Pemerintah Indonesia sampai sekarang dinilai belum melakukan tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim di tingkat nasional dan internasional. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Forgan mengatakan hal itu dalam pidato politik HUT ke-29 Walhi, Kamis (15/10) di Jakarta. Ket.Foto:Lahan gambut di wilayah Riau tetap mudah terbakar meski sudah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Foto sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau, pekan lalu, oleh Greenpeace, yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Senin (15/6).
Di tingkat nasional, melalui pembukaan lahan gambut dan perkebunan sawit yang sempat dijadikan ikon energi rendah karbon, membuat emisi karbon Indonesia menjadi besar.
"Di tingkat internasional, Indonesia jauh di belakang negara dunia ketiga lainnya, seperti Bolivia, yang secara keras mengingatkan negara Industri untuk menurunkan emisinya serta membayar utang ekologi kepada dunia dan negara dunia ketiga, bukan melalui metode carbon off-set," katanya.
Berry menilai, komitmen Pemerintah Indonesia untuk mereduksi emisi dari sektor energi ke sektor kehutanan (praktik konversi lahan) sebesar 26 persen pada tahun 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pertemuan KTT G-20 di Pittsburgh pada bulan September lalu, hanya akan mempermalukan Indonesia di dalam kancah perundingan terkait dengan perubahan iklim.
Karena sebelumnya, lanjut Direktur Eksekutif Walhi itu, pada pertemuan G-8 di Hokaido Jepang, Presiden SBY juga pernah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan sebesar 50 persen tahun tahun 2009.
"Akan tetapi, sampai saat ini, komitmen tersebut tak lebih dari sekadar cek kosong dalam perubahan iklim," tandasnya.
Di tingkat nasional, melalui pembukaan lahan gambut dan perkebunan sawit yang sempat dijadikan ikon energi rendah karbon, membuat emisi karbon Indonesia menjadi besar.
"Di tingkat internasional, Indonesia jauh di belakang negara dunia ketiga lainnya, seperti Bolivia, yang secara keras mengingatkan negara Industri untuk menurunkan emisinya serta membayar utang ekologi kepada dunia dan negara dunia ketiga, bukan melalui metode carbon off-set," katanya.
Berry menilai, komitmen Pemerintah Indonesia untuk mereduksi emisi dari sektor energi ke sektor kehutanan (praktik konversi lahan) sebesar 26 persen pada tahun 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pertemuan KTT G-20 di Pittsburgh pada bulan September lalu, hanya akan mempermalukan Indonesia di dalam kancah perundingan terkait dengan perubahan iklim.
Karena sebelumnya, lanjut Direktur Eksekutif Walhi itu, pada pertemuan G-8 di Hokaido Jepang, Presiden SBY juga pernah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan sebesar 50 persen tahun tahun 2009.
"Akan tetapi, sampai saat ini, komitmen tersebut tak lebih dari sekadar cek kosong dalam perubahan iklim," tandasnya.
Kamis, 15 Oktober 2009 | 19:24 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Yurnaldi
JAKARTA, KOMPAS.com - http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/15/19243016/pemerintah.belum.lakukan.langka.nyata.hadapi.perubahan.iklim
No comments:
Post a Comment