Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah mengaku bahwa pihaknya sangat tertarik untuk mengembangkan bisnis pada sistem pembayaran terutama pengembangan e-money (uang elektronik).
Demikian dikemukakan Rinaldi kepada pers di sela peresmian "Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)" di gedung Bank Indonesia Jakarta, Kamis (11/11/2010). "Jadi semacam voucher dari Telkom, tapi sudah dilengkapi dengan e-money," kata Rinaldi.
Ditanya berapa dana yang akan diinvestasikan, Rinaldi belum menjelaskan secara spesifik. "Kita dalami dulu," kata Rinaldi. Dikatakan, pihaknya juga membantu jaringan telekomunikasi untuk sistem pembayaran. "Seperti ATM dan kami sebagai penyedia jaringan. Apalagi kami bisa meningkatkan service dan aplikasinya," kata dia.
Sesuai data BI, sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik (e-money) tidak tumbuh signifikan dibandingkan kartu kredit dan kartu ATM (debet). Per September 2010, transksi e-money hanya sekitar Rp 511 miliar. Sementara, pada periode itu transaksi kartu kredit mencapai Rp 119 triliun, dan kartu ATM Rp 1.452 triliun.
11 Nov 2010
Source:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/11/11/18542841/Telkom.Tertarik.e.Money
Membantu Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Dalam Penerapan Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) - Environmental & Social Risk Analysis (ESRA) for Loan/Investment Approval - Training for Sustainability Reporting (SR) Based on OJK/GRI - Penguatan Manajemen Desa dan UMKM - Membantu Membuat Program dan Strategi CSR untuk Perusahaan. Hubungi Sdr. Leonard Tiopan Panjaitan, S.sos, MT, CSRA di: leonardpanjaitan@gmail.com atau Hp: 081286791540 (WA Only)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke
| Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...
-
JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sangat sepakat mengenai ketentuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat standarisasi sistem pembayaran pada...
-
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil p...
No comments:
Post a Comment