Saya tertarik dengan perdebatan mengenai isu pemblokiran BlackBerry. Yang menarik bagi saya bukan soal pemblokiran itu sendiri, tetapi sudah mulai sadarnya beberapa pihak tentang pentingnya pengamanan informasi negara.
Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BlackBerry tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal negara maju seperti Singapura, yang sangat melek teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan handset buatan Research In Motion (RIM) itu.
Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara, saya lihat belum mengeluarkan
statement bahayanya penggunaan BlackBerry
bagi keamanan negara. Pejabat negara sekelas Presiden pun bisa 'berlenggang-kanggung' bersama dengan staf intinya, termasuk para menteri dan staf khusus menggunakan BlackBerry. Begitu juga saya lihat komunikasi di teman-teman unit kerja presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Dari dulu saya sempat bertanya, apakah ada yang salah dengan Lembaga Sandi Negara? Mestinya, merekalah yang paling kompeten berbicara tentang aspek
keamanan negara pada penggunaan BlackBerry. Karena itu, adalah percuma saja kita membuat aturan pengamanan fisik yang ketat bagi komunikasi Kepala Negara,
sementara penggunaan BlackBerry tidak dikendalikan dengan ketat.
Untuk mendalami lebih lanjut tentang hal ini, dapat dibaca diskusi yang dimulai dari pertanyaan seorang anggota pada sebuah milis. Anggota milis ini menanyakan isi sebuah tulisan media massa, yaitu sebagai berikut:
"Segala jenis data yang dikirim menggunakan layanan BlackBerry terenskripsi atau dikunci oleh penyedia layanannya, yaitu Research in Motion Ltd (RIM). Kunci
data ini hanya bisa dibuka oleh RIM yang berpusat di Kanada."
"Jika Indonesia ingin mengakses atau menyadap data yang dikirim lewat BlackBerry, pemerintah RI harus meminta terlebih dahulu kepada pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada-lah yang selanjutnya akan meneruskan permintaan tersebut kepada RIM. Data pun akan diserahkan RIM lewat pemerintah Kanada kepada Indonesia."
"Pertanyaannya adalah enkripsi dilarang atau dibolehkan di Indonesia?" tanyanya.
Seorang anggota lain, yang mantan staf khusus bidang teknologi informasi pada sebuah kementerian, menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menyatakan bahwa masalah blokir yang muncul saat ini terhadap provider yang berbeda negara adalah dampak kewajiban negara melindungi warganya dan melindungi kepentingan negaranya.
Masalah blok akses hosting antar negara yang terjadi di Timur Tengah adalah hal yang mencuat belakangan di media, sementara blokir tersebut sebenarnya sudah lama terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Antara lain, untuk mencegah terjadinya penjajahan ekonomi melalui informasi, keamanan rahasia bisnis, dan rahasia negara, dan banyak hal lain yang tidak bisa dijangkau dengan hukum yang berlaku di negara pengguna fasilitas tersebut.
Masalah bahasan tentang penyadapan di media, menurut pendapat anggota milis ini, hanyalah pengalihan isu dari isu perlindungan konsumen menjadi isu politik. Sebab, meski di Indonesia, bukan berarti pemerintah bebas bisa menyadap tanpa jejak hukum dan tanpa dasar hukum. Justru bila jasa tersebut diselenggarakan di Indonesia, maka bila terjadi sesuatu, negara bisa melakukan tindakan yang melindungi bangsanya.
Ditambahkannya lagi, siapapun pengusaha yang mau mencari makan dan 'mendulang' sebagian dari isi kocek warga negara Indonesia yang jumlah dan omzetnya sangat besar harus bersedia menjalankan kegiatannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sayang, sampai hari ini, faktanya menunjukkan indikasi RIM masih bebas beroperasi di Indonesia tanpa ada tindakan negara untuk melindungi kedaulatan bangsa dan warganya. Beberapa lembaga negara justru menggunakan jasa RIM untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat rahasia negara.
"Kita bisa melakukan hal yang lebih baik bagi bangsa dan negara untuk mempergunakan sarana sejenis yang jasanya sudah tersedia secara lokal dengan sarana dan tarif lebih murah dan tidak berbeda fasilitasnya, tanpa harus tergantung kepada RIM," tutupnya.
Seorang member lainnya yang merupakan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan, yang menjadi persoalan adalah terakumulasinya konten komunikasi privat warga Indonesia di yahoomail, yahoo messenger, gmail, BB messenger. Sebaiknya, pemerintah memang tidak perlu tahu komunikasi privasi warganya.
Celakanya, justru agen asing yang menguasai akumulasi konten komunikasi privat itu. BlackBerry menempati posisi unik dalam bisnis penguasaan konten komunikasi privat ini karena mampu menarik hati para usernya sehingga rela menyerahkan user id dan password email mereka, termasuk email domain .id mereka. Selain itu, BlackBerry (dan operator Opera Mini) memanfaatkan teknologi proxy kompresi akses web untuk mengakumulasi komunikasi web.
Dijajah Penguasaan InformasiApakah pengguna BlackBerry dan Opera Mini sadar kalau akses web mereka adalah melalui server operator di luar sana? Ini termasuk akses ke sistem-sistem informasi berbasis web yang melibatkan entry user id dan password.
Terhadap ini, member yang pertama menanggapi menyatakan, selain jangan sampai kita dijajah negara lain melalui penguasaan informasi, kita juga perlu menjaga jangan sampai Indonesia ikut-ikutan untuk menjadi negara otoriter yang tidak demokratis seperti Amerika, Cina, Rusia, Burma, Inggris, dan beberapa negara yang semuanya berkedok negara demokrasi, yang secara nyata mengekang kebebasan individu dan privasi dengan
mengendalikan, mengawasi, dan menyadap semua komunikasi pribadi dan usaha tertentu secara bebas berdasar undang-undang, yang dilaksanakan dengan
segala cara untuk memonitor semua komunikasi internal dan eksternal yang terhubung dengan negara tersebut.
Satu tanggapan muncul dari pejabat Kementerian Kominfo, yang juga menjadi anggota milis ini. Dia menyatakan bahwa banyak pihak telah sepakat dengan semangat menjaga kedaulatan informasi NKRI. Kelihatannya, memang akan seperti simalakama. Kuncinya, jangan sampai informasi atau segala hal privasi publik dan negara dikuasai pihak asing.
Yang masih menjadi ganjalan adalah, sedalam apa asing akan bisa menguasai informasi bangsa ini melalui teknologi yang memudahkan hidup manusia? Bila kita menuntut BlackBerry membangun data center di Indonesia, sejauh mana pemerintah atau pihak yang berwenang dapat mengontrol bahwa informasi-informasi yang berjalan melalui data center tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sehat, seperti mulai dari pencurian ide-ide, hingga spionase berbalut konten gratisan yang keren ala BlackBerry, Facebook, dan lain-lain.
"Bila saya adalah dalang (misalnya memang demikian) spionase berbalut BlackBerry, maka adalah uang receh untuk sekadar membangun data center di Indonesia. Yang penting adalah saya masih menguasai kedaulatan informasi bangsa Nusantara ini," katanya.
Jadi, apakah Anda masih ingin terus membocorkan rahasia negara kita ke negara lain? Gunakanlah BlackBerry!
11 Agustus 2010Source:http://www.detikinet.com/read/2010/08/11/105652/1417941/328/blackberry-spionase-dan-penguasaan-informasi
*) Penulis Rudy M. Harahap, adalah Deputi Direktur Biro Perencanaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tulisan ini hanyalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan sikap institusi tempat penulis bekerja.
