Defisit Anggaran Amerika Serikat 9 Triliun Dollar

Dalam Jangka Panjang Perekonomian Terganggu

Defisit anggaran Pemerintah AS diperkirakan akan mencapai 9,05 triliun dollar AS dalam 10 tahun mendatang. Dampak defisit yang menggelembung ini, program reformasi Presiden Barack Obama dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan terganggu.

Besaran perkiraan defisit itu bertambah 2 triliun dari perkiraan sebelumnya. Defisit terus membesar karena Pemerintah AS memerlukan banyak sekali dana untuk memperbaiki sistem finansial dan stimulus fiskal untuk mengerakkan kembali perekonomian.

Untuk menutupi defisit, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam jangka panjang, meningkatkan penerimaan pajak, serta memangkas pengeluaran. Persyaratan ini tampaknya akan sulit dilakukan dalam masa krisis seperti ini.

Semua ini merupakan warisan dari kebijakan buruk mantan Presiden AS George W Bush. Di dalam negeri, Bush mengurangi penerimaan pajak korporasi. Di luar negeri Bush menjalankan dua perang, di Irak dan Afganistan, yang menelan triliunan dollar AS dana Pemerintah AS. Di sisi keuangan, rezim Bush tidak mengekang perilaku liar korporasi, yang termasuk memicu krisis ekonomi.

Keadaan diperkirakan akan memburuk karena produktivitas ekonomi AS akan menurun seiring dengan meningkatnya warga berusia tua. Hal ini juga akan membuat Pemerintah AS memerlukan lebih banyak pengeluaran, sementara penerimaan berkurang.

Seiring dengan membengkaknya defisit anggaran, total utang Pemerintah AS juga akan mencapai 11,6 triliun dollar AS. Besaran defisit dan potensi peningkatan utang ini akan menimbulkan debat politik.

Kubu Partai Republik meminta Obama meninggalkan rencana mengenai program pembiayaan pelayanan kesehatan agar terjangkau masyarakat. Obama juga diminta menangguhkan program pengurangan pemanasan iklim global.

Ini adalah program yang juga dilakukan George W Bush, pendahulu Obama. Namun, usulan Republik ini membuat AS tidak diskukai dunia dan juga dicaci warga sendiri karena warga miskin tak mampu berobat.

Sebelumnya, Obama sudah mengatakan akan memangkas defisit hingga setengah dari yang diwarisinya dari Bush di akhir masa jabatannya pada tahun 2013 mendatang.

Akan tetapi, popularitas presiden baru ini semakin merosot karena mendapatkan kritik pedas dari lawan-lawan politik mengenai cara membiayai reformasi kesehatan yang sedang disusun.

”Pemerintah sangat khawatir soal defisit ini dan berupaya agar defisit itu tetap terkendali. Itu merupakan prioritas,” ujar Direktur Anggaran Gedung Putih Peter Orszag.

Republik berceloteh

Kubu Republik mulai berceloteh dengan mengatakan defisit itu sangat mengkhawatirkan. ”Sirene fiskal kita telah berbunyi,” ujar anggota Senat dari Republik Mitch McConnell. Beban ini akan memberatkan generasi mendatang dan makin tidak terkontrol.

”Defisit anggaran yang permanen dan besar ini sangat negatif dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Defisit akan mendorong tingkat suku bunga naik dan mengurangi jumlah modal yang tersedia untuk investasi serta mengurangi pertumbuhan produktivitas,” ujar Augustine Faucher, Director Ekonomi Makro pada Moody’s Economy.com. Defisit yang ditutup dengan utang, di masa datang membuat anggaran terkuras untuk membayar cicilan utang.

Biro Manajemen dan Anggaran (OMB) memperkirakan perekonomian AS akan terkontraksi sebesar 2,8 persen tahun ini,
lebih dalam dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 1,2 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan penyerapan tenaga kerja rendah. Tingkat pengangguran diperkirakan akan mencapai puncak pada akhir 2009 menjadi 10 persen.

Perkiraan defisit, yang diluncurkan pemerintah, lebih kurang sama dengan perkiraan dari Biro Anggaran Kongres AS (CBO). Badan milik Kongres AS ini menaikkan perkiraan defisit pada 10 tahun mendatang menjadi 7,1 triliun dollar AS.

Walau sebagian besar defisit itu merupakan buah dari kebijakan Bush, kebijakan populis Obama juga menambah sisi bahaya. Obama sudah menyatakan bahwa dia akan memperpanjang beberapa bentuk penghapusan pajak, yang pernah diluncurkan Bush. Hal ini justru membuat penerimaan negara rendah, sementara pengeluaran meningkat, terutama di masa resesi.(AP/AFP/Reuters/joe)

Kamis, 27 Agustus 2009 | 04:41 WIB

Washington, Rabu - http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/27/04414458/defisit.anggaran.amerika.serikat.9.triliun.dollar

Aktivitas Pertambangan Mengkhawatirkan

Aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan rakyat di Indonesia Timur, telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang mengkhawatirkan. Pertambangan rakyat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan lebih besar daripada pertambangan perusahaan besar.

Hal itu dinyatakan Menneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar seusai membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar, Suawesi Selatan, Rabu (26/8).

”Di Indonesia Timur, ada banyak pertambangan skala besar, seperti Freeport, Tangguh, atau Inco. Mereka memiliki rencana pascatambang dan melakukan pertambangan sesuai amdal. Pertambangan rakyat kecil-kecil, tetapi banyak dan sangat sulit dikendalikan. Ke depan, aktivitas pertambangan harus tunduk kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis,” kata Rachmat.

Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Ridwan D Tamin menyatakan, aktivitas pertambangan rakyat yang menimbulkan kerusakan lingkungan terparah terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara.

”Jumlah penambang begitu banyak dan tersebar luas. Aparat keamanan kesulitan mengendalikan,” kata Ridwan. Ia mengakui, jumlah izin pertambangan yang dikeluarkan bupati/wali kota sangat banyak.

Rachmat menyatakan, penanganan aktivitas pertambangan rakyat harus menggunakan pendekatan berbeda dengan penanganan aktivitas pertambangan perusahaan besar. ”Kalau perusahaan besar melanggar aturan, harus dikenai sanksi hukum tegas. Tetapi, untuk penambangan rakyat harus ditangani dengan pendekatan perbaikan kesejahteraan,” katanya.

Ia menyatakan, pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Indonesia Timur menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kemiskinan dan buruknya infrastruktur. ”Padahal, Indonesia timur memiliki ekosistem khas, keanekaragaman hayati yang tinggi dan harus dilindungi,” kata Rachmat.

Tidak bohong

Terkait presentasi kepada publik tentang penelitian dugaan pencemaran laut di Teluk Buyat, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan, ilmuwan tak mungkin bohong dalam menanggapi hasil penelitian sebuah obyek. Kesalahan dalam penelitian tak bisa dikategorikan kebohongan.

”Masyarakat diminta memahami penelitian pascatambang limbah tailing di Teluk Buyat oleh tim independen,” kata Kusmayanto di Manado, Sulawesi Utara, Rabu. Teluk Buyat merupakan lokasi pembuangan limbah tailing oleh PT Newmont Minahasa Raya.

Ketua Panel Ilmiah Independen (PII) Dr Irene Umboh mengatakan, berdasarkan kajian ilmiah dan hasil penelitian sejak September 2008 diperoleh fakta, kadar arsenik dan merkuri di Teluk Buyat di bawah ambang batas. ”Kadar arsenik di bawah 12 ppm, sedangkan logam merkuri hampir tidak terdeteksi. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Irene.

PII merupakan gabungan para peneliti dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Sam Ratulangi, Manado. (ROW/ZAL)

Kamis, 27 Agustus 2009 | 05:11 WIB

Makassar, Kompas - http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/27/05112157/aktivitas.pertambangan.mengkhawatirkan

Negara Ambil Alih 47.000 Hektar Lahan DL Sitorus

Pemerintah secara resmi mengambil alih lahan seluas 47.000 hektar dari Derianus Lunggung Sitorus. Lahan tersebut berada di dalam Register 40 di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Proses eksekusi dilangsungkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (26/8). Dengan adanya eksekusi ini, operasional dan manajemen beberapa perusahaan yang ada di Register 40 itu beralih ke pemerintah.

Saat ini perusahaan perkebunan yang ada di lahan tersebut, antara lain, Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, PT Torganda, Koperasi Parsub, dan PT Torus Ganda.

Selaku eksekutor, Kejaksaan Tinggi Sumut kemarin menyerahkan berita acara eksekusi kepada pihak yang mewakili pemerintah, yaitu Dinas Kehutanan Sumut. ”Berita acara ini menjadi titik awal kami melangkah. Kami akan menyomasi manajemen lama untuk meninggalkan lokasi secara baik-baik,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumut James Budiman Siringoringo.

Saat proses eksekusi berlangsung, ratusan orang, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Adat Simangambat Ujung Batu, menyatakan penolakan. Dalam unjuk rasanya, kelompok yang dikoordinasi Sutan Ahmad Sayuti Haisuban itu menyatakan, lahan di Register 40 merupakan tanah ulayat yang dilindungi hukum. Pemakaian tanah oleh DL Sitorus sejak tahun 1998 berlangsung atas permintaan warga. (NDY)

Kamis, 27 Agustus 2009 | 04:40 WIB

Medan, Kompas - http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/27/04404624/negara.ambil.alih..47.000.hektar.lahan.dl.sitorus

Target Ruang Hijau Jakarta Tercapai 680 Tahun Lagi?

Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI menargetkan pencapaian target pembukaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 13,94 hektar hingga tahun 2010. Sayangnya, sepertinya target itu baru bisa tercapai 680 tahun lagi. Lho, kok bisa? Ket Foto: Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lanskap Indonesia Nirwono Joga mengatakan perbandingan sisa target Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan rata-rata penambahan RTH tiap tahun menghasilkan perkiraan bahwa RTH ideal di Jakarta baru bisa tercapai 680 tahun lagi. Hal ini disampaikan dalam diskusi bertajuk 'Ruang Terbuka Hijau Jakarta vs Kepentingan Bisnis' di Mayapada Tower, Kamis (27/8).

Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lanskap Indonesia Nirwono Joga mengatakan bahwa data penambahan RTH beberapa tahun belakangan menguatkan pesimistis terhadap target Pemprov DKI.

Data menunjukkan penambahan RTH rata-rata 4 hektar per tahun. Padahal, sisa RTH yang harus dipenuhi untuk mencapai target adalah 2.718,29 hektar atau 3,97 persen. Sementara itu, RTH yang baru tersedia 6.826,52 hektar atau 9,97 persen. "Kalau dibagi antara sisa dan rata-rata penambahan, maka didapat angka sekitar 680 tahun baru bisa tercapai sisa target itu," ujar Nirwono dalam diskusi bertajuk Ruang Terbuka Hijau Jakarta vs Kepentingan Bisnis, di Mayapada Tower, Kamis (27/8).

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RTRW Jakarta untuk tahun 2030, pemprov menargetkan kebutuhan RTH hingga 30 persen dari total wilayah.

Yoga mengatakan, pemda kerap beralasan, anggaran untuk perluasan RTH terbatas. Namun, menurut Yoga, pemprov hanya tidak hendak menjadikannya program prioritas, seperti bus transjakarta dan Banjir Kanal Timur (BKT). Di sisi lain, pemprov dinilai tidak mampu mengendalikan okupasi di jalur hijau.

Koefisien dasar bangunan (KDB) jauh melebihi koefisien daerah hijau (KDH) yang ditargetkan 20-30 persen. Bahkan, bangunan pusat perbelanjaan, perkantoran, atau perhotelan yang seharusnya menyisihkan 10 persen luas areanya untuk RTH malah menghabiskannya untuk basement atau lapangan parkir.

Kamis, 27 Agustus 2009 | 12:13 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com —http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/08/27/1213470/target.ruang.hijau.jakarta.tercapai.680.tahun.lagi

IPB Resmikan Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim

Institut Pertanian Bogor (IPB) meresmikan Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Kawasan Asia Pasifik (CCROM SEAP). Fasilitas ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan iklim, risiko, dan peluangnya.

CCROM SEAP diresmikan oleh Rektor IPB Dr Ir Herry Suhardiyanto di Bogor, Rabu (26/8), bersamaan dengan digelarnya lokakarya mengenai metodologi skema pengurangan emisi dari penggundulan dan pengrusakkan hutan (REDD) bekerja sama dengan Pusat Studi Kehutanan Internasional (CIFOR).  Lokakarya yang digelar pada 26-27 Agustus tersebut bertujuan untuk mendiskusikan metodologi dan pendekatan dalam menentukan emisi referensi REDD, untuk mengukur keberhasilan Indonesia menekan emisi gas rumah kaca.

Direktur CCROM Prof Dr Rizaldi Boer mengatakan, pusat kajian yang terbentuk pada April 2009 ini mempunyai misi membantu masyarakat untuk memahami perubahan iklim serta dampaknya bagi manusia.

"Kegiatan yang dilakukan tidak hanya di bidang pertanian, tetapi juga sektor-sektor lain yang terpengaruh oleh perubahan iklim seperti kehutanan, perikanan, kelautan, kesehatan," katanya. Dalam mengembangkan pusat kajian ini, katanya, IPB memperoleh banyak dukungan diantaranya dari Columbia University AS dan CIFOR.

"Hasil kajian dari kami akan direkomendasikan kepada Dewan Nasional Perubahan Iklim sebagai bahan untuk negosiasi terkait perubahan iklim. Diharapkan nantinya CCROM ini tidak hanya memainkan perannya di Indonesia tetapi juga di kawasan Asia Tenggara," ujarnya.
Dalam pertemuan negara penandatangan konvensi perubahan iklim (UNFCCC) telah disepakati bahwa keberhasilan dalam menekan emisi dari kegiatan tersebut bisa mendapatkan kompensasi baik dalam bentuk pendanaan, alih teknologi, maupun pembangunan kapasitas. Rizaldi mengatakan, sampai saat ini belum ada metodologi yang disepakati untuk menentukan referensi tersebut.

"Ada beberapa cara untuk menentukan emisi referensi, diantaranya dengan menggunakan laju emisi historis, model pendugaan kemungkinan risiko hutan dikonversi ke depan, memperkirakan perubahan faktor penyebab deforestasi, atau dengan cara melakukan penyesuaian emisi referensi setiap periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan perubahan kondisi yang ada," katanya.

Herry Suhardiyanto mengatakan, apabila emisi referensi yang digunakan adalah rata-rata emisi historis dari tahun 2000-2005, maka apabila Indonesia mampu menurunkan tingkat emisi sampai setengah dari referensi tersebut, dengan harga karbon sekitar 10 dolar AS per ton CO2, Indonesia bisa memperoleh kompensasi sekitar 3,3 miliar dolar AS per tahun.

Sementara itu, Direktur Jenderal CIFOR Frances Seymour menyambut baik diresmikannya CCROM dan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penelitian di bidang kehutanan dan perubahan iklim. Kerja sama terkait perubahan iklim difokuskan pada tiga hal yaitu metode manajemen serta pemantauan REDD, implementasi REDD dengan melibatkan masyarakat lokal sehingga mereka bisa mengambil keuntungan, serta kebijakan yang mendukung.

Rabu, 26 Agustus 2009 | 22:24 WIB

BOGOR, KOMPAS.com -http://sains.kompas.com/read/xml/2009/08/26/22241251/ipb.resmikan.pusat.pengelolaan.risiko.dan.peluang.iklim

Foto Google Earth Ungkap Keberadaan Monster Loch Ness

Selama berabad-abad, banyak orang yang mengatakan pernah melihat monster Loch Ness. Namun, tidak pernah ada bukti nyata tentang keberadaan monster di Danau Ness tersebut. Nessie yang diperkirakan adalah seekor plesiosaurus tetap menjadi sebuah misteri. Ket Foto: Gambar rekaman Google Earth yang diduga sosok Nessie, monster danau Loch Ness di Norwegia.

Namun, akhirnya seorang pembaca harian Sun, Jason Cooke, secara tak sengaja memberikan buktinya. Bukti tersebut adalah foto dari Google Earth. Jason Cooke yang bertugas sebagai petugas keamanan di Nottingham itu sedang melihat-lihat foto situs Google Earth ketika ia mencatat keberadaan Nessie, begitu julukan monster danau tersebut. “Saya tidak bisa memercayainya. Ini seperti deskripsi Nessie,” katanya.

“Ini benar-benar membangkitkan minat. Ini perlu penelitian lebih lanjut,” tutur Adrian Shine, peneliti di Loch Ness Project, seperti dikutip Sun.

Ingin melihatnya sendiri? Silakan masukkan koordinat Latitude 57°12'52.13"N, Longitude 4°34'14.16"W di Google Earth. Atau klik alamat di Google Map di http://maps.google.com/maps?ll=57.214408,-4.5706609&z=18&t=h&hl=en

Kamis, 27 Agustus 2009
Source: http://tekno.kompas.com/read/xml/2009/08/27/09520292/foto.google.earth.ungkap.keberadaan.monster.loch.ness.

REDD Bukan Upah Rawat Hutan

Pendanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi atau REDD perlu dipahami sebagai pendanaan iklim. Model pendanaan dari luar negeri tersebut bukan upah karena Indonesia memiliki hutan luas.

”Dengan kata lain, Indonesia dapat uang karena mampu mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim Agus Purnomo pada peluncuran situs REDD-I kerja sama Center for International Forestry Research (Cifor), World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, dan PILI-Green Network, atas biaya Yayasan David serta Lucile Packard di Jakarta, Selasa (25/8).

Hutan luas tanpa dibarengi kemampuan menjaga peran hutan sebagai penyeimbang iklim dan penyimpan karbon tidak akan menghasilkan apa pun. Pemahaman itu perlu diketahui para pihak, baik pemerintah daerah, LSM, maupun swasta.

Di daerah, REDD sebagai pendanaan iklim membawa konsekuensi pendataan kawasan. ”Data yang detail untuk memastikan unsur gas rumah kaca tetap tersimpan di hutan,” kata Agus.

Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kemampuan swasta dan daerah patut terus dilakukan. Keengganan berbenah akan membuat proyek REDD jauh dari harapan.

Salah satu bentuk menjaga hutan di daerah, lanjut Agus, adalah pemerintah daerah diharapkan tidak asal menerima ajakan kerja sama berupa nota kesepahaman (MOU) dengan siapa pun. ”Jangan dulu menyerahkan hak penguasaan hutan ke pihak lain,” kata Agus.

Di tempat yang sama, peneliti Cifor, Daniel Murdiyarso, menyatakan, potensi hutan amat besar menyeimbangkan iklim. Sekitar 20 persen persen emisi dihasilkan dari hutan.

Namun, butuh upaya global sebelum REDD diadopsi dalam rezim baru setelah Protokol Kyoto. ”Kalaupun disetujui di Kopenhagen, butuh waktu menerapkan REDD,” kata dia.

Salah satu cara mempercepat kemungkinan penerapan adalah pembelajaran melalui proyek percontohan. Di sana dipelajari metode penghitungan lepasan karbon, pengukuran serapan karbon, pengawasan, dan verifikasinya.

”Selain metodologi, perlu pembelajaran juga soal peraturan terkait legitimasi proyek,” kata Daniel. Untuk itu, Cifor mengembangkan riset di lima negara, termasuk Indonesia.

Indonesia tergolong salah satu negara dengan faktor kesulitan tinggi. Keragaman fisik dan biologis membutuhkan metode pengukuran dan pengawasan yang berbeda-beda sehingga butuh waktu.

Di Indonesia, setidaknya ada dua proyek percontohan (demonstration activities) di Kalimantan hasil kerja sama Indonesia dengan Jerman dan Australia.

”Jumlah itu jauh dari cukup,” kata Koordinator Substansi REDD, yang juga mantan Sekretaris Badan Litbang Departemen Kehutanan Nur Masripatin. Idealnya, proyek percontohan ada di setiap provinsi yang memiliki hutan. Pembelajaran penting lain di proyek percontohan adalah pendistribusian insentif. ”Baik berupa uang atau transfer teknologi, model pendistribusiannya harus dipelajari sejak sekarang,” kata dia.

Direktur Iklim dan Energi WWF Indonesia Fitrian Ardiansyah memperingatkan agar pemerintah mewaspadai persoalan tumpang tindih pengelolaan lahan di Indonesia. Kejelasan status lahan menjadi pertimbangan penting lolos-tidaknya proyek. (GSA)

Rabu, 26 Agustus 2009 | 04:45 WIB

Jakarta, Kompas - http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/26/04450698/redd.bukan.upah.rawat.hutan