Hotel PopHarris merupakan hotel bintang dua atau budget hotel dari Grup Tauzia. Hotel ini penuh warna dan menerapkan konsep green.
Dinding hotel ini misalnya bukan dinding tembok atau dinding kaca, melainkan dinding yang tembus pandang di mana angin bisa masuk ke dalam. Selain itu konsep green diterapkan pada water heater, water treatment, solar system hotel ini.
Berikut ini wawancara Robert Adhi Ksp dari Kompas.com dengan Marc Steinmeyer, Presiden Direktur Tauzia Management Hotel di Hotel PopHarris Jalan Teuku Umar, Denpasar, Bali, Senin (8/11/10) pagi.
Desain hotel ini sangat colourful dan berbeda dari hotel sejenis. Apa maknanya?
Saya suka warna-warni. Ini melambangkan hidup yang enerjik, penuh warna, tidak membosankan. Ini saya terapkan dalam budget hotel Tauzia pertama di Bali.
Apa kelebihan PopHarris dibandingkan hotel sejenis?
Kami mengembangkan konsep sendiri sejak tiga tahun yang lalu. Tim arsitek dari Perancis bersama dengan tim arsitek Indonesia mengembangkan konsep yang berbeda dengan konsep hotel lainnya yang sejenis. Kami melakukan kreativitas dalam teknologi yang diwujudkan dalam konstruksi fasad, shower, water heater system, dinding tanpa tembok. Kami melakukan inovasi membangun. Itu poin utama.
Dan seperti Anda bisa lihat screen, fasad, shower, water and solar system di hotel ini tampak lebih green.
Pekan depan tim dari Perancis audit hotel ini how green is the building. Dari hasil audit ini, mereka akan memberi benchmark, bagaimana PopHarris berstandar internasional berikutnya dibangun.
Kami juga mengundang Green Building Council untuk melakukan penilaian atas proyek green hotel pertama Tauzia ini. PopHarris ingin mempromosikan green environmental yang nyata.
Kalau di Bali, kami bisa menggunakan dinding dengan screen seperti ini, di Jakarta tentu kami tak bisa melakukannya.
Ada rencana membangun dan mengoperasikan PopHarris lainnya di kota-kota lain?
Kami sudah merencanakan membangun 8 PopHarris lainnya, antara lain di Jalan Cokroaminoto Denpasar dan Tuban di Bali, Manado, Jogja, Airport Jakarta, Surabaya, dan dua lagi di Jakarta.
Bagaimana dengan Harris Hotel?
Harris Hotel akan dibuka di Bandung (Festival Mall), Jakarta (FX Sudirman), Batam (Batam Center), Bali (Sunset Road). Dan pada tahun 2012, kami rencanakan membuka 18 Hotel Harris lagi, antara lain di Malang, Surabaya, Sentul City, Puncak, dan Airport Jakarta, empat lagi di Bali, dan di Luwuk Sulawesi.
Apa rahasia Tauzia mengelola hotel Harris dan PopHarris?
Kami memang agresif, memiliki deteminasi tinggi tapi tetap fokus pada kualitas.
Anda dulu CEO Grup Accor Indonesia, jaringan hotel internasional yang terkenal, namun Anda memilih keluar dan membangun perusahaan sendiri, Tauzia. Mengapa?
Memang saat di Accor, saya memiliki posisi yang bagus dan menikmati pekerjaan. Namun Anda tahu, di perusahaan seperti Accor, 30 persen keberhasilan milik Anda, 70 persen untuk citra perusahaan. Kalau Anda punya perusahaan sendiri, keberhasilan 100 persen milik Anda sendiri. Anda terjun dengan parasut Anda sendiri. Dan ini tantangan bagi kami.
Anda mengadopsi dari budget hotel di Eropa?
Karena saya berasal dari Eropa, saya sedikit banyak mengambil dari konsep Eropa. Konsep kami simpel, unik, friendly. Tak hanya dalam desain, kami juga melakukan manajemen yang lebih simpel, termasuk dalam pemasaran. Jumlah karyawan tetap hanya 9 orang.
Konsep kamar kami harus sempurna, tamu bisa tidur nyenyak dengan king bed size seperti halnya hotel bintang lima. Tamu juga mendapatkan fasilitas wifi.
Anda optimistik dengan industri perhotelan di Indonesia?
Kami yakin karena Indonesia negara yang tumbuh dan berkembang pesat. Optimistik bukan berarti tidak realistis. Kuncinya pada determiniasi, kerja keras, konsistensi, dan enerjik baik secara alamiah maupun karakter kepribadian. (Robert Adhi Ksp)
08 Nov 2010
Source:http://properti.kompas.com/read/2010/11/08/08051912/Marc.Steinmeyer:.PopHarris.Colourful.dan.Green.Hotel
Tuesday, November 16, 2010
Surabaya Plaza Hotel Kembangkan Konsep Green Hotel
General Manager Surabaya Plaza Hotel (SPH) Yusak Anshori kepada wartawan di Surabaya, Jumat, mengatakan konsep berwawasan lingkungan yang akan dijalankan itu, meliputi penghematan air, energi listrik dan pengelolaan sampah atau limbah.
"Arah dari kebijakan ini adalah perbaikan lingkungan dan kami menjadi satu-satunya hotel di Surabaya serta Jawa Timur yang mengembangkan konsep berwawasan lingkungan," katanya di sela-sela ulang tahun ke-17 SPH.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, lanjut Yusak, pihaknya meminta bantuan konsultan dari Australia untuk pembenahan manajemen pengelolaan sampah atau limbah.
Ia mengatakan penerapan konsep "Green Hotel" akan berdampak positif terhadap penghematan biaya, tanpa mengurangi pelayanan kepada pelanggan.
"Dari program dan konsep ini, kami juga ingin memberikan edukasi kepada para tamu hotel untuk ikut peduli terhadap masalah lingkungan. Beberapa hotel di Indonesia juga sudah mulai menerapkan konsep serupa," tambah Yusak.
Sebelumnya pada awal Agustus 2010, SPH telah meraih penghargaan nasional "Best Indonesia Green Hotel 2010" atas kebijakan hijau berwawasan lingkungan sehat, yakni bebas asap rokok di hotel atau yang dikenal 100 persen bebas rokok sejak 2009.
Selain SPH, penghargaan dari Majalah Bisnis & CSR dengan dukungan DPD RI dan "The La Tofi School of Corporate Social Responsibility" tersebut, juga diberikan kepada 54 entitas lain di seluruh Indonesia.
"Penghargaan itu membuat motivasi kami untuk mengembangkan hotel berwawasan lingkungan makin tinggi. Kami juga berharap bisa mendapatkan sertifikat ramah lingkungan dari konsep yang baru nanti," ujar Yusak Anshori.
15 Okt 2010
Source:http://properti.kompas.com/read/2010/10/15/18101095/Surabaya.Plaza.Hotel.Kembangkan.Konsep.Green.Hotel
Sari Pan Pacific Raih 'ASEAN Green Hotel Award'
Ket.foto:Credit: Sari Pan Pacific Hotel
Tepatnya Rabu, 10 Februari 2010, Sari Pan Pacific Jakarta menerima sebuah penghargaan bergengsi bertaraf Internasional. Penghargaan 'ASEAN Green Hotel Award' tersebut berhasil diraih oleh salah satu hotel berbintang yang berlokasi di pusat kota Jakarta tersebut sebagai bukti peran sertanya dalam upaya menyelamatkan lingkungan.
Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan 'ASEAN Green Hotel Award'? 'Asian Green Hotel' merupakan penghargaan yang diberikan kepada hotel-hotel yang ramah lingkungan dan melakukan penghematan energi dengan 11 kriteria utama. Diantaranya adalah efisiensi energi dan air, kebijakan lingkungan, tindakan dan operasi hotel, penggunaan produk ramah lingkungan, kerjasama dengan masyarakat dan organisasi lokal dan praktik eco-tourism yang berkelanjutan menjadi bahan pertimbangan para juri.
Penghargaan yang diraih oleh Sari Pan Pacific ini diberikan saat 'Tourism Forum 2010' yang berlangsung di Brunei, 25 Januari 2010 dengan diwakili Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan yang dimaksud 'Tourism Forum 2010' merupakan ajang pameran dagang yang berputar setiap tahun di antara negara-negara anggota ASEAN. Termasuk acara pertemuan kelompok kerja pariwisata dengan para pakar dan pejabat senior badan-badan pariwisata negara-negara ASEAN.
Hal ini menunjukkan perhatian ASEAN terhadap masalah lingkungan termasuk dengan meningkatkan standar industri hotel melalui ASEAN Green Hotel Awards. Penghargaan diberikan setiap tahun kepada para pemilik hotel dan industri oleh Menteri Pariwisata masing-masing negara ASEAN, dalam hubungannya dengan ASEAN Tourism Forum dan berlaku selama dua tahun.
Lalu pada tanggal 10 Febaruari 2010 lalu, penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menbudpar, Ir.Jero Wacik, SE kepada Luc Bollen selaku General Manager Sari Pan Pacific. Sari Pan Pacific Jakarta dinilai telah berhasil mengambil bagian dalam upaya menyelamatkan lingkungan dan telah lulus dalam seleksi dengan kriteria standar yang tinggi.
Seperti dikutip oleh "Green" Hotel Association, The Green Hotel Standar ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomis tetapi juga menguntungkan bagi para pelakunya. Selamat untuk Sari Pan Pacific Jakarta semoga keberhasilan ini dipertahankan dan bahkan ditiru oleh para pelaku industri hotel lainnya di Indonesia!
( dev / Odi )
15 Feb 2010
Source:http://www.detikfood.com/read/2010/02/15/151757/1299878/294/sari-pan-pacific-raih-asean-green-hotel-award
Monday, November 15, 2010
Google: Alamat Internet di Inggris Habis 2012
Vint Cerf, Vice President Google, menyebutkan bahwa Inggris akan kehabisan alamat internet di tahun 2012 mendatang.
Cerf, yang membantu mendesain internet seperti yang kita kenal saat ini ketika menjadi peneliti di Stanford University, AS, menyatakan, sebagian alamat IP (internet protocol) yang tersisa akan dialokasikan dalam waktu dekat. Artinya, alamat-alamat tersebut akan habis digunakan di sekitar tahun 2012.
Prediksi akan habisnya alamat IPv4 yang saat ini masih digunakan diutarakan Cerf saat ia menjadi pembicara di peluncuran 6UK di Inggris. Sebagai informasi, 6UK merupakan kelompok yang mempromosikan penggunaan sistem pengalamatan internet baru yang dikenal dengan IPv6.
Menurut Cerf, IPv6 mampu menampung 340 triliun triliun triliun alamat internet dibandingkan dengan maksimal 4,3 miliar alamat internet yang dimungkinkan saat menggunakan teknologi IPv4.
“Secara teori, menggunakan IPv6, kita tidak akan kehabisan alamat internet,” kata Cerf, seperti dikutip dari Guardian, 15 November 2010.
Cerf menyebutkan, hal tersebut perlu dibicarakan dengan pengguna internet di seluruh dunia. “Jika Inggris tidak mengimplementasikan IPv6, maka kita tidak bisa berhubungan dengan kawasan dunia lain yang menggunakan IPv6,” ucapnya.
Bila itu terjadi, kata Cerf, ini merupakan hal yang sangat memalukan karena Inggris memegang peranan penting dalam perkembangan internet.
Ironisnya, menurut Nigel Titley, Ketua organisasi 6UK, saat ini belum satupun situs pemerintahan di Inggris mendukung teknologi IPv6.
Di saat yang sama, pemerintah negara-negara lain seperti Australia, Kanada, China, Jerman, Finlandia, Perancis, India, Jepang, Belanda, Luxemburg, Polandia, Swedia, dan Amerika Serikat sudah bergerak lebih cepat dalam mengimplementasikan IPv6.
15 Nov 2010
Source:http://teknologi.vivanews.com/news/read/188720-2012--alamat-internet-habis
Cerf, yang membantu mendesain internet seperti yang kita kenal saat ini ketika menjadi peneliti di Stanford University, AS, menyatakan, sebagian alamat IP (internet protocol) yang tersisa akan dialokasikan dalam waktu dekat. Artinya, alamat-alamat tersebut akan habis digunakan di sekitar tahun 2012.
Prediksi akan habisnya alamat IPv4 yang saat ini masih digunakan diutarakan Cerf saat ia menjadi pembicara di peluncuran 6UK di Inggris. Sebagai informasi, 6UK merupakan kelompok yang mempromosikan penggunaan sistem pengalamatan internet baru yang dikenal dengan IPv6.
Menurut Cerf, IPv6 mampu menampung 340 triliun triliun triliun alamat internet dibandingkan dengan maksimal 4,3 miliar alamat internet yang dimungkinkan saat menggunakan teknologi IPv4.
“Secara teori, menggunakan IPv6, kita tidak akan kehabisan alamat internet,” kata Cerf, seperti dikutip dari Guardian, 15 November 2010.
Cerf menyebutkan, hal tersebut perlu dibicarakan dengan pengguna internet di seluruh dunia. “Jika Inggris tidak mengimplementasikan IPv6, maka kita tidak bisa berhubungan dengan kawasan dunia lain yang menggunakan IPv6,” ucapnya.
Bila itu terjadi, kata Cerf, ini merupakan hal yang sangat memalukan karena Inggris memegang peranan penting dalam perkembangan internet.
Ironisnya, menurut Nigel Titley, Ketua organisasi 6UK, saat ini belum satupun situs pemerintahan di Inggris mendukung teknologi IPv6.
Di saat yang sama, pemerintah negara-negara lain seperti Australia, Kanada, China, Jerman, Finlandia, Perancis, India, Jepang, Belanda, Luxemburg, Polandia, Swedia, dan Amerika Serikat sudah bergerak lebih cepat dalam mengimplementasikan IPv6.
15 Nov 2010
Source:http://teknologi.vivanews.com/news/read/188720-2012--alamat-internet-habis
Tarif Interkoneksi Didesak Turun
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia didesak menurunkan tarif interkoneksi serendah-rendahnya sehingga tarif komunikasi makin murah.
Bila regulator ingin mendorong meluasnya kesempatan berkomunikasi bagi rakyat, diturunkannya tarif interkoneksi dengan persentase signifikan merupakan kebijakan pertama yang harus ditempuh.
”Penurunan tarif interkoneksi juga tentu akan menurunkan tarif komunikasi. Ini positif sekali. Industri juga terpaksa berkompetisi sehingga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,” kata pengamat telekomunikasi Moch Hendrowijono, Kamis (11/11), saat dihubungi di Mekkah.
Tarif interkoneksi adalah biaya yang disetorkan satu operator ke operator lain ketika pelanggan dari suatu operator memanggil nomor dari operator lain. Persoalannya, biaya itu dibebankan kepada pelanggan.
”Ketika tarif interkoneksi tidak turun, tidak terjadi efisiensi nasional dalam bidang telekomunikasi. Bagaimana dapat efisien bila tarif interkoneksi sekitar Rp 200 per menit, sedangkan tarif percakapan dalam operator dapat kurang dari Rp 50 per menit,” kata Head of Legal and Regulatory PT XL Axiata Tbk Sutrisman.
Ia mengatakan, tarif interkoneksi juga merangsang konsumen membeli lebih banyak telepon seluler dengan nomor dari beberapa operator.
Terkait kekhawatiran beberapa pihak tentang ancaman penurunan kualitas layanan, Sutrisman menegaskan, hal itu tak beralasan. (RYO)
12 Nov 2010
Source:http://koran.kompas.com/read/2010/11/12/03403535/tarif.interkoneksi.didesak.turun
Bila regulator ingin mendorong meluasnya kesempatan berkomunikasi bagi rakyat, diturunkannya tarif interkoneksi dengan persentase signifikan merupakan kebijakan pertama yang harus ditempuh.
”Penurunan tarif interkoneksi juga tentu akan menurunkan tarif komunikasi. Ini positif sekali. Industri juga terpaksa berkompetisi sehingga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan,” kata pengamat telekomunikasi Moch Hendrowijono, Kamis (11/11), saat dihubungi di Mekkah.
Tarif interkoneksi adalah biaya yang disetorkan satu operator ke operator lain ketika pelanggan dari suatu operator memanggil nomor dari operator lain. Persoalannya, biaya itu dibebankan kepada pelanggan.
”Ketika tarif interkoneksi tidak turun, tidak terjadi efisiensi nasional dalam bidang telekomunikasi. Bagaimana dapat efisien bila tarif interkoneksi sekitar Rp 200 per menit, sedangkan tarif percakapan dalam operator dapat kurang dari Rp 50 per menit,” kata Head of Legal and Regulatory PT XL Axiata Tbk Sutrisman.
Ia mengatakan, tarif interkoneksi juga merangsang konsumen membeli lebih banyak telepon seluler dengan nomor dari beberapa operator.
Terkait kekhawatiran beberapa pihak tentang ancaman penurunan kualitas layanan, Sutrisman menegaskan, hal itu tak beralasan. (RYO)
12 Nov 2010
Source:http://koran.kompas.com/read/2010/11/12/03403535/tarif.interkoneksi.didesak.turun
Saturday, November 13, 2010
Turunkan Tarif Interkoneksi Demi Konsumen
Telekomunikasi saat ini sudah bukan lagi barang mewah bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan harga sekitar Rp 200 ribu, Burhan di Kecamatan Beringin, Deli Serdang sudah bisa memperoleh telepon genggam baru yang dijual jadi satu dengan nomor telepon (bundling) dan siap pakai. Belum lagi di kalangan masyarakat kelas menengah atas, kebutuhan komunikasinya tidak saja hanya berupa voice tetapi sudah merambah pada kebutuhan komunikasi data dan video.
Sebenarnya pertumbuhan industri seluler di Indonesia sudah mulai melambat dari sekitar 40% pada tahun 2005-2009 menjadi hanya sekitar 9% pada tahun 2010-2014. Dengan jumlah pemegang nomor atau pemilik telepon seluler (baik aktif maupun tidak) saat sebesar lebih dari 210 juta (baik paska atau pra bayar dan aktif atau tidak), ternyata masih menguntungkan bagi penyelenggara jasa telepon seluler. Buktinya iklan pulsa murah dari 11 operator yang ada, masih terus menghiasi berbagai media di Indonesia.
Dari 11 operator seluler yang ada, pasar GSM mayoritas dikuasai oleh 3 operator besar yaitu Telkomsel, Indosat dan XL. Sedangkan pasar CDMA dikuasai oleh 2 operator yaitu Bakrie Telecom (BTel/Esia) dan Telkom Indonesia (Flexi). Dengan menguasai lebih dari 90 juta pelanggan pada tahun 2010 ini, Telkomsel menjadi operator dominan di bisnis seluler yang diikuti oleh Indosat (40 juta pelanggan) dan XL (36 juta pelanggan). Sisanya diperebutkan oleh Flexi (16 juta pelanggan), Esia (11,5 juta pelanggan) serta sisa 6 operator lainnya.
Bagi operator bisnis seluler masih menguntungkan. Lalu bagaimana dengan konsumen? Berbagai upaya tengah dilakukan oleh operator dan regulator, termasuk merevisi biaya
interkoneksi agar biaya berkomunikasi lebih murah. Apakah pengaturan biaya interkoneksi juga akan menguntungkan konsumen dan operator dalam berkompetisi? Intinya tarif atau biaya interkoneksi harus diatur agar industri sehat dan konsumen tidak minggat.
Kompetisi Di Industri Seluler
Paska berlakunya Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi dan hilangnya biaya roaming membuat tarif telekomunikasi memang terjun bebas mendekati 30% - 40%. Tentunya ini menguntungkan konsumen. Biaya interkoneksi merupakan biaya yang dibebankan akibat adanya saling keterhubungan antar jaringan telekomunikasi yang berbeda. Siapa yang membayar? Tentu konsumen.
Untuk itu harus dihindari operator dominan menjadi penghambat kompetisi dengan
mendorong Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebagai regulator bersama
Kementerian Negara Kominfo, menetapkan biaya interkoneksi setinggi mungkin. Alasan lain yang dipakai operator dominan biasanya karena mereka sudah malakukan investasi jaringan yang mahal, maka biaya investasi tersebut harus diperhitungkan dalam penentuan tarif interkoneksi.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa interkoneksi antar penyelenggara jaringan merupakan salah satu syarat terjadinya end to end connectivity seperti yang tertuang
dalam WTO Refference Paper. Untuk itu seharusnya interkoneksi merupakan hak dan kewajiban penyelenggara jaringan, bukan merupakan salah satu cara untuk memperoleh pendapatan maupun untuk melakukan kompetisi. Biaya interkoneksi merupakan patokan tarif yang digunakan supaya kompetisi sesama operator sehat, mengingat tarif interkoneksi merupakan unsur penting pembentukan harga tarif off net.
Semakin rendah biaya interkoneksi, maka operator telekomunikasi non dominan akan semakin mudah berkompetisi dengan operator dominan dengan cara memainkan tarif on net nya (sesama pelanggan di 1 operator). Sulit bagi operator non dominan untuk bersaing dengan operator dominan, jika biaya interkoneksinya masih tetap tinggi. Tarif interkoneksi merupakan salah satu unsur terpenting dalam penetapan tarif retail dan sama sekali di luar kontrol operator. Apapun usaha operator untuk melakukan efisiensi operasinya, tidak akan dapat mempengaruhi tarif interkoneksi yang harus dibayarkan operator tersebut kepada operator lainnya. Dengan kata lain operator tujuan panggilan memegang monopoli atas akses dan harga interkoneksinya. Semakin dia dominan maka akan semakin banyak pelanggan operator non dominan yang menelpon ke pelanggan dominan. Sehingga penerimaan biaya interkoneksi operator dominan akan semakin besar dan operator dominan bisa menjual pulsa lebih murah secara on net pada pelanggannya karena ada kompensasi pendapatan dari biaya interkoneksi (off net) yang lebih besar dari yang diterima oleh operator non dominan.
Sebaliknya karena jumlah pelanggannya lebih kecil, maka operator non dominan akan menerima lebih sedikit pendapatan dari interkoneksi. Akibatnya biaya on net operator
non dominan harus diatas harga on net operator dominan agar tetap untung. Sebagai dampak murahnya tarif on net operator dominan, maka pelanggan dari operator non dominan pasti akan pindah ke operator dominan yang menawarkan tarif on net lebih murah. Jadi yang menjadi alat kompetisi di industri telekomunikasi sebenarnya adalah tarif on net bukan off net atau tarif interkoneksi.
Dengan kondisi industri telekomunikasi seperti di atas, maka operator dominan akan memegang kendali atau monopoli atas akses dan harga interkoneksinya. Kenyataan ini patut diduga menyebabkan operator dominan akan mempertahankan tarif interkoneksi setinggi mungkin agar non dominan mati pelan-pelan. Meskipun saat ini BRTI sedang menggodok perubahan biaya interkoneksi, namun penurunan yang direncanakan hanya sekitar 4% - 6% belum dapat membuat konsumen lebih tersenyum dan kompetisi di industri telekomunikasi adil.
Apa yang Harus Dilakukan Regulator?
Dalam menetapkan tarif interkoneksi, BRTI seharusnya menggunakan azas bahwa interkoneksi merupakan syarat terjadinya end to end connectivity, bukan sarana untuk melakukan kompetisi. Jadi BRTI harus memastikan bahwa penurunan tarif interkoneksi, yang saat ini sedang dibahas, harus seefisien mungkin. Jangan hanya turun 4% - 6%. Minimal harus turun sebesar 10% agar konsumen diuntungkan dan muncul persaingan yang sehat antar operator. Secara global memang telah terjadi trend penurunan tarif interkoneksi.
Dalam menghitung tarif interkoneksi, patut diduga BRTI hanya menggunakan data dari operator dominan. Seharusnya BRTI juga menggunakan data dari beberapa operator non dominan yang ada supaya adil. Sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh BRTI berguna buat semua operator dan konsumen.
Selain persoalan biaya interkoneksi, persaingan di industri telekomunikasi akan semakin sehat jika jumlah operator hanya sekitar 3-4 saja tidak 11 seperti saat ini. Konsumen juga berharap selain ada penurunan biaya interkoneksi, kualitas sambungan juga harus meningkat. Salam.
*) Agus Pambagio adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen. (vit/vit)
18 Okt 2010
Source:http://www.detiknews.com/read/2010/10/18/084700/1467432/103/turunkan-tarif-interkoneksi-demi-konsumen?991102605
Sebenarnya pertumbuhan industri seluler di Indonesia sudah mulai melambat dari sekitar 40% pada tahun 2005-2009 menjadi hanya sekitar 9% pada tahun 2010-2014. Dengan jumlah pemegang nomor atau pemilik telepon seluler (baik aktif maupun tidak) saat sebesar lebih dari 210 juta (baik paska atau pra bayar dan aktif atau tidak), ternyata masih menguntungkan bagi penyelenggara jasa telepon seluler. Buktinya iklan pulsa murah dari 11 operator yang ada, masih terus menghiasi berbagai media di Indonesia.
Dari 11 operator seluler yang ada, pasar GSM mayoritas dikuasai oleh 3 operator besar yaitu Telkomsel, Indosat dan XL. Sedangkan pasar CDMA dikuasai oleh 2 operator yaitu Bakrie Telecom (BTel/Esia) dan Telkom Indonesia (Flexi). Dengan menguasai lebih dari 90 juta pelanggan pada tahun 2010 ini, Telkomsel menjadi operator dominan di bisnis seluler yang diikuti oleh Indosat (40 juta pelanggan) dan XL (36 juta pelanggan). Sisanya diperebutkan oleh Flexi (16 juta pelanggan), Esia (11,5 juta pelanggan) serta sisa 6 operator lainnya.
Bagi operator bisnis seluler masih menguntungkan. Lalu bagaimana dengan konsumen? Berbagai upaya tengah dilakukan oleh operator dan regulator, termasuk merevisi biaya
interkoneksi agar biaya berkomunikasi lebih murah. Apakah pengaturan biaya interkoneksi juga akan menguntungkan konsumen dan operator dalam berkompetisi? Intinya tarif atau biaya interkoneksi harus diatur agar industri sehat dan konsumen tidak minggat.
Kompetisi Di Industri Seluler
Paska berlakunya Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi dan hilangnya biaya roaming membuat tarif telekomunikasi memang terjun bebas mendekati 30% - 40%. Tentunya ini menguntungkan konsumen. Biaya interkoneksi merupakan biaya yang dibebankan akibat adanya saling keterhubungan antar jaringan telekomunikasi yang berbeda. Siapa yang membayar? Tentu konsumen.
Untuk itu harus dihindari operator dominan menjadi penghambat kompetisi dengan
mendorong Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebagai regulator bersama
Kementerian Negara Kominfo, menetapkan biaya interkoneksi setinggi mungkin. Alasan lain yang dipakai operator dominan biasanya karena mereka sudah malakukan investasi jaringan yang mahal, maka biaya investasi tersebut harus diperhitungkan dalam penentuan tarif interkoneksi.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa interkoneksi antar penyelenggara jaringan merupakan salah satu syarat terjadinya end to end connectivity seperti yang tertuang
dalam WTO Refference Paper. Untuk itu seharusnya interkoneksi merupakan hak dan kewajiban penyelenggara jaringan, bukan merupakan salah satu cara untuk memperoleh pendapatan maupun untuk melakukan kompetisi. Biaya interkoneksi merupakan patokan tarif yang digunakan supaya kompetisi sesama operator sehat, mengingat tarif interkoneksi merupakan unsur penting pembentukan harga tarif off net.
Semakin rendah biaya interkoneksi, maka operator telekomunikasi non dominan akan semakin mudah berkompetisi dengan operator dominan dengan cara memainkan tarif on net nya (sesama pelanggan di 1 operator). Sulit bagi operator non dominan untuk bersaing dengan operator dominan, jika biaya interkoneksinya masih tetap tinggi. Tarif interkoneksi merupakan salah satu unsur terpenting dalam penetapan tarif retail dan sama sekali di luar kontrol operator. Apapun usaha operator untuk melakukan efisiensi operasinya, tidak akan dapat mempengaruhi tarif interkoneksi yang harus dibayarkan operator tersebut kepada operator lainnya. Dengan kata lain operator tujuan panggilan memegang monopoli atas akses dan harga interkoneksinya. Semakin dia dominan maka akan semakin banyak pelanggan operator non dominan yang menelpon ke pelanggan dominan. Sehingga penerimaan biaya interkoneksi operator dominan akan semakin besar dan operator dominan bisa menjual pulsa lebih murah secara on net pada pelanggannya karena ada kompensasi pendapatan dari biaya interkoneksi (off net) yang lebih besar dari yang diterima oleh operator non dominan.
Sebaliknya karena jumlah pelanggannya lebih kecil, maka operator non dominan akan menerima lebih sedikit pendapatan dari interkoneksi. Akibatnya biaya on net operator
non dominan harus diatas harga on net operator dominan agar tetap untung. Sebagai dampak murahnya tarif on net operator dominan, maka pelanggan dari operator non dominan pasti akan pindah ke operator dominan yang menawarkan tarif on net lebih murah. Jadi yang menjadi alat kompetisi di industri telekomunikasi sebenarnya adalah tarif on net bukan off net atau tarif interkoneksi.
Dengan kondisi industri telekomunikasi seperti di atas, maka operator dominan akan memegang kendali atau monopoli atas akses dan harga interkoneksinya. Kenyataan ini patut diduga menyebabkan operator dominan akan mempertahankan tarif interkoneksi setinggi mungkin agar non dominan mati pelan-pelan. Meskipun saat ini BRTI sedang menggodok perubahan biaya interkoneksi, namun penurunan yang direncanakan hanya sekitar 4% - 6% belum dapat membuat konsumen lebih tersenyum dan kompetisi di industri telekomunikasi adil.
Apa yang Harus Dilakukan Regulator?
Dalam menetapkan tarif interkoneksi, BRTI seharusnya menggunakan azas bahwa interkoneksi merupakan syarat terjadinya end to end connectivity, bukan sarana untuk melakukan kompetisi. Jadi BRTI harus memastikan bahwa penurunan tarif interkoneksi, yang saat ini sedang dibahas, harus seefisien mungkin. Jangan hanya turun 4% - 6%. Minimal harus turun sebesar 10% agar konsumen diuntungkan dan muncul persaingan yang sehat antar operator. Secara global memang telah terjadi trend penurunan tarif interkoneksi.
Dalam menghitung tarif interkoneksi, patut diduga BRTI hanya menggunakan data dari operator dominan. Seharusnya BRTI juga menggunakan data dari beberapa operator non dominan yang ada supaya adil. Sehingga nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh BRTI berguna buat semua operator dan konsumen.
Selain persoalan biaya interkoneksi, persaingan di industri telekomunikasi akan semakin sehat jika jumlah operator hanya sekitar 3-4 saja tidak 11 seperti saat ini. Konsumen juga berharap selain ada penurunan biaya interkoneksi, kualitas sambungan juga harus meningkat. Salam.
*) Agus Pambagio adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen. (vit/vit)
18 Okt 2010
Source:http://www.detiknews.com/read/2010/10/18/084700/1467432/103/turunkan-tarif-interkoneksi-demi-konsumen?991102605
Friday, November 12, 2010
Cloud Computing Mampu Tekan Investasi TI Perusahaan
Teknologi Cloud Computing akan mampu menarik minat perusahaan. Pasalnya Cloud Computing dipercaya dapat menekan biaya investasi dan lebih efisien.
Perusahaan riset International Data Corp (IDC) memperkirakan pendapatan public cloud pada tahun 2014 akan mencapai USD55,5 miliar, meningkat cukup tajam dari pendapatan dua tahun lalu yang hanya mencapai USD16 miliar. Optimisme yang sama juga dilontarkan lembaga riset Gartner yang memprediksi teknologi cloud akan digunakan oleh 80 persen perusahaan kelas atas di dunia untuk meningkatkan daya saing.
Sedangkan perusahaan analis lain, Private Cloud, menyatakan jika pada 2010 enterprise cloud-based akan mencatatkan pendapatan USD12,1 miliar dengan pertumbuhan tiap tahun sekira 43 persen.
Masih menurut Gartner, pada tahun ini nilai bisnis teknologi cloud computing yang dimanfaatkan untuk internet di dunia akan mencapai USD80 miliar dengan tingkat pertumbuhan setiap tahun mencapai 25 persen, hingga kurun lima tahun ke depan.
Cloud Computing sendiri terdiri dari tiga bagian yang berdasarkan layanan, yaitu Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS). Sedangkan jika dilihat dari sisi jangkauan, cloud computing terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud dan Hybrid Cloud.
"Tahun ini diperkirakan produk SaaS akan menguasai segmen cloud computing dengan kontribusi sebesar 70 persen, sementara sisanya datang dari IaaS. Konsep komputasi awan sendiri dianggap cukup menjanjikan karena akan mengubah belanja modal untuk Teknologi Informasi (TI) menjadi biaya operasional sehingga terjadi efisiensi," ujar Direktur Wholes Sales dan Enterprise Telkom Arief Yahya di Jakarta, Senin (18/10/2010).
Ditambahkannya, untuk Indonesia nilai pasar dari komputasi awan masih kecil. Tahun depan diprediksi mencapai Rp2,1 triliun. Dari situ, layanan SaaS memiliki kontribusi sebesar 40 persen. Sedangkan Telkom sendiri diklaim telah menguasai sekira 70 persen pasar Cloud Computing.
"Potensi pasar yang besar untuk ditawarkan solusi komputasi awan adalah pemerintah karena berperan sebagai lokomotif di industri. Pemerintah secara regulasi membuka peluang bagi pelaku usaha, misalnya dengan adanya National Single Windows (NSW). Belum lagi secara belanja Teknologi Informasi (TI) pemerintah daerah dan pusat itu lumayan besar, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Di pendidikan saja ada alokasi dana 200 triliun rupiah dimana 20 persen untuk belanja TI,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, sektor pemerintah rata-rata mengambil porsi 11 persen dari belanja TI nasional yang tahun ini diperkirakan mencapai USD1,731 miliar atau tumbuh 11,9 persen dari tahun sebelumnya.
Disarankannya, untuk pemerintah daerah pun tak segan memanfaatkan cloud computing karena bisa menekan biaya investasi dan membuat adanya efisiensi.
"Pemerintah daerah itu tidak akan head to head secara geografis. Jika cloud computing dimanfaatkan, banyak dana yang bisa dihemat," jelas Arief.
Arief meminta, jika akan ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah, faktor yang harus diperhatikan adalah masalah komitmen dari pemain asing untuk menggandeng investor lokal mengembangkan cloud computing.
"Harus ada regulasi yang mendorong kerjasama. Mulai dari pemasaran hingga kepemilikan bersama. Di bisnis software saja banyak sekali pemain asingnya. Padahal ini modalanya kreatifitas," katanya.
Kepala Badan Litbang SDM Kemenkominfo Cahyana Ahmadjayadi menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang tata kelola TIK bagi pemerintah daerah untuk berbelanja TI agar terjadi efisiensi.
"Kami juga memberikan beasiswa untuk mencetak Chief Information Officer (CIO) bagi pegawai negeri di daerah agar konsep komputasi awan ini bisa diterima. Soalnya, pemerintah pusat tidak bisa intervensi langsung cara daerah berbelanja. Inilah cara kita mengedukasinya," jelasnya. (srn)
18 Okt 2010
Source:http://techno.okezone.com/read/2010/10/18/324/383659/324/cloud-computing-mampu-tekan-investasi-ti-perusahaan
Perusahaan riset International Data Corp (IDC) memperkirakan pendapatan public cloud pada tahun 2014 akan mencapai USD55,5 miliar, meningkat cukup tajam dari pendapatan dua tahun lalu yang hanya mencapai USD16 miliar. Optimisme yang sama juga dilontarkan lembaga riset Gartner yang memprediksi teknologi cloud akan digunakan oleh 80 persen perusahaan kelas atas di dunia untuk meningkatkan daya saing.
Sedangkan perusahaan analis lain, Private Cloud, menyatakan jika pada 2010 enterprise cloud-based akan mencatatkan pendapatan USD12,1 miliar dengan pertumbuhan tiap tahun sekira 43 persen.
Masih menurut Gartner, pada tahun ini nilai bisnis teknologi cloud computing yang dimanfaatkan untuk internet di dunia akan mencapai USD80 miliar dengan tingkat pertumbuhan setiap tahun mencapai 25 persen, hingga kurun lima tahun ke depan.
Cloud Computing sendiri terdiri dari tiga bagian yang berdasarkan layanan, yaitu Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS). Sedangkan jika dilihat dari sisi jangkauan, cloud computing terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud dan Hybrid Cloud.
"Tahun ini diperkirakan produk SaaS akan menguasai segmen cloud computing dengan kontribusi sebesar 70 persen, sementara sisanya datang dari IaaS. Konsep komputasi awan sendiri dianggap cukup menjanjikan karena akan mengubah belanja modal untuk Teknologi Informasi (TI) menjadi biaya operasional sehingga terjadi efisiensi," ujar Direktur Wholes Sales dan Enterprise Telkom Arief Yahya di Jakarta, Senin (18/10/2010).
Ditambahkannya, untuk Indonesia nilai pasar dari komputasi awan masih kecil. Tahun depan diprediksi mencapai Rp2,1 triliun. Dari situ, layanan SaaS memiliki kontribusi sebesar 40 persen. Sedangkan Telkom sendiri diklaim telah menguasai sekira 70 persen pasar Cloud Computing.
"Potensi pasar yang besar untuk ditawarkan solusi komputasi awan adalah pemerintah karena berperan sebagai lokomotif di industri. Pemerintah secara regulasi membuka peluang bagi pelaku usaha, misalnya dengan adanya National Single Windows (NSW). Belum lagi secara belanja Teknologi Informasi (TI) pemerintah daerah dan pusat itu lumayan besar, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan. Di pendidikan saja ada alokasi dana 200 triliun rupiah dimana 20 persen untuk belanja TI,” jelasnya.
Berdasarkan catatan, sektor pemerintah rata-rata mengambil porsi 11 persen dari belanja TI nasional yang tahun ini diperkirakan mencapai USD1,731 miliar atau tumbuh 11,9 persen dari tahun sebelumnya.
Disarankannya, untuk pemerintah daerah pun tak segan memanfaatkan cloud computing karena bisa menekan biaya investasi dan membuat adanya efisiensi.
"Pemerintah daerah itu tidak akan head to head secara geografis. Jika cloud computing dimanfaatkan, banyak dana yang bisa dihemat," jelas Arief.
Arief meminta, jika akan ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah, faktor yang harus diperhatikan adalah masalah komitmen dari pemain asing untuk menggandeng investor lokal mengembangkan cloud computing.
"Harus ada regulasi yang mendorong kerjasama. Mulai dari pemasaran hingga kepemilikan bersama. Di bisnis software saja banyak sekali pemain asingnya. Padahal ini modalanya kreatifitas," katanya.
Kepala Badan Litbang SDM Kemenkominfo Cahyana Ahmadjayadi menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan menteri tentang tata kelola TIK bagi pemerintah daerah untuk berbelanja TI agar terjadi efisiensi.
"Kami juga memberikan beasiswa untuk mencetak Chief Information Officer (CIO) bagi pegawai negeri di daerah agar konsep komputasi awan ini bisa diterima. Soalnya, pemerintah pusat tidak bisa intervensi langsung cara daerah berbelanja. Inilah cara kita mengedukasinya," jelasnya. (srn)
18 Okt 2010
Source:http://techno.okezone.com/read/2010/10/18/324/383659/324/cloud-computing-mampu-tekan-investasi-ti-perusahaan
Subscribe to:
Posts (Atom)