Sebanyak 31.000 desa di Indonesia hingga kini masih belum memiliki jaringan informasi. Kebanyakan justru di Jawa. “Desa di Jawa kan banyak sekali,” kata Menkominfo Muhammad Nuh di Kudus, Sabtu (26/09/2009).
Angka tersebut memang lebih sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai 43.000. Sementara saat ini, ribuan jaringan informasi juga sedang dipasang di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Papua dan Maluku.
Untuk itu, dalam rangka merealisasikan IT for All, Menkominfo saat ini mengetuk masyarakat dan berbagai pihak lain yang peduli, agar gap informasi itu bisa terkurangi.
Dalam rangka membumikan IT di kalangan masyarakat, Menkominfo juga sedang melakukan berbagai hal. Di antaranya terkait ketersediaan jaringan, diharapkan pada tahun 2010 desa-desa yang saat ini belum ada jaringan informasinya bisa memiliki.
Selanjutnya adalah masalah keterjangkauan informasi. Yaitu bagaimana agar informasi itu tidak mahal. “Dulu akses informasi kita termahal se Asia, sekarang malah termurah,” ungkap Menkominfo.
Selanjutnya adalah masalah kualitas. Jaringan informasi harus bagus, sehingga bisa digunakan secara maksimal. Dan terakhir adalah security (keamanan). Informasi adalah privasi, maka harus benar-benar terjaga, dan tidak tidak disadap.
Menkominfo menjelaskan, penyadapan terhadap akses informasi, hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Polisi, Kejaksaan dan KPK. ( fyk / fyk )
Minggu, 27 September 2009
Source: http://www.detikinet.com/read/2009/09/27/115110/1209720/398/31000-desa-di-indonesia-belum-punya-jaringan-informasi
Membantu Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Dalam Penerapan Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) - Environmental & Social Risk Analysis (ESRA) for Loan/Investment Approval - Training for Sustainability Reporting (SR) Based on OJK/GRI - Penguatan Manajemen Desa dan UMKM - Membantu Membuat Program dan Strategi CSR untuk Perusahaan. Hubungi Sdr. Leonard Tiopan Panjaitan, S.sos, MT, CSRA di: leonardpanjaitan@gmail.com atau Hp: 081286791540 (WA Only)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke
| Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...
-
JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sangat sepakat mengenai ketentuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat standarisasi sistem pembayaran pada...
-
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil p...
No comments:
Post a Comment