Yogyakarta - Sebagai salah satu produsen anti virus terkemuka, produk anti virus dari Kaspersky kemungkinan sering dibajak. Namun Eugene Kaspersky selaku pendiri Kaspersky mengaku tak gentar, antara lain karena konsumen sudah kian menyadari manfaat membeli produk yang legal.
"Memakai anti virus ilegal berisiko bagi konsumen. Lebih baik membeli yang legal dan terjamin kualitasnya," tukas Kaspersky usai memberi kuliah umum di hadapan mahasiswa UGM, Sabtu (11/10/2009).
Selain itu, Kaspersky menilai sulit bagi penjahat membajak produknya. Sebab, produk Kaspersky dibekali berbagai tingkat pengamanan sehingga kemungkinan, ongkos produksi yang dikeluarkan akan terlalu besar.
Namun bukan berarti Kaspersky tinggal diam terhadap pembajakan. Selain melakukan berbagai langkah untuk membendungnya, mereka juga mengharapkan peran otoritas untuk mengantispasi pembajakan yang jadi masalah umum di industri software.
Kuliah Bahaya Dunia Cyber
Dalam kesempatan yang sama, Eugene Kaspersky juga memberi kuliah umum bertajuk 'Taking the Responsibility of the Internet' di Grha Sabha Pramana yang dihadiri ratusan mahasiswa UGM. Pria ramah ini menguak bahaya kejahatan cyber yang kian meroket.
"Penjahat cyber saat ini profesional, punya motivasi dan berpengalaman. Mereka mengincar uang yang banyak beredar melalui dunia maya," tukas Eugene.
Selain itu, smartphone juga bakal jadi incaran para penjahat cyber. Ini karena di samping semakin tingginya adopsi smartphone, kian banyak juga transaksi keuangan yang dilangsungkan melalui ponsel pintar ini.
"Semua ponsel nantinya akan jadi pintar. Ini memicu semakin banyak malware yang dikembangkan untuk menyerang smartphone," tutur CEO Kapsersky Lab ini.
Malware pun saat ini telah jadi komoditas bisnis. Tak jarang produsen malware meminjamkan programnya untuk dipakai jaringan kriminal. Ini membuat pengguna internet terancam sehingga memerlukan solusi keamanan memadai.
( fyk / fyk )
11 Oktober 2009
Source:http://www.detikinet.com/read/2009/10/11/130929/1219353/323/kaspersky-tak-gentar-produknya-dibajak
Monday, October 12, 2009
Sunat Kuota Bandwidth Flash: Dirut Telkomsel Dilaporkan ke Polisi
Jakarta - Ancaman IdTUG (Indonesia Telecommunication Users Group) yang akan melaporkan Dirut Telkomsel ke pihak berwajib terkait pengurangan kuota fair usage dan bandwidth layanan Telkomsel Flash akhirnya bukan isapan jempol belaka.
Melalui Ketua Bidang Advokasi dan Legal IdTUG, Denny AK, SH, telah dibuat laporan ke kepolisian dengan terlapor Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno atas dugaan tindak pidana pelanggaran UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Sebelumnya, IdTUG telah melakukan somasi kepada operator seluler terbesar di Indonesia itu tertanggal 28 September 2009, dan telah dijawab oleh Telkomsel dengan Surat No.039/LG.01/LC-00/IX/2009 tertanggal 30 September 2009.
"Namun jawaban somasi tersebut tidak ditindaklanjuti sampai batas yang kami berikan, sementara akumulasi kerugian pelanggan atas kebijakan tersebut akan semakin besar," ujar Denny dalam keterangan pers yang dikutip detikINET, Senin (12/10/2009).
Sementara pernyataan dari VP Interkoneksi dan Regulator Telkomsel Yoseph Garo dalam suatu wawancara di detikINET pada 2 Oktober 2009 dinilai bertentangan dengan kebijakan perusahaan yang telah dipublikasikan tentang penurunan kuota ini.
"Kami juga mengetahui bahwa Telkomsel telah mengumumkan penundaan pemberlakuan kebijakan ini hingga akhir Oktober 2009 dan memberlakukannya pada 1 November 2009. Namun kami menganggap Telkomsel telah mengabaikan hak pelanggan tentang kepastian pelayanan, tidak menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan tuntas. Oleh karena itu, cukup alasan bagi kami untuk melaporkan masalah ini ke Kepolisian Republik Indonesia," tegas Deni.
Pengurangan kuota fair usage dan bandwidth Flash sejatinya telah diberlakukan per 1 September 2009 lalu. Dimana untuk Paket Basic, pelanggan diberi kuota 500 MB dengan kecepatan maksimum 256 kbps, Paket Advance 1 GB kecepatan maksimum 512 kbps, serta Paket Pro kecepatan maksimum 3,6 Mbps untuk 2 GB.
Jika penggunaan melebihi kuota secara otomatis kecepatan menjadi internet biasa. Paket Pro menjadi 128 kbps dan paket basic serta advance menjadi 64 kbps.
( ash / faw )
12 Oktober 2009
Source:http://www.detikinet.com/read/2009/10/12/075139/1219569/328/dirut-telkomsel-dilaporkan-ke-polisi
Melalui Ketua Bidang Advokasi dan Legal IdTUG, Denny AK, SH, telah dibuat laporan ke kepolisian dengan terlapor Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno atas dugaan tindak pidana pelanggaran UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Sebelumnya, IdTUG telah melakukan somasi kepada operator seluler terbesar di Indonesia itu tertanggal 28 September 2009, dan telah dijawab oleh Telkomsel dengan Surat No.039/LG.01/LC-00/IX/2009 tertanggal 30 September 2009.
"Namun jawaban somasi tersebut tidak ditindaklanjuti sampai batas yang kami berikan, sementara akumulasi kerugian pelanggan atas kebijakan tersebut akan semakin besar," ujar Denny dalam keterangan pers yang dikutip detikINET, Senin (12/10/2009).
Sementara pernyataan dari VP Interkoneksi dan Regulator Telkomsel Yoseph Garo dalam suatu wawancara di detikINET pada 2 Oktober 2009 dinilai bertentangan dengan kebijakan perusahaan yang telah dipublikasikan tentang penurunan kuota ini.
"Kami juga mengetahui bahwa Telkomsel telah mengumumkan penundaan pemberlakuan kebijakan ini hingga akhir Oktober 2009 dan memberlakukannya pada 1 November 2009. Namun kami menganggap Telkomsel telah mengabaikan hak pelanggan tentang kepastian pelayanan, tidak menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan tuntas. Oleh karena itu, cukup alasan bagi kami untuk melaporkan masalah ini ke Kepolisian Republik Indonesia," tegas Deni.
Pengurangan kuota fair usage dan bandwidth Flash sejatinya telah diberlakukan per 1 September 2009 lalu. Dimana untuk Paket Basic, pelanggan diberi kuota 500 MB dengan kecepatan maksimum 256 kbps, Paket Advance 1 GB kecepatan maksimum 512 kbps, serta Paket Pro kecepatan maksimum 3,6 Mbps untuk 2 GB.
Jika penggunaan melebihi kuota secara otomatis kecepatan menjadi internet biasa. Paket Pro menjadi 128 kbps dan paket basic serta advance menjadi 64 kbps.
( ash / faw )
12 Oktober 2009
Source:http://www.detikinet.com/read/2009/10/12/075139/1219569/328/dirut-telkomsel-dilaporkan-ke-polisi
Jerman Tuding Google Langgar Hak Cipta
Berlin - Kanselir Jerman, Angela Merkel mengkritik raksasa internet Google terkait niatnya membangun perpustakaan digital raksasa. Merkel menilai, internet tidak seharusnya bebas dari hukum hak cipta.
Merkel meminta adanya kerja sama internasional untuk melindungi hak cipta dan menandaskan bahwa pemerintah Jerman melawan niat Google mendigitalisasi buku-buku perpustakaan.
"Pemerintah Jerman punya posisi yang jelas, hak cipta harus dilindungi di internet. Itulah sebabnya kami menolak scanning buku tanpa perlindungan hak cipta seperti yang dilakukan Gooogle," ucap Merkel yang dilansir Reuters dan dikutip detikINET, Minggu (11/10/2009).
Google sendiri saat ini telah mendigitalisasi 10 juta buku. Merkel yang akan membuka pameran buku terbesar di dunia yang berlangsung di Jerman, mengatakan diperlukan diskusi yang lebih menyeluruh mengenai aksi Google tersebut.
Rencana Google menciptakan perpustakaan digital raksasa memang dipuji sebagian kalangan karena memungkinkan akses buku makin luas pada publik. Namun kritik juga datang bahwa dalam hal ini, Google melanggar hak cipta sehingga berbagai tuntutan hukum dilakukan untuk melawannya.
( fyk / fyk )
11 Oktober 2009
Source:http://www.detikinet.com/read/2009/10/11/145343/1219364/398/jerman-tuding-google-langgar-hak-cipta
Merkel meminta adanya kerja sama internasional untuk melindungi hak cipta dan menandaskan bahwa pemerintah Jerman melawan niat Google mendigitalisasi buku-buku perpustakaan.
"Pemerintah Jerman punya posisi yang jelas, hak cipta harus dilindungi di internet. Itulah sebabnya kami menolak scanning buku tanpa perlindungan hak cipta seperti yang dilakukan Gooogle," ucap Merkel yang dilansir Reuters dan dikutip detikINET, Minggu (11/10/2009).
Google sendiri saat ini telah mendigitalisasi 10 juta buku. Merkel yang akan membuka pameran buku terbesar di dunia yang berlangsung di Jerman, mengatakan diperlukan diskusi yang lebih menyeluruh mengenai aksi Google tersebut.
Rencana Google menciptakan perpustakaan digital raksasa memang dipuji sebagian kalangan karena memungkinkan akses buku makin luas pada publik. Namun kritik juga datang bahwa dalam hal ini, Google melanggar hak cipta sehingga berbagai tuntutan hukum dilakukan untuk melawannya.
( fyk / fyk )
11 Oktober 2009
Source:http://www.detikinet.com/read/2009/10/11/145343/1219364/398/jerman-tuding-google-langgar-hak-cipta
Sunday, October 11, 2009
Korupsi di Sektor Swasta Lebih Mengkhawatirkan
Selama ini seolah-olah persoalan korupsi yang semakin merajalela hanya terjadi di pemerintahan. Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan, korupsi yang terjadi di sektor-sektor swasta dan bisnis jauh lebih mengkhawatirkan.
"Selama ini yang tersorot dan sampai kepada publik hanya korupsi yang terjadi di pemerintahan. Padahal di sektor swasta ini lebih dahsyat," kata Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki, Rabu (7/10), di Menara Kadin, Jakarta.
Laporan korupsi global Transparency International (TI) yang berpusat menyebutkan banyak kondisi yang memungkinkan terjadinya krisis yang berkaitan dengan resiko korupsi di dunia bisnis. Kerugian akibat praktik korupsi di sektor swasta secara global, sebut laporan itu, ditengarai mencapai nilai tak kurang dari 300 miliar US dollar.
Selama ini, kata Teten, kinerja perusahaan-perusahaan dalam melawan korupsi terbilang buruk. Kinerja perusahaan seringkali tidak sesuai dengan komitmennya. "Sementara tatanan ekonomi global dan pasar yang dinamis terus melahirkan berbagai peluang korupsi baru dan samar," tuturnya.
Dari hasil temuan TI, terungkap sumber utama terjadinya praktik korupsi di sektor swasta berasal dari suap. Praktik ini terjadi ketika dunia bisnis bersinggungan dengan pejabat pemerintahan, pegawai negeri, ataupun anggota partai politik. "Di negara-negara berkembang, politisi dan pejabat pemerintah menerima suap antara 20 sampai 40 miliar US Dollar setiap tahunnya," papar Teten.
Praktik ini, secara langsung akan merusak kinerja perusahaan. "Imbasnya terjadi korupsi pasar yang melemahkan persaingan sehat, harga yang adil, dan efisiensi," tambahnya.
Karena itu ia berharap, sektor swasta dapat menegaskan komitmen mengikat yang dapat diverifikasi dan terbuka untuk dikoreksi dari segi kepatuhannya. "Selain itu pemerintah juga harus menggunakan perangkat inovatif dan penegakan yang cerdas," tandasnya.
RABU, 7 OKTOBER 2009 | 19:50 WIB
BUMN Paling Rentan terhadap Korupsi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai merupakan institusi yang paling rentan terhadap tindakan korupsi. Kerugian uang negara yang terbesar juga berasal dari tindak korupsi yang terjadi di dalam institusi BUMN.
Hal itu dikatakan Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di sela-sela kegiatan diskusi yang bertajuk Peran Serta Serikat Pekerja dan Direksi dalam Upaya Tindakan Pencegahan terjadinya Korupsi di Lingkungan Perusahaan, di pabrik PT Pindad (Persero), Sabtu (10/10) di Bandung.
"BUMN paling rentan karena merupakan institusi yang erat berkaitan dengan pengusahaan ekonomi dan menyumbang pendapatan ke kas negara. Tindakan korupsi di BUMN pun berdampak langsung kepada keuangan negara," kata Danang.
Selain itu, praktik korupsi di BUMN semakin diperparah dengan kentalnya nuansa politis dalam pengelolaan BUMN. Ia mencontohkan pemilihan jajaran direksi atau komisaris BUMN yang pada kenyataannya amat bergantung pada lobi-lobi politik.
"Tidak jarang ditemui pimpinan BUMN yang tidak berlatar belakang profesional, melainkan memiliki karier di bidang politik. Hal itu semakin membuat BUMN terpuruk. Setiap kali ada pergantian pimpinan negara atau terjadi perubahan konstelasi politik, maka jajaran direksi dan komisaris pun bergeser," ujar Danang.
Untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang baik, sejumlah pihak dalam BUMN harus aktif mengawasi kinerja pimpinan. Serikat pekerja BUMN, kata Danang, memiliki kekuatan untuk mengawasi tata kelola BUMN. "Mereka harus mengkritisi pengangkatan jajaran direksi atau komisaris yang muatan politisnya lebih kuat daripada pertimbangan profesional," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, M Yasin menambahkan, tata kelola BUMN yang baik bisa diwujudkan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum.
"Bila empat hal ini ditegakkan, maka kemampuan BUMN dalam menghasilkan laba akan meningkat. Akibatnya, daya tahan BUMN menguat. Dalam kondisi BUMN yang kuat dan berdaya saing, maka tidak perlu lagi ada wacana privatisasi BUMN," ujarnya.
Meskipun BUMN menyumbang pendapatan negara, ternyata kontribusinya bagi kas negara pun relatif kecil. Yasin, memperkirakan sumbangan BUMN hanya sekitar 10 persen ke dalam kas negara.
Hal itu dikatakan Koordinator Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di sela-sela kegiatan diskusi yang bertajuk Peran Serta Serikat Pekerja dan Direksi dalam Upaya Tindakan Pencegahan terjadinya Korupsi di Lingkungan Perusahaan, di pabrik PT Pindad (Persero), Sabtu (10/10) di Bandung.
"BUMN paling rentan karena merupakan institusi yang erat berkaitan dengan pengusahaan ekonomi dan menyumbang pendapatan ke kas negara. Tindakan korupsi di BUMN pun berdampak langsung kepada keuangan negara," kata Danang.
Selain itu, praktik korupsi di BUMN semakin diperparah dengan kentalnya nuansa politis dalam pengelolaan BUMN. Ia mencontohkan pemilihan jajaran direksi atau komisaris BUMN yang pada kenyataannya amat bergantung pada lobi-lobi politik.
"Tidak jarang ditemui pimpinan BUMN yang tidak berlatar belakang profesional, melainkan memiliki karier di bidang politik. Hal itu semakin membuat BUMN terpuruk. Setiap kali ada pergantian pimpinan negara atau terjadi perubahan konstelasi politik, maka jajaran direksi dan komisaris pun bergeser," ujar Danang.
Untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang baik, sejumlah pihak dalam BUMN harus aktif mengawasi kinerja pimpinan. Serikat pekerja BUMN, kata Danang, memiliki kekuatan untuk mengawasi tata kelola BUMN. "Mereka harus mengkritisi pengangkatan jajaran direksi atau komisaris yang muatan politisnya lebih kuat daripada pertimbangan profesional," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, M Yasin menambahkan, tata kelola BUMN yang baik bisa diwujudkan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum.
"Bila empat hal ini ditegakkan, maka kemampuan BUMN dalam menghasilkan laba akan meningkat. Akibatnya, daya tahan BUMN menguat. Dalam kondisi BUMN yang kuat dan berdaya saing, maka tidak perlu lagi ada wacana privatisasi BUMN," ujarnya.
Meskipun BUMN menyumbang pendapatan negara, ternyata kontribusinya bagi kas negara pun relatif kecil. Yasin, memperkirakan sumbangan BUMN hanya sekitar 10 persen ke dalam kas negara.
SABTU, 10 OKTOBER 2009 | 21:56 WIB
Telkomsel Minimalkan "Blank Spot" di Jalur KA
Tahun ini Telkomsel berupaya melakukan terobosan dengan meningkatkan layanannya kepada para pemudik yang menggunakan jalur kereta api. Peningkatan kualitas jaringan di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa diharapkan dapat meminimalkan blank spot(daerah yang tak terjangkau sinyal).
Demikian dikatakan Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Surabaya, dalam drive test atau uji jaringan di sepanjang jalur kereta api dari Stasiun Gambir Jakarta hingga Pasar Turi Surabaya yang dilakukan 13-14 September 2009.
Menurut Sarwoto, jumlah pemudik yang menggunakan kereta api tidak bisa diabaikan. Ia mengatakan, dari jumlah pemudik tahun ini yang diperkirakan 16,2 juta orang, 3 juta orang di antaranya menggunakan kereta api. Inilah alasan Telkomsel menjadikan jalur kereta api juga sebagai sasaran layanan pemudik.
Menurutnya, kebanyakan operator tidak tertarik mengembangkan jaringannya di sepanjang jalur kereta api secara penuh karena memang banyak melalui daerah yang tidak ada penduduk, seperti hutan kosong atau persawahan.
Sementara jaringan di sepanjang jalan raya yang dilalui pemudik jalur darat antara 8-9 juta umumnya sudah terjangkau semua layanan termasuk Telkomsel. "Kita ingin membuktikan bahwa di tingkat weakness pun Telkomselready," ujar Sarwoto.
Menurutnya, apa yang dilakukan Telkomsel untuk melayani pelanggan ini luar biasa karena daerah kosong pun ada sinyal. Walaupun lemah, kata Sarwoto, setidaknya masih bisa buat mengirim SMS.
Demikian dikatakan Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Surabaya, dalam drive test atau uji jaringan di sepanjang jalur kereta api dari Stasiun Gambir Jakarta hingga Pasar Turi Surabaya yang dilakukan 13-14 September 2009.
Menurut Sarwoto, jumlah pemudik yang menggunakan kereta api tidak bisa diabaikan. Ia mengatakan, dari jumlah pemudik tahun ini yang diperkirakan 16,2 juta orang, 3 juta orang di antaranya menggunakan kereta api. Inilah alasan Telkomsel menjadikan jalur kereta api juga sebagai sasaran layanan pemudik.
Menurutnya, kebanyakan operator tidak tertarik mengembangkan jaringannya di sepanjang jalur kereta api secara penuh karena memang banyak melalui daerah yang tidak ada penduduk, seperti hutan kosong atau persawahan.
Sementara jaringan di sepanjang jalan raya yang dilalui pemudik jalur darat antara 8-9 juta umumnya sudah terjangkau semua layanan termasuk Telkomsel. "Kita ingin membuktikan bahwa di tingkat weakness pun Telkomselready," ujar Sarwoto.
Menurutnya, apa yang dilakukan Telkomsel untuk melayani pelanggan ini luar biasa karena daerah kosong pun ada sinyal. Walaupun lemah, kata Sarwoto, setidaknya masih bisa buat mengirim SMS.
SENIN, 14 SEPTEMBER 2009 | 13:52 WIB
Laporan wartawan KOMPAS.com Tri Wahono
SURABAYA, KOMPAS.com — http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/09/14/13520896/telkomsel.minimalkan.blank.spot.di.jalur.ka
Laporan wartawan KOMPAS.com Tri Wahono
SURABAYA, KOMPAS.com — http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/09/14/13520896/telkomsel.minimalkan.blank.spot.di.jalur.ka
Telkomsel Operasikan BTS "Mobile" di Sumbar
Telkomsel mengoperasikan Compact Mobile Base Transceiver (COMBAT) atau mobile BTS untuk menambah kapasitas "handling" lalu lintas komunikasi di Sumatera Barat di tengah sudah berhasilnya perusahaan itu mengoperasikan kembali 709 menara komunikasi atau BTS.
"Dengan beroperasinya 709 BTS tersebut ’coverage’ layanan Telkomsel telah menjangkau 85 persen Kota Padang dan hampir 100 persen wilayah luar seperti Pariaman, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, Pasaman, Palangki dan Painan," kata Corporate Communications Telkomsel, Suryo Hadiyanto yang dihubungi dari Medan, Senin (5/10).
Suryo menjelaskan, selain mengoperasikan kembali 709 BTS, Telkomsel juga menyiapkan 20 pico BTS via satelit VSAT di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
"COMBAT dioperasikan sebanyak lima unit yang ditempatkan di sekitar posko-posko dan pusat keramaian. Salah satu Combat dioperasikan di Jalan Jenderal Sudirman dilengkapi dengan WiFi connection untuk mendukung layanan data di Kantor Gubernur yang kini menjadi media center dan posko’rescue team’ dari luar negeri," katanya.
Mengutip pernyataan Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno, Suryo menyebutkan Telkomsel terus berupaya secepat mungkin memulihkan jaringan ditengah masih padatnya penggunaaan komunikasi dari dan ke daerah bencana. "Diharapkan dalam pekan ini seluruh layanan Telkomsel sudah normal kembali," katanya.
Untuk menjaga performa jaringan dan mempercepat pengoperasian kembali BTS-BTS yang kehilangan pasokan listrik, Telkomsel telah mendatangkan 74 mobile genset dari Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Jambi dan Medan.
BTS juga dilengkapi dengan baterai "rechargeable" yang kuat mensuplai catudaya hingga enam jam. "Sebagai apresasi dan rasa turut prihatin, Telkomsel juga menambah masa pemberian gratis SMS kepada pelanggan di Sumbar dari tujuh hari menjadi 30 hari mulai H+1 gempa," katanya.
Telkomsel juga memperpanjang masa aktif dan masa isi ulang bagi seluruh pelanggan prabayar nomor Padang.
"Dengan beroperasinya 709 BTS tersebut ’coverage’ layanan Telkomsel telah menjangkau 85 persen Kota Padang dan hampir 100 persen wilayah luar seperti Pariaman, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, Pasaman, Palangki dan Painan," kata Corporate Communications Telkomsel, Suryo Hadiyanto yang dihubungi dari Medan, Senin (5/10).
Suryo menjelaskan, selain mengoperasikan kembali 709 BTS, Telkomsel juga menyiapkan 20 pico BTS via satelit VSAT di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
"COMBAT dioperasikan sebanyak lima unit yang ditempatkan di sekitar posko-posko dan pusat keramaian. Salah satu Combat dioperasikan di Jalan Jenderal Sudirman dilengkapi dengan WiFi connection untuk mendukung layanan data di Kantor Gubernur yang kini menjadi media center dan posko’rescue team’ dari luar negeri," katanya.
Mengutip pernyataan Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno, Suryo menyebutkan Telkomsel terus berupaya secepat mungkin memulihkan jaringan ditengah masih padatnya penggunaaan komunikasi dari dan ke daerah bencana. "Diharapkan dalam pekan ini seluruh layanan Telkomsel sudah normal kembali," katanya.
Untuk menjaga performa jaringan dan mempercepat pengoperasian kembali BTS-BTS yang kehilangan pasokan listrik, Telkomsel telah mendatangkan 74 mobile genset dari Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Jambi dan Medan.
BTS juga dilengkapi dengan baterai "rechargeable" yang kuat mensuplai catudaya hingga enam jam. "Sebagai apresasi dan rasa turut prihatin, Telkomsel juga menambah masa pemberian gratis SMS kepada pelanggan di Sumbar dari tujuh hari menjadi 30 hari mulai H+1 gempa," katanya.
Telkomsel juga memperpanjang masa aktif dan masa isi ulang bagi seluruh pelanggan prabayar nomor Padang.
SENIN, 5 OKTOBER 2009 | 18:28 WIB
Subscribe to:
Posts (Atom)