Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya mengundang enam operator saat demo teknis pemblokiran konten porno. Meski demikian, itu bukan berarti operator beserta penyedia jaringan internet (ISP) lainnya boleh diam saja. Semua tetap wajib memblokir pornografi tanpa kecuali.
"Kami tidak mungkin mengundang semua ISP yang jumlahnya 180-an sekaligus, kurang efisien. Meski begitu, yang lainnya tetap harus ikuti jejak enam operator ini tanpa terkecuali," ujar Kepala Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, kepada detikINET, Jumat (13/8/2010).
Kominfo pada 10 Agustus lalu mengundang Telkom, Telkomsel, Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, dan Bakrie Telecom, untuk mendemokan teknis pemblokiran pornografi versi masing-masing. Terhitung sejak tanggal itu, seluruh operator dan ISP dinyatakan wajib untuk memblokir konten porno tanpa alasan apapun. Sebab menurut Gatot, hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang No.36/1999 tentang Telekomunikasi.
Kementerian Kominfo juga telah mengirimkan Surat Edaran Plt Dirjen Postel atas nama Menkominfo No. 1598/SE/DJPT. 1/KOMINFO/ 7/2010 tertanggal 21 Juli 2010 tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pornografi.
"Surat edaran itu fungsinya untuk mengingatkan hak dan kewajiban para ISP sesuai UU No.36/1999. Mereka punya kewajiban untuk memblokir segala hal berbau pornografi, kekerasan, dan SARA," tegas Gatot.
13 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/13/072340/1419416/398/seluruh-penyelenggara-internet-wajib-blokir-porno/
Friday, August 13, 2010
Telkomsel Akhirnya Lulus Uji Blokir Konten Porno
Telkomsel akhirnya mengikuti jejak lima operator lainnya yang sudah lebih dulu dinyatakan lulus uji teknis saat mendemokan pemblokiran konten pornografi di hadapan Menkominfo Tifatul Sembiring.
"Telkomsel akhirnya lulus. Sebelumnya mereka gagal karena mungkin terlalu bersemangat," kata Kepala Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, kepada detikINET di Jakarta, Kamis (12/8/2010).
Kementerian Kominfo dua hari yang lalu mengundang enam operator seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, dan Bakrie Telecom, untuk mendemokan teknis pemblokiran konten porno versi masing-masing.
"Bakrie, Indosat, Telkom, XL, IM2, semua sudah lolos. Yang masih agak masalah cuma Telkomsel. Kayaknya perlu ujian her untuk diulang. Sudah beberapa orang expert-nya Telkomsel coba, malah semua situs terblokir. Terlalu semangat kali ya karena ini masalah pornografi," kata Tifatul waktu itu.
Hari ini, Telkomsel kembali mendemokan pemblokiran situs-situs porno yang disaksikan langsung Plt. Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan di Kantor Ditjen Postel, Jakarta. Demo tersebut dilakukan dengan menggunakan ponsel dan laptop yang sudah terkoneksi dengan akses internet Telkomsel Flash.
"Upaya pemblokiran yang telah kami lakukan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang menginstruksikan para penyelenggara jasa akses internet untuk menutup akses terhadap situs-situs porno," kata Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno.
"Secara bertahap pemblokiran ini kami lakukan untuk seluruh perangkat yang memanfaatkan akses internet Telkomsel. Dengan demikian seluruh pelanggan yang menggunakan layanan internet Telkomsel, baik melalui ponsel, komputer, ataupun laptop, tidak bisa mengakses situs-situs porno tersebut," paparnya lebih lanjut.
12 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/181324/1419288/398/telkomsel-akhirnya-lulus-uji-blokir-konten-porno/?i991103105
"Telkomsel akhirnya lulus. Sebelumnya mereka gagal karena mungkin terlalu bersemangat," kata Kepala Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto, kepada detikINET di Jakarta, Kamis (12/8/2010).
Kementerian Kominfo dua hari yang lalu mengundang enam operator seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, dan Bakrie Telecom, untuk mendemokan teknis pemblokiran konten porno versi masing-masing.
"Bakrie, Indosat, Telkom, XL, IM2, semua sudah lolos. Yang masih agak masalah cuma Telkomsel. Kayaknya perlu ujian her untuk diulang. Sudah beberapa orang expert-nya Telkomsel coba, malah semua situs terblokir. Terlalu semangat kali ya karena ini masalah pornografi," kata Tifatul waktu itu.
Hari ini, Telkomsel kembali mendemokan pemblokiran situs-situs porno yang disaksikan langsung Plt. Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan di Kantor Ditjen Postel, Jakarta. Demo tersebut dilakukan dengan menggunakan ponsel dan laptop yang sudah terkoneksi dengan akses internet Telkomsel Flash.
"Upaya pemblokiran yang telah kami lakukan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang menginstruksikan para penyelenggara jasa akses internet untuk menutup akses terhadap situs-situs porno," kata Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno.
"Secara bertahap pemblokiran ini kami lakukan untuk seluruh perangkat yang memanfaatkan akses internet Telkomsel. Dengan demikian seluruh pelanggan yang menggunakan layanan internet Telkomsel, baik melalui ponsel, komputer, ataupun laptop, tidak bisa mengakses situs-situs porno tersebut," paparnya lebih lanjut.
12 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/181324/1419288/398/telkomsel-akhirnya-lulus-uji-blokir-konten-porno/?i991103105
RIM Rahasiakan Server dan Kantor Perwakilan
Pengguna BlackBerry di Tanah Air saat ini mungkin tengah menunggu hasil desakan pemerintah yang meminta Research In Motion (RIM) untuk membuka kantor perwakilan dan membangun server BlackBerry di Indonesia.
Namun sepertinya, rasa penasaran tersebut masih harus ditahan lagi. Sebab, vendor asal Kanada itu masih bungkam soal dua isu 'panas' tersebut.
"Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab hal itu. Namun yang pasti, kami terus menjaga komunikasi dengan regulasi dan pemerintah suatu negara, termasuk Indonesia," ujar Gregory Wade, Managing Director, RIM South Asia.
Seperti biasa, jawaban Greg terdengar normatif. Padahal di sela-sela peluncuran BlackBerry Curve 3G 9300 di Hotel Ritz Carlton, Kamis (12/8/2010) malam itu, banyak wartawan yang mencecarnya dengan pertanyaan sejenis.
Meski demikian, dalam komentar selanjutnya, Greg mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang penting bagi RIM. Dan mereka pun berjanji akan terus berusaha untuk membawa produk-produk terbaru BlackBerry sekaligus memperluas pasar di Indonesia.
"Setidaknya ini indikasi yang positif," kata Greg, yang mengaku tengah buru-buru mengejar pesawat.
Isu seputar pembangunan server dan kantor perwakilan RIM di Indonesia memang kembali kencang terdengar gaungnya setelah langkah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengancam memblokir layanan BlackBerry akibat dinilai menganggu keamanan nasional.
Pihak Kominfo pun mengaku telah mengirimkan surat ke kantor pusat RIM di Kanada untuk meminta mereka segera membangun server dan kantor perwakilannya di Indonesia.
Plt. Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan mengaku optimistis bahwa RIM akan menuruti keinginan pemerintah Indonesia. Bahkan menurutnya, RIM akan membuka kantor di Jakarta pada Agustus ini. Tempatnya pun sudah diketahui, yakni di wilayah Kuningan.
Namun lagi-lagi, ketika hal itu coba dikonfrontir dengan pihak RIM. Greg kembali menangkisnya. "Tunggu saja berita dari kami jika ada kabar lebih lanjut," pungkasnya.
13 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/13/083816/1419446/328/rim-rahasiakan-server-dan-kantor-perwakilan/
Namun sepertinya, rasa penasaran tersebut masih harus ditahan lagi. Sebab, vendor asal Kanada itu masih bungkam soal dua isu 'panas' tersebut.
"Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab hal itu. Namun yang pasti, kami terus menjaga komunikasi dengan regulasi dan pemerintah suatu negara, termasuk Indonesia," ujar Gregory Wade, Managing Director, RIM South Asia.
Seperti biasa, jawaban Greg terdengar normatif. Padahal di sela-sela peluncuran BlackBerry Curve 3G 9300 di Hotel Ritz Carlton, Kamis (12/8/2010) malam itu, banyak wartawan yang mencecarnya dengan pertanyaan sejenis.
Meski demikian, dalam komentar selanjutnya, Greg mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang penting bagi RIM. Dan mereka pun berjanji akan terus berusaha untuk membawa produk-produk terbaru BlackBerry sekaligus memperluas pasar di Indonesia.
"Setidaknya ini indikasi yang positif," kata Greg, yang mengaku tengah buru-buru mengejar pesawat.
Isu seputar pembangunan server dan kantor perwakilan RIM di Indonesia memang kembali kencang terdengar gaungnya setelah langkah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengancam memblokir layanan BlackBerry akibat dinilai menganggu keamanan nasional.
Pihak Kominfo pun mengaku telah mengirimkan surat ke kantor pusat RIM di Kanada untuk meminta mereka segera membangun server dan kantor perwakilannya di Indonesia.
Plt. Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan mengaku optimistis bahwa RIM akan menuruti keinginan pemerintah Indonesia. Bahkan menurutnya, RIM akan membuka kantor di Jakarta pada Agustus ini. Tempatnya pun sudah diketahui, yakni di wilayah Kuningan.
Namun lagi-lagi, ketika hal itu coba dikonfrontir dengan pihak RIM. Greg kembali menangkisnya. "Tunggu saja berita dari kami jika ada kabar lebih lanjut," pungkasnya.
13 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/13/083816/1419446/328/rim-rahasiakan-server-dan-kantor-perwakilan/
Teknologi untukTambah Pelanggan Tanpa Tambah BTS
Nokia Siemens Network (NSN) memperkenalkan teknologi bernama Dynamic Frequency and Channel Allocation (DFCA). Teknologi ini diklaim bisa memaksimalkan spektrum yang terbatas pada operator GSM.
Dengan demikian, operator GSM diklaim bisa menambah pelanggan atau menambah potensi pendapatan dari pelanggan per BTS-nya. Artinya, untuk mendapatkan tambahan tak perlu selalu dengan menambah jumlah BTS.
"DFCA memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu operator mengatasi tantangan berupa trafik suara dan data yang terus meningkat," kata Prashant Agnihotri, head of GSM/EDGE product management, Nokia Siemens Networks, dalam keterangan yang diterima detikINET, Kamis (12/8/2010).
Lewat DFCA, operator disebut bisa memperkecil bandwidth yang digunakan untuk komunikasi suara. Akibatnya, akan ada 'sisa' bandwidth tambahan yang bisa digunakan untuk hal lain.
Menurut Agnihotri, kelebihan bandwidth itu bisa digunakan untuk data melalui EDGE, WCDMA atau LTE. "Hal ini akan membantu operator meningkatkan potensi pendapatan per situs BTS secara substansial," ujarnya.
Dikombinasikan dengan software, fitur tersebut juga dikatakan mampu meningkatkan kapasitas tampung trafik dari setiap BTS> Selain itu, teknologi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas jaringan, menurunkan biaya total serta meningkatkan efisiensi energi.
12 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/185342/1419310/328/teknologi-untuktambah-pelanggan-tanpa-tambah-bts/?i991103105
Dengan demikian, operator GSM diklaim bisa menambah pelanggan atau menambah potensi pendapatan dari pelanggan per BTS-nya. Artinya, untuk mendapatkan tambahan tak perlu selalu dengan menambah jumlah BTS.
"DFCA memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu operator mengatasi tantangan berupa trafik suara dan data yang terus meningkat," kata Prashant Agnihotri, head of GSM/EDGE product management, Nokia Siemens Networks, dalam keterangan yang diterima detikINET, Kamis (12/8/2010).
Lewat DFCA, operator disebut bisa memperkecil bandwidth yang digunakan untuk komunikasi suara. Akibatnya, akan ada 'sisa' bandwidth tambahan yang bisa digunakan untuk hal lain.
Menurut Agnihotri, kelebihan bandwidth itu bisa digunakan untuk data melalui EDGE, WCDMA atau LTE. "Hal ini akan membantu operator meningkatkan potensi pendapatan per situs BTS secara substansial," ujarnya.
Dikombinasikan dengan software, fitur tersebut juga dikatakan mampu meningkatkan kapasitas tampung trafik dari setiap BTS> Selain itu, teknologi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas jaringan, menurunkan biaya total serta meningkatkan efisiensi energi.
12 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/12/185342/1419310/328/teknologi-untuktambah-pelanggan-tanpa-tambah-bts/?i991103105
BlackBerry, Spionase, dan Penguasaan Informasi
Saya tertarik dengan perdebatan mengenai isu pemblokiran BlackBerry. Yang menarik bagi saya bukan soal pemblokiran itu sendiri, tetapi sudah mulai sadarnya beberapa pihak tentang pentingnya pengamanan informasi negara.
Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BlackBerry tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal negara maju seperti Singapura, yang sangat melek teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan handset buatan Research In Motion (RIM) itu.
Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara, saya lihat belum mengeluarkan statement bahayanya penggunaan BlackBerry
bagi keamanan negara. Pejabat negara sekelas Presiden pun bisa 'berlenggang-kanggung' bersama dengan staf intinya, termasuk para menteri dan staf khusus menggunakan BlackBerry. Begitu juga saya lihat komunikasi di teman-teman unit kerja presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Dari dulu saya sempat bertanya, apakah ada yang salah dengan Lembaga Sandi Negara? Mestinya, merekalah yang paling kompeten berbicara tentang aspek
keamanan negara pada penggunaan BlackBerry. Karena itu, adalah percuma saja kita membuat aturan pengamanan fisik yang ketat bagi komunikasi Kepala Negara,
sementara penggunaan BlackBerry tidak dikendalikan dengan ketat.
Untuk mendalami lebih lanjut tentang hal ini, dapat dibaca diskusi yang dimulai dari pertanyaan seorang anggota pada sebuah milis. Anggota milis ini menanyakan isi sebuah tulisan media massa, yaitu sebagai berikut:
"Segala jenis data yang dikirim menggunakan layanan BlackBerry terenskripsi atau dikunci oleh penyedia layanannya, yaitu Research in Motion Ltd (RIM). Kunci
data ini hanya bisa dibuka oleh RIM yang berpusat di Kanada."
"Jika Indonesia ingin mengakses atau menyadap data yang dikirim lewat BlackBerry, pemerintah RI harus meminta terlebih dahulu kepada pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada-lah yang selanjutnya akan meneruskan permintaan tersebut kepada RIM. Data pun akan diserahkan RIM lewat pemerintah Kanada kepada Indonesia."
"Pertanyaannya adalah enkripsi dilarang atau dibolehkan di Indonesia?" tanyanya.
Seorang anggota lain, yang mantan staf khusus bidang teknologi informasi pada sebuah kementerian, menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menyatakan bahwa masalah blokir yang muncul saat ini terhadap provider yang berbeda negara adalah dampak kewajiban negara melindungi warganya dan melindungi kepentingan negaranya.
Masalah blok akses hosting antar negara yang terjadi di Timur Tengah adalah hal yang mencuat belakangan di media, sementara blokir tersebut sebenarnya sudah lama terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Antara lain, untuk mencegah terjadinya penjajahan ekonomi melalui informasi, keamanan rahasia bisnis, dan rahasia negara, dan banyak hal lain yang tidak bisa dijangkau dengan hukum yang berlaku di negara pengguna fasilitas tersebut.
Masalah bahasan tentang penyadapan di media, menurut pendapat anggota milis ini, hanyalah pengalihan isu dari isu perlindungan konsumen menjadi isu politik. Sebab, meski di Indonesia, bukan berarti pemerintah bebas bisa menyadap tanpa jejak hukum dan tanpa dasar hukum. Justru bila jasa tersebut diselenggarakan di Indonesia, maka bila terjadi sesuatu, negara bisa melakukan tindakan yang melindungi bangsanya.
Ditambahkannya lagi, siapapun pengusaha yang mau mencari makan dan 'mendulang' sebagian dari isi kocek warga negara Indonesia yang jumlah dan omzetnya sangat besar harus bersedia menjalankan kegiatannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sayang, sampai hari ini, faktanya menunjukkan indikasi RIM masih bebas beroperasi di Indonesia tanpa ada tindakan negara untuk melindungi kedaulatan bangsa dan warganya. Beberapa lembaga negara justru menggunakan jasa RIM untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat rahasia negara.
"Kita bisa melakukan hal yang lebih baik bagi bangsa dan negara untuk mempergunakan sarana sejenis yang jasanya sudah tersedia secara lokal dengan sarana dan tarif lebih murah dan tidak berbeda fasilitasnya, tanpa harus tergantung kepada RIM," tutupnya.
Seorang member lainnya yang merupakan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan, yang menjadi persoalan adalah terakumulasinya konten komunikasi privat warga Indonesia di yahoomail, yahoo messenger, gmail, BB messenger. Sebaiknya, pemerintah memang tidak perlu tahu komunikasi privasi warganya.
Celakanya, justru agen asing yang menguasai akumulasi konten komunikasi privat itu. BlackBerry menempati posisi unik dalam bisnis penguasaan konten komunikasi privat ini karena mampu menarik hati para usernya sehingga rela menyerahkan user id dan password email mereka, termasuk email domain .id mereka. Selain itu, BlackBerry (dan operator Opera Mini) memanfaatkan teknologi proxy kompresi akses web untuk mengakumulasi komunikasi web.
Dijajah Penguasaan Informasi
Apakah pengguna BlackBerry dan Opera Mini sadar kalau akses web mereka adalah melalui server operator di luar sana? Ini termasuk akses ke sistem-sistem informasi berbasis web yang melibatkan entry user id dan password.
Terhadap ini, member yang pertama menanggapi menyatakan, selain jangan sampai kita dijajah negara lain melalui penguasaan informasi, kita juga perlu menjaga jangan sampai Indonesia ikut-ikutan untuk menjadi negara otoriter yang tidak demokratis seperti Amerika, Cina, Rusia, Burma, Inggris, dan beberapa negara yang semuanya berkedok negara demokrasi, yang secara nyata mengekang kebebasan individu dan privasi dengan
mengendalikan, mengawasi, dan menyadap semua komunikasi pribadi dan usaha tertentu secara bebas berdasar undang-undang, yang dilaksanakan dengan
segala cara untuk memonitor semua komunikasi internal dan eksternal yang terhubung dengan negara tersebut.
Satu tanggapan muncul dari pejabat Kementerian Kominfo, yang juga menjadi anggota milis ini. Dia menyatakan bahwa banyak pihak telah sepakat dengan semangat menjaga kedaulatan informasi NKRI. Kelihatannya, memang akan seperti simalakama. Kuncinya, jangan sampai informasi atau segala hal privasi publik dan negara dikuasai pihak asing.
Yang masih menjadi ganjalan adalah, sedalam apa asing akan bisa menguasai informasi bangsa ini melalui teknologi yang memudahkan hidup manusia? Bila kita menuntut BlackBerry membangun data center di Indonesia, sejauh mana pemerintah atau pihak yang berwenang dapat mengontrol bahwa informasi-informasi yang berjalan melalui data center tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sehat, seperti mulai dari pencurian ide-ide, hingga spionase berbalut konten gratisan yang keren ala BlackBerry, Facebook, dan lain-lain.
"Bila saya adalah dalang (misalnya memang demikian) spionase berbalut BlackBerry, maka adalah uang receh untuk sekadar membangun data center di Indonesia. Yang penting adalah saya masih menguasai kedaulatan informasi bangsa Nusantara ini," katanya.
Jadi, apakah Anda masih ingin terus membocorkan rahasia negara kita ke negara lain? Gunakanlah BlackBerry!
11 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/11/105652/1417941/328/blackberry-spionase-dan-penguasaan-informasi
*) Penulis Rudy M. Harahap, adalah Deputi Direktur Biro Perencanaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tulisan ini hanyalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan sikap institusi tempat penulis bekerja.
Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BlackBerry tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal negara maju seperti Singapura, yang sangat melek teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan handset buatan Research In Motion (RIM) itu.
Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara, saya lihat belum mengeluarkan statement bahayanya penggunaan BlackBerry
bagi keamanan negara. Pejabat negara sekelas Presiden pun bisa 'berlenggang-kanggung' bersama dengan staf intinya, termasuk para menteri dan staf khusus menggunakan BlackBerry. Begitu juga saya lihat komunikasi di teman-teman unit kerja presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Dari dulu saya sempat bertanya, apakah ada yang salah dengan Lembaga Sandi Negara? Mestinya, merekalah yang paling kompeten berbicara tentang aspek
keamanan negara pada penggunaan BlackBerry. Karena itu, adalah percuma saja kita membuat aturan pengamanan fisik yang ketat bagi komunikasi Kepala Negara,
sementara penggunaan BlackBerry tidak dikendalikan dengan ketat.
Untuk mendalami lebih lanjut tentang hal ini, dapat dibaca diskusi yang dimulai dari pertanyaan seorang anggota pada sebuah milis. Anggota milis ini menanyakan isi sebuah tulisan media massa, yaitu sebagai berikut:
"Segala jenis data yang dikirim menggunakan layanan BlackBerry terenskripsi atau dikunci oleh penyedia layanannya, yaitu Research in Motion Ltd (RIM). Kunci
data ini hanya bisa dibuka oleh RIM yang berpusat di Kanada."
"Jika Indonesia ingin mengakses atau menyadap data yang dikirim lewat BlackBerry, pemerintah RI harus meminta terlebih dahulu kepada pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada-lah yang selanjutnya akan meneruskan permintaan tersebut kepada RIM. Data pun akan diserahkan RIM lewat pemerintah Kanada kepada Indonesia."
"Pertanyaannya adalah enkripsi dilarang atau dibolehkan di Indonesia?" tanyanya.
Seorang anggota lain, yang mantan staf khusus bidang teknologi informasi pada sebuah kementerian, menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menyatakan bahwa masalah blokir yang muncul saat ini terhadap provider yang berbeda negara adalah dampak kewajiban negara melindungi warganya dan melindungi kepentingan negaranya.
Masalah blok akses hosting antar negara yang terjadi di Timur Tengah adalah hal yang mencuat belakangan di media, sementara blokir tersebut sebenarnya sudah lama terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Antara lain, untuk mencegah terjadinya penjajahan ekonomi melalui informasi, keamanan rahasia bisnis, dan rahasia negara, dan banyak hal lain yang tidak bisa dijangkau dengan hukum yang berlaku di negara pengguna fasilitas tersebut.
Masalah bahasan tentang penyadapan di media, menurut pendapat anggota milis ini, hanyalah pengalihan isu dari isu perlindungan konsumen menjadi isu politik. Sebab, meski di Indonesia, bukan berarti pemerintah bebas bisa menyadap tanpa jejak hukum dan tanpa dasar hukum. Justru bila jasa tersebut diselenggarakan di Indonesia, maka bila terjadi sesuatu, negara bisa melakukan tindakan yang melindungi bangsanya.
Ditambahkannya lagi, siapapun pengusaha yang mau mencari makan dan 'mendulang' sebagian dari isi kocek warga negara Indonesia yang jumlah dan omzetnya sangat besar harus bersedia menjalankan kegiatannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sayang, sampai hari ini, faktanya menunjukkan indikasi RIM masih bebas beroperasi di Indonesia tanpa ada tindakan negara untuk melindungi kedaulatan bangsa dan warganya. Beberapa lembaga negara justru menggunakan jasa RIM untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat rahasia negara.
"Kita bisa melakukan hal yang lebih baik bagi bangsa dan negara untuk mempergunakan sarana sejenis yang jasanya sudah tersedia secara lokal dengan sarana dan tarif lebih murah dan tidak berbeda fasilitasnya, tanpa harus tergantung kepada RIM," tutupnya.
Seorang member lainnya yang merupakan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan, yang menjadi persoalan adalah terakumulasinya konten komunikasi privat warga Indonesia di yahoomail, yahoo messenger, gmail, BB messenger. Sebaiknya, pemerintah memang tidak perlu tahu komunikasi privasi warganya.
Celakanya, justru agen asing yang menguasai akumulasi konten komunikasi privat itu. BlackBerry menempati posisi unik dalam bisnis penguasaan konten komunikasi privat ini karena mampu menarik hati para usernya sehingga rela menyerahkan user id dan password email mereka, termasuk email domain .id mereka. Selain itu, BlackBerry (dan operator Opera Mini) memanfaatkan teknologi proxy kompresi akses web untuk mengakumulasi komunikasi web.
Dijajah Penguasaan Informasi
Apakah pengguna BlackBerry dan Opera Mini sadar kalau akses web mereka adalah melalui server operator di luar sana? Ini termasuk akses ke sistem-sistem informasi berbasis web yang melibatkan entry user id dan password.
Terhadap ini, member yang pertama menanggapi menyatakan, selain jangan sampai kita dijajah negara lain melalui penguasaan informasi, kita juga perlu menjaga jangan sampai Indonesia ikut-ikutan untuk menjadi negara otoriter yang tidak demokratis seperti Amerika, Cina, Rusia, Burma, Inggris, dan beberapa negara yang semuanya berkedok negara demokrasi, yang secara nyata mengekang kebebasan individu dan privasi dengan
mengendalikan, mengawasi, dan menyadap semua komunikasi pribadi dan usaha tertentu secara bebas berdasar undang-undang, yang dilaksanakan dengan
segala cara untuk memonitor semua komunikasi internal dan eksternal yang terhubung dengan negara tersebut.
Satu tanggapan muncul dari pejabat Kementerian Kominfo, yang juga menjadi anggota milis ini. Dia menyatakan bahwa banyak pihak telah sepakat dengan semangat menjaga kedaulatan informasi NKRI. Kelihatannya, memang akan seperti simalakama. Kuncinya, jangan sampai informasi atau segala hal privasi publik dan negara dikuasai pihak asing.
Yang masih menjadi ganjalan adalah, sedalam apa asing akan bisa menguasai informasi bangsa ini melalui teknologi yang memudahkan hidup manusia? Bila kita menuntut BlackBerry membangun data center di Indonesia, sejauh mana pemerintah atau pihak yang berwenang dapat mengontrol bahwa informasi-informasi yang berjalan melalui data center tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sehat, seperti mulai dari pencurian ide-ide, hingga spionase berbalut konten gratisan yang keren ala BlackBerry, Facebook, dan lain-lain.
"Bila saya adalah dalang (misalnya memang demikian) spionase berbalut BlackBerry, maka adalah uang receh untuk sekadar membangun data center di Indonesia. Yang penting adalah saya masih menguasai kedaulatan informasi bangsa Nusantara ini," katanya.
Jadi, apakah Anda masih ingin terus membocorkan rahasia negara kita ke negara lain? Gunakanlah BlackBerry!
11 Agustus 2010
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/11/105652/1417941/328/blackberry-spionase-dan-penguasaan-informasi
*) Penulis Rudy M. Harahap, adalah Deputi Direktur Biro Perencanaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tulisan ini hanyalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan sikap institusi tempat penulis bekerja.
Subscribe to:
Posts (Atom)