Walinaulik dan Omah Laduani Ladamay yang didukung Bupati Gebze. Bak gayung bersambut, ambisi itu sejalan dengan misi pemerintah pusat yang berminat membangun ketahanan pangan dan energi nasional.
Para investor pun diundang, di antaranya Medco, PT Bangun Tjipta Sarana, dan Artha Graha. Mereka diajak mengelola lahan seluas total 1.282.833 hektar yang berdasar rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) layak dikembangkan menjadi kawasan pertanian pangan dan bahan bakar hayati skala luas.
Siswono Yudo Husodo, pemilik PT Bangun Tjipta Sarana, berpendapat, gagasan Gluba Gebze menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan layak dihargai. Menurut Siswono, potensi wilayah Merauke yang sejauh mata memandang merupakan hamparan luas dengan aneka vegetasi, seperti rawa, padang rumput dan hutan, harus diaktualkan. Namun, kemajuan itu, tutur dia, haruslah dinikmati pula oleh semua warga. ”Maju dengan bahagia,” kata Siswono.
Jika melihat sasaran MIFEE, program itu sangat menjanjikan. Desain besarnya menggambarkan, pada tahun 2030 ketika MIFEE telah berjalan stabil, Indonesia akan memiliki tambahan cadangan pangan, antara lain beras 1,95 juta ton, jagung 2,02 juta ton, kedelai 167.000 ton, ternak sapi 64.000 ekor, gula 2,5 juta ton, dan CPO 937.000 ton per tahun. PDRB per kapita Merauke terdongkrak menjadi Rp 124,2 juta per tahun pada tahun 2030. Tidak hanya itu, devisa negara dihemat hingga Rp 4,7 triliun melalui pengurangan impor pangan.
Meski begitu, gambaran itu tidak membuat warga terpukau. Sekretaris Dewan Adat Wilayah V: Ha-Anim, Johanes Wob (52), mengatakan, kehadiran industri pertanian berpotensi mengancam kelestarian adat masyarakat Merauke. Kerap kali, dalam negosiasi dengan perusahaan, warga ada dalam posisi lemah karena tidak paham dengan aneka ketentuan. Ujungnya, meskipun ada rancangan peraturan daerah tentang tanah ulayat, yaitu tidak boleh diperjualbelikan, nyatanya saat ini telah ratusan hektar lahan milik warga terlepas hanya dengan ganti beberapa unit sepeda motor atau motor tempel.
Tingkat pendidikan yang rendah—rata-rata sekolah dasar—membuat mereka kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar Papua. Marius Moiwend, warga Desa Sanggase, Distrik Okaba, Merauke, mengatakan, ia dan beberapa rekannya ditolak menjadi petugas satpam oleh PT Medcopapua Industri Lestari karena tidak memiliki ijazah SMP. ”Ijazah SD hanya untuk (penerimaan) gelombang pertama dan kedua, kata petugas di sana,” tutur Marius.
Masyarakat bukan tidak ingin berkembang. Damianus Yorwen (45), warga Muara Byan, menuturkan, selama ini warga di kampungnya telah berulang kali meminta agar pemerintah mau membuat sekolah darurat untuk menampung anak-anak mereka. ”Hingga saat ini belum juga dipenuhi. Malah sekarang mereka beli pesawat terbang,” kata Damianus merujuk tiga jet 737-300 yang dibeli Pemerintah Kabupaten Merauke.
Hal itu memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat asli Merauke akan semakin termarjinalkan dan mereka hanya menjadi penonton aneka kemajuan yang digambarkan akan diraih melalui MIFEE. Tokoh masyarakat Merauke, JP Kamarka (65), meminta pemerintah tidak sembrono dengan proyek tersebut.
”Masyarakat perlu lebih dilibatkan dan diajak bicara. Dasarnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Masyarakat perlu waktu untuk berubah. Kami khawatir masyarakat justru akan menjadi obyek penguasaan lahan, inti-plasma. Sebaiknya masyarakat lokal diberdayakan dulu karena proyek MIFEE sebenarnya bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi untuk ekspor dan industri,” papar Kamarka.
Menurut dia, pemberdayaan masyarakat di akar rumput perlu dilakukan guna meminimalkan intrik dan ambisi politik segelintir elite Merauke yang memanfaatkan gagasan pengembangan potensi pangan daerah itu. Oleh karena itu, Dewan Adat Wilayah V: Ha-Anim melalui suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 8 Juli 2010 menyatakan penolakan mereka terhadap pelaksanaan program MIFEE di Merauke. Setidaknya, mereka berharap pemerintah tidak terlalu memaksakan diri karena dapat berdampak pada makin bertambahnya rasa tidak puas mereka terhadap pemerintah.
06 Agustus 2010
