Pemerintah akan hentikan penerbitan izin lisensi infrastruktur dan penyiaran TV analog.
Seiring masuknya era digital, pemerintah menyatakan akan secara bertahap menghentikan penerbitan izin lisensi izin dan pembangunan infrastrukturnya untuk televisi analog.
Ke depan, pemerintah, juga akan secara bertahap memigrasikan dan menggantikannya dengan menerbitkan izin lisensi televisi digital.
Hal itu disampaikan dirjen SKDI Depkominfo Freddy tulung, di sela jumpa pers uji coba siaran TV digital di Gedung Utama Departemen Komunikasi dan Informatika, Jumat 26 Juni 2009.
“Secara bertahap dan berhati-hati, pemerintah akan menghentikan penerbitan izin lisensi untuk penyiaran televisi analog sekaligus izin lisensi infrastrukturnya,” ucap Freddy.
Menurutnya, proses ini akan memakan waktu 3 tahun ke depan. “Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sehingga tahun 2012 sudah tidak ada lagi izin lisensi untuk TV analog,” kata Freddy.
Freddy juga menjelaskan, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, pemerintah akan secara intensif mensosialisasikan penyiaran televisi di daerah terestrial.
“Diharapkan, pada tahun 2017 - 2018, siaran televisi digital sudah dapat dinikmati di seluruh wilayah Indonesia dengan kualitas yang jauh lebih baik ketimbang TV analog sekarang ini,” ucapnya.
Dalam pengujian TV digital, pemerintah melibatkan dua konsorsium untuk siaran bebas biaya (free to air), dan dua konsorsium untuk siaran berbayar. Untuk siaran bebas biaya, salah satu konsorsium berangotakan ANTV, SCTV, serta MetroTV.
Sementara untuk siaran berbayar (Pay TV), konsorsium yang terlibat adalah MNC Group (termasuk Indovision) serta dan konsorsium Telkom, Telkomsel, dan Telkomvision.
Source:http://teknologi.vivanews.com/news/read/70329-izin_lisensi_tv_analog_mulai_dihentikan
Membantu Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Dalam Penerapan Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) - Environmental & Social Risk Analysis (ESRA) for Loan/Investment Approval - Training for Sustainability Reporting (SR) Based on OJK/GRI - Penguatan Manajemen Desa dan UMKM - Membantu Membuat Program dan Strategi CSR untuk Perusahaan. Hubungi Sdr. Leonard Tiopan Panjaitan, S.sos, MT, CSRA di: leonardpanjaitan@gmail.com atau Hp: 081286791540 (WA Only)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke
| Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...
-
JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sangat sepakat mengenai ketentuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat standarisasi sistem pembayaran pada...
-
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil p...
No comments:
Post a Comment