Thursday, December 3, 2009

Penyerapan Karbon: Posisi Tawar Laut Indonesia

Peranan laut sebagai penyerap dan penyebar bahang (heat) yang mampu mengontrol perubahan iklim telah mendapat perhatian sejak awal era 1980-an oleh beberapa lembaga riset internasional. Dalam kurun waktu tersebut, para ahli kelautan mencoba memikirkan aspek lainnya, yaitu transportasi material laut yang berkaitan erat dengan neraca (budget) CO di lapisan permukaan laut-atmosfer. Dengan demikian, sangat memungkinkan untuk memprediksi perubahan iklim sebagai respons dari naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer.

Awal riset siklus karbon laut global tahun 1984 dilakukan dengan program Global Ocean Flux Study (GOFS) di Amerika Serikat. Pada tahun 1987 kegiatan ini diperluas pada level internasional menjadi Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) yang pada umumnya mempelajari proses-proses yang mengontrol variasi temporal fluks karbon di laut dalam skala global dan kaitannya dengan pertukaran di atmosfer, dasar laut, dan daerah batas dengan daratan (pesisir), serta respons laut terhadap perubahan iklim.

Belakangan ini riset sejenis mulai mendapat perhatian di kalangan peneliti kelautan Indonesia, khususnya menjelang berakhirnya periode Protokol Kyoto pada 2012. Kesimpulan awal seolah-olah memberikan harapan bahwa laut kita berpotensi menyerap karbon di atmosfer sekitar 250 juta ton per tahun. Ide ini semakin bergulir maju menjelang pertemuan Kopenhagen, Desember 2009, yang intinya ingin mengusulkan perdagangan karbon laut. Benarkah laut mampu menyerap CO di atmosfer?

Pelepas karbon

Hasil studi setelah JGOFS, lautan global secara alami adalah pelepas karbon ke atmosfer. Ini terjadi sebelum era industri. Perkembangan industri menghasilkan emisi CO ke atmosfer (karbon antropogenik) akibat penggunaan minyak bumi diikuti perubahan lahan serta pembukaan hutan. Data Global Carbon Project (GCP) tahun 2007 menyebutkan, dari total emisi karbon global ke atmosfer sejumlah 9 Peta gram C per tahun (1 Pg > 10 pangkat 15 gram), 26 persen bagian diserap lautan global, 29 persen oleh daratan (hutan), sisanya (46 persen) terakumulasi di atmosfer.

Direktur GCP Canadel dan kawan-kawan (2007) menyebutkan, akumulasi CO di atmosfer tahun 1960 berkisar 40 persen dan pada 2007 menjadi 46 persen. Potensi penyerapan oleh hutan cenderung konstan, artinya telah terjadi penurunan tingkat efisiensi laut dalam menyerap karbon antropogenik di atmosfer.

Publikasi Le Quéré dan kawan-kawan (2007) di jurnal Science menyebutkan, penurunan tingkat efisiensi laut menyerap karbon berkaitan erat dengan menurunnya kemampuan lautan di lintang tinggi selatan (southern ocean) sebesar 30 persen dalam 20 tahun terakhir.

Sebetulnya, peta fluks CO global atmosfer-laut yang dihasilkan oleh Takahashi dan kawan-kawan (2002) menunjukkan, tidak semua lautan berfungsi sebagai penyerap karbon antropogenik. Lautan tropis pada umumnya berfungsi sebagai pelepas, sementara perairan subtropis dan lintang tinggi berfungsi sebagai penyerap. Karena itulah, Pertemuan Para Pihak (COP-15) di Kopenhagen, Denmark, sangat krusial dalam menentukan nasib umat manusia. Sekali lautan global berubah menjadi pelepas karbon ke atmosfer, efeknya mampu menaikkan temperatur Bumi dengan cepat sehingga bisa mengakibatkan perubahan iklim secara mendadak (abruptly climate change).

Potensi laut Indonesia

Posisi laut Indonesia yang berada di tropis memiliki indikasi kuat sebagai pelepas karbon. Tingginya temperatur permukaan laut dalam hal ini lebih dominan sehingga mengakibatkan tekanan parsial CO di permukaan laut lebih tinggi dari atmosfer. Hal ini mengakibatkan perairan tropis berfungsi sebagai pelepas karbon dibandingkan dengan laut di lintang menengah dan tinggi.

Tinjauan peranan lautan global, pada prinsipnya, memandang proses penyerapan karbon antropogenik secara keseluruhan dan bukan dalam tingkat regional. Inilah yang membedakan dengan kemampuan hutan sehingga laut tidak tepat untuk masuk dalam mekanisme perdagangan karbon.

Beberapa catatan seandainya laut (Indonesia) tetap ingin dipaksakan dalam mekanisme perdagangan karbon adalah sejauh mana keakuratan data yang dimiliki. Dunia internasional melalui JGOFS telah melakukan riset sekitar 25 tahun, sementara kita baru memulainya. Peranan perairan di sekitar hutan mangrove dan terumbu karang yang didengungkan di dalam negeri sebagai penyerap karbon pada kenyataannya tidak demikian.

Hasil riset perairan hutan mangrove di Papua Niugini, India, Bahama, dan Florida menunjukkan sebagai pelepas karbon (Borges dan kawan-kawan, 2003). Demikian juga terumbu karang, di mana proses kalsifikasi (pembentukan karang) lebih dominan dibandingkan dengan fotosintesis sehingga lagi-lagi laut berfungsi sebagai pelepas karbon. Ini dikemukakan oleh Gattuso dan kawan-kawan (1999) sebagai makalah pamungkas—mengakhiri perdebatan selama 10 tahun sebelumnya.

Sementara itu, fitoplankton memang mampu menyerap karbon melalui proses fotosintesis. Namun, mekanisme sistem karbonat laut dalam hal ini lebih dominan. Sintesis proyek 10 tahun JGOFS Amerika Serikat melaporkan, dari 1.000 unit karbon yang diserap fitoplankton, hanya 1 unit dapat diekspor ke dasar laut dalam (kedalaman lebih dari 1.000 meter). Sekitar 90 persen mengalami proses daur ulang menjadi anorganik karbon di permukaan laut (sampai kedalaman 100 meter) dan akhirnya dilepaskan kembali ke atmosfer.

Demikian juga beberapa lokasi high nutrient low chlorophyll (HNLC) yang direkayasa dengan menambahkan unsur besi untuk meningkatkan proses fotosintesis (teori John Martin), pada akhirnya pun tidak efektif. Pertumbuhan fitoplankton, lagi-lagi, mengalami daur ulang dan kemudian melepaskan karbon ke atmosfer. Demikian, semoga tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi delegasi RI dalam proses negosiasi di Kopenhagen, khususnya mengenai peranan laut.

Senin, 30 November 2009 | 08:31 WIB

Penulis: Alan Koropitan, Peneliti Siklus Biogeokimia Laut serta Lektor pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor

Kebutuhan Listrik Masih Meresahkan

Pemadaman listrik bergilir di Jakarta dan sekitarnya lebih cepat teratasi dari tanggal 19 Desember yang dijadwalkan pemerintah. Namun, di luar Pulau Jawa, pemadaman masih akan berlangsung. Pasokan listrik yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan.

Intinya, listrik yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas di negeri ini masih tetap meresahkan. ”Sejumlah proyek dari paket proyek 10.000 megawatt (MW) belum akan beroperasi tahun ini,” ujar Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar di Komisi XI DPR, pekan lalu.

Fahmi mengatakan, tidak ada satu pun dari 25 proyek pembangunan pembangkit listrik di luar Jawa akan beroperasi mulai tahun 2009. Proyek yang termasuk dalam paket proyek 10.000 MW tersebut terhambat penyelesaiannya akibat lambatnya proses pembangunan awal, yang seharusnya dimulai tahun 2006, rata-rata baru efektif tahun 2008.

”Di luar Jawa ada 25 lokasi. Ada di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Kami perkirakan baru beroperasi tahun 2010 sebesar 121 MW dan tahun 2011 sebesar 1.500 MW,” ujar Fahmi.

Padahal, di sebagian daerah sudah terjadi defisit listrik saat beban puncak. Di beberapa daerah, pemadaman riskan terjadi karena pasokan listrik yang pas-pasan. Begitu terjadi kerusakan pada pembangkit, pemadaman tidak terhindarkan.

Defisit listrik yang akut sudah terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Sumatera Selatan dan Barito, Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai pemasok batu bara, sumber energi di banyak pembangkit listrik di negeri ini. Di Sumatera bagian selatan dan tenggara misalnya, defisit listrik mencapai 178,7 MW. Defisit listrik juga terjadi di Barito (defisit 59,17 MW), Palu (10 MW), Kepulauan Riau (4,3 MW), Sorong (1,15 MW), Kendari (3,5 MW), dan Kupang (1,5 MW).

”Untuk Jawa dan Bali, pada Desember ini kami harap ada pembangkit listrik yang akan beroperasi sebanyak 900 MW dari PLTU Banten Labuan dan Rembang 300 MW sebanyak satu unit. Kemudian, tahun 2010 ada 3.200 MW dan pada tahun 2011 ada 1.970 MW,” ujar Fahmi.

Untuk Jakarta dan sekitarnya, Manajer Komunikasi Korporat PT PLN Ario Subijoko, Minggu, menyatakan, perbaikan trafo di gardu induk Cawang, Jakarta Timur, diperkirakan selesai pekan depan. Lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan pemerintah, yakni 19 Desember .

”Jika tak ada kendala cuaca, terutama hujan, perbaikan di gardu induk Cawang kemungkinan bisa selesai lebih cepat dari jadwal,” kata Ario. Berdasarkan hasil pengecekan terakhir, perbaikan yang dilakukan di gardu induk Cawang telah mencapai 96 persen.

Saat ini semua peralatan sudah terpasang. Jadi, proses perbaikan sudah memasuki tahap akhir, yaitu pengujian beban daya dan peralatan yang sudah terpasang untuk memastikan kelayakan operasi dan keamanannya. ”Pengetesan peralatan yang terpasang itu butuh waktu beberapa hari,” ujarnya.

Infrastruktur usang

Namun, pembenahan sistem kelistrikan di Jakarta dan sekitarnya butuh waktu lama. ”Kendalanya bukan pada kapasitas pembangkit, melainkan transmisi dan gardu induk. Saat ini beban daya pada mayoritas gardu induk 90 persen atau lebih sehingga beban tak bisa dialihkan jika ada satu trafo terganggu,” katanya.

Soal transmisi dan gardu induk ini menjadi sumber keresahan lainnya. Listrik di Jawa dan Bali bisa saja kembali mengalami pemadaman bergilir apabila terjadi kerusakan sebagaimana pada trafo induk di Cawang dan Kembangan, Jakarta Barat, akhir September lalu.

Pemerhati bidang kelistrikan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran, meminta pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur dan jalur distribusi listrik nasional untuk menjamin ketersediaan listrik. Anggota Dewan Energi Nasional ini menegaskan, usangnya peralatan dan belum memadainya jaringan transmisi sebagai penyebab utama krisis listrik yang tengah melanda saat ini.

”Sebenarnya krisis listrik di Jawa dan Bali tidak disebabkan oleh suplai yang tidak memadai, tetapi lebih karena peralatan listrik yang tua dan kerap mengalami kerusakan, tapi tidak ada cadangan,” kata Tumiran di Yogyakarta belum lama ini.

Menurut Tumiran, pemerintah perlu segera meremajakan peralatan yang telah usang dan menambah cadangan sehingga bisa digunakan saat peralatan utama rusak. Pemerintah juga perlu menambah jalur transmisi di samping menambah pembangkit baru. Jalur transmisi listrik saat ini dinilai masih terlalu kecil dan kurang efisien. ”Jangan hanya menambah pembangkit saja, karena kalau pembangkit ditambah, tetapi saluran distribusi tak ada, tak ada gunanya,” ujarnya.

Menurut Emy Perdanahari, Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pihaknya menargetkan adanya penambahan kapasitas pembangkit listrik tahun 2010 sebesar 7.819 MW dan total 30.613 MW tahun 2014. Juga ada penambahan jaringan transmisi sepanjang 13.170 km sirkuit (kms) tahun 2010 dan total 27.779 kms tahun 2014. Upaya lain adalah interkoneksi sistem penyaluran untuk Pulau Sumatera melalui jaringan 275 kilovolt tahun 2010 dan penambahan gardu induk 17.820 megavolt ampere pada tahun 2010.

Emy menjelaskan, berdasarkan rencana umum kelistrikan nasional tahun 2008-2027, kebutuhan investasi untuk pembangkit, jaringan transmisi, dan gardu induk, serta jaringan distribusi, diperkirakan mencapai 208,7 miliar dollar AS. Jadi, kebutuhan investasi per tahun sekitar Rp 100 triliun. ”Pemerintah hanya mampu mendanai 10-20 persen dari kebutuhan,” ujarnya.

Fahmi membenarkan, ada kebutuhan pendanaan untuk pembangunan transmisi (penghubung daya antara pembangkit listrik dalam proyek 10.000 MW tahap pertama dan konsumen) yang belum diketahui sumbernya. Saat ini proyek pembangunan transmisi membutuhkan dana dalam bentuk valuta asing senilai 933 juta dollar AS atau Rp 9,33 triliun. PLN baru mendapatkan komitmen pendanaan senilai 727 juta dollar AS atau Rp 7,27 triliun dari berbagai sumber. Atas dasar itu, masih ada kekurangan 206 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,06 triliun yang belum jelas sumber dananya.

”Sisanya itu harus kami cari dari penerbitan obligasi. Adapun untuk kebutuhan dana dalam bentuk rupiah mencapai Rp 13,1 triliun. Kami sudah memproses Rp 4,9 triliun. Sisanya sudah ditutup dengan obligasi senilai Rp 5,2 triliun,” ungkap Fahmi.

Untuk pendanaan proyek pembangkit listriknya sendiri, kebutuhan valuta asingnya mencapai 4,9 miliar dollar AS. Hingga saat ini PLN telah memenuhi 4,47 miliar dollar AS. Sisanya, 458 juta dollar AS, masih diproses dan diperkirakan tuntas pada Desember 2009.

”Sementara untuk pendanaan dalam bentuk rupiah, kebutuhannya mencapai Rp 19,1 triliun, dan sudah ditandatangani senilai Rp 18,9 triliun. Sisanya masih dalam proses negosiasi melalui PT BRI (Bank Rakyat Indonesia),” ujar Fahmi.

Tak ada investasi

Dana yang cukup besar ini meyakinkan bahwa perbaikan transmisi listrik belum bisa segera. Krisis listrik masih mungkin berulang. Jika demikian, jangan pernah berharap ada investasi baru terutama pada daerah-daerah yang masih mengalami defisit listrik. Nasib serupa terjadi pada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman bergilir.

Padahal, listrik mutlak diperlukan untuk kegiatan investasi dan selanjutnya menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang ditargetkan pemerintah. Investasi terutama pada sektor industri yang padat karya diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran sebesar 9,25 juta orang, dan menampung penambahan rata-rata angkatan kerja 2,26 juta per tahun.

”Industri kita bakal makin sulit bersaing. Pertumbuhan industri manufaktur kian lemah,” ujar ekonom Faisal Basri soal defisit pasokan listrik yang berakibat pemadaman bergilir.

Menurut Faisal, pada triwulan III-2009 sektor ini tumbuh 1,3 persen, lebih rendah dari dua triwulan sebelumnya yang notabene sudah sangat rendah, yakni 1,5 persen. Pasokan listrik ditengarai salah satu kendala utama yang dihadapi industri manufaktur, selain ketenagakerjaan dan pembiayaan. ”Ironisnya, yang paling terpukul adalah usaha kecil menengah karena terlalu mahal bagi mereka membeli genset,” ujar Faisal.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Sandiaga S Uno mengatakan, ”Bagi UMKM, listrik itu seperti darah. Kalau kurang darah, pasti terkulai.”

Kadin memperkirakan kerugian UMKM mencapai Rp 50.000 per bulan karena listrik yang mati-hidup. Jadi, kalau berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik, ada 50 juta UMKM, berarti total kerugian mencapai Rp 2,5 triliun per bulan.

”Target pendapatan juga akan turun 20-25 persen. Kami yakin sekarang ada risiko penurunan untuk pencapaian pertumbuhan tahun 2009 dan tahun 2010. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal momentum kita sedang bagus di dunia internasional,” kata Sandiaga.

Ketua Asosiasi Pengusaha  Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Wijaya di Bandung mengatakan, pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN sangat memberatkan dunia usaha. ”Apalagi pemadaman sering dilakukan tanpa pemberitahuan,” ujarnya.

Menurut Dedy, mesin-mesin berkapasitas besar seperti yang digunakan pada industri tekstil dan garmen memerlukan daya listrik yang besar. Kendati dapat disiasati dengan menggunakan genset, biaya operasionalnya jauh lebih mahal.

Kini pengusaha juga diminta kembali berkorban mengalihkan waktu kerja. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Jawa-Bali. Dalam Peraturan Bersama Lima Menteri, kalangan dunia usaha industri dan komersial diminta berpartisipasi mengalihkan waktu kerjanya ke hari Sabtu dan Minggu.(EVY/GRE/ABK/OSA/HAR/PPG)

Senin, 30 November 2009 | 02:53 WIB

GreenFest 2009: Kampanye Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Belum Berimbang

Kampanye beradaptasi dan mengurangi risiko dampak pemanasan global selama ini lebih bertumpu pada masyarakat, kurang ditujukan kepada pemerintah, sehingga kampanye belum berimbang. Green Festival 2009 pada 5-6 Desember 2009 mendatang di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, mendorong agar pemerintah berpartisipasi aktif menjaga kesinambungan aksi masyarakat yang ”dikejar-kejar” supaya hidup hemat energi, ramah lingkungan, dan sebagainya.

”Suatu contoh, masyarakat diimbau memilah sampah dan sebagian sudah melakukannya. Tetapi, pemerintah melalui dinas kebersihannya kembali menjadikan satu, belum mampu memilah sampah,” kata General Manager Yayasan Unilever Sinta Kaniawati, Senin (30/11), di Jakarta.

Menurut Sinta, semestinya aksi masyarakat mendukung gerakan ramah lingkungan disambut secara berkesinambungan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah belum berniat menyediakan infrastruktur pemilahan sampah dengan sempurna.

Jajaran pemerintah pun berkewajiban menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjalankan prinsip-prinsip hidup ramah lingkungan.

”Kampanye yang ingin disampaikan melalui Greenfest (Green Festival) nanti, setiap lapisan masyarakat yang mengunjungi, akan tertarik dan mau melakukan satu aksi. Entah aksi itu berupa lebih menghemat listrik, menghemat air, mengolah sampah, dan lain-lainnya,” kata Sinta.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Pelangi Indonesia Moekti Soejachmoen mengatakan, saatnya kini menyampaikan komunikasi dalam kampanye seperti Greenfest secara berimbang. Aksi yang diharapkan tumbuh dari kalangan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan aksi pemerintah.

”Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan target menurunkan emisi 26 persen. Langkah konkret semestinya dijalankan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama,” kata perempuan yang akrab dipanggil Kuki ini.

Menurut Kuki, 26 persen emisi yang ingin direduksi itu terbagi 14 persen dari sektor kehutanan, 6 persen dari sektor energi, dan 6 persen dari sektor sampah. Tetapi, angka-angka itu masih dirasakan janggal, khususnya reduksi emisi dari sektor sampah.

”Emisi dari sampah berupa metana dari unsur sampah organik. Tetapi, sekarang sampah plastik yang tidak mengeluarkan emisi metana yang jumlahnya terus bertambah,” kata Kuki.

Reduksi emisi 6 persen untuk sektor energi, menurut Kuki, masih bisa ditingkatkan lagi. Efisiensi energi untuk bidang transportasi masih sangat kurang.

Moda transportasi angkutan umum kurang diutamakan. Pemborosan energi terjadi dengan makin banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dan di sisi lain menimbulkan kemacetan.

”Reduksi emisi 14 persen melalui sektor kehutanan masih dihadapkan pada masalah tata guna dan tata ruang. Pemerintah harus membuat aturan main yang benar,” ujar Kuki.

Menurut dia, pemerintah saat ini juga banyak dihadapkan pada persoalan lahan yang tidak dimanfaatkan. Semestinya, lahan-lahan itu diolah dan memberi manfaat yang optimal.

Melalui Greenfest kedua kali ini, Kuki mengharapkan, keseimbangan bentuk kampanye menjadi opsi-opsi yang mudah dijalankan masyarakat dan pemerintah. Pada akhirnya, itu akan bermanfaat bagi kesinambungan berbagai tindakan nyata untuk menyelamatkan Bumi yang makin sekarat ini. (NAW)

Kecukupan Air Di Pulau Jawa Tinggal Separuh

Kecukupan air untuk berbagai keperluan penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 320 meter kubik per kapita per tahun. Jumlah ini hanya separuh dari yang dibutuhkan sehingga akan terjadi tingkat kerawanan yang sangat parah.

Hal ini dikemukakan M Ikhwanuddin Mawardi dalam orasi pengukuhan sebagai profesor riset bidang hidrologi dan konservasi tanah pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Rabu (2/12) di Jakarta.

Selain itu, Netty Widyastuti juga dikukuhkan sebagai profesor riset BPPT untuk bidang bioteknologi umum dan Kardono sebagai profesor riset untuk bidang teknologi lingkungan.

”Penanganan krisis air perlu komprehensif,” kata Mawardi.

Dia mengemukakan, setidaknya ada delapan pokok pikiran sebagai langkah komprehensif untuk menangani persoalan krisis kebutuhan pokok masyarakat tersebut, di antaranya meliputi pelaksanaan dan pengawalan kebijakan nasional, seperti menetapkan tutupan vegetasi seluas 30 persen di setiap wilayah provinsi dan kabupaten.

Juga disarankan pengaturan jumlah dan distribusi penduduk di Jawa sebab pada tahun 2007 tingkat kepadatan penduduk di Jawa mencapai 864 orang per kilometer persegi atau 0,12 hektar per kapita, di bawah standar dunia yang disarankan 4,18 hektar per kapita.

”Sebanyak 81,1 juta penduduk pada tahun 2007 harus dikeluarkan dari Jawa kalau ingin memenuhi standar hidup nyaman,” kata Mawardi.

Tinggal 4 persen

Mawardi mengatakan, luas kawasan hutan atau tertutup vegetasi untuk setiap wilayah pemerintahan saat ini mencapai 18 persen, jauh dari ketentuan nasional 30 persen. Bahkan, Mawardi mengutip data Badan Planologi Departemen Kehutanan yang menyebutkan, berdasarkan hasil pengolahan citra satelit luas yang tertutup hutan di Jawa hanya tinggal 4 persen. Hal itu memengaruhi keberlanjutan sumber daya air.

”Menurunnya daya dukung sumber daya air harus diatasi dengan efisiensi penggunaan air,” kata Mawardi.

Beberapa contoh efisiensi penggunaan air adalah pola tanam pertanian tidak dengan pengairan sepanjang musim dan dengan daur ulang air irigasi pertanian. Penggunaan biotoilet atau toilet kering di tingkat rumah tangga bisa juga mengurangi jumlah penggunaan air.

Dalam pengukuhan sebagai profesor riset BPPT itu, Kardono menyampaikan orasi berjudul, ”Arah Pengembangan Teknologi Mitigasi Polusi Udara dan Gas Rumah Kaca di Indonesia”.

”Salah satu teknologinya, dengan menyimpan gas karbon dioksida bercampur air ke dalam tanah dengan tekanan tinggi, sekaligus menekan minyak agar keluar dari batuan. Upaya ini untuk memerangkap karbon dioksida,” kata Kardono.

Netty Widyastuti menyampaikan orasi berjudul ”Pengembangan Teknologi Bioproses Jamur Tiram (Pleirotus ostreatus) dan Jamur Shitake (Lentinus edodes) sebagai Sumber Gizi dan Bahan Pangan Fungsional. (NAW)

Jaringan Serat Optik Dibangun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (30/11) di Jakarta, meresmikan pembangunan fisik jaringan serat optik yang akan menghubungkan Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jaringan ini merupakan bagian dari pembangunan tulang punggung serat optik bawah tanah dan bawah laut yang menjadi infrastruktur dasar bagi layanan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia.

Proyek serat optik Mataram-Kupang sepanjang 1.041 kilometer (km) itu diresmikan Presiden di Istana Negara, Jakarta, melalui video conference yang menyambungkan Presiden dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Madjdi, dan perwakilan masyarakat di Mataram.

Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah menjelaskan, infrastruktur tulang punggung serat optik yang terintegrasi di Kawasan Timur Indonesia diharapkan menjadi solusi komprehensif terhadap keterbatasan kapasitas dan keterisolasian Kawasan Timur Indonesia.

Jaringan serat optik yang merupakan bagian dari konfigurasi Palapa Ring tersebut ditargetkan siap beroperasi pada November 2010.

Palapa Ring adalah megaproyek pembangunan tulang punggung serat optik yang terdiri dari 35.280 km serat optik bawah laut dan 21.708 km serat optik bawah tanah pada tujuh cincin yang mencakup 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Di Kawasan Timur Indonesia, Palapa Ring sepanjang 10.812 km akan menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Menteri Komunikasi dan Informatika memaparkan, pembangunan jaringan serat optik Mataram-Kupang dibiayai oleh PT Telkom. Tahap pembangunan berikutnya adalah jaringan Manado-Makassar akan dibiayai oleh Konsorsium Palapa Ring.

Konsorsium Palapa Ring saat ini terdiri dari tiga perusahaan penyelenggara telekomunikasi, yakni PT Telkom, PT Indosat, dan PT Bakrie Telecom. Perusahaan lain, PT Excelcomindo Pratama, juga bergabung, tetapi untuk sementara tidak aktif. (DAY)

Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke

  | Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...