Status Lindung Batang Toru Mendesak Segera Ditetapkan

Status lindung pada Kawasan Hutang Batang Toru mendesak untuk segera ditetapkan. Ancaman terhadap kelestarian kawasan ini terus terjadi. Aktivitas perambahan dan pertambangan di Kawasan Hutang Batang Toru, telah mengancam keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Di sisi lain, Departemen Kehutanan masih belum mengubah status Kawasan Hutan Batang Toru menjadi hutan lindung, meski sudah ada permintaan resmi dari pemerintah daerah.

Menurut Manajer Program Batang Toru, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Tatang Yudha Komoro, dalam waktu dekat memang ada rencana Departemen Kehutanan menurunkan tim verifikasi terkait penerbitan izin hak pengusaan hutan (HPH) di Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT).

YEL bersama konsorsium beberapa lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup, sebelumnya pernah melakukan kajian bersama Pemkab Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara tentang perluasan KHBT. Pemda di ketiga kabupaten yang wilayahnya masuk ke dalam KHBT sepakat mengusulkan penambahan luas kawasan, dari 25.315 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumut, menjadi 116.453 hektar.

Dari total 116.453 hektar tersebut, 85,49 persen di antaranya direkomendasikan menjadi hutan lindung berdasarkan kajian konsorsium LSM lingkungan bersama tiga pemkab. KHBT memang bukan kawasan hutan lindung, meski dari aspek keanekaragaman hayati, bentang alam dan topografi, sangat layak dijadikan kawasan lindung.

Di dalam KHBT sudah ada HPH milik PT Teluk Nauli yang sudah tidak beroperasi hampir delapan tahun. Makanya tim Departemen Kehutanan mau memverifikasinya, sekaligus melihat langsung kelayakan usulan pemda yang meminta kawasan ini dijadikan hutan lindung, ujar Tatang di Sibolga, Minggu (30/8).

Menurut Tatang, penetapan status sebagai kawasan hutan lindung sangat mendesak, mengingat saat ini masih banyak terjadi aktivitas perambahan di KHBT. "Perambahan terutama terjadi di KHBT yang masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Masyarakat asal Nias, banyak yang membuka kawasan hutan sebagai tempat perladangan mereka," ujar Tatang.

Sedangkan di KHBT yang masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, masih terdapat aktivitas pertambangan emas dari perusahaan asing. Sebelumnya, perusahaan asal Australia memiliki konsesi di areal KHBT. Namun kata Tatang, belakangan perusahaan tersebut dibeli oleh perusahaan pertambangan asal China.

"Kami jauh lebih khawatir lagi setelah perusahaan pertambangan China tersebut membeli konsesi tambang emas di Batang Toru. Di negeri mereka sendiri, persoalan keselamatan dan lingkungan tak menjadi prioritas, apalagi ini mereka menambang di negeri orang," kata Tatang.

Menurut dia, seandainya Menteri Kehutanan sudah menetapkan KHBT sebagai kawasan hutan lindung, maka aktivitas pertambangan di dalam kawasan bisa dirundingkan untuk tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih merusak. "Kalau sudah jadi hutan lindung kan bisa disepakati, agar perusahaan pertambangan hanya boleh melakukan pertambangan bawah tanah," katanya.

KHBT selama ini menjadi habitat bagi banyak satawa langka seperti tapir (Tapirus indicus), harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), kucing batu (Pardofelis marmorata), beruang madu (Helarctos malayanus) hingga kambing hutan (Neamorhedus sumat rensis). Selain itu, di dalam KHBT diketahui terdapat 265 jenis burung, di mana 59 di antaranya merupakan satwa langka khas Sumatera. Bahkan KHBT juga menjadi habitat bagi orangutan yang diduga berbeda jenisnya dengan orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser maupun di Kalimantan.

MINGGU, 30 AGUSTUS 2009 | 20:49 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Khaerudin

MEDAN, KOMPAS.com - http://regional.kompas.com/read/xml/2009/08/30/20494888/Status.Lindung.Batang.Toru.Mendesak.Segera.Ditetapkan