Penanganan Dampak Perubahan Iklim Butuh Miliaran Dolar

Negara-negara berkembang membutuhkan setidaknya 150 miliar dolar AS per tahun untuk mengatasi dampak perubahan iklim serta untuk mengejar target pembangunan berbasis rendah karbon.

Siaran pers LSM Oxfam Internasional di Jakarta, Kamis (16/7) hal tersebut mesti dipenuhi negara maju yang dalam sejarah peningkatan emisi global memiliki kewajiban untuk mendanai usaha adaptasi di negara berkembang. Untuk itu, pertemuan pemimpin politik dunia di Kopenhagen pada Desember 2009 mendatang harus dicapai kepakatan bahwa puncak tertinggi emisi karbon global harus berhenti sebelum 2015.

Selain itu, negara-negara maju sebelum 2020 harus menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi karbon mereka setidaknya hingga 40 persen tingkat emisi tahun 1990. Sedangkan sebelum 2050, seluruh negara juga harus berbuat untuk mengurangi emisi karbon global setidaknya 80 persen di bawah tingkat emisi tahun 1990.

Pekan lalu, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengemukakan inisiatif pendanaan untuk upaya penanggulangan perubahan iklim semakin bertambah menyusul meningkatnya kesadaran akan pentingnya isu penanggulangan perubahan iklim dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G8 di L'Aquila, Italia.

"Ada beberapa inisiatif untuk pendanaan upaya penanggulangan perubahan iklim seperti 'green fund' yang diusulkan Meksiko dan berbagai proposal lain untuk menciptakan pasar untuk emisi karbon, di samping peningkatan pendanaan dari donor maupun anggaran masing-masing negara," kata Rachmat Witoelar.

Selain itu, dalam forum G8 juga disepakati bahwa negara berkembang dapat tetap tumbuh dan mendapat akses dana serta teknologi baik untuk mitigasi emisi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim. Pada pertemuan tersebut, Presiden AS Barack Obama yang mengetuai diskusi sesi perubahan iklim menyimpulkan pentingnya isu pendanaan dan teknologi untuk negara berkembang dan inisiatif spesifik dengan swasta seperti green fund dan pasar karbon yang efisien. (Ant/OL-06)

JAKARTA--MI: Jumat, 17 Juli 2009 06:19 WIB

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/85757/89/14/Penanganan-Dampak-Perubahan-Iklim-Butuh-Miliaran-Dolar

Rencana Induk Tiga Kebun Raya Disusun

Tiga master plan (rencana induk) kebun raya daerah akan segera disusun tahun ini. Ketiga kebun raya itu yakni Kebun Raya Solok, Kebun Raya Minahasa, dan Kebun Raya Kendari.

Hal itu dikemukakan Sekertaris Jendral Departemen Pekerjaan Umum (PU) Agoes Widjanarko, disela peringatan hari ulang tahun ke-50 Kebun Raya Eka Karya Bali, di Bedugul, Bali, Rabu (15/7). "Ketiga master plan kebun raya daerah itu termasuk dari 16 master plan kebun raya yang disiapkan pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)," kata Agoes.

Master plan ketiga kebun raya daerah itu termasuk kloter terakhir dari 16 master plan kebun raya yang ditargetkan pembuatannya. Ia menuturkan, keberadaan kebun raya daerah memiliki nilai strategis. Tidak hanya dilihat dari perspektif nasional tetapi juga dari sisi kepentingan daerah, dimana kebun raya itu berada.

"Disamping memerankan fungsi utamanya di bidang konservasi eks situ, tumbuhan Kebun Raya juga merupakan laboratorium alam yang ideal untuk program pendidikan lingkungan," paparnya. (Zhi/OL-06)

JAKARTA--MI:Rabu, 15 Juli 2009 11:09 WIB

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/85366/89/14/Rencana-Induk-Tiga-Kebun-Raya-Disusun-

Kawasan Konservasi Garut, Kaya Keanekaragaman Hayati

Kawasan konservasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki keanekaragaman hayati plasma nuftah yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata andalan yang alami bahkan dapat berdaya saing tinggi.

Di antaranya, terdapat kawasan hutan Telaga Bodas sebagai Cagar Alam (CA) seluas 285 ha, yang kini berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) seluas 261,15 ha di Kecamatan Wanaraja yang sebagian termasuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kata Kabid Pemasaran Disparbud Garut Herman Santoso, Kamis (2/7).

Kawasan itu terletak di daerah berbukit bertopografi bergelombang dengan sudut kemiringan berkisar 30-70 persen, dengan ketinggian 1.700 mdpl, yang iklimnya termasuk tipe iklim C bercurah hujan rata-rata 2.473 mm per tahun, katanya.

Kekayaan floranya, antara lain Puspa (Schima walichii), Saninten (Castanea argentea), Pasang (Quercus platycorpa), Suagi (Vaccinium varingifolium) serta Manglid (Magnolia sp).

Floranya berupa satwa liar di antaranya macan kumbang (panthera pardus), kera ekor panjang (nacaca fascicularis), kijang (muntiacus muntjak), trenggiling (manis javanicus), tupai (callaciurus notatus), burung kadanca (ducula sp), burung walet (collocalia vulvonorum), burung puyuh (tumix suscitator) dan burung saeran (discusrus macrocaspus).

Sementara itu, CA dan TWA Papandayan seluas 884 Ha kemudian sebagian wilayah seluas 221 Ha diubah menjadi seluas 6.807 ha CA dan TWA seluas 225 Ha. Wilayah ini memiliki topografi curam, berbukit dan bergunung- gunung serta tebing yang terjal termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata per tahun 3.000 mm, kelembaban udaranya berkisar 70 - 80 persen dan bertemperatur rata-rata 10 derajat Celsius.

Floranya secara umum didominasi oleh pohon Suagi (Vaccinium valium) dan Edelweis (Anaphalis javanica), sedangkan vegetasi lainnya puspa (schima walichii), saninten (castanopsis argentea), kihujan (engelhardia spicata), jamuju (podocaspus imbricatus), pasang (quercus sp) serta manglid (magnolia glauca).

Dengan fauna berupa satwa liar antara lain babi hutan (sus vitatus), trenggiling (manis javanica), kijang (muntiacus muntjak), lutung (trachypitecus auratus) dan beberapa jenis burung seperti walik (treron griccipilla), dan kutilang (pycononotus aurigaste). (Ant/OL-03)

GARUT--MI: Jumat, 03 Juli 2009 07:10 WIB

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/83356/89/14/Kawasan-Konservasi-Garut-Kaya-Keanekaragaman-Hayati

TN Pulau Komodo jangan Dirusak Penambangan Emas

Penambangan emas jangan sampai mengganggu habitat komodo di Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingat habitat hewan langka dan dilindungi itu sedang diupayakan agar menjadi salah satu keajaiban dunia.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Chandra Pratomo Samiadjie Masaid (Adjie Masaid) di Jakarta, Jumat (17/7). Adjie mengemukakan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak penambangan emas di kawasan itu terhadap TN Komodo. Jika penambangan mengganggu habitat hewan langka tersebut, pemerintah jangan ragu menghentikannya.

Meskipun tidak berada di komisi yang menangani pertambangan dan lingkungan hidup, tetapi persoalan pelestarian komodo di TN Komodo NTT perlu mendapat perhatian semua pihak karena habitat komodo dari Indonesia masuk nominasi sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. TN Komodo sedang bersaing dengan kandidat keajaiban dunia baru lainnya, antara lain Sungai Amazon (Brazil), Puerta Princesa (Filipina), Dinosaur Provinsial Park (Kanada), Sundarbans Forest serta sejumlah taman nasional di Afrika, seperti Eua National Park (Tonga) dan Okavango. Keputusan akan ditetapkan pada September 2009 oleh Yayasan New7wonder. Penetapan berdasarkan pengumpulan pendapat dari publik yang mengakses situs www.new7wonder.com.

Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay dalam pertemuan dengan DPR berharap publik memberi dukungan kepada TN Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru yang akan ditetapkan dua bulan lagi. Dukungan dilakukan melalui situs tersebut. Dalam kunjungan kerja selama tiga hari, anggota DPR yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqowam mengunjungi beberapa lokasi, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan Timor Leste, khususnya di Pulau Alor. (Ant/OL-06)

JAKARTA--MI: Jumat, 17 Juli 2009 14:45 WIB

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/85812/89/14/TN-Pulau-Komodo-jangan-Dirusak-Penambangan-Emas

TN Pulau Komodo jangan Dirusak Penambangan Emas

Penambangan emas jangan sampai mengganggu habitat komodo di Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingat habitat hewan langka dan dilindungi itu sedang diupayakan agar menjadi salah satu keajaiban dunia.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Chandra Pratomo Samiadjie Masaid (Adjie Masaid) di Jakarta, Jumat (17/7). Adjie mengemukakan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak penambangan emas di kawasan itu terhadap TN Komodo. Jika penambangan mengganggu habitat hewan langka tersebut, pemerintah jangan ragu menghentikannya.

Meskipun tidak berada di komisi yang menangani pertambangan dan lingkungan hidup, tetapi persoalan pelestarian komodo di TN Komodo NTT perlu mendapat perhatian semua pihak karena habitat komodo dari Indonesia masuk nominasi sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. TN Komodo sedang bersaing dengan kandidat keajaiban dunia baru lainnya, antara lain Sungai Amazon (Brazil), Puerta Princesa (Filipina), Dinosaur Provinsial Park (Kanada), Sundarbans Forest serta sejumlah taman nasional di Afrika, seperti Eua National Park (Tonga) dan Okavango. Keputusan akan ditetapkan pada September 2009 oleh Yayasan New7wonder. Penetapan berdasarkan pengumpulan pendapat dari publik yang mengakses situs www.new7wonder.com.

Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay dalam pertemuan dengan DPR berharap publik memberi dukungan kepada TN Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru yang akan ditetapkan dua bulan lagi. Dukungan dilakukan melalui situs tersebut. Dalam kunjungan kerja selama tiga hari, anggota DPR yang dipimpin Ketua Komisi V Ahmad Muqowam mengunjungi beberapa lokasi, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan Timor Leste, khususnya di Pulau Alor. (Ant/OL-06)

JAKARTA--MI: Jumat, 17 Juli 2009 14:45 WIB

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/85812/89/14/TN-Pulau-Komodo-jangan-Dirusak-Penambangan-Emas

Anggaran Konservasi Masih Minim

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut, Darori, mengatakan sampai saat ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk menjalankan program konservasi di Indonesia.

"Ditjen PHKA Dephut diberi alokasi dana Rp600 miliar untuk seluruh kegiatan perlindungan hutan, pelestarian alam termasuk konservasi. Tidak adanya anggaran khusus bagi konservasi tentu saja ini tak mencukupi," kata Darori, seusai penjelasan Penerbitan Perangko Pusaka Hutan Sumatera dengan Ditjen Postel dan Yayasan Burung Indonesia, Selasa (14/7).

Padahal, menurut dia, plasma nutfah pada kawasan konsevasi di Indonesia yang harus di jaga tak ternilai, bahkan dibandingkan nilai kayunya yang hanya 5 persen

Karena itu, tegas Diakui Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati (KKH), Dephut, Harry Santoso, pihaknya sudah mulai menggagas adanya dana bergulir (revolving fund) untuk melaksanakan berbagai program konservasi.

"Pengelolaan kawasan konservasi tak hanya bisa lagi mengandalkan dana departemen yang di bagi-bagi untuk berbagai program krusial lainnya. Jadi, kita akan menyusun bagaimana bisa menjalankan program konservasi dengan dana bergulir, sehingga kegiatan konservasi bisa terus berjalan," kata Harry.

Dengan dana konservasi yang minim, katanya, Dephut dituntut kreatif dan inovatif dalam mengupayakan beragam pelestarian flora dan fauna di hutan Indonesia, khususnya yang sudah masuk dalam daftar enangered species (spesies langka), seperti burung di Indonesia .

Salah satu upaya melestarikan spesies burung, kata dia, dengan menerbitkan perangko seri Burung Indonesia. "Kami mengapresiasi Ditjen Postel dan Burung Indonesia yang ikut bantu Dephut melestarikan sejumlah spesies burung di Indonesia yang sudah kritis keberadaannya," kata Darori.

Menurut Darori, jumlah spesies yang terancam punah di Indonesia sampai 2009 sebanyak 117 jenis dari 1.598 jenis. Dephut, menurut dia, sudah memprioritaskan 26 jenis burung yang harus di lestarikan. Dari 26 jenis prioritas itu, 6 jenis yang kita publikasikan lewat penerbitan perangko ini.

Menurut Lembaga Konservasi Dunia (Union for Conservation of Nature/IUCN), 117 jenis burung di Indonesia yang terancam punah di Indonesia diantaranya 68 jenis masuk kategori rentan (vulnerable), 32 jenis masuk kategori genting dan 17 jenis masuk kategori kritis.

Sementara itu berdasarkan data BirdLife Internasional per Juni 2009, Indonesia berada pada posisi kelima dari lima negara dengan jumlah burung tertinggi (1.598 jenis). Indonesia juga berada pada posisi ke 3 dari lima negara dengan jenis burung terancam punah dan menjadi negara dengan endemisitas jenis burung tertinggi mengungguli Peru, Brasil, Meksiko, dan Kolombia. (Ant/OL-03)

JAKARTA--MI: Selasa, 14 Juli 2009 23:27 WIB

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/85321/89/14/Anggaran-Konservasi-Masih-Minim

Greenpeace Sambut Fatwa NU soal PLTN Haram

Greenpeace, organisasi independen global untuk masalah lingkungan, pada Jumat (10/7) menyambut baik keputusan Nadhatul Ulama (NU) pada akhir pekan lalu yang menetapkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah haram.

Keputusan NU tersebut merupakan tanggapan terhadap rencana Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) untuk membangun reaktor nuklir di Pulau Madura. Fatwa NU tersebut serupa dengan yang ditetapkan NU Jepara pada 1 September 2007 silam yang mengkritisi risiko bahaya kebocoran radioaktif dan limbahnya terhadap masyarakat yang lebih besar dibanding dampak positif pembangunannya.

"Keputusan NU di Madura ibarat satu paku lagi yang mengunci peti mati rencana pembangunan PLTN di Indonesia," ujar juru kampanye Greenpeace regional Asia Tenngara, Tessa de Ryck.

Atas dasar tersebut, Greenpeace mendesak presiden Indonesia terpilih kelak untuk menjadikan fatwa NU tersebut sebagai titik tolak menghapus rencana pembangunan PLTN tersebut.

Greenpeace meyakini akan lebih baik bila pembangunan PLTN dapat diganti dengan pengembangan energi bersih seperti geothermal, angin, mikrohidro, ataupun tenaga matahari.

"Mengalihkan investasi dari nuklir dan energi fosil kotor ke energi terbarukan bukan hanya pilihan pintar untuk mengurangi emisi karbon dan menghindari dampak buruk perubahan iklim, tetapi juga pilihan ekonomis. Fatwa yang dikeluarkan oleh Ulama Jawa Timur ini harus menjadi sinyal kuat bagi para pemimpin negara," de Ryck menyimpulkan. (*/OL-04)

MADURA--MI:11 Juli 2009 18:27 WIB

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/07/84792/89/14/Greenpeace-Sambut-Fatwa-NU-soal-PLTN-Haram