Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri meresmikan Kepolisian Pos Thamrin yang berlokasi di sebelah timur kawasan Bundaran HI, Jakarta. Polpos Thamrin diresmikan sebagai polpos percontohan yang berbasis teknologi informasi (TI).
"Implementasi kebijakan quick-wins yang sudah di-launching 31 Januari lalu, di mana Polri membuat program quick respons. Polpos berbasis TI ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik dengan cepat," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono dalam sambutan peresmian Polpos Thamrin di kawasan Bundaran HI, Jum'at (25/9/2009).
Polda Metro Jaya menyiapkan 4 regu patroli yang akan bertugas di Polpos Thamrin. "Mereka akan bekerja selama delapan jam secara bergantian. Kenapa delapan jam, karena kondisi mereka harus prima," ungkap Kapolda.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mendukung pembangunan Polpos Thamrin tersebut. Menurutnya, Jakarta sebagai kota besar membutuhkan pengamanan yang berbasis TI seperti di Polpos Thamrin.
"Maka dari itu kami dari Pemda DKI dan Kepolisian bahu-membahu untuk menyediakan pelayanan publik seperti ini," kata Foke.
Polpos Thamrin dilengkapi dengan digital map sebagai panduan pariwisata. Fasilitas monitor dengan teknologi layar sentuh memudahkan warga atau turis yang ingin mendapatkan informasi seputar wilayah Thamrin.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Condro Kirono mengatakan, polpos Thamrin ini berbasis TI yang dilengkapi dengan CCTV.
"Pola patrolinya lebih dikedepankan patroli jalan kaki dan bersepeda karena lokasi jangkauannya sempit," kata Condro.
Patroli motor dan mobil digunakan sewaktu-waktu jika ada kejadian. Polpos Thamrin mengamankan sedikitnya 16 objek vital seperti pusat pertokoan, hotel, kantor kedutaan, dan gedung perkantoran.
Dalam peresmian pospol yang digelar pukul 08.00 WIB itu dihadiri pula oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendy, Menkominfo M Nuh, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil. ( mei / ash )
Jumat, 25 September 2009
Source: http://www.detikinet.com/read/2009/09/25/095102/1208880/398/kapolri-resmikan-pos-polisi-berbasis-ti
Sunday, September 27, 2009
Huawei Kapalkan 60 Juta Modem Broadband
Vendor perangkat jaringan asal China, Huawei, telah mengapalkan pengiriman 60 juta unit perangkatmobile broadband ke 133 negara di seluruh dunia. Perangkat tersebut terdiri dari Datacard, Dongle, dan Embedded Module.
Menurut studi dari ABI Research untuk 2009 ini, Huawei yang bermitra dengan 315 operator telekomunikasi di seluruh dunia, diklaim telah menguasai 55% pasar terminal mobile broadband global.
"Prestasi ini menegaskan pemahaman mendalam Huawei atas bisnis para operator," kata Glory Cheung, juru bicara Huawei Device, dalam keterangan pers yang dikutip detikINET, Sabtu (26/9/2009).
Gebrakan Huawei dalam memasarkan perangkat mobile broadband dimulai sejak pertengahan 2006 lalu saat merilis modem USB plug-and-play E220. Kiprah itu terus berlanjut hingga tahun lalu saat vendor ini merilis modem USB stick E180
Sementara di 2009 ini, Huawei mengaku siap memberi kejutan dengan menampilkan modem E5 yang katanya tertipis di dunia, dan mobile broadband HSPA+ E182E di ajang Mobile World Congress 2009.
Sabtu, 26 September 2009
Source; http://www.detikinet.com/read/2009/09/26/132633/1209390/319/huawei-kapalkan-60-juta-modem-broadband
Menurut studi dari ABI Research untuk 2009 ini, Huawei yang bermitra dengan 315 operator telekomunikasi di seluruh dunia, diklaim telah menguasai 55% pasar terminal mobile broadband global.
"Prestasi ini menegaskan pemahaman mendalam Huawei atas bisnis para operator," kata Glory Cheung, juru bicara Huawei Device, dalam keterangan pers yang dikutip detikINET, Sabtu (26/9/2009).
Gebrakan Huawei dalam memasarkan perangkat mobile broadband dimulai sejak pertengahan 2006 lalu saat merilis modem USB plug-and-play E220. Kiprah itu terus berlanjut hingga tahun lalu saat vendor ini merilis modem USB stick E180
Sementara di 2009 ini, Huawei mengaku siap memberi kejutan dengan menampilkan modem E5 yang katanya tertipis di dunia, dan mobile broadband HSPA+ E182E di ajang Mobile World Congress 2009.
Sabtu, 26 September 2009
Source; http://www.detikinet.com/read/2009/09/26/132633/1209390/319/huawei-kapalkan-60-juta-modem-broadband
31.000 Desa di Indonesia Belum Punya Jaringan Informasi
Sebanyak 31.000 desa di Indonesia hingga kini masih belum memiliki jaringan informasi. Kebanyakan justru di Jawa. “Desa di Jawa kan banyak sekali,” kata Menkominfo Muhammad Nuh di Kudus, Sabtu (26/09/2009).
Angka tersebut memang lebih sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai 43.000. Sementara saat ini, ribuan jaringan informasi juga sedang dipasang di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Papua dan Maluku.
Untuk itu, dalam rangka merealisasikan IT for All, Menkominfo saat ini mengetuk masyarakat dan berbagai pihak lain yang peduli, agar gap informasi itu bisa terkurangi.
Dalam rangka membumikan IT di kalangan masyarakat, Menkominfo juga sedang melakukan berbagai hal. Di antaranya terkait ketersediaan jaringan, diharapkan pada tahun 2010 desa-desa yang saat ini belum ada jaringan informasinya bisa memiliki.
Selanjutnya adalah masalah keterjangkauan informasi. Yaitu bagaimana agar informasi itu tidak mahal. “Dulu akses informasi kita termahal se Asia, sekarang malah termurah,” ungkap Menkominfo.
Selanjutnya adalah masalah kualitas. Jaringan informasi harus bagus, sehingga bisa digunakan secara maksimal. Dan terakhir adalah security (keamanan). Informasi adalah privasi, maka harus benar-benar terjaga, dan tidak tidak disadap.
Menkominfo menjelaskan, penyadapan terhadap akses informasi, hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Kejaksaan dan KPK. ( fyk / fyk )
Minggu, 27 September 2009
Source: http://www.detikinet.com/read/2009/09/27/115110/1209720/398/31000-desa-di-indonesia-belum-punya-jaringan-informasi
Angka tersebut memang lebih sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai 43.000. Sementara saat ini, ribuan jaringan informasi juga sedang dipasang di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Papua dan Maluku.
Untuk itu, dalam rangka merealisasikan IT for All, Menkominfo saat ini mengetuk masyarakat dan berbagai pihak lain yang peduli, agar gap informasi itu bisa terkurangi.
Dalam rangka membumikan IT di kalangan masyarakat, Menkominfo juga sedang melakukan berbagai hal. Di antaranya terkait ketersediaan jaringan, diharapkan pada tahun 2010 desa-desa yang saat ini belum ada jaringan informasinya bisa memiliki.
Selanjutnya adalah masalah keterjangkauan informasi. Yaitu bagaimana agar informasi itu tidak mahal. “Dulu akses informasi kita termahal se Asia, sekarang malah termurah,” ungkap Menkominfo.
Selanjutnya adalah masalah kualitas. Jaringan informasi harus bagus, sehingga bisa digunakan secara maksimal. Dan terakhir adalah security (keamanan). Informasi adalah privasi, maka harus benar-benar terjaga, dan tidak tidak disadap.
Menkominfo menjelaskan, penyadapan terhadap akses informasi, hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Kejaksaan dan KPK. ( fyk / fyk )
Minggu, 27 September 2009
Source: http://www.detikinet.com/read/2009/09/27/115110/1209720/398/31000-desa-di-indonesia-belum-punya-jaringan-informasi
Saturday, September 26, 2009
500 Hektar Hutan NTB Kritis
Sekitar 500 hektare areal hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam keadaan kritis akibat penebangan liar yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Hutan yang kritis itu berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, sehingga sumber mata air di NTB berkurang drastis dari 700 sumber mata air kini tinggal sekitar 200 sumber mata air," kata Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Harina di Mataram, Sabtu (26/9).
Oleh karena itu, sejumlah daerah di NTB dikhawatirkan akan mengalami kekeringan, sehingga pemerintah dengan berbagai upaya terus mencegah kerusakan hutan sekaligus melakukan penghijauan.
"Pemerintah juga berupaya mencegah semakin berkurangnya sumber mata air dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat," katanya.
Sekarang, ada sekitar lima pengusaha yang akan melakukan investasi di bidang kehutanan dengan luas areal lebih dari 25.000 hektare, termasuk hutan tanaman industri.
Selain itu, kegiatan penambangan, terutama di aliran sungai juga dibatasi, karena sejumlah limbah tambang yang terbuang ke sungai membuat sungai menjadi dangkal dan airnya macet.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan penghijauan di berbagai kawasan hutan dan sabuk-sabuk hijau bendungan yang ada di NTB, dengan menanam berbagai jenis pohon yang banyak menyimpan air seperti pohon bunut atau beringin, guna memenuhi kebutuhan air bersih," katanya.
Air bersih marupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang mendesak, karena cakupan air bersih, terutama di pedesaan, hingga kini baru tersedia sekitar 30 persen, sementara di perkotaan layanan air bersih juga baru ada 60 persen.
"Layanan air bersih untuk perkotaan diambil dari berbagi sumber mata air seperti di Narmada dan hutan Suranadi, Lombok Barat berjarak sekitar 30 kilometer ke arah timur Mataram," katanya.
"Hutan yang kritis itu berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, sehingga sumber mata air di NTB berkurang drastis dari 700 sumber mata air kini tinggal sekitar 200 sumber mata air," kata Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Harina di Mataram, Sabtu (26/9).
Oleh karena itu, sejumlah daerah di NTB dikhawatirkan akan mengalami kekeringan, sehingga pemerintah dengan berbagai upaya terus mencegah kerusakan hutan sekaligus melakukan penghijauan.
"Pemerintah juga berupaya mencegah semakin berkurangnya sumber mata air dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat," katanya.
Sekarang, ada sekitar lima pengusaha yang akan melakukan investasi di bidang kehutanan dengan luas areal lebih dari 25.000 hektare, termasuk hutan tanaman industri.
Selain itu, kegiatan penambangan, terutama di aliran sungai juga dibatasi, karena sejumlah limbah tambang yang terbuang ke sungai membuat sungai menjadi dangkal dan airnya macet.
"Yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan penghijauan di berbagai kawasan hutan dan sabuk-sabuk hijau bendungan yang ada di NTB, dengan menanam berbagai jenis pohon yang banyak menyimpan air seperti pohon bunut atau beringin, guna memenuhi kebutuhan air bersih," katanya.
Air bersih marupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang mendesak, karena cakupan air bersih, terutama di pedesaan, hingga kini baru tersedia sekitar 30 persen, sementara di perkotaan layanan air bersih juga baru ada 60 persen.
"Layanan air bersih untuk perkotaan diambil dari berbagi sumber mata air seperti di Narmada dan hutan Suranadi, Lombok Barat berjarak sekitar 30 kilometer ke arah timur Mataram," katanya.
SABTU, 26 SEPTEMBER 2009 | 09:55 WIB
MATARAM, KOMPAS.com - http://sains.kompas.com/read/xml/2009/09/26/09555181/500.hektar.hutan.ntb.kritis
MATARAM, KOMPAS.com - http://sains.kompas.com/read/xml/2009/09/26/09555181/500.hektar.hutan.ntb.kritis
Kalbar Tuntut Komitmen Kompensasi Perubahan Iklim
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan meminta ketegasan dari negara industri mengenai komitmen kompensasi untuk daerah pemilik hutan pada pertemuan tentang perubahan iklim dan pemanasan global di Los Angeles, Amerika Serikat, minggu depan.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalbar Darmawan di Pontianak mengatakan, selama ini sudah banyak skema tentang pemberian kompensasi untuk daerah yang dapat menyerap karbon.
"Ada skema perdagangan karbon, tetapi sampai sekarang teknis pelaksanaannya belum jelas, misal penyaluran dalam bentuk korporat," kata Darmawan.
Gubernur Kalbar Cornelis diundang Gubernur California Arnold Schwarzenegger ke Los Angeles pada 30 September - 2 Oktober 2009 untuk menghadiri kegiatan Governors Global Climate Summit.
Pertemuan tahun ini merupakan yang kedua kalinya dan atas inisiatif Arnold. Ia mengundang daerah yang sangat berpotensi mendukung perubahan iklim. Tahun lalu, sekitar seribu peserta dari 53 negara hadir.
Kegiatan tersebut menjadi pertemuan pendahuluan sebelum acara serupa yang lebih luas yakni Road to Copenhagen.
Sebanyak 31 gubernur cari delapan negara telah menandatangani deklarasi untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, membentuk komitmen bersama dan berbagi informasi mengenai penanganan pembalakan liar, penggunaan energi, transfer teknologi.
Darmawan menambahkan, untuk mengurangi perubahan iklim adalah dengan mengurangi kegiatan di sektor industri.
Namun, negara-negara maju tidak menginginkan hal itu. "Tetapi negara-negara industri menekan kita untuk menjaga hutan karena hutan dapat menyerap karbon. Sementara hutan mereka sudah habis," katanya.
Kalbar mempunyai beragam jenis kawasan hutan, dan ada yang masuk komitmen Heart of Borneo. Sedang gubernur punya kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat lokal salah satunya dengan memberdayakan potensi daerah, termasuk kekayaan alam.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalbar Darmawan di Pontianak mengatakan, selama ini sudah banyak skema tentang pemberian kompensasi untuk daerah yang dapat menyerap karbon.
"Ada skema perdagangan karbon, tetapi sampai sekarang teknis pelaksanaannya belum jelas, misal penyaluran dalam bentuk korporat," kata Darmawan.
Gubernur Kalbar Cornelis diundang Gubernur California Arnold Schwarzenegger ke Los Angeles pada 30 September - 2 Oktober 2009 untuk menghadiri kegiatan Governors Global Climate Summit.
Pertemuan tahun ini merupakan yang kedua kalinya dan atas inisiatif Arnold. Ia mengundang daerah yang sangat berpotensi mendukung perubahan iklim. Tahun lalu, sekitar seribu peserta dari 53 negara hadir.
Kegiatan tersebut menjadi pertemuan pendahuluan sebelum acara serupa yang lebih luas yakni Road to Copenhagen.
Sebanyak 31 gubernur cari delapan negara telah menandatangani deklarasi untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, membentuk komitmen bersama dan berbagi informasi mengenai penanganan pembalakan liar, penggunaan energi, transfer teknologi.
Darmawan menambahkan, untuk mengurangi perubahan iklim adalah dengan mengurangi kegiatan di sektor industri.
Namun, negara-negara maju tidak menginginkan hal itu. "Tetapi negara-negara industri menekan kita untuk menjaga hutan karena hutan dapat menyerap karbon. Sementara hutan mereka sudah habis," katanya.
Kalbar mempunyai beragam jenis kawasan hutan, dan ada yang masuk komitmen Heart of Borneo. Sedang gubernur punya kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat lokal salah satunya dengan memberdayakan potensi daerah, termasuk kekayaan alam.
SABTU, 26 SEPTEMBER 2009 | 10:34 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com - http://sains.kompas.com/read/xml/2009/09/26/10340216/kalbar.tuntut.komitmen.kompensasi.perubahan.iklim
PONTIANAK, KOMPAS.com - http://sains.kompas.com/read/xml/2009/09/26/10340216/kalbar.tuntut.komitmen.kompensasi.perubahan.iklim
Subscribe to:
Posts (Atom)