Saturday, July 18, 2009

Kawasan Konservasi Garut, Kaya Keanekaragaman Hayati

Kawasan konservasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki keanekaragaman hayati plasma nuftah yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata andalan yang alami bahkan dapat berdaya saing tinggi.

Di antaranya, terdapat kawasan hutan Telaga Bodas sebagai Cagar Alam (CA) seluas 285 ha, yang kini berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) seluas 261,15 ha di Kecamatan Wanaraja yang sebagian termasuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kata Kabid Pemasaran Disparbud Garut Herman Santoso, Kamis (2/7).

Kawasan itu terletak di daerah berbukit bertopografi bergelombang dengan sudut kemiringan berkisar 30-70 persen, dengan ketinggian 1.700 mdpl, yang iklimnya termasuk tipe iklim C bercurah hujan rata-rata 2.473 mm per tahun, katanya.

Kekayaan floranya, antara lain Puspa (Schima walichii), Saninten (Castanea argentea), Pasang (Quercus platycorpa), Suagi (Vaccinium varingifolium) serta Manglid (Magnolia sp).

Floranya berupa satwa liar di antaranya macan kumbang (panthera pardus), kera ekor panjang (nacaca fascicularis), kijang (muntiacus muntjak), trenggiling (manis javanicus), tupai (callaciurus notatus), burung kadanca (ducula sp), burung walet (collocalia vulvonorum), burung puyuh (tumix suscitator) dan burung saeran (discusrus macrocaspus).

Sementara itu, CA dan TWA Papandayan seluas 884 Ha kemudian sebagian wilayah seluas 221 Ha diubah menjadi seluas 6.807 ha CA dan TWA seluas 225 Ha. Wilayah ini memiliki topografi curam, berbukit dan bergunung- gunung serta tebing yang terjal termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata per tahun 3.000 mm, kelembaban udaranya berkisar 70 - 80 persen dan bertemperatur rata-rata 10 derajat Celsius.

Floranya secara umum didominasi oleh pohon Suagi (Vaccinium valium) dan Edelweis (Anaphalis javanica), sedangkan vegetasi lainnya puspa (schima walichii), saninten (castanopsis argentea), kihujan (engelhardia spicata), jamuju (podocaspus imbricatus), pasang (quercus sp) serta manglid (magnolia glauca).

Dengan fauna berupa satwa liar antara lain babi hutan (sus vitatus), trenggiling (manis javanica), kijang (muntiacus muntjak), lutung (trachypitecus auratus) dan beberapa jenis burung seperti walik (treron griccipilla), dan kutilang (pycononotus aurigaste). (Ant/OL-03)

GARUT--MI: Jumat, 03 Juli 2009 07:10 WIB

TN Pulau Komodo jangan Dirusak Penambangan Emas

Penambangan emas jangan sampai mengganggu habitat komodo di Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingat habitat hewan langka dan dilindungi itu sedang diupayakan agar menjadi salah satu keajaiban dunia.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Chandra Pratomo Samiadjie Masaid (Adjie Masaid) di Jakarta, Jumat (17/7). Adjie mengemukakan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak penambangan emas di kawasan itu terhadap TN Komodo. Jika penambangan mengganggu habitat hewan langka tersebut, pemerintah jangan ragu menghentikannya.

Meskipun tidak berada di komisi yang menangani pertambangan dan lingkungan hidup, tetapi persoalan pelestarian komodo di TN Komodo NTT perlu mendapat perhatian semua pihak karena habitat komodo dari Indonesia masuk nominasi sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. TN Komodo sedang bersaing dengan kandidat keajaiban dunia baru lainnya, antara lain Sungai Amazon (Brazil), Puerta Princesa (Filipina), Dinosaur Provinsial Park (Kanada), Sundarbans Forest serta sejumlah taman nasional di Afrika, seperti Eua National Park (Tonga) dan Okavango. Keputusan akan ditetapkan pada September 2009 oleh Yayasan New7wonder. Penetapan berdasarkan pengumpulan pendapat dari publik yang mengakses situs www.new7wonder.com.

Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay dalam pertemuan dengan DPR berharap publik memberi dukungan kepada TN Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru yang akan ditetapkan dua bulan lagi. Dukungan dilakukan melalui situs tersebut. Dalam kunjungan kerja selama tiga hari, anggota DPR yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqowam mengunjungi beberapa lokasi, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan Timor Leste, khususnya di Pulau Alor. (Ant/OL-06)

JAKARTA--MI: Jumat, 17 Juli 2009 14:45 WIB

TN Pulau Komodo jangan Dirusak Penambangan Emas

Penambangan emas jangan sampai mengganggu habitat komodo di Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingat habitat hewan langka dan dilindungi itu sedang diupayakan agar menjadi salah satu keajaiban dunia.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Chandra Pratomo Samiadjie Masaid (Adjie Masaid) di Jakarta, Jumat (17/7). Adjie mengemukakan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak penambangan emas di kawasan itu terhadap TN Komodo. Jika penambangan mengganggu habitat hewan langka tersebut, pemerintah jangan ragu menghentikannya.

Meskipun tidak berada di komisi yang menangani pertambangan dan lingkungan hidup, tetapi persoalan pelestarian komodo di TN Komodo NTT perlu mendapat perhatian semua pihak karena habitat komodo dari Indonesia masuk nominasi sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. TN Komodo sedang bersaing dengan kandidat keajaiban dunia baru lainnya, antara lain Sungai Amazon (Brazil), Puerta Princesa (Filipina), Dinosaur Provinsial Park (Kanada), Sundarbans Forest serta sejumlah taman nasional di Afrika, seperti Eua National Park (Tonga) dan Okavango. Keputusan akan ditetapkan pada September 2009 oleh Yayasan New7wonder. Penetapan berdasarkan pengumpulan pendapat dari publik yang mengakses situs www.new7wonder.com.

Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay dalam pertemuan dengan DPR berharap publik memberi dukungan kepada TN Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru yang akan ditetapkan dua bulan lagi. Dukungan dilakukan melalui situs tersebut. Dalam kunjungan kerja selama tiga hari, anggota DPR yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqowam mengunjungi beberapa lokasi, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan Timor Leste, khususnya di Pulau Alor. (Ant/OL-06)

JAKARTA--MI: Jumat, 17 Juli 2009 14:45 WIB

Anggaran Konservasi Masih Minim

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, Darori, mengatakan sampai saat ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk menjalankan program konservasi di Indonesia.

"Ditjen PHKA Dephut diberi alokasi dana Rp600 miliar untuk seluruh kegiatan perlindungan hutan, pelestarian alam termasuk konservasi. Tidak adanya anggaran khusus bagi konservasi tentu saja ini tak mencukupi," kata Darori, seusai penjelasan Penerbitan Perangko Pusaka Hutan Sumatera dengan Ditjen Postel dan Yayasan Burung Indonesia, Selasa (14/7).

Padahal, menurut dia, plasma nutfah pada kawasan konsevasi di Indonesia yang harus di jaga tak ternilai, bahkan dibandingkan nilai kayunya yang hanya 5 persen

Karena itu, tegas Diakui Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (KKH), Dephut, Harry Santoso, pihaknya sudah mulai menggagas adanya dana bergulir (revolving fund) untuk melaksanakan berbagai program konservasi.

"Pengelolaan kawasan konservasi tak hanya bisa lagi mengandalkan dana departemen yang di bagi-bagi untuk berbagai program krusial lainnya. Jadi, kita akan menyusun bagaimana bisa menjalankan program konservasi dengan dana bergulir, sehingga kegiatan konservasi bisa terus berjalan," kata Harry.

Dengan dana konservasi yang minim, katanya, Dephut dituntut kreatif dan inovatif dalam mengupayakan beragam pelestarian flora dan fauna di hutan Indonesia, khususnya yang sudah masuk dalam daftar enangered species (spesies langka), seperti burung di Indonesia .

Salah satu upaya melestarikan spesies burung, kata dia, dengan menerbitkan perangko seri Burung Indonesia. "Kami mengapresiasi Ditjen Postel dan Burung Indonesia yang ikut bantu Dephut melestarikan sejumlah spesies burung di Indonesia yang sudah kritis keberadaannya," kata Darori.

Menurut Darori, jumlah spesies yang terancam punah di Indonesia sampai 2009 sebanyak 117 jenis dari 1.598 jenis. Dephut, menurut dia, sudah memprioritaskan 26 jenis burung yang harus di lestarikan. Dari 26 jenis prioritas itu, 6 jenis yang kita publikasikan lewat penerbitan perangko ini.

Menurut Lembaga Konservasi Dunia (Union for Conservation of Nature/IUCN), 117 jenis burung di Indonesia yang terancam punah di Indonesia diantaranya 68 jenis masuk kategori rentan (vulnerable), 32 jenis masuk kategori genting dan 17 jenis masuk kategori kritis.

Sementara itu berdasarkan data BirdLife Internasional per Juni 2009, Indonesia berada pada posisi kelima dari lima negara dengan jumlah burung tertinggi (1.598 jenis). Indonesia juga berada pada posisi ke 3 dari lima negara dengan jenis burung terancam punah dan menjadi negara dengan endemisitas jenis burung tertinggi mengungguli Peru, Brasil, Meksiko, dan Kolombia. (Ant/OL-03)

JAKARTA--MI: Selasa, 14 Juli 2009 23:27 WIB

Greenpeace Sambut Fatwa NU soal PLTN Haram

Greenpeace, organisasi independen global untuk masalah lingkungan, pada Jumat (10/7) menyambut baik keputusan Nadhatul Ulama (NU) pada akhir pekan lalu yang menetapkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah haram.

Keputusan NU tersebut merupakan tanggapan terhadap rencana Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) untuk membangun reaktor nuklir di Pulau Madura. Fatwa NU tersebut serupa dengan yang ditetapkan NU Jepara pada 1 September 2007 silam yang mengkritisi risiko bahaya kebocoran radioaktif dan limbahnya terhadap masyarakat yang lebih besar dibanding dampak positif pembangunannya.

"Keputusan NU di Madura ibarat satu paku lagi yang mengunci peti mati rencana pembangunan PLTN di Indonesia," ujar juru kampanye Greenpeace regional Asia Tenngara, Tessa de Ryck.

Atas dasar tersebut, Greenpeace mendesak presiden Indonesia terpilih kelak untuk menjadikan fatwa NU tersebut sebagai titik tolak menghapus rencana pembangunan PLTN tersebut.

Greenpeace meyakini akan lebih baik bila pembangunan PLTN dapat diganti dengan pengembangan energi bersih seperti geothermal, angin, mikrohidro, ataupun tenaga matahari.

"Mengalihkan investasi dari nuklir dan energi fosil kotor ke energi terbarukan bukan hanya pilihan pintar untuk mengurangi emisi karbon dan menghindari dampak buruk perubahan iklim, tetapi juga pilihan ekonomis. Fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama Jawa Timur ini harus menjadi sinyal kuat bagi para pemimpin negara," de Ryck menyimpulkan. (*/OL-04)

MADURA--MI:11 Juli 2009 18:27 WIB

Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke

  | Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...