Indeks Radiasi Ultraviolet Indonesia Sangat Tinggi

KONDISI LINGKUNGAN

Indeks radiasi ultraviolet di Indonesia pada Kamis (24/6) mencapai 10,1. Standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengategorikan indeks radiasi ultraviolet 11 atau lebih sebagai radiasi ultraviolet yang ekstrem sehingga membahayakan kesehatan. Radiasi ultraviolet itu bisa terus meningkat seiring terus menipisnya ketebalan lapisan ozon di atas Indonesia.

Data Tropospheric Emission Monitoring Internet Service (TEMIS) dari Royal Netherlands Meteorological Institute menyatakan, indeks radiasi ultraviolet (UV) Jakarta, Kamis, mencapai 10,1. Hingga 30 Juni mendatang, indeks UV Jakarta diprakirakan berkisar 9,9 hingga 10,2.

Situs yang sama memublikasikan data indeks UV Singapura, yang pada Kamis mencapai 11,4. Adapun indeks UV Kuala Lumpur pada Kamis mencapai 11,5 dan indeks radiasi UV Darwin, Australia, mencapai 8.

Kepala Bidang Perlindungan Atmosfer Kementerian Lingkungan Hidup Tri Widayati mengatakan, Indonesia secara alamiah terkena radiasi ultraviolet lebih tinggi dibandingkan negara nontropis. ”Secara alamiah daerah tropis memiliki indeks UV kategori tinggi jika didasarkan standar WHO. Indeks UV sejumlah kota di Indonesia berkisar 7–10. Itu bergantung pada cuaca, juga posisi Matahari. Seiring penipisan lapisan ozon, indeks UV di Indonesia akan semakin tinggi,” kata Tri di Jakarta, Kamis (22/6).

Data Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan) yang dikutip Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2009 menyatakan, nilai total ozon di atas Indonesia antara 17 Agustus 2004–11 September 2009 berkisar 230–270 dobson unit (DU). Sementara TEMIS memprakirakan nilai total ozon di atas Jakarta antara 25 Juni dan 30 Juni mendatang berkisar 244–248 DU.

Lapisan ozon di atas sebuah wilayah dinyatakan berlubang jika total ozonnya tidak lebih dari 220 DU. Total ozon 230–270 DU dinilai Lapan masih cukup baik menangkal radiasi ozon. Namun, dengan kecenderungan semakin tingginya indeks UV di Indonesia, Tri menganjurkan masyarakat mengenakan pelindung kulit dari paparan sinar matahari jika beraktivitas di luar ruang pada pukul 11.00–14.00.

Sejumlah situs internet setiap hari memublikasikan prakiraan indeks UV yang akan terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Salah satu situs dengan informasi indeks UV kota-kota Indonesia terlengkap adalah www.weatheronline.co.uk. Situs itu dapat diakses dengan cuma-cuma dan, antara lain, menyediakan indeks UV Kota Medan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, Bau-Bau, Ambon, Jayapura, dan puluhan kota lainnya.

Ozon adalah bagian atmosfer yang berada di lapisan stratosfer, pada ketinggian 18–50 km. Ozon berperan penting untuk mencegah radiasi ultraviolet yang dipancarkan matahari. Lapisan ozon menipis akibat senyawa kimia buatan manusia yang mengandung klorin yang digunakan di mesin pendingin, lemari es, dan sebagainya. (ROW)

Jumat, 25 Juni 2010 | 05:06 WIB

Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/25/05061127/indeks.radiasi.ultraviolet.indonesia.sangat.tinggi

1,9 Juta Ha Hutan Dikonversi

Walhi: Usulan Itu Lemah

Provinsi Kalimantan Barat mengajukan alih fungsi hutan alam menjadi nonhutan seluas 1,968 juta hektar dalam revisi tata ruang wilayah kehutanan. Sebagian besar usulan alih fungsi itu dilakukan dengan alasan untuk keperluan permukiman.

Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Basoeki Karia Atmadja mengatakan itu di Pontianak, Senin (21/6), seusai menghadiri rapat koordinasi revisi rencana tata ruang wilayah kehutanan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

”Usulan itu akan ditindaklanjuti dengan kunjungan ke lapangan, untuk melihat langsung kondisi kawasan hutan yang akan dialihfungsikan,” katanya.

Alih fungsi (konversi) hutan menjadi nonhutan tersebut merupakan bagian dari usulan revisi kawasan kehutanan seluas 3,2 juta hektar di Kalbar. Selain usulan alih fungsi dari kawasan hutan menjadi nonhutan, ada pula usulan dari satu jenis hutan ke jenis hutan yang lain.

Kendati mengajukan usul alih fungsi kawasan hutan, Kalbar juga mengajukan usul alih fungsi area penggunaan lain menjadi kawasan hutan. Luas kawasan yang diusulkan menjadi hutan mencapai 238.000 hektar. ”Usulan itu juga akan kami tindak lanjuti dengan melihat langsung ke lapangan,” ujar Basoeki.

Tim terpadu yang, antara lain, terdiri atas pegawai Kementerian Kehutanan, akademisi, dan pegawai di instansi kehutanan provinsi akan memulai pengecekan lapangan di Kalbar pada Selasa ini. Mereka akan mencocokkan usulan dengan kondisi lapangan kawasan kehutanan. Hasil dari lapangan itu akan menjadi bahan untuk rapat pleno semua anggota tim.

Basoeki menambahkan, revisi rencana tata ruang wilayah kehutanan adalah hal biasa. ”Tata ruang dan wilayah pasti memerlukan revisi dan usulan itu akan menjadi dasar untuk melakukan revisi,” katanya.

Hutan lindung

Terkait hal itu, Bupati Kapuas Hulu Tambul Husin mengatakan, sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung sehingga pengembangan kawasan amat terbatas. ”Lima puluh enam persen wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah kawasan lindung sehingga masyarakat kami selama ini seperti rombongan pencuri karena sedikit-sedikit menabrak kawasan lindung itu. Kalau tidak ada revisi, sulit mengembangkan kawasan kami,” ujarnya.

Selain Kalbar, 24 provinsi lain juga mengajukan revisi rencana tata ruang dan wilayah. ”Sebanyak 10 provinsi sudah selesai diproses, sedangkan 15 provinsi masih dalam proses. Dengan demikian, tinggal delapan provinsi yang belum mengajukan usul revisi rencana tata ruang dan wilayah kehutanan,” ujar Basoeki.

Usulan lemah

Kepala Divisi Riset dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Hendrikus Adam menyebutkan, tim terpadu harus jeli dalam mengkaji usulan alih fungsi kawasan hutan menjadi nonhutan.

”Pemerintah sedang berkomitmen untuk menjaga hutan dalam rangka mengurangi emisi karbon. Kalau di lain pihak justru ada usulan untuk mengalihfungsikan hutan menjadi nonhutan, tim terpadu harus sangat hati- hati,” kata Adam.

Di Kalimantan Timur, pemerintah provinsi juga mengajukan hal serupa, yakni mengajukan usulan mengonversi hutan seluas 1,3 juta hektar menjadi nonhutan. Namun, Walhi Kaltim menilai, usulan konversi hutan itu sangat lemah. Sebab, kondisi lahan kritis yang saat ini ada di Kaltim mencapai 6 juta hektar, dengan laju kerusakan mencapai 500.000 hektar per tahun.

”Kami menilai, upaya untuk mengonversi hutan secara besar- besaran ini bukti masih besarnya para kepala di daerah berhasrat merusak lingkungan. Lebih memprihatinkan lagi, belum usulan itu disetujui Menteri Kehutanan, sebagian hutan itu sudah dibuka tanpa izin untuk berbagai kegiatan, seperti perkebunan, jalan, dan tambang,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Isal Wardhana. (AHA/FUL)

Selasa, 22 Juni 2010 | 04:21 WIB

Pontianak, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/22/0421294/19.juta.ha.hutan.dikonversi

Tentang EMIL SALIM: Dari Menteri, Surat Cinta, sampai Gebrak Meja

Peluncuran Peta Jalan Menuju Penyelamatan Ekosistem Sumatera, 11 Mei lalu, menjadi riuh. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mencurahkan isi hati soal ”surat cinta” Emil Salim. ”Kalau bertemu di Istana, saya kadang dipanggil dan diberi ’surat cinta’. Waktu saya mau membuka, Pak Emil bilang, ’Jangan, nanti di kantor saja’. Ternyata betul, setelah saya buka, berlembar-lembar,” tutur Djoko disambut tawa hadirin.

Konon, Emil kerap mampir ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). ”Beliau bisa menemui siapa saja, lalu, ya, marah- marah,” kata Djoko yang disambut gelak hadirin. Bahkan, konon Emil mengatakan kepada Sri Mulyani, ”Kementerian PU jangan diberi uang banyak-banyak.”

Demi anak cucu

Minggu (20/6), dalam syukuran ulang tahunnya ke-80, Emil menjelaskan ”kegilaannya” itu. ”Kalau Saudara bertanya, ’Hai Emil Salim, apa yang mendorong kau bekerja seperti orang gila?’ Jawaban adalah mengejar masa depan lebih baik bagi anak cucu saya,” tuturnya.

”Mafia Barkeley”, peranan ekonom yang meraih gelar master dan doktor ilmu ekonomi dari University of California Barkeley, AS, itu justru lebih menonjol sebagai empu kebijakan lingkungan hidup.

Saat Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi lingkungan hidup pertama di Stockholm, Swedia, pada 1972, Indonesia belum memiliki kementerian lingkungan hidup. Emil, saat itu Wakil Ketua Bappenas, ketiban sampur memimpin rombongan RI ke sana.

Sejak saat itu ia menjadi poros gerakan lingkungan hidup Indonesia. Dia menjadi menteri lingkungan hidup pertama pada 1978. Dia diminta Presiden Soeharto menjadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan III sampai 1993.

Emil merintis cikal bakal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang hingga kini menjadi poros advokasi lingkungan hidup Indonesia. Pada 1992, ia mendirikan Yayasan Pembangunan Berkelanjutan. Pria kelahiran Lahat, Sumatera Selatan, 8 Juni 1930, itu juga mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.

Berhenti jadi menteri, kiprah Emil di bidang lingkungan tak berhenti. Mulai dari menghadiri konferensi, mengirim ”surat cinta”, hingga ”menggebrak meja” para pengambil kebijakan.

Kemarin, para koleganya mempersembahkan buku. Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama menyerahkan buku kumpulan artikel tulisan Emil di harian Kompas sejak 1978, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. ”Satu komentar saya, kecintaan dan kepeloporan beliau dalam masalah lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup sekarang menjadi sangat aktual. Telepon terbanyak ke Kompas adalah dari warga yang menanyakan soal cuaca. Sungguh tepat dan besar kontribusi Pak Emil Salim,” kata Jakob.

Ekonom Iwan Jaya Azis bersama Lydia M Napitupulu, Arianto A Patunru, dan Budy P Resosudarmo merangkum pemikiran dan konsep Emil dalam buku Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim. Ekolog Universitas Indonesia, Mohamad Soerjani, menuangkan diskusi panjangnya dengan Emil dalam Ekologi dan Ekonomi, Peran Serta Manusia dalam Ekosistem bagi Peningkatan Kualitas Kehidupan. Aktivis Eka Budianta menuliskan buku Disentuh Emil Salim, Tujuh Kiat Mencintai Tanahair.

”Buku yang saya peroleh dan saya tulis sesungguhnya untuk menggugah orang berpikir. Bisa tidak membangun Indonesia tanpa merusak? Bisa tidak kita memperbaiki lingkungan yang rusak? Untuk cucu-cucu kita,” tutur Emil. (ROW)

Senin, 21 Juni 2010 | 04:17 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/21/04170696/dari.menteri.surat.cinta.sampai.gebrak.meja

Cadangan Minyak Mentah Tinggal 8,2 Miliar Barrel

Cadangan minyak mentah pada akhir tahun 2010 diperkirakan 8,2 miliar barrel. Cadangan ini akan habis dalam 23 tahun jika Indonesia mempertahankan tingkat produksi 350 juta barrel per tahun.

Hal tersebut terungkap dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 yang dipublikasikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Rabu (23/6).

Cadangan energi lain di Indonesia adalah gas bumi yang mencapai 170 triliun kaki kubik dan akan habis dalam 62 tahun jika tingkat produksi per tahun 2,9 triliun kaki kubik. Adapun cadangan batu bara dilaporkan akan mencapai 20,98 miliar ton yang akan habis dalam 82 tahun jika tingkat produksi yang mencapai 200 juta ton per tahun tetap dipertahankan.

Dengan kondisi cadangan seperti itu, minyak mentah, gas bumi, dan batu bara masih menjadi salah satu sumber devisa utama. Tahun 2010, pendapatan dari hasil penjualan minyak mentah dan gas bumi akan mencapai Rp 272,7 triliun. Naik dibandingkan pendapatan dari minyak mentah dan gas bumi tahun 2009 sebesar Rp 235,3 triliun.

Adapun produksi minyak mentah tahun 2010 yang tidak dijual digunakan memenuhi permintaan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, yang akan mencapai 1,307 juta barrel per tahun atau 918.000 barrel minyak mentah per hari. Masalahnya, produksi minyak mentah dalam negeri tidak sanggup menutup seluruh permintaan BBM dalam negeri sehingga Indonesia harus mengimpor BBM sebanyak 389.000 barrel per hari.

Untuk listrik

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menuturkan, penggunaan sebagian besar energi nasional masih akan tersedot untuk pembangkit listrik. Karena itu, pemerintah kian serius mengembangkan energi panas bumi yang tergolong dapat diperbarui.

Sementara untuk menekan konsumsi BBM di dalam negeri, Bappenas tengah mematangkan mekanisme subsidi BBM yang diarahkan hanya untuk masyarakat yang sangat layak menerimanya. Ini perlu karena pemerintah hanya dapat mengontrol volume minyak mentah yang akan dikonsumsi, tetapi tidak bisa mengontrol beban subsidi yang terjadi karena sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak di pasar internasional.

”Penerima subsidi benar-benar masyarakat yang layak menerimanya,” ungkap Lukita.

Secara umum, beban anggaran subsidi lainnya juga tengah direvisi, antara lain subsidi pupuk, yang menggunakan gas bumi sebagai bahan dasarnya. Bappenas membuka kemungkinan perubahan alokasi anggaran subsidi pupuk untuk infrastruktur. Jika memang tuntutan publik menghendaki ada peningkatan irigasi, pemerintah bisa mengurangi subsidi pupuk untuk dialihkan pada anggaran irigasi.

Itu memungkinkan karena anggaran infrastruktur pada tahun 2011 membesar, yakni rata-rata 58,4 persen dari anggaran 2010, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum yang naik 60 persen dari basis Rp 30 triliun.

”Lalu Kementerian Perumahan Rakyat yang naik 200 persen serta Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) naik 96,4 persen. Kenaikan di ESDM diperlukan untuk pembangunan pembangkit listrik. Sedangkan perumahan rakyat ada kenaikan karena memang pemerintah ingin memperbanyak rumah murah,” tutur Lukita.

Pemerintah memastikan, kontribusi energi dalam pembentukan cadangan devisa nasional akan menurun mulai tahun 2014. Pengurangan sumber cadangan devisa dari penjualan energi ini dilakukan karena mengutamakan terpenuhinya seluruh kebutuhan energi di dalam negeri.(OIN)

24 Juni 2010

Source:http://koran.kompas.com/read/xml/2010/06/24/04141511/cadangan.minyak.mentah.tinggal.82.miliar.barrel