Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap penyelamatan lingkungan atas perubahan iklim ternyata malah menambah beban hutang negara hingga ratusan juta dollar.
"Umtuk mengatasi perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah berhutang pinjaman pada pemerintah Perancis sebesar 500 juta dollar, 300 juta dollar dari pemerintah Jepang, ditambah 400 juta dollar yang segera menyusul di tahun 2010," kata Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Yuyun Harmono di Jakarta, Selasa (20/10) sore tadi.
Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak lagi mencari untuk perubahan iklim dengan menambah beban utang negara.
Ditambahkan Yuyun, utang tersebut rencananya digunakan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat di sektor pertanian dan kelautan, dengan membangun model irigasi pertanian guna menghindari pola bercocok tanam yang kerapkali berubah akibat daripada perubahan iklim.
"Perubahan iklim saja sudah jadi masalah bagi petani dan nelayan. Jadi jangan tambah beban masyarakat kecil dengan utang yang demikian besar" tutur Yuyun.
Langkah sesat pemerintah mengajukan utang bilateral untuk perubahan iklim yang demikian besar tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah. Hal ini terbukti dengan tidak adanya tindakan konkrit untuk keselamatan lingkungan, atas ekstrimnya perubahan iklim saat ini.
Perubahan iklim begitu dirasakan masyarakat pesisir pantai, karena mereka tidak lagi bisa melaut akibat naiknya gelombang. Untuk petani, musim kemarau yang panjang membuat musim panen gagal dan pola bercocok tanampun ikut berubah.
"Sayangnya, pinjaman luar negeri hingga ratusan juta dollar itu tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan." kata Berry Nahdian Furqan, Direktur Eksekutif Walhi, di Jakarta, Selasa (20/10) sore.
Selasa, 20 Oktober 2009 | 20:49 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/20/20494575/selamatkan.lingkungan.kok.dengan.utang
Wednesday, October 21, 2009
Hutan Kita, Masa Depan Dunia
Setidaknya, Indonesia bisa menggalang dukungan internasional membangun sektor kehutanan yang pro kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pelantikan di Jakarta, Selasa (20/10), menegaskan keseriusan soal perubahan iklim. Presiden menyatakan, siap bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, terkait isu perubahan iklim.
Pernyataan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon sampai 26 persen tahun 2020 yang disampaikan pada pertemuan G-20 di Pittsburg, AS, beberapa waktu lalu.
Perhatian internasional pada hutan kita memang tak terelakkan. Hutan Indonesia kini terluas kedua di dunia. Dari 126,8 juta hektar hutan, 23,2 juta ha adalah hutan konversi, 32,4 juta ha hutan lindung, 21,6 juta ha hutan produksi terbatas (HPT), 35,6 juta ha hutan produksi, dan 14 juta ha hutan produksi konversi (HPK).
Dunia khawatir melihat hutan kita yang rusak dengan cepat. Pemerintah mengklaim laju kerusakan hutan berkurang dari 2,3 juta ha per tahun periode 1997-2000 menjadi 1,08 juta ha per tahun periode 2000-2006.
Selama lima tahun terakhir, pemerintah berupaya menggenjot pembangunan hutan tanaman. Investor swasta dan masyarakat di sekitar hutan didorong membangun hutan tanaman. Mereka dapat menanam jati, sengon, dan mahoni yang diminati industri kayu olahan dan mebel atau kayu akasia yang pasti diserap industri pulp dan kertas berapa pun jumlahnya.
Pengembangan hutan tanaman mutlak menjadi kebutuhan karena tekanan kampanye negatif terhadap produk kehutanan Indonesia yang menguat. Berbagai produk kehutanan kita mulai kayu lapis, kayu gergajian, bubur kertas, sampai kertas, masih saja menghadapi tekanan pasar internasional.
Berbagai tekanan ini sempat menghancurkan industri kehutanan domestik. Tentu tidak sedikit perusahaan yang kolaps akibat harga produk kayu lapis atau kayu gergajian yang hancur dihantam kampanye negatif.
Data Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), utilisasi industri kayu lapis nasional tahun 2009 diperkirakan tinggal 20 persen. Isu pembalakan liar, kayu ilegal, dan biaya ekonomi tinggi membuat daya saing produk Indonesia hancur di pasaran global. Kondisi ini kian parah dengan kampanye negatif produk kayu lapis Indonesia mengandung kayu ilegal.
Produksi kayu lapis tahun 2008 masih 3 juta meter kubik dengan tingkat utilisasi industri 30 persen. Tingkat utilisasi menggambarkan kapasitas produksi terpakai dari 100 persen yang ada. Ini berarti, tahun 2008, kapasitas produksi kayu lapis adalah 10 juta meter kubik. Volume produksi akan merosot menjadi 2 juta meter kubik akibat kolapsnya industri panel kayu di luar negeri.
Tantangan industri kehutanan nasional kini semakin berat. Dari 130 produsen kayu lapis hanya 40 pabrik yang masih beroperasi. Tahun 2009 diprediksi anjlok menjadi 20 unit.
Tantangan pasar
Walaupun industri kehutanan nasional mulai memakai bahan baku hutan alam dan hutan tanaman secara seimbang, banyak negara lain memberikan hambatan bukan tarif untuk produk kita. Seperti halnya di Amerika Serikat, muncul tuduhan dumping atas produk kertas berlapis asal Indonesia dan lain-lain.
Indonesia dituduh memproduksi kertas menggunakan bahan baku murah karena memanfaatkan kayu hasil pembersihan lahan dalam proses penyiapan areal hutan tanaman. Belum lagi tantangan lain yang lebih berat seiring pemberlakuan Lacey Act oleh AS. Lacey Act memberikan sanksi berat terhadap praktik perusakan hutan. Mereka yang terbukti melanggar dapat ditangkap dan diproses hukum di AS.
Untuk itu, pemerintah harus mampu meramu kebijakan ekonomi dan lingkungan kehutanan sehingga dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang tersedia. Lobi pun harus diperkuat agar mereka tidak
hanya menentang pembangunan yang memanfaatkan kehutanan, tetapi juga harus berperan
aktif.
Sampai saat ini, baru Pangeran Charles dari Inggris yang berperan aktif membangun hutan Indonesia lewat proyek restorasi Hutan Harapan di Jambi. Pangeran Charles tengah menyusun formula untuk menghitung nilai hutan alam di Jambi untuk kemudian dijual dalam bentuk Prince Charles Bond.
Perusahaan atau negara-negara penghasil emisi yang masuk dalam Annex I, seperti Jepang dan AS diharapkan membeli surat berharga itu sebagai bentuk kontribusi mereka dalam mengurangi produksi emisinya. Hasil penjualan surat berharga itu kemudian akan dipakai untuk merestorasi hutan alam dengan tumbuhan alami sehingga kembali menjadi lestari.
Upaya Pangeran Charles mempromosikan agar dunia internasional mendukung restorasi hutan alam seluas 101.000 hektar di Jambi dan Sumatera Selatan bekas eksploitasi hutan alam oleh investor merupakan bukti nyata keberpihakan internasional. Setidaknya, mereka menyadari masa depan dunia kini ada di Indonesia.
Rabu, 21 Oktober 2009 | 03:53 WIB
Penulis: Hamzirwan
Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/21/03532015/hutan.kita.masa.depan.dunia
Membangun Rumah, Menahan Gempa
Lebih dari 800 orang tewas, ribuan terluka, dan ribuan rumah ambruk, rata dengan tanah. Total kerugian ditaksir lebih dari Rp 2 triliun. Daerah dengan dampak terbesar adalah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat.
Menurut pengamatan penulis setelah melihat langsung ke berbagai lokasi, konstruksi mayoritas rumah yang rusak ternyata tidak memenuhi syarat teknis (non-engineered housing).
Hancurnya rumah disebabkan beberapa hal. Di antaranya, konfigurasi rumah. Ketidakteraturan denah mengakibatkan gaya puntir dan konsentrasi tegangan sehingga menghancurkan bagian bangunan.
Selain itu, rumah yang roboh itu tidak memiliki kolom praktis, balok keliling (ring balk), dan sloof. Tanpa hal-hal itu, rumah mudah roboh atau ambles. Kalaupun ada, ukurannya tidak memenuhi syarat.
Ketidaksempurnaan sambungan mengakibatkan elemen-elemen struktur tidak terikat baik. Mutu material, seperti bata, kayu, pasir, dan bahan beton yang rendah, juga berdampak pada kualitas bangunan.
Jika kualitas pekerjaannya buruk—adukan beton salah, campuran adukan salah, penyusunan bata sembarangan, detail pembesian salah, sambungan kayu atau beton buruk, pengangkeran (anchoring) buruk, dan lain sebagainya, rumah gampang roboh. Kurangnya pemeliharaan juga memperlemah kekuatan bangunan.
Rumah ramah bencana
Berdasarkan fenomena tersebut, sudah saatnya kita berbenah.
Departemen Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi pembangunan rumah ramah bencana sejak 2006. Sampai 2008 telah dibangun sekitar 497 rumah di 18 kabupaten/kota. Rumah-rumah itu telah terbukti ampuh dan tetap kokoh berdiri walaupun digoyang gempa. Di Kota Pariaman dan Kabupaten Agam, misalnya, semua rumah itu mampu bertahan.
Demikian juga rumah ramah bencana yang dibangun di Kabupaten Pesisir Selatan. Rumah- rumah itu tahan terhadap gempa Bengkulu 7,4 SR, Rabu (12/9), dua tahun lalu.
Pada tahun 2009 sedang dibangun 2.236 unit rumah nelayan ramah bencana di 55 kabupaten/kota. Di Kabupaten Agam, dari 50 rumah yang sedang dibangun, 14 rumah dindingnya roboh digoyang gempa Padang Pariaman. Pasalnya, dinding baru dikerjakan setinggi 1 meter dan kondisinya masih basah. Kolom praktis belum dicor sehingga belum ada ikatan yang baik antara dinding dan kolom praktis.
Ada dua tipe rumah yang dikembangkan, yakni nonpanggung dan panggung. Bagi daerah di luar rayapan tsunami, rumah berbentuk nonpanggung. Adapun kawasan yang rawan tsunami dengan kedalaman genangan tsunami kurang dari 3 m dibuat rumah panggung.
Dibentuk panggung agar tsunami dapat leluasa lewat sehingga mengurangi beban horizontal pada struktur. Di hari biasa, lantai bawah dapat digunakan untuk santai, parkir, kios, memperbaiki jaring, menimbang ikan, dan lain sebagainya. Lantai-lantai di atasnya bisa dipakai untuk mengungsi saat tsunami.
Denah bangunan sederhana, simetris, satu kesatuan, dan seragam. Ukuran rumah rata-rata 27,5 meter persegi. Arah bangunan dibuat sedapat mungkin sejajar dengan arah penjalaran gelombang tsunami atau tegak lurus garis pantai agar tekanan air ke bangunan lebih kecil.
Sloof dipasang di atas seluruh panjang fondasi untuk mendukung dan meratakan beban tembok di atasnya dan meneruskannya ke fondasi di bawahnya. Sloof juga berfungsi mencegah naiknya air dari bawah ke atas tembok. Khusus untuk rumah panggung, sloof dipasang untuk menghubungkan tiap-tiang panggung dan dapat berfungsi sebagai lateral bracing (penguat horizontal) terhadap hantaman tsunami.
Kolom praktis dibuat untuk menguatkan tembok dan tiang pendukung, dipasang. Jarak maksimum 3 meter, pada pasangan tembok lurus dan pertemuan-pertemuan tembok. Balok keliling fungsinya untuk meratakan beban kuda-kuda dan rangka atap, rangka plafon ke dinding, atau kolom bawahnya.
Struktur rumah panggung diperhitungkan guna mengatasi benturan benda keras akibat kapal atau benda lain yang terlempar ke pantai. Tiang rumah panggung sebaiknya dari beton dan berbentuk silinder—agar bidang sentuhan dan benturan dengan puing yang hanyut sekecil mungkin.
Fondasi rumah panggung berbentuk telapak (foot plate) dan terhubung kuat dengan sloof dan tiang rumah. Fondasi diletakkan 1,5 meter di bawah permukaan tanah agar ketahanannya lebih baik, guna me- nahan gerusan akibat arus air deras. Tsunami dapat menggerus tanah hingga sedalam 1,5 meter.
Pola Bantul dan Klaten
Untuk membangun rumah tahan gempa dan tsunami secara efisien dan efektif, kita layak meniru kegiatan rekonstruksi rumah akibat gempa di Bantul dan Klaten, model Java Reconstruction Fund (JRF).
Sekitar 6.080 rumah tahan gempa dibuat JRF tanpa tender. Kontraktor tak dilibatkan. Masyarakat melaksanakan dan mengawasi pembangunan rumahnya secara langsung.
Setiap kepala keluarga yang rumahnya roboh atau rusak berat mendapat bantuan Rp 20 juta untuk membuat rumah tahan gempa 21 m-27 m. Sebagian dari mereka mengeluarkan uang pribadi untuk tambahan agar rumah lebih cantik dan elok.
Agar proses pembangunan berjalan sesuai standar rumah tahan gempa, mereka didampingi konsultan. Konsultan pendamping mengawasi pelaksanaan pembangunan rumah, mulai dari mutu material bangunan sampai teknik-teknik pembuatan rumah. Konsultan digaji JRF.
Kini, para korban itu sudah menikmati rumah-rumah tahan gempa tersebut. Hidup mereka jauh lebih tenang. Lebih dari itu, tak ada uang bantuan yang bocor karena berbagai hal.
SUBANDONO DIPOSAPTONO Penulis buku Hidup Akrab dengan GEMPA dan TSUNAMI
Selasa, 20 Oktober 2009 | 17:03 WIB
KOMPAS.com - http://properti.kompas.com/read/xml/2009/10/20/17033787/membangun.rumah.menahan.gempaMonday, October 19, 2009
BTDC Melakukan Pemulihan Terumbu Karang
Adanya kesadaran terhadap kondisi terumbu karang, Bali Tourism Development Corporation (BTDC), sebagai pengelola kawasan resor Nusa Dua, melakukan inisiatif pemulihan ekosistem terumbu karang di perairan pantai setempat.
"Pemulihan ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi itu dilakukan lewat program restorasi di lokasi terumbu karang pesisir Nusa Dua," kata pimpinan proyek, Pariama Hutasoit di Denpasar, Sabtu (17/10).
Kegiatan restorasi sebenarnya telah diawali dengan penelitian struktur ekologi komunitas karang dan ikan karang di kawasan pesisir Nusa Dua, sejak awal Juli 2009.
Kemudian dilanjutkan kegiatan restorasi karang dengan membuat media karang buatan (artificial reef), yang didesain secara khusus menyesuaikan kondisi perairan Nusa Dua.
"Sebanyak 14 struktur artificial reef yang diberi nama Submarine Reef, telah ditempatkan di lokasi terumbu yang rusak di Nusa Dua, pada 6 Oktober lalu. Dua struktur lagi akan ditempatkan 20 Oktober, bersamaan dengan kegiatan Nusa Dua Fiesta 2009," katanya.
Penggunaan terumbu karang buatan itu diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kompleksitas topografi secara cepat, substrat yang stabil bagi karang dan avertebrata lainnya, tempat penyelaman dan snorkeling alternatif untuk mengalihkan tekanan dari terumbu alami.
Penempatan media Fish Agregation Device diharapkan dapat menarik keberadaan ikan, sehingga secara langsung akan memperbanyak jenis-jenis ikan yang ada di kawasan terumbu karang Nusa Dua.
"Tujuan kami melakukan restorasi untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi. Ini adalah bentuk komitmen kami pada pelestarian lingkungan yang diharapkan didukung berbagai pihak, baik pengusaha, turis, nelayan, dan juga aparat keamanan pantai," komentar Direktur Utama BTDC, I Made Mandra.
Sementara Nyoman Sayun, ketua KUD Merta Segara Samuh, Nusa Dua mengatakan, kondisi terumbu karang Nusa Dua kini di bawah ancaman serius. Hal itu disebabkan masih terjadinya praktek perikanan merusak, seperti penggunaan pottasium sianida dan pembuangan jangkar ke karang, baik oleh kapal nelayan maupun kapal wisata.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin merusak habitat terumbu karang Nusa Dua yang tinggal sedikit itu. "Kami sangat mendukung program ini dan berharap dengan adanya restorasi karang, praktek merusak tersebut tidak terjadi lagi," ucapnya.
Pihaknya telah lama memikirkan agar kawasan pesisir Nusa Dua dilindungi dengan payung hukum dan dibuatkan zonasi, sehingga keberadaan terumbu karang tetap terjaga.
Upaya perlindungan tersebut, selain untuk melindungi aset wisata bahari, juga akan dapat menjamin ketersediaan ikan bagi masyarakat pesisir Nusa Dua.
Hal itu mengingat di masa lalu habitat terumbu karang di Nusa Dua terdapat banyak ikan, dan nelayan lokal tidak perlu memancing di lokasi yang jauh.
"Namun sekarang, kondisinya sudah jauh berubah. Dulu saya bisa menangkap tongkol di Nusa Dua, tapi sekarang sudah tidak ada lagi," ucap Sayun
"Pemulihan ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi itu dilakukan lewat program restorasi di lokasi terumbu karang pesisir Nusa Dua," kata pimpinan proyek, Pariama Hutasoit di Denpasar, Sabtu (17/10).
Kegiatan restorasi sebenarnya telah diawali dengan penelitian struktur ekologi komunitas karang dan ikan karang di kawasan pesisir Nusa Dua, sejak awal Juli 2009.
Kemudian dilanjutkan kegiatan restorasi karang dengan membuat media karang buatan (artificial reef), yang didesain secara khusus menyesuaikan kondisi perairan Nusa Dua.
"Sebanyak 14 struktur artificial reef yang diberi nama Submarine Reef, telah ditempatkan di lokasi terumbu yang rusak di Nusa Dua, pada 6 Oktober lalu. Dua struktur lagi akan ditempatkan 20 Oktober, bersamaan dengan kegiatan Nusa Dua Fiesta 2009," katanya.
Penggunaan terumbu karang buatan itu diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kompleksitas topografi secara cepat, substrat yang stabil bagi karang dan avertebrata lainnya, tempat penyelaman dan snorkeling alternatif untuk mengalihkan tekanan dari terumbu alami.
Penempatan media Fish Agregation Device diharapkan dapat menarik keberadaan ikan, sehingga secara langsung akan memperbanyak jenis-jenis ikan yang ada di kawasan terumbu karang Nusa Dua.
"Tujuan kami melakukan restorasi untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah terdegradasi. Ini adalah bentuk komitmen kami pada pelestarian lingkungan yang diharapkan didukung berbagai pihak, baik pengusaha, turis, nelayan, dan juga aparat keamanan pantai," komentar Direktur Utama BTDC, I Made Mandra.
Sementara Nyoman Sayun, ketua KUD Merta Segara Samuh, Nusa Dua mengatakan, kondisi terumbu karang Nusa Dua kini di bawah ancaman serius. Hal itu disebabkan masih terjadinya praktek perikanan merusak, seperti penggunaan pottasium sianida dan pembuangan jangkar ke karang, baik oleh kapal nelayan maupun kapal wisata.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin merusak habitat terumbu karang Nusa Dua yang tinggal sedikit itu. "Kami sangat mendukung program ini dan berharap dengan adanya restorasi karang, praktek merusak tersebut tidak terjadi lagi," ucapnya.
Pihaknya telah lama memikirkan agar kawasan pesisir Nusa Dua dilindungi dengan payung hukum dan dibuatkan zonasi, sehingga keberadaan terumbu karang tetap terjaga.
Upaya perlindungan tersebut, selain untuk melindungi aset wisata bahari, juga akan dapat menjamin ketersediaan ikan bagi masyarakat pesisir Nusa Dua.
Hal itu mengingat di masa lalu habitat terumbu karang di Nusa Dua terdapat banyak ikan, dan nelayan lokal tidak perlu memancing di lokasi yang jauh.
"Namun sekarang, kondisinya sudah jauh berubah. Dulu saya bisa menangkap tongkol di Nusa Dua, tapi sekarang sudah tidak ada lagi," ucap Sayun
SABTU, 17 OKTOBER 2009 | 14:14 WIB
LISTRIK: Proyek Penghasil Energi Terbarukan Perlu Insentif
Pemanfaatan energi terbarukan dalam penyediaan energi di Indonesia masih rendah. Padahal, itu bisa meningkatkan mutu lingkungan dan ikut mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dan bahan bakar minyak yang ketersediaannya terus semakin turun.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, Sabtu (17/10) di Jakarta, menyatakan perlu ada insentif bagi para investor dalam bidang energi terbarukan yang menggunakan teknologi efisien dan ramah lingkungan.
Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, pemanfaatan energi nonfosil jauh lebih kecil dibandingkan potensi yang ada.
Sampai tahun 2008, kapasitas terpasang energi nonfosil, seperti tenaga air baru 4,2 gigawatt (GW) dari sumber daya 75,62 GW atau baru termanfaatkan sebesar 0,5 persen.
Demikian juga dengan panas bumi. Dari total potensi 27.710 megawatt (MW) yang tersebar di beberapa wilayah, lapangan yang telah berproduksi, antara lain, adalah di Sibayak, Kamojang, Lahendong, Dieng, Wayang Windu, Darajat, dan Salak dengan total kapasitas 1.052 MW.
Adapun kapasitas lapangan yang dalam pengembangan sekitar 1.537 MW, sedangkan kapasitas yang akan ditenderkan 680 MW.
Rendahnya pemanfaatan energi terbarukan, antara lain, disebabkan tingginya investasi yang dibutuhkan sehingga biaya produksi energi dari nonfosil relatif mahal.
Sebagai perbandingan, biaya pokok produksi listrik dari bahan bakar minyak atau diesel Rp 1.600-Rp 1.800 per kilowatt hour (kWh), batu bara Rp 250-Rp 350 per kWh, gas Rp 350-Rp 450 per kWh, sedangkan panas bumi Rp 700-Rp 800 per kWh.
Direktur Divisi Transmisi dan Distribusi Siemens Indonesia Markus Strohmeier menyatakan, dukungan pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi ramah lingkungan masih kurang.
Contohnya, pemerintah mematok harga sama untuk energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga batu bara ataupun pembangkit listrik tenaga angin dan panas bumi.
Padahal, biaya pokok produksi listrik dari tenaga angin dan panas bumi lebih mahal daripada BBM dan batu bara.
Tugas PLN
Dalam rencana strategis pemerintah 2010-2014 disebutkan, PT PLN ditugaskan melakukan diversifikasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap pertama.
Program 10.000 MW tahap kedua memberi porsi besar bagi kontribusi dari panas bumi, yaitu 4.733 MW yang akan mendorong pengembangan panas bumi.
Pri Agung menyatakan, insentif untuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan akan menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya.
Menurut Pri Agung, insentif yang bisa diberikan, antara lain, adalah pemerintah menanggung sebagian biaya eksplorasi, memberi keringanan pajak untuk barang-barang impor atau penundaan pembayaran pajak, serta ada jaminan bahwa energi listrik yang dihasilkan akan dibeli PLN.
Pemanfaatan panas bumi ini akan dapat mendorong sisi hilir, yaitu untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi rakyat.
”Dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, maka akan mengurangi konsumsi minyak mentah dan BBM,” ujar Pri Agung.
Di beberapa negara maju, seperti Belanda dan Jerman, pemanfaatan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dengan energi terbarukan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. (EVY)
Senin, 19 Oktober 2009 | 03:51 WIB
Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03513156/proyek.penghasil.energi.terbarukan.perlu.insentif
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, Sabtu (17/10) di Jakarta, menyatakan perlu ada insentif bagi para investor dalam bidang energi terbarukan yang menggunakan teknologi efisien dan ramah lingkungan.
Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, pemanfaatan energi nonfosil jauh lebih kecil dibandingkan potensi yang ada.
Sampai tahun 2008, kapasitas terpasang energi nonfosil, seperti tenaga air baru 4,2 gigawatt (GW) dari sumber daya 75,62 GW atau baru termanfaatkan sebesar 0,5 persen.
Demikian juga dengan panas bumi. Dari total potensi 27.710 megawatt (MW) yang tersebar di beberapa wilayah, lapangan yang telah berproduksi, antara lain, adalah di Sibayak, Kamojang, Lahendong, Dieng, Wayang Windu, Darajat, dan Salak dengan total kapasitas 1.052 MW.
Adapun kapasitas lapangan yang dalam pengembangan sekitar 1.537 MW, sedangkan kapasitas yang akan ditenderkan 680 MW.
Rendahnya pemanfaatan energi terbarukan, antara lain, disebabkan tingginya investasi yang dibutuhkan sehingga biaya produksi energi dari nonfosil relatif mahal.
Sebagai perbandingan, biaya pokok produksi listrik dari bahan bakar minyak atau diesel Rp 1.600-Rp 1.800 per kilowatt hour (kWh), batu bara Rp 250-Rp 350 per kWh, gas Rp 350-Rp 450 per kWh, sedangkan panas bumi Rp 700-Rp 800 per kWh.
Direktur Divisi Transmisi dan Distribusi Siemens Indonesia Markus Strohmeier menyatakan, dukungan pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi ramah lingkungan masih kurang.
Contohnya, pemerintah mematok harga sama untuk energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga batu bara ataupun pembangkit listrik tenaga angin dan panas bumi.
Padahal, biaya pokok produksi listrik dari tenaga angin dan panas bumi lebih mahal daripada BBM dan batu bara.
Tugas PLN
Dalam rencana strategis pemerintah 2010-2014 disebutkan, PT PLN ditugaskan melakukan diversifikasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap pertama.
Program 10.000 MW tahap kedua memberi porsi besar bagi kontribusi dari panas bumi, yaitu 4.733 MW yang akan mendorong pengembangan panas bumi.
Pri Agung menyatakan, insentif untuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan akan menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya.
Menurut Pri Agung, insentif yang bisa diberikan, antara lain, adalah pemerintah menanggung sebagian biaya eksplorasi, memberi keringanan pajak untuk barang-barang impor atau penundaan pembayaran pajak, serta ada jaminan bahwa energi listrik yang dihasilkan akan dibeli PLN.
Pemanfaatan panas bumi ini akan dapat mendorong sisi hilir, yaitu untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi rakyat.
”Dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, maka akan mengurangi konsumsi minyak mentah dan BBM,” ujar Pri Agung.
Di beberapa negara maju, seperti Belanda dan Jerman, pemanfaatan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dengan energi terbarukan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. (EVY)
Senin, 19 Oktober 2009 | 03:51 WIB
Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03513156/proyek.penghasil.energi.terbarukan.perlu.insentif
Ruang Hijau Tingkatkan Kesehatan
Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa hidup di sekitar ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kesehatan. Penelitian di Jurnal epidemiologi dan kesehatan masyarakat mengatakan, pengaruh ruang terbuka hijau terutama dapat mengurangi penyakit mental. Keuntungan kesehatan didapat paling banyak untuk mengurangi penyakit jika ruang terbuka hijau itu berada pada radius 1 kilometer dari rumah. Pengecualian untuk ini adalah kecemasan, penyakit infeksi sistem pencernaan, dan gejala-gejala fisik yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Keberadaan ruang terbuka hijau tetap memberi manfaat untuk mengurangi penyakit tersebut meskipun radius ruang terbuka hijau berkisar 3 kilometer dari tempat tinggal.
Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03381852/kilas.iptek
Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/19/03381852/kilas.iptek
Kutub Bakal Tak Punya Es
Para peneliti meramalkan Laut Artik (kutub) akan bebas es di musim panas dalam satu dekade mendatang. Setelah musim semi berlalu, para peneliti kembali mengukur ketebalan es sepanjang 450 kilometer dengan rute menyeberangi Laut Beaufort. Mereka menemukan sebagian besar es sangat tipis. Pemimpin ekspedisi dan pakar es lautan dari University of Cambridge, Peter Wadhams, mengatakan, pada musim semi tahun lalu rata-rata ketebalan es hanya 1,8 meter, menandakan usia lapisan itu sekitar satu tahun. Sementara, es yang sudah bertahun-tahun sekitar tiga meter.
Tipisnya lapisan tersebut menjadi indikasi penting kondisi memprihatinkan es di Laut Artik. ”Secara sederhana, es tipis itu akan sekejap hilang pada musim es mulai meleleh,” ujarnya. Angin dan arus laut dapat pula memecah es yang tipis itu. Es yang terpecah dan mengapung bebas akan mudah terdorong ke wilayah perairan yang lebih hangat dan mencair. Catlin Arctic Survey dan kelompok konservasi internasional WWF mendukung penemuan tersebut. Situasi es di Artik tersebut sangat dipengaruhi iklim dan kondisi alam. Kondisi es di Laut Artik kerap pula dikaitkan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. (National Geographic/ INE)
Subscribe to:
Posts (Atom)