Greenpeace Perlu "Diusir" dari Indonesia?

Kredibilitas Greenpeace sebagai LSM internasional di bidang lingkungan hidup kian memudar. Berbagai kalangan mempertanyakan motivasi keberadaan LSM tersebut di Indonesia karena dinilai justru merusak perekonomian nasional.

Seperti diketahui, Greenpeace dituding menggunakan data bohong setelah International Trade Strategies Asia Pasific Global (Asia Global) melakukan audit investigasi. Lembaga audit independen yang berbasis di Melbourne, Australia itu menemukan fakta bahwa selama ini Greenpeace sering melakukan kebohongan public.

Sekjen Prodem Andri menegaskan adanya dugaan data palsu Greenpeace tentu sangat merusak kepentingan nasional. Faktanya, sambung Andri, Greenpeace sudah mengancam perekonomian nasional. Ini membuktikan bahwa pengaruh neokolonialisme masih tertancap kuat di seluruh dunia terutama negara berkembang. Itulah sebabnya, Andri mendesak pemerintah mengkaji ulang kehadiran Greenpeace.

"Greenpeace sama sekali tidak menguntungkan bagi Indonesia, lalu untuk apa dipertahankan?" tandas Andri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/10).

Andri menjelaskan, dibutuhkan tanggungjawab dan nasionalisme semua pihak untuk mengusir Greenpeace dari Indonesia. Selain pemerintah, Andri meminta agar DPR juga segera turun tangan.

"Ada sesuatu yang tidak fair dalam kegiatan Greenpeace. Untuk itu, Ketua DPR harus memberikan pernyataan tentang adanya upaya destruktif dari pihak asing," katanya.

Sementara pengamat ekonomi Drajad Wibowo mengatakan Greenpeace harus mampu membuktikan bahwa data yang digunakan Greenpeace selama ini adalah akurat. Jika tidak, kredibilitas Greenpeace akan rusak.

"Data harus akurat, informasinya valid, dan dari sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan," katanya. Drajad juga menambahkan, campur tangan pemerintah saat ini sangat mendesak karena menyangkut kepentingan nasional. "Pemerintah harus pro aktif mengungkapkan fakta sebenarnya," tukas dia.

Drajad menegaskan, Greenpeace bisa dikenai pidana maupun perdata jika memang terbukti menggunakan data palsu. "Pidana maupun perdata bisa ditempuh jika terbukti. Pemerintah mulai sekarang sudah harus proaktif. Karena itu, Greenpeace wajib membuktikan keabsahan datanya secepat mungkin. Kalau tidak, bisa panjang urusannya," tegasnya.

Beberapa waktu lalu Direktur ITS Global, Alan Oxley, mengungkapkan, pihaknya
telah mengkaji dokumen bulan Juli 2010 bertajuk "Bagaimana Sinar Mas Meluluhkan Bumi," sebuah laporan yang memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada
praktik-praktik kehutanan yang berkelanjutan dari Asia Pulp & Paper (APP) yang berbasis di Jakarta. Menurut Oxley, audit tersebut secara sistematis menganalisis 72 klaim Greenpeace terhadap APP yang mencakup lebih dari 300 catatan kaki dan sekitar 100 referensi.

"Pemeriksaan yang cermat atas bukti tersebut menunjukkan bahwa laporan Greenpeace tersebut sangat menyesatkan dan sama sekali tidak dapat dipertahankan. Klaim tentang ekspansi perusahaan besar-besaran secara rahasia di Indonesia didasarkan pada informasi fiktif. Dan informasi yang mendukung dugaan bahwa perusahaan terlibat dalam praktik kehutanan ilegal pada lahan gambut adalah tidak berdasar maupun merupakan kesalahan yang sangat serius," tegas Oxley. (*/X-11)

07 Okt 2010
Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/07/173691/89/14/Greenpeace-Perlu-Diusir-dari-Indonesia