Waspada, Kejahatan e-Banking Kian Ganas di 2010

Awal tahun 2010, layanan perbankan elektronik di Indonesia langsung dihantui ancaman para penjahat cyber. Sudah selesai kah? Jawabannya Belum! Bahkan, kejahatan e-banking diprediksi akan semakin ganas sepanjang tahun ini.

Muhammad Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mengatakan, upaya dan modus kejahatan perbankan elektronik akan semakin meningkat terutama yang tidak melibatkan interaksi fisik (transaksi teller, mesin ATM, EDC) dan tidak membutuhkan perangkat media transaksi fisik (kartu magnetik/smart card, token, buku tabungan).

"Sehingga kelemahan dan celah keamanan aplikasi layanan internet banking serta SMS/mobile banking dan jenis layanan transaksi online lainnya akan menjadi sasaran utama untuk dieksploitasi," tukasnya, dalam surat peringatan ID-SIRTII yang dikutip detikINET, Jumat (22/1/2010).

Apalagi, lanjut pria yang biasa disapa Didin ini, pengguna selular telah mencapai setengah dari total populasi (135 juta), demikian juga pengguna internet juga meningkat tajam (35 juta) pada akhir 2009. Sehingga potensi untuk memanfaatkan 2 jenis layanan perbankan elektronik ini sangat tinggi.

"Untuk diketahui, SMS/mobile banking di Indonesia saat ini diperkirakan digunakan oleh 3 juta pengguna aktif. Sedangkan untuk internet banking digunakan oleh sekitar 1 juta pengguna aktif. Maka pertumbuhan ini akan sangat menarik perhatian para pelaku kejahatan dan menjadikannya sebagai sasaran ladang yang baru," paparnya.

Menurut Didin, walau pada saat ini jumlah pengguna layanan online banking tersebut masih terlihat sedikit bila dibandingkan dengan pengguna kartu ATM atau kartu kredit misalnya, namun sesungguhnya ini juga terkait dengan strategi marketing bank itu sendiri. Pada prinsipnya bank masih lebih banyak fokus pada pemasaran produk off line banking atau automated semi online banking seperti ATM, EDC dan produk pembayaran cerdas seperti voucher card.

Karena alasan tingkat sales transaksi konvensional ini masih sangat tinggi. Sehingga bank menahan laju pertumbuhan untuk online banking dengan cara membatasi kekayaan fitur dan kapasitas pelayanannya. Sehingga online banking pun baru digunakan secara terbatas dikalangan nasabah dan merchant tertentu. Trend internasional sesungguhnya tidak bisa dibendung lagi. Sehingga, pada saatnya, sesuai tuntutan pasar online banking akan booming.

"Ketika booming itu terjadi, maka kasus upaya pencurian data personal nasabah akan meningkat tajam dan berbagai modus lama maupun baru akan dilakukan oleh para pelaku. Jebakan phising site akan semakin marak dan aneka tools/exploit/malware yang akan digunakan untuk menjebol aplikasi online banking dan atau menyusup ke dalam jaringan back end dan memata-matai komputer nasabah juga akan menyebar luas," lanjutnya.

"Sehingga bank, operator seluler dan provider internet sejak saat ini harus lebih proaktif di dalam melakukan sosialisasi untuk menciptakan kesadaran kepada nasabahnya sebagai upaya antisipasi. Selain itu prosedur internal serta teknologi yang digunakan juga terus ditingkatkan," Didin menandaskan.


Jakarta, 22 Januari 2010


SOURCE;http://www.detikinet.com/read/2010/01/22/143245/1284035/398/waspada-kejahatan-e-banking-kian-ganas-di-2010

Komisi X DPR 'Kritisi' Jardiknas

 Pada tanggal 21 Januari 2009, saya diundang untuk dengar pendapat dengan rekan-rekan di Komis X DPR RI. Sebuah pengalaman yang sangat berbeda dengan kesan DPR selama ini yang dibentuk oleh media. Saya melihat pemikiran dan concern rekan-rekan DPR mencerminkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Terus terang saya bangga melihat DPR Komisi X, semoga diberikan kekuatan oleh Allah SWT karena nasib 150 juta anak Indonesia yang akan membentuk Indonesia di kemudian hari ada di tangan anda.

Pertanyaan & pernyataan tentang Jardiknas dari DPR Komisi X sangat kritis tapi relevan, seperti:

• Apa manfaat jardiknas untuk bangsa Indonesia?
• Apa impact yang dirasakan oleh siswa? Guru? Lingkungan sekitar sekolah?
• Dengan uang sekian banyak apakah tidak mubazir?
• Tunjukan bahwa uang tersebut tidak mubazir?

Saya membaca-baca laporan yang ditulis oleh Diknas & Pustekom …. amat sangat bernuansa infrastruktur, seperti:

• Uang yang ada sudah menyambungkan sekian sekolah.
• Sebagian besar uang dibelanjakan untuk membeli Bandwidth.

Tidak banyak menjawab concern DPR, pantas kalau DPR kerepotan untuk menjustifikasi Jardiknas. Tujuan dan objektif yang ingin dicapai sangat bersifat fisik. Wajarlah kalau teman-teman di DPR Komisi X menjadi sangat 'kritis' melihat laporan yang ada.

Tampaknya teman-teman di Diknas & Pustekom melupakan objektif/tujuan sebuah kegiatan pendukung pendidikan yang harusnya dinilai dari hal-hal yang sifatnya abstrak, misalnya,

1. Apakah murid bertambah pandai?
2. Berapa orang guru yang menjadi berserifikasi?
3. Apakah kurikulum menjadi lebih baik? Bagaimana 'lebih' baiknya?

Saran Untuk Program JardiknasMohon teman-teman di Diknas & Pustekom untuk dapat secara lebih serius mengerjakan pekerjaan rumah-nya agar lebih tajam & lebih fokus program yang dibuatnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Redefinisi Tujuan / Objektif

• Pustekom Perlu mendefinisikan ulang & secara jelas tujuan / objektifnya. Ini merupakan kunci utama,
• Apa kriteria sukses yang ingin dicapai? Misalnya, Murid menjadi melek IT. Murid bisa berkarja di Internet. Guru yang sanggup menulis materi ajar di Blog?
• Berapa besar skala yang ingin di capai? Misalnya, berapa jumlah murid melek IT? Jumlah guru yang berkiprah di Internet? Jumlah sekolah yang punya Lab. IT off line?

Analisa Data, Kondisi & SituasiKondisi / pemetaan lapangan menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang benar. Dibutuhkan data yang detail (akan lebih baik berbentuk GIS), seperti:

• Data guru  yang melek IT & kemampuannya, per lokasi, per kecamatan, per sekolah.
• Data murid yang melek IT & kemampuannya, per lokasi, per kecamatan, per sekolah.
• Data sekolah, per lokasi, kesiapan listrik, kesiapan ruang, kesiapan komputer.
• Data lingkungan sekitar, per lokasi, misalnya akses Internet yang ada, komunitas IT dll.

Turunkan Rencana StrategisSetelah objektif & data lapangan lengkap. Kita baru dapat menurunkan rencana strategis, misalnya:

• Rencana strategis di bidang kurikulum – karena semua program ini harus nantinya di integrasikan dengan kurikulum pengajaran.
• Rencana strategis di bidang pengajaran – teknik penyampaian materi ajar pasti akan berbeda antara teknik konvensional dengan teknik berbasis IT.
• Rencana strategis di bidang materi ajar – kalau mengandalkan PUSKUR atau PUSBUK yang hanya segelintir orang pasti akan keteteran. Kita perlu membuat rencana strategis yang melibatkan semua relawan pendidikan, semua stakeholer dll.
• Rencana strategis di bidang SDM – guru, teknisi lab, teknisi jaringan, tenaga pustakawan, tenaga administrasi sekolah dll.
• Rencana strategis kemitraan – banyak lembaga & inisiatif di Indonesia yang concern terhadap IT dan SDM yang dapat dimanfaatkan, seperti USO, DetikNas, IT Flagship dll.
• Rencana strategis di bidang jaringan – Peta jaringan, estimasi traffik dengan berbagai skenario penggunaan, konfigurasi jaringan yang cocok dengan berbagai kondisi lapangan. Kemungkinan kita harus mempunya beberapa konfigurasi jaringan karena Indonesia sangat luas.
• Rencana strategis di sistem pendukung IT – seperti Distro Linux yang akan digunakan, Lokasi Server, dukungan training SDM,  mailing list, pelibatan komunitas.

Turunkan Rencana Taktis

• Detail kurikulum, materi ajar, pengembangan SDM yang dibutuhkan.
• Detail alternatif konfigurasi jaringan.
• Berbagai alternatif pendanaan dan detail budget.

Catatan Pribadi
Pengalaman saya pribadi dalam menulis Strategis Plan, ini bukan pekerjaan sembarangan. Dibutuhkan waktu lama, ketekunan dalam mengumpulkan data, keseriusan untuk memikirkan berbagai skenario. Pekerjaan Ini harusnya dikerjakan oleh pimpinan tertinggi secara aktif, tidak mungkin diturunkan sepenuhnya ke staff di bawahnya.

Referensi
Contoh sebuah Strategic Plan yang sederhana.


Penulis: Onno W Purbo
Jumat, 22/01/2010 15:11 WIB 
Source:http://www.detikinet.com/read/2010/01/22/145241/1284048/398/komisi-x-dpr-kritisi-jardiknas

SMS Gratis Dihentikan, Tarif SMS Naik?

SMS gratis, baik untuk sesama pelanggan satu operator (on-net) maupun lintas operator (off-net), memang tak bisa dipungkiri sebagai tawaran yang sangat
menarik.

Bagi sebagian operator, khususnya operator baru, penawaran ini dijadikan andalan untuk membuat calon pelanggan tertarik menggunakan layanannya. Alhasil, banyak operator yang kemudian jor-joranmenawarkan SMS gratis sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka.

Bagi pelanggan yang akhirnya menggunakan layanan itu, tentu sangat menyenangkan. Karena mereka tak perlu keluar biaya banyak sebagai modal untuk mengirim SMS.

Hal yang sama berlaku bagi operator pengirim (sender). Mereka pun tak rugi-rugi amat meski SMS yang ditawarkannya gratis. Operator sudah merasa senang bisa
mengakuisisi pelanggan baru.

Operator pengirim SMS gratis juga tak perlu keluar biaya untuk interkoneksi seperti saat mereka menyalurkan panggilan suara (voice call) lintas operator. Sebab, SMS menganut skema sender keep all (SKA).

Dalam skema SKA ini, pendapatan dari SMS hanya akan dinikmati operator pengirim, meski sejatinya operator penerima SMS mendapat beban jaringan.

Mulanya, pola tarif SMS dengan skema SKA ini digunakan dengan logika bahwa operator penerima pesan juga akan mendapat untung dengan dibalasnya SMS. Itu
sebabnya.

Namun lambat laun skema tarif SKA ini dikeluhkan oleh operator sendiri -- operator besar khususnya. Dengan banyaknya SMS gratis lintas operator, selain tak
menguntungkan operator penerima pesan, jaringan mereka juga terbebani.

"Terlebih layanan SMS gratis ini berpotensi sebagai sarana untuk broadcast spamming(pengiriman pesan sampah dalam jumlah besar)," kata Yuen Kuan Moon, saat masih menjabat sebagai Direktur Telkomsel waktu itu.

Selaku regulator, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pun menyarankan para operator agar membuat code of conduct sebagai bentuk kesepakatan kode etik baru soal lalu lintas pengiriman SMS.

Namun sayangnya, sejak diminta Agustus 2009 lalu, code of conduct itu belum juga disepakati operator. Alhasil, meski telah dilarang regulator, namun SMS gratis lintas operator masih marak karena belum ada ketegasan dari industrinya sendiri.

Petinggi salah satu operator, Guntur Siboro selaku Chief Marketing Officer Indosat, mengaku belum tahu bentuk skema baru apa yang tepat diberlakukan untuk
mengatasi masalah ini.

"Saya tidak tahu sistem apa yang cocok dengan effort yang tidak besar. Karena untuk buat seperti sistem interkoneksi voice (panggilan suara), maka perlu adanya "meteran" interkoneksi di masing-masing operator untuk settlement dan rekonsiliasi," jelasnya.

Belum ada kepastian dari para operator telekomunikasi mengenai masa depan skema tarif SMS ini.

Namun menurut anggota BRTI, Heru Sutadi, jika operator tak lagi mau menggunakan pola SKA, maka yang akan dipakai adalah angka biaya interkoneksi SMS berbasis biaya (cost based).

"Cost based lebih fair bagi semua operator, tampaknya," kata dia kepada detikINET, Senin (4/1/2010).

Menurut Heru, dalam skema tarif SMS berbasis biaya yang pernah dibahas pada 2008 lalu, operator pengirim (originasi) dan operator penerima (terminasi) sama-sama mengenakan biaya interkoneksi SMS sebesar Rp 26.

"Tapi kita tidak mau nanti itu jadi alasan tarif retail SMS jadi naik," sergah anggota komite yang telah dua periode menjabat di lembaga BRTI ini.

Apapun keputusan operator mengenai kesepakatan code of conduct dan pola baru tarif SMS, yang pasti regulator tetap bersikeras dengan aturannya menghentikan program gratis SMS lintas operator. ( rou / ash ) 


4 januari 2010,
source:http://www.detikinet.com/read/2010/01/04/141518/1271275/328/sms-gratis-dihentikan-tarif-sms-naik

Perang bonus SMS yang dilakukan operator tidak mengganggu jaringan Esia. Operator CDMA ini melawan bonus SMS gratis dengan tarif SMS Rp1/karakter. 

"Esia memang tidak memberikan bonus SMS gratis lintas operator karena kami ingin comply dengan aturan pemerintah. Promo SMS Rp 1/ karakter sebenarnya sudah mewakili sikap adil kami dalam layanan SMS lintas operator," ujar Corporate Communications Bakrie Telecom A Noorman Ilyas di Jakarta Rabu (17/3).
Bakrie Telecom menilai sistem Sender-Keep-All (SKA) lebih menguntungkan untuk operator. Sementara trafik dari perang bonus SMS gratis masih dalam batas kewajaran.

"Promo bonus SMS gratis yang dilakukan operator lain belum mengganggu jaringan milik Esia. Trafik kami masih normal. BRTI pasti memantau perjalanan bonus SMS gratis dan Esia merasa pemerintah sudah bersikap adil terhadap operator," tambah Noorman.

Esia menjanjikan akan menambah sekitar 100 buah menara BTS baru setiap bulannya dengan fokus layanan peningkatan penjualan, loyalitas yang semakin tinggi dan jumlah pengguna yang tumbuh setiap tahunnya.

"Kami menargetkan target pengguna lebih banyak dan pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dari rata-rata industri telekomunikasi dengan berbagai promo yang dihadirkan. Target penambahan 4 juta pelanggan bukanlah hal yang sulit. Tidak harus dengan bonus SMS gratis," ujar Rizki Kamadibrata.

Dalam promo terbarunya Esia meluncurkan Esia Sepuasnya yakni promo Starter-Pack dengan layanan 3 paket puas dalam bentuk data yakni instant messaging, SMS dan telepon tanpa batas seharian dengan tarif Rp 500 - Rp 1000.

Melihat potensi 18 juta pengguna Facebook di Indonesia dan Indonesia berada di posisi ketiga negara pengakses Facebook dunia, Esia mengharapkan bisa meraih pangsa pasar lebih banyak dengan Esia Sepuasnya, yakni gabungan gratis antara layanan data, voice dan SMS.

Target 14 juta pelanggan menjadi sasaran akhir Esia di tahun 2010.[ito]

INILAH.COM, Jakarta -  17 Maret 2010
source:http://www.inilah.com/news/read/teknologi/2010/03/17/404921/jaringan-esia-aman-dari-perang-sms/

Perang Harga, AXIS Beri Gratis 10 MB Setiap Hari

Perang harga layanan seluler tak dapat dihindari lagi dan para operator terus menawarkan iming-iming bonus layanan gratis yang lebih bersaing ketimbang kompetitornya. Kali ini, persaingan tersebut tidak hanya bonsu SMS gratis, tapi juga bonus akses data internet melalui ponsel. 

Tidak tanggung-tanggung, Axis misalnya menawarkan gratis10.000 SMS ke semua operator di Indonesia dan gratis 10MB akses ke internet sepanjang waktu setiap hari. Program promosi yang berlaku mulai 28 Maret 2010 itu tidak hanya untuk pengguna baru, namun juga berlaku bagi pengguna eksisting.

"Melalui program promosi ini AXIS ingin menunjukkan pada pelanggannya bahwa penawarannya akan tetap kompetitif di pasar dan para pelanggan akan selalu mendapat produk dan layanan yang memberikan nilai tambah dari AXIS," kata General Manager Marketing Akuisisi AXIS, Edwin Cheah, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Bonus gratis 10.000 SMS setiap hari ke semua operator hanya diberikan setelah penguna melakukan pemakaian telepon atau SMS sebanyak Rp 500. Sementara gratis 10MB/hari akses internet berlaku setelah pemakaian Rp 1.000 akses internet. Pelanggan lama bisa mendapatkan promosi tersebut dengan mengakses *123# dari ponselnya.

Sebelum Axis, Telkomsel sebelumnya lebih dulu memberikan bonus SMS dan akses data gratis kepada pelanggannya. Masing-masing bonus 100 SMS setiap hari ke semua operator yang berlaku setelah mengirim 3 SMS, gratis internet 5 MB setiap berlangganan paket internet harian Rp 5000 untuk 7 hari, dan gratis telepon 100 menit antarpengguna Simpati.

WAH
JAKARTA, KOMPAS.com -  30 Maret 2010
source:http://tekno.kompas.com/read/xml/2010/03/30/21374621/Perang.Harga..AXIS.Beri.Gratis.10.MB.Setiap.Hari.

Regulator Biarkan Operator Perang SMS Gratis

Sejumlah operator dinyatakan terbukti melanggar kesepakatan bersama untuk menghentikan layanan SMS gratis lintas operator. Namun, alih -alih memberikan sanksi, regulator malah membiarkan perang SMS kian menjadi-jadi.

"Dari hasil temuan sementara, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Hutchison CP Telecom, telah melanggar kesepakatan tersebut," ungkap anggota komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Heru Sutadi, kepada detikINET, Jumat (26/3/2010).

Bulan lalu, tepatnya 12 Februari 2010, operator dan regulator telah membuat kesepakatan untuk menghentikan penawaran SMS gratis untuk lintas operator. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Telkomsel yang merasa jaringannya terbebani lonjakan SMS dari operator lain.

Namun nyatanya, kesepakatan ini dilanggar oleh para operator, termasuk oleh Telkomsel sendiri. Meski demikian, Telkomsel tak mau disalahkan. Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno berkilah, hal ini dilakukan semata-mata karena terpaksa.

"Kami terpaksa. Operator lain tetap menawarkan SMS gratis off-net, sedangkan skema yang digunakan tetap sender keep all. Akibatnya, Telkomsel yang dirugikan karena kebanjiran SMS dari operator lain," keluhnya.

Karena tak ada yang mau mengalah dan tak ada yang mau disalahkan, perang SMS gratis lintas operator pun berlanjut. Malah kini bisa dibilang semakin menjadi-jadi.

Contohnya, setelah Telkomsel memberikan 1.000 SMS gratis ke seluruh operator bagi pelanggan kartu AS, XL pun menjawab tantangan tersebut dengan menggelar program 'Buka-bukaan Blak-blakan' yang juga ikut menawarkan SMS gratis dengan jumlah tak kalah banyak.

Melihat hal ini, regulator yang sudah kadung kecewa, kini tak mau lagi ambil pusing. "Operator sudah sepakat 12 Februari 2010 lalu, tapi semua (operator) malah buat kesepakatan sendiri untuk "mengakali" hasil pertemuan itu. Dianggap nggak ada," keluh Nonot Harsono, anggota komite BRTI lainnya.

Alhasil, BRTI pun memilih untuk berdiam diri dalam kasus ini. "Untuk sementara, sambil memantau apakah ancaman (SMS gratis lintas operator) akan membanjiri network lain akan terbukti," sambung Nonot.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala, tak memungkiri dengan terjadinya perang SMS gratis antaroperator ini pelanggan akan diuntungkan. Namun ia menyayangkan, aksi ini terjadi melalui persaingan usaha yang tidak sehat.

"BRTI sepertinya membiarkan kompetisi berjalan secara ugal-ugalan. Lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengawas dan pembina industri ini tidak menjalankan tugasnya terutama menyikapi penawaran SMS gratis lintas operator," ujar Kamilov.

Menurutnya, dengan membiarkan terjadinya pelanggaran kesepakatan antara regulator dengan para operator, akan membuat BRTI dipandang negatif oleh para pelaku usaha.

"Ini karena BRTI tidak berani memberikan peringatan tegas. Mana surat peringatan yang dijanjikan bagi operator yang melanggar. Semua hanya isapan jempol," ketus pria yang sempat menjadi anggota BRTI periode sebelumnya.

Kamilov juga menyesalkan aksi BRTI yang justru menawarkan perubahan penagihan SMS dari berbasis Sender Keep All ke interkoneksi. Sebab, menurutnya hal itu hanya akan menguntungkan pemain besar saja.

"Penawaran dari BRTI justru menghembuskan kabar tak sedap. Kenapa untuk permintaan dari pemain besar selalu diamini. Harusnya para anggota komite itu intropeksi diri jika benar sebagai perwakilan masyarakat, bukan wakil operator besar," sindirnya. ( rou / faw ) 

Jakarta - 26 Maret 2010
source:http://www.detikinet.com/read/2010/03/26/171920/1326345/328/regulator-biarkan-operator-perang-sms-gratis 

Dari Bali dengan "E-Voting"

Kota Metropolitan, seperti Jakarta, yang maju di bidang teknologi informasi ternyata bukan yang pertama kali menerapkan kartu identitas tunggal atau single identity number/SIN di Indonesia. Ternyata sebuah kabupaten ”miskin” di Bali yang merintisnya dan telah mencapai sukses.

Jembrana—kabupaten itu—bahkan telah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara elektronis.

Anggapan bahwa penerapan teknologi informasi butuh biaya lebih tinggi dari pada cara konvensional untuk melayani urusan administrasi publik, ternyata keliru. Pendapat ini dipatahkan Bupati Jembrana I Gede Winasa yang menggandeng Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (TIK-BPPT) Tatang A Taufik untuk membangun jejaring Jimbarwana Network atau JembranaNet pada tahun 2001.

Pembangunan JembranaNet terlaksana hanya berbekal komitmen pemimpin dan kebersamaan atau kegotongroyongan masyarakatnya. Untuk membangun jejaring, tiap simpul, baik itu di kantor desa maupun perguruan tinggi dan sekolah-sekolah hingga SD, sukarela merogoh koceknya beberapa juta rupiah untuk menyediakan seperangkat komputer dan akses ke internet dan telekomunikasi hingga membentuk telecenter.

Infrastruktur jaringan TIK itu merupakan pintu masuk bagi pengembangan aplikasi, bukan sekadar untuk mengakses informasi dan telekomunikasi, melainkan juga administrasi perkantoran serta layanan publik, seperti pengurusan surat identitas kependudukan hingga layanan kesehatan dan pendidikan secara elektronis.

Di sana diberlakukan satu nomor identitas untuk satu orang penduduk, untuk berbagai urusan administrasi. Nomor dan data itu dimuat di kartu cip. Dalam kartu ukuran 1 x 1 sentimeter persegi itu tersimpan beragam data, termasuk data biometrik, seperti sidik jari. Data ini bisa terus diperbarui sesuai kebutuhan pemegang kartu.

Kartu itu dilengkapi pengaman berupa sistem enkripsi atau pengacak guna melindungi akses transaksi uang dan info penting lainnya agar informasi dalam kartu tidak disadap.

Kartu ”sakti” itu juga diaplikasikan sebagai tanda bukti keabsahan seorang pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Kartu cip ini kunci penerapan sistem elektronik pada pemungutan suara (electronic voting), termasuk pada pilkada.

Kartu itu digunakan untuk verifikasi pemilih sehingga penyimpangan dalam proses pemilihan dapat dihindari. Ini didukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sekali seseorang telah memberikan suaranya, maka kartu akan ditolak kotak verifikasi jika ia akan memilih di tempat lain.

Cara memilih pun sederhana, yaitu dengan menyentuhkan jarinya pada layar sentuh tepat di tanda gambar calon kepala daerah yang dipilihnya.

Cara ini memudahkan penduduk, termasuk yang awam sekalipun, dan mempercepat proses pemilihan dan penyelenggaraan pilkada. Tiap pemilih hanya butuh waktu 20 detik untuk memberikan suaranya sehingga waktu pemilihan jadi singkat. Waktu penghitungan suara pun singkat karena dilakukan secara otomatis atau online.

Pemilihan kepala dusun
Pemilihan secara elektronis, telah diterapkan pada pemilihan kepala dusun (pilkadus), sejak Juli 2009. ”E-voting dilaksanakan pada 54 pilkadus di Kabupaten Jembrana,” ujar Dewa Gede Agung Ary Candra, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jembrana.

Pemungutan suara secara elektronis itu bertujuan untuk menekan biaya penyelenggaraan pilkada. Penghematan biaya bisa lebih dari 60 persen dibandingkan pilkada konvensional dengan surat suara.

”Saat ini tengah disiapkan e-voting pemilihan kepala desa dan bupati yang akan dilaksanakan Juli nanti,” kata Dewa, akhir Februari di Kantor Pusat BPPT, Jakarta.

Saat ini, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jembrana tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain mengatur tentang e-voting.

Sebagai persiapan pelaksanaannya, kini dilakukan penyempurnaan sistem dan pembuatan prosedur operasi yang standar (SOP). ”SOP dibuat untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dalam proses pemilihan dan penghitungan suara,” kata Samargi, Asisten Direktur Bidang Sistem Informasi dan Komputasi BPPT.

Keberhasilan Jembrana dalam menerapkan e-voting dan kartu cip menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam hal ini Depdagri untuk menerapkan sistem serupa di daerah lain.

Penerapan e-KTP saat ini telah dimulai di Padang, Yogyakarta, Makassar, dan Cirebon. Ini merupakan langkah awal untuk melakukan e-voting pada Pemilu tahun 2014.

Kabupaten Jembrana juga menjadi contoh sukses menerapkan jejaring TIK sehingga penyelewengan birokrasi dapat diatasi dan efisiensi anggaran tercapai. Hasilnya, pendapatan asli daerah menjadi 3 kali lipat.(KOMPAS/Yuni Ikawati)


Jumat, 5 Maret 2010 | 16:57 WIB KOMPAS.com
source:http://tekno.kompas.com/read/xml/2010/03/05/16572271/dari.bali.dengan.e-voting