Membangun Rumah, Menahan Gempa

Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (30/9) sore, dan 7,0 SR di Jambi pada Kamis (1/10) pagi harusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bukan apa-apa, gempa itu telah merusakkan segalanya. Hanya dalam tempo sekejap, keindahan ranah Minang itu meredup.

Lebih dari 800 orang tewas, ribuan terluka, dan ribuan rumah ambruk, rata dengan tanah. Total kerugian ditaksir lebih dari Rp 2 triliun. Daerah dengan dampak terbesar adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut pengamatan penulis setelah melihat langsung ke berbagai lokasi, konstruksi mayoritas rumah yang rusak ternyata tidak memenuhi syarat teknis (non-engineered housing).

Hancurnya rumah disebabkan beberapa hal. Di antaranya, konfigurasi rumah. Ketidakteraturan denah mengakibatkan gaya puntir dan konsentrasi tegangan sehingga menghancurkan bagian bangunan.

Selain itu, rumah yang roboh itu tidak memiliki kolom praktis, balok keliling (ring balk), dan sloof. Tanpa hal-hal itu, rumah mudah roboh atau ambles. Kalaupun ada, ukurannya tidak memenuhi syarat.

Ketidaksempurnaan sambungan mengakibatkan elemen-elemen struktur tidak terikat baik. Mutu material, seperti bata, kayu, pasir, dan bahan beton yang rendah, juga berdampak pada kualitas bangunan.

Jika kualitas pekerjaannya buruk—adukan beton salah, campuran adukan salah, penyusunan bata sembarangan, detail pembesian salah, sambungan kayu atau beton buruk, pengangkeran (anchoring) buruk, dan lain sebagainya, rumah gampang roboh. Kurangnya pemeliharaan juga memperlemah kekuatan bangunan.

Rumah ramah bencana

Berdasarkan fenomena tersebut, sudah saatnya kita berbenah. 

Departemen Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi pembangunan rumah ramah bencana sejak 2006. Sampai 2008 telah dibangun sekitar 497 rumah di 18 kabupaten/kota. Rumah-rumah itu telah terbukti ampuh dan tetap kokoh berdiri walaupun digoyang gempa. Di Kota Pariaman dan Kabupaten Agam, misalnya, semua rumah itu mampu bertahan.

Demikian juga rumah ramah bencana yang dibangun di Kabupaten Pesisir Selatan. Rumah- rumah itu tahan terhadap gempa Bengkulu 7,4 SR, Rabu (12/9), dua tahun lalu.

Pada tahun 2009 sedang dibangun 2.236 unit rumah nelayan ramah bencana di 55 kabupaten/kota. Di Kabupaten Agam, dari 50 rumah yang sedang dibangun, 14 rumah dindingnya roboh digoyang gempa Padang Pariaman. Pasalnya, dinding baru dikerjakan setinggi 1 meter dan kondisinya masih basah. Kolom praktis belum dicor sehingga belum ada ikatan yang baik antara dinding dan kolom praktis.

Ada dua tipe rumah yang dikembangkan, yakni nonpanggung dan panggung. Bagi daerah di luar rayapan tsunami, rumah berbentuk nonpanggung. Adapun kawasan yang rawan tsunami dengan kedalaman genangan tsunami kurang dari 3 m dibuat rumah panggung.

Dibentuk panggung agar tsunami dapat leluasa lewat sehingga mengurangi beban horizontal pada struktur. Di hari biasa, lantai bawah dapat digunakan untuk santai, parkir, kios, memperbaiki jaring, menimbang ikan, dan lain sebagainya. Lantai-lantai di atasnya bisa dipakai untuk mengungsi saat tsunami.

Denah bangunan sederhana, simetris, satu kesatuan, dan seragam. Ukuran rumah rata-rata 27,5 meter persegi. Arah bangunan dibuat sedapat mungkin sejajar dengan arah penjalaran gelombang tsunami atau tegak lurus garis pantai agar tekanan air ke bangunan lebih kecil.

Sloof dipasang di atas seluruh panjang fondasi untuk mendukung dan meratakan beban tembok di atasnya dan meneruskannya ke fondasi di bawahnya. Sloof juga berfungsi mencegah naiknya air dari bawah ke atas tembok. Khusus untuk rumah panggung, sloof dipasang untuk menghubungkan tiap-tiang panggung dan dapat berfungsi sebagai lateral bracing (penguat horizontal) terhadap hantaman tsunami.

Kolom praktis dibuat untuk menguatkan tembok dan tiang pendukung, dipasang. Jarak maksimum 3 meter, pada pasangan tembok lurus dan pertemuan-pertemuan tembok. Balok keliling fungsinya untuk meratakan beban kuda-kuda dan rangka atap, rangka plafon ke dinding, atau kolom bawahnya.

Struktur rumah panggung diperhitungkan guna mengatasi benturan benda keras akibat kapal atau benda lain yang terlempar ke pantai. Tiang rumah panggung sebaiknya dari beton dan berbentuk silinder—agar bidang sentuhan dan benturan dengan puing yang hanyut sekecil mungkin.

Fondasi rumah panggung berbentuk telapak (foot plate) dan terhubung kuat dengan sloof dan tiang rumah. Fondasi diletakkan 1,5 meter di bawah permukaan tanah agar ketahanannya lebih baik, guna me- nahan gerusan akibat arus air deras. Tsunami dapat menggerus tanah hingga sedalam 1,5 meter.

Pola Bantul dan Klaten

Untuk membangun rumah tahan gempa dan tsunami secara efisien dan efektif, kita layak meniru kegiatan rekonstruksi rumah akibat gempa di Bantul dan Klaten, model Java Reconstruction Fund (JRF).

Sekitar 6.080 rumah tahan gempa dibuat JRF tanpa tender. Kontraktor tak dilibatkan. Masyarakat melaksanakan dan mengawasi pembangunan rumahnya secara langsung.

Setiap kepala keluarga yang rumahnya roboh atau rusak berat mendapat bantuan Rp 20 juta untuk membuat rumah tahan gempa 21 m-27 m. Sebagian dari mereka mengeluarkan uang pribadi untuk tambahan agar rumah lebih cantik dan elok.

Agar proses pembangunan berjalan sesuai standar rumah tahan gempa, mereka didampingi konsultan. Konsultan pendamping mengawasi pelaksanaan pembangunan rumah, mulai dari mutu material bangunan sampai teknik-teknik pembuatan rumah. Konsultan digaji JRF.

Kini, para korban itu sudah menikmati rumah-rumah tahan gempa tersebut. Hidup mereka jauh lebih tenang. Lebih dari itu, tak ada uang bantuan yang bocor karena berbagai hal.

SUBANDONO DIPOSAPTONO Penulis buku Hidup Akrab dengan GEMPA dan TSUNAMI

 

Selasa, 20 Oktober 2009 | 17:03 WIB

KOMPAS.com -  http://properti.kompas.com/read/xml/2009/10/20/17033787/membangun.rumah.menahan.gempa

BTDC Melakukan Pemulihan Terumbu Karang

Adanya kesadaran terhadap kondisi terumbu karang, Bali Tourism Development Corporation (BTDC), sebagai pengelola kawasan resor Nusa Dua, melakukan inisiatif pemulihan ekosistem terumbu karang di perairan pantai setempat.

"Pemulihan ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi itu dilakukan lewat program restorasi di lokasi terumbu karang pesisir Nusa Dua," kata pimpinan proyek, Pariama Hutasoit di Denpasar, Sabtu (17/10).

Kegiatan restorasi sebenarnya telah diawali dengan penelitian struktur ekologi komunitas karang dan ikan karang di kawasan pesisir Nusa Dua, sejak awal Juli 2009.

Kemudian dilanjutkan kegiatan restorasi karang dengan membuat media karang buatan (artificial reef), yang didesain secara khusus menyesuaikan kondisi perairan Nusa Dua.

"Sebanyak 14 struktur artificial reef yang diberi nama Submarine Reef, telah ditempatkan di lokasi terumbu yang rusak di Nusa Dua, pada 6 Oktober lalu. Dua struktur lagi akan ditempatkan 20 Oktober, bersamaan dengan kegiatan Nusa Dua Fiesta 2009," katanya.

Penggunaan terumbu karang buatan itu diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kompleksitas topografi secara cepat, substrat yang stabil bagi karang dan avertebrata lainnya, tempat penyelaman dan snorkeling alternatif untuk mengalihkan tekanan dari terumbu alami.

Penempatan media Fish Agregation Device diharapkan dapat menarik keberadaan ikan, sehingga secara langsung akan memperbanyak jenis-jenis ikan yang ada di kawasan terumbu karang Nusa Dua.

"Tujuan kami melakukan restorasi untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi. Ini adalah bentuk komitmen kami pada pelestarian lingkungan yang diharapkan didukung berbagai pihak, baik pengusaha, turis, nelayan, dan juga aparat keamanan pantai," komentar Direktur Utama BTDC, I Made Mandra.

Sementara Nyoman Sayun, ketua KUD Merta Segara Samuh, Nusa Dua mengatakan, kondisi terumbu karang Nusa Dua kini di bawah ancaman serius. Hal itu disebabkan masih terjadinya praktek perikanan merusak, seperti penggunaan pottasium sianida dan pembuangan jangkar ke karang, baik oleh kapal nelayan maupun kapal wisata.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin merusak habitat terumbu karang Nusa Dua yang tinggal sedikit itu. "Kami sangat mendukung program ini dan berharap dengan adanya restorasi karang, praktek merusak tersebut tidak terjadi lagi," ucapnya.

Pihaknya telah lama memikirkan agar kawasan pesisir Nusa Dua dilindungi dengan payung hukum dan dibuatkan zonasi, sehingga keberadaan terumbu karang tetap terjaga.

Upaya perlindungan tersebut, selain untuk melindungi aset wisata bahari, juga akan dapat menjamin ketersediaan ikan bagi masyarakat pesisir Nusa Dua.

Hal itu mengingat di masa lalu habitat terumbu karang di Nusa Dua terdapat banyak ikan, dan nelayan lokal tidak perlu memancing di lokasi yang jauh.

"Namun sekarang, kondisinya sudah jauh berubah. Dulu saya bisa menangkap tongkol di Nusa Dua, tapi sekarang sudah tidak ada lagi," ucap Sayun

SABTU, 17 OKTOBER 2009 | 14:14 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com -http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/17/14141136/btdc.melakukan.pemulihan.terumbu.karang

LISTRIK: Proyek Penghasil Energi Terbarukan Perlu Insentif

Pemanfaatan energi terbarukan dalam penyediaan energi di Indonesia masih rendah. Padahal, itu bisa meningkatkan mutu lingkungan dan ikut mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dan bahan bakar minyak yang ketersediaannya terus semakin turun.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, Sabtu (17/10) di Jakarta, menyatakan perlu ada insentif bagi para investor dalam bidang energi terbarukan yang menggunakan teknologi efisien dan ramah lingkungan.

Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, pemanfaatan energi nonfosil jauh lebih kecil dibandingkan potensi yang ada.

Sampai tahun 2008, kapasitas terpasang energi nonfosil, seperti tenaga air baru 4,2 gigawatt (GW) dari sumber daya 75,62 GW atau baru termanfaatkan sebesar 0,5 persen.

Demikian juga dengan panas bumi. Dari total potensi 27.710 megawatt (MW) yang tersebar di beberapa wilayah, lapangan yang telah berproduksi, antara lain, adalah di Sibayak, Kamojang, Lahendong, Dieng, Wayang Windu, Darajat, dan Salak dengan total kapasitas 1.052 MW.

Adapun kapasitas lapangan yang dalam pengembangan sekitar 1.537 MW, sedangkan kapasitas yang akan ditenderkan 680 MW.

Rendahnya pemanfaatan energi terbarukan, antara lain, disebabkan tingginya investasi yang dibutuhkan sehingga biaya produksi energi dari nonfosil relatif mahal.

Sebagai perbandingan, biaya pokok produksi listrik dari bahan bakar minyak atau diesel Rp 1.600-Rp 1.800 per kilowatt hour (kWh), batu bara Rp 250-Rp 350 per kWh, gas Rp 350-Rp 450 per kWh, sedangkan panas bumi Rp 700-Rp 800 per kWh.

Direktur Divisi Transmisi dan Distribusi Siemens Indonesia Markus Strohmeier menyatakan, dukungan pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi ramah lingkungan masih kurang.

Contohnya, pemerintah mematok harga sama untuk energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga batu bara ataupun pembangkit listrik tenaga angin dan panas bumi.

Padahal, biaya pokok produksi listrik dari tenaga angin dan panas bumi lebih mahal daripada BBM dan batu bara.

Tugas PLN

Dalam rencana strategis pemerintah 2010-2014 disebutkan, PT PLN ditugaskan melakukan diversifikasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap pertama.

Program 10.000 MW tahap kedua memberi porsi besar bagi kontribusi dari panas bumi, yaitu 4.733 MW yang akan mendorong pengembangan panas bumi.

Pri Agung menyatakan, insentif untuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan akan menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya.

Menurut Pri Agung, insentif yang bisa diberikan, antara lain, adalah pemerintah menanggung sebagian biaya eksplorasi, memberi keringanan pajak untuk barang-barang impor atau penundaan pembayaran pajak, serta ada jaminan bahwa energi listrik yang dihasilkan akan dibeli PLN.

Pemanfaatan panas bumi ini akan dapat mendorong sisi hilir, yaitu untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi rakyat.

”Dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, maka akan mengurangi konsumsi minyak mentah dan BBM,” ujar Pri Agung.

Di beberapa negara maju, seperti Belanda dan Jerman, pemanfaatan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dengan energi terbarukan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. (EVY)

Senin, 19 Oktober 2009 | 03:51 WIB

Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03513156/proyek.penghasil.energi.terbarukan.perlu.insentif

Ruang Hijau Tingkatkan Kesehatan

Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa hidup di sekitar ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kesehatan. Penelitian di Jurnal epidemiologi dan kesehatan masyarakat mengatakan, pengaruh ruang terbuka hijau terutama dapat mengurangi penyakit mental. Keuntungan kesehatan didapat paling banyak untuk mengurangi penyakit jika ruang terbuka hijau itu berada pada radius 1 kilometer dari rumah. Pengecualian untuk ini adalah kecemasan, penyakit infeksi sistem pencernaan, dan gejala-gejala fisik yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Keberadaan ruang terbuka hijau tetap memberi manfaat untuk mengurangi penyakit tersebut meskipun radius ruang terbuka hijau berkisar 3 kilometer dari tempat tinggal.(BBC/ELN)
Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03381852/kilas.iptek

Kutub Bakal Tak Punya Es

Para peneliti meramalkan Laut Artik (kutub) akan bebas es di musim panas dalam satu dekade mendatang. Setelah musim semi berlalu, para peneliti kembali mengukur ketebalan es sepanjang 450 kilometer dengan rute menyeberangi Laut Beaufort. Mereka menemukan sebagian besar es sangat tipis. Pemimpin ekspedisi dan pakar es lautan dari University of Cambridge, Peter Wadhams, mengatakan, pada musim semi tahun lalu rata-rata ketebalan es hanya 1,8 meter, menandakan usia lapisan itu sekitar satu tahun. Sementara, es yang sudah bertahun-tahun sekitar tiga meter. 

Tipisnya lapisan tersebut menjadi indikasi penting kondisi memprihatinkan es di Laut Artik. ”Secara sederhana, es tipis itu akan sekejap hilang pada musim es mulai meleleh,” ujarnya. Angin dan arus laut dapat pula memecah es yang tipis itu. Es yang terpecah dan mengapung bebas akan mudah terdorong ke wilayah perairan yang lebih hangat dan mencair. Catlin Arctic Survey dan kelompok konservasi internasional WWF mendukung penemuan tersebut. Situasi es di Artik tersebut sangat dipengaruhi iklim dan kondisi alam. Kondisi es di Laut Artik kerap pula dikaitkan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. (National Geographic/ INE)

Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03381852/kilas.iptek

Saatnya Mengembangkan Energi Panas Bumi

Tak ada alasan untuk menunda pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Potensinya terbesar di dunia, kebutuhan listrik terus meningkat, UU Panas Bumi sudah ada, dan yang paling baru adalah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di G-20 Summit Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Ket.Foto:Salah satu instalasi energi panas bumi di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (14/10). Energi panas bumi atau geotermal yang berkapasitas 60 megawatt (MW) tersebut telah terhubung dengan sistem jaringan interkoneksi Jawa-Bali-Madura.

Indonesia, menurut Presiden, secara sukarela menargetkan pengurangan emisi CO sebesar 26 persen hingga tahun 2020. Untuk itu, selain mengurangi penggundulan hutan dan pengalihan pemanfaatan lahan, Indonesia segera melakukan investasi pengembangan energi terbarukan, antara lain pemanfaatan sumber energi panas bumi.

Kita patut bersyukur memiliki aneka ragam sumber energi. Selain sumber energi fosil, posisi Indonesia yang berada di Pasifik ring of fire membuat Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang mencapai 28.000 MW. Potensinya tersebar di 265 lapangan di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, dan sebagian Kalimantan.

Potensi sebesar itu merupakan 35 persen dari sumber panas bumi dunia. Jika bisa dimanfaatkan selama 30 tahun, maka itu setara dengan 12 miliar barrel minyak bumi untuk mengoperasikan pembangkit listrik. Kenyataannya, hingga saat ini Indonesia baru bisa memanfaatkan sumber energi panas bumi sebesar 1.189 MW meski sudah sejak 26 tahun lalu mengembangkannya. Tertinggal oleh Filipina.

Tekan emisi, hemat devisa

Berdasarkan laporan Badan Energi Internasional (IEA), Indonesia berada di urutan ke-15 penyumbang emisi CO. Pada tahun 2004, produksi emisi gas rumah kaca atau CO Indonesia sebesar 360 juta ton. Kendati industri energi di dalam negeri bukan penyumbang utama, namun diversifikasi energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan akan menurunkan produksi CO.

Pengembangan sumber panas bumi sebesar 4.600 MW melalui program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II menjadi taruhan janji Presiden dalam G-20. Jika berhasil dilaksanakan, maka sampai 2014 sumber energi panas bumi yang dimanfaatkan berjumlah 5.789 MW. Ini setara dengan pengurangan emisi CO sebesar 38 juta ton dari pengalihan pemanfaatan batu bara atau 25 juta ton dari penggantian pemakaian BBM.

Di sisi lain, pemanfaatan sumber panas bumi tadi juga setara dengan penghematan 88 juta barrel minyak bumi per tahun atau 13 juta ton per tahun penggunaan batu bara. Kajian Asosiasi Panasbumi Indonesia (API), pemanfaatan sumber panas bumi hingga 5.796 MW bisa menyelamatkan penerimaan negara sebesar 4,5 miliar dollar AS per tahun dari penghematan BBM atau 1,5 miliar dollar AS per tahun dari penghematan batu bara.

Panas bumi merupakan sumber energi bersih lingkungan karena tidak memproduksi emisi CO. Selama kondisi geologi dan hidrologi terjaga keseimbangannya, pembentukan sumber energi panas bumi yang terkait dengan pembentukan magma gunung api pada ring of fire terus-menerus terjadi (sustainable). Selain itu juga tidak memerlukan kilang, pengangkutan, bongkar muat, dan bersifat lokal. Dengan demikian, seharusnya tidak tergantung pada fluktuasi harga energi fosil.

Sumber energi panas bumi juga tidak dapat diekspor sehingga hanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan domestik atau lokal. Oleh sebab itu, pengembangan sumber energi panas bumi memiliki peran penting dalam diversifikasi energi atau mengurangi ketergantungan penggunaan minyak dan gas bumi serta membangun kemandirian energi lokal untuk membangun ketahanan energi nasional.

Tantangan dan dukungan

Pengembangan panas bumi masih membutuhkan dukungan semua pihak. Keberadaan UU Panas Bumi maupun berbagai peraturan yang ada belum mampu mewujudkan pemanfaatan sumber energi panas bumi secara maksimal. Berbagai hambatan dan tantangan masih membutuhkan keseriusan untuk dicarikan solusinya.

Berbeda dengan minyak bumi atau baru bara, karakteristik sumber energi panas bumi membuat pengembangan dan pengelolaannya tidak bisa mengikuti mekanisme pasar. Hukum permintaan dan penawaran tidak berlaku. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat diperlukan guna mengelola dan mengatur para pelaku industri pemanfaatan panas bumi.

Melalui peran pemerintah, kepentingan perusahaan penyalur listrik di hilir dan perusahaan pengembang sumber panas bumi (produksi uap/listrik) bisa dipertemukan. Bahkan sebaiknya pelayanan pengembangan panas bumi di hulu dan hilir dilakukan satu atap.

Pola satu atap ini diharapkan juga mengatasi hambatan pengembangan sumber energi panas bumi yang bersifat kedaerahan.

Pada daerah-daerah yang hanya memiliki sumber energi panas bumi, energi ini mendapat prioritas pertama untuk dikembangkan. Pemerintah ikut serta memikul risiko, terutama di sisi hulu, sehingga dapat mengurangi risiko bisnis pengusaha.

Potensi besar panas bumi di Indonesia juga merupakan tantangan bagi ilmuwan, akademisi, teknolog, maupun pengusaha nasional karena tidak semua negara beruntung memiliki sumber energi ini. Penguasaan teknologi pengembangan sumber energi panas bumi oleh pihak nasional menghasilkan nilai tambah industri, serta menumbuhkan kebanggaan karena menjadi tidak tergantung pada pihak asing.

Penulis: R Sukhyar, Kepala Badan Geologi, Departemen ESDM.

Jakarta, 19 Oktober 2009

Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03393612/saatnya.mengembangkan.panas.bumi

Target MDGs Sulit Tercapai

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Target pencapaian rencana pemberantasan kemiskinan global di bawah program PBB yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 tersisa enam tahun. Namun, delapan target yang menjadi sasaran masih jauh dari harapan sehingga muncul kekhawatiran target-target itu akan sulit tercapai.

Khusus mengenai angka kemiskinan Indonesia, diharapkan berkurang hingga 7,5 persen pada tahun 2015. Namun, kenyataannya, pada tahun 2008 angka kemiskinan masih 15,64 persen.

Demikian terungkap dalam dialog ”Evaluasi Anggaran Pencapaian MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium) dan Agenda Prioritas Pemerintah terhadap Pemenuhan Anggaran Pencapaian Target MDGs”, Kamis (15/10) di Jakarta.

”Kebijakan, perencanaan, dan anggaran sejak dulu memang tidak pernah nyambung sehingga akibatnya target tidak tercapai,” kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yuna Farhan.

Selain kemiskinan, tujuh target MDGs adalah jangkauan layanan pendidikan dasar, pengarusutamaan jender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak balita, peningkatan kesehatan ibu, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, penanganan lingkungan berkelanjutan, serta kemitraan global untuk pembangunan.

Kedelapan target MDGs ini dikhawatirkan semakin tak tercapai jika kendala seperti bencana alam terus terjadi. Selain bencana alam, menurut Analis Kampanye dan Advokasi di United Nations Millenium Campaign Jakarta, Wilson Siahaan, perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan juga berpotensi jadi kendala utama.

Target sulit tercapai sebenarnya juga akibat kebijakan pemerintah yang tidak difokuskan pada MDGs. Yuna dan Wilson sepakat tidak optimalnya upaya pencapaian target MDGs adalah karena belum ada komitmen dan kontribusi bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, parlemen, media, dan swasta.

”Kita harus terus-menerus mengingatkan pemerintah untuk jangan lagi membuat komitmen tanpa memenuhi. Jika berkomitmen, penuhilah lalu terjemahkan menjadi kebijakan yang masuk akal,” kata Wilson. (LUK)

Jumat, 16 Oktober 2009 | 04:03 WIB

Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/16/04030063/target.mdgs.sulit.tercapai