”Kotawaringin Barat merupakan satu di antara tiga kabupaten di Indonesia, selain Mandailing Natal (Sumatera Utara) dan Sarolangun (Jambi) yang mulai membangun HTR,” kata Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Kus Darmodjo di Palangkaraya, Rabu (29/7).
HTR adalah program Departemen Kehutanan yang digagas tahun 2007. Selain untuk merehabilitasi lahan kritis dan tidak produktif di kawasan hutan, program itu juga bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Masyarakat diberi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) HTR di suatu kawasan oleh Bupati atas nama Menteri Kehutanan.
Masyarakat dapat menanam, memelihara, dan memetik hasil hutan dari pohon yang mereka tanam di kawasan HTR. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR itu berlaku selama 60 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 35 tahun. Tanaman pokok yang ditanam di HTR antara lain meranti, keruing, jati, sengon, sonokeling, akasia, durian, mahoni, dan kemiri.
Di sela tanaman pokok dapat ditanami tanaman sela (tumpang sari), seperti jagung atau padi, untuk menambah pendapatan. ”HTR di Kotawaringin Barat dikelola koperasi. Saat ini mereka sedang menyemaikan bibit, termasuk akasia,” kata Kus.
Dengan adanya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR, kata Kus, masyarakat memiliki jaminan hukum dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. ”HTR ini sekaligus dapat menjadi program terobosan dalam mengurangi lahan kritis yang ada di Kalteng,” katanya.
Berdasarkan data Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Kahayan dan BP DAS Barito, luas lahan kritis di Kalteng mencapai 9,5 juta hektar.
Kamis, 30 Juli 2009 | 03:33 WIB
Palangkaraya, Kompas
No comments:
Post a Comment