”Pembangunan urban di Eropa Barat sudah masuk tahap megaregional. Konsep megapolitan sudah dilampaui di sana,” kata Mart.
Mart menekankan pentingnya pembagian peran yang saling menunjang di antara megapolitan yang ada. Hal itu sudah dilakukan di antara negara-negara Eropa Barat. Semisal, Rotterdam menjadi pelabuhan peti kemas terbesar. Bisnis perkapalan besar dijalankan di Denmark dan lain-lain.
Saat ini, konsep megapolitan Jakarta yang mencakup Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok tidak kunjung terwujud. Padahal, pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda sudah mengatur megapolitan dengan mengatur kesatuan wilayah Batavia yang membawahi Tangerang, Karawang, Bekasi, hingga Buitenzorg (kini Bogor).
Pengaturan wilayah masa itu didasarkan pada kesatuan ekologi yang sangat penting demi menjamin keberlangsungan pembangunan dengan mengurangi kerusakan dampak lingkungan serta polusi.
Presiden International Urban Development Association (INTA) Budiarsa Sastrawinata mengatakan, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah terkait untuk membangun megapolitan.
”Kalau diminta, kami siap membantu berdasar pengalaman dan kerja sama yang dimiliki INTA di 60 negara. Kami memiliki pengalaman negara maju hingga negara-negara Afrika,” kata Budiarsa yang sudah hampir dua tahun memimpin INTA.
Pembagian peran dan pembangunan yang saling menunjang merupakan kunci keberhasilan megapolitan. Budiarsa mengatakan telah menghubungi arsitek dan pakar urban senior, Pingki Pangestu, untuk membicarakan kemungkinan pengembangan Megapolitan Jakarta dengan Gubernur Fauzi Bowo.
Menurut Budiarsa, pembangunan Megapolitan Jakarta sudah mendesak untuk dilakukan. Daerah-daerah terkait antara Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
Iklim global
Perubahan iklim global berdampak negatif terhadap seluruh negara di dunia. Kerusakan lingkungan salah satunya karena pertumbuhan industri tidak ramah lingkungan dan penataan kota dengan tingkat polusi tinggi. Kerusakan ini hanya bisa dilawan dengan kesepakatan bersama untuk mengembangkan sistem perekonomian rendah karbon.
Pernyataan ini menjadi kesimpulan dalam diskusi panel yang digelar di awal The Asia Pacific Weeks 2009 di Berlin, Jerman, Jumat (9/10).
Asisten Direktur sekaligus Kepala Divisi Integrasi Keuangan Sekretariat ASEAN Alladin D Rillo mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi negara ASEAN umumnya cukup baik. Bahkan, dalam menghadapi krisis ekonomi dan finansial dunia yang datang bertubi, ASEAN cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Hanya saja tidak semua lapisan masyarakat di Asia Tenggara menikmati pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi persoalan itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan, ada ketimpangan tingkat kualitas hidup yang amat lebar karena ketidakseimbangan pembangunan di negara-negara Asia, seperti di Indonesia. Pembangunan masih dilakukan semata demi menarik keuntungan, lingkungan dan masyarakat kecil jadi korban. Menerapkan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan kini sedang ditingkatkan meskipun tentu saja masih banyak kekurangan.
”Untuk atasi masalah global sekaligus persoalan diri sendiri, menjadi perlu bekerja sama karena akan lebih mudah mendapatkan dana, informasi, dan asistensi,” kata Fauzi.
Secepatnya, setiap negara harus sepakat menerapkan sistem perekonomian rendah karbon dengan mengubah pola pikir bahwa banting setir industri dan penataan kota berbasis lingkungan tidaklah mahal. (Iwan Santosa dari Taipei, Taiwan, dan Neli Triana dari Berlin, Jerman)
Sabtu, 10 Oktober 2009 | 03:53 WIB
Taipei, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/10/03532315/.konsep.megapolitan.sudah.ketinggalan.zaman
Taipei, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/10/03532315/.konsep.megapolitan.sudah.ketinggalan.zaman
