SKB menara bersama sudah terbit awal April. Banyak pemda yang belum tahu keberadaannya.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominfo dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sudah disahkan, 1 April lalu. Tetapi sejak diterbitkan, SKB menara bersama tersebut belum ada tindak lanjutnya.
“Masih banyak pemda-pemda yang belum mengetahui keberadaan SKB menara bersama ini,” kata Merza Fachys, Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia, 7 April 2009. “Menurut kami, butuh waktu untuk sosialisasi ke ratusan pemda yang ada di Indonesia,” ucapnya.
Terkait tindak lanjut kasus perubuhan menara di Badung, lanjut Marza, kasus tersebut belum ada kelanjutannya karena saat ini sedang dalam masa pemilu. Meski begitu, tertundanya penyelesaian kasus tersebut juga bisa jadi karena kesibukan lainnya.
“Kami sendiri sangat menyambut baik kehadiran SKB menara bersama,” kata Merza. “Kami sangat menghargai usaha lembaga-lembaga yang terlibat dalam membantu penerbitan SKB menara ini seperti Depdagri, DPU, Depkominfo, BKPM, dan lembaga-lembaga lainnya”, ucapnya
Merza menyatakan bahwa ia berharap SKB menara bersama ini dapat mengurangi resistensi yang terjadi di daerah-daerah seperti di Badung yang terjadi beberapa waktu lalu. “Kami harap sosialisasinya dapat berjalan lancar,” ucapnya.
VIVAnews - 07 April 2009
source: http://teknologi.vivanews.com/news/read/47303-skb_menara_bersama_perlu_sosialisasi
Membantu Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Dalam Penerapan Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) - Environmental & Social Risk Analysis (ESRA) for Loan/Investment Approval - Training for Sustainability Reporting (SR) Based on OJK/GRI - Penguatan Manajemen Desa dan UMKM - Membantu Membuat Program dan Strategi CSR untuk Perusahaan. Hubungi Sdr. Leonard Tiopan Panjaitan, S.sos, MT, CSRA di: leonardpanjaitan@gmail.com atau Hp: 081286791540 (WA Only)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke
| Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...
-
JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sangat sepakat mengenai ketentuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat standarisasi sistem pembayaran pada...
-
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil p...
No comments:
Post a Comment