Berlin - Kanselir Jerman, Angela Merkel mengkritik raksasa internet Google terkait niatnya membangun perpustakaan digital raksasa. Merkel menilai, internet tidak seharusnya bebas dari hukum hak cipta.
Merkel meminta adanya kerja sama internasional untuk melindungi hak cipta dan menandaskan bahwa pemerintah Jerman melawan niat Google mendigitalisasi buku-buku perpustakaan.
"Pemerintah Jerman punya posisi yang jelas, hak cipta harus dilindungi di internet. Itulah sebabnya kami menolak scanning buku tanpa perlindungan hak cipta seperti yang dilakukan Gooogle," ucap Merkel yang dilansir Reuters dan dikutip detikINET, Minggu (11/10/2009).
Google sendiri saat ini telah mendigitalisasi 10 juta buku. Merkel yang akan membuka pameran buku terbesar di dunia yang berlangsung di Jerman, mengatakan diperlukan diskusi yang lebih menyeluruh mengenai aksi Google tersebut.
Rencana Google menciptakan perpustakaan digital raksasa memang dipuji sebagian kalangan karena memungkinkan akses buku makin luas pada publik. Namun kritik juga datang bahwa dalam hal ini, Google melanggar hak cipta sehingga berbagai tuntutan hukum dilakukan untuk melawannya.
( fyk / fyk )
11 Oktober 2009
Source:http://www.detikinet.com/read/2009/10/11/145343/1219364/398/jerman-tuding-google-langgar-hak-cipta
Membantu Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Dalam Penerapan Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) - Environmental & Social Risk Analysis (ESRA) for Loan/Investment Approval - Training for Sustainability Reporting (SR) Based on OJK/GRI - Penguatan Manajemen Desa dan UMKM - Membantu Membuat Program dan Strategi CSR untuk Perusahaan. Hubungi Sdr. Leonard Tiopan Panjaitan, S.sos, MT, CSRA di: leonardpanjaitan@gmail.com atau Hp: 081286791540 (WA Only)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke
| Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...
-
JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sangat sepakat mengenai ketentuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat standarisasi sistem pembayaran pada...
-
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil p...
No comments:
Post a Comment