Pemerintah daerah dinilai berperan besar dalam mengantisipasi dampak terburuk dari bencana yang sering terjadi, seperti gempa, banjir, atau longsor. Pengawasan terhadap proses pembangunan setiap bangunan, mulai dari gedung hingga rumah sekalipun, sangat diharapkan. Ket.Foto: Ketua Asean Chartered Profesional Engineering Coordinating (ACPEC) Sulistyo Sidharto Mulyo (kiri) dan Dosen Kajian Perkotaan Pasca Sarjana Universitas Indonesia Hendricus Andy Simarmata berbicara dalam diskusi bertajuk 'Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Jakarta: Dilema atau Solusi?' di Jakarta, Senin (14/9).
Ketua Asean Chartered Profesional Engineering Coordinating Sulistyo Sidharto Mulyo mengatakan, bangunan yang tergolong aman dari dampak terburuk bencana adalah bangunan kategori engineering building.
"Engineering building kalau dilaksanakan secara disiplin tidak akan bahaya. Namun, kalau nonengineering building yang dibangun masyarakat tanpa disiplin akan menemui masalah-masalah. Itu juga kewajiban pemda," tutur Sulistyo dalam diskusi bertajuk "Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Jakarta: Dilema atau Solusi?" di Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Sulistyo, peran yang besar dari pemerintah memang terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan berdasarkan studi, perencanaan, perizinan, dan standar lainnya. "Masalahnya, masyarakat tidak bisa disalahkan karena kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang masih demikian. Jadi, tanggung jawab pemerintah untuk mendidik, menyosialisasikan, dan melakukan penyuluhan," ujar Sulistyo.
Apalagi, untuk bangunan-bangunan publik, seperti rumah ibadah dan pusat perbelanjaan, pemerintah harus terus menekan kegagalan konstruksi, mulai dengan meningkatkan profesionalitas orang-orang yang terlibat pembangunan serta menekan budaya kolusi, korupsi dan nepotisme di dalamnya.
Senin, 14 September 2009 | 11:36 WIB Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com — http://sains.kompas.com/read/xml/2009/09/14/1136434/cegah.dampak.buruk.bencana.pemda.harus.awasi.pembangunan
Membantu Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Dalam Penerapan Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) - Environmental & Social Risk Analysis (ESRA) for Loan/Investment Approval - Training for Sustainability Reporting (SR) Based on OJK/GRI - Penguatan Manajemen Desa dan UMKM - Membantu Membuat Program dan Strategi CSR untuk Perusahaan. Hubungi Sdr. Leonard Tiopan Panjaitan, S.sos, MT, CSRA di: leonardpanjaitan@gmail.com atau Hp: 081286791540 (WA Only)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Marke
| Carbon Policy Lab Understanding the Presidential Candidates’ Environmental Policies and Potential Stances for the Carbon Market Indonesi...
-
JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sangat sepakat mengenai ketentuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat standarisasi sistem pembayaran pada...
-
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil p...
No comments:
Post a Comment