BNI Berpartisipasi dalam Go Green Pandeglang

Forum Kelompok Tani, Miing Bagito, karyawan BNI Cabang Serang berpose bersama 

Pandeglang – Sabtu, 02 April 2011. Di Alun-alun Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, Forum Komunikasi Kelompok Tani Kabupaten Pandeglang menyelenggarakan event penanaman dua juta pohon secara simbolik. Kegiatan ini merupakan rangkaian Penyelenggaraan Penanaman Dua Juta Pohon oleh Forum Komunikasi Kelompok Tani Kebun Bibit Rakyat (KBR). Dalam kesempatan ini, BNI ikut serta berpartisipasi dengan menjadi sponsor utama. Kesediaan BNI merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung usaha-usaha komunitas masyarakat melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup khususnya rehabilitasi dan penghijauan lahan. 

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi, Anggota DPR-RI Dedy S Gumilar (dikenal sebagai Miing Bagito), Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan (Dirjen BPDAS) Harry Santoso, Pemimpin BNI Cabang Utama Serang Mohammad Khorib, perwakilan Sinar Mas, alim-ulama, aktivis lingkungan dan masyarakat Pandeglang. 

Bupati Pandeglang, Pemimpin BNI Cabang Serang, Miing Bagito, Dirjen BPDAS Kemenhut 

Berikut petikan sambutan BNI dalam acara yang berlangsung hari Sabtu, 02 April 2011 sbb:

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan hutan dan degradasi lingkungan membawa akibat pada pemanasan global. Global warming selanjutnya mengakibatkan perubahan iklim (Climate Change) yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia, alam dan lingkungan sekitar. Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, yaitu seluas ± 138 juta Ha dimana didalamnya terkandung kekayaan alam yang luar biasa besar yang berfungsi sebagai paru-paru dunia.

Namun kondisi hutan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan tata guna lahan, deforestasi dan illegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan, perambahan kawasan, kebakaran hutan dan tindak kejahatan hutan lainnya. Menyikapi kondisi ini Forum Komunikasi Kelompok Tani Kabupaten Pandeglang berinisiatif untuk melakukan penanaman dua juta bibit pohon di seluruh kelompok tani di bawah kelolaannya. Hal ini menggambarkan aksi nyata untuk mensukseskan program Penanaman 1 (satu) Miliar Pohon yang telah dicanangkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Atas upaya-upaya tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan bangga mendukung inisiatif mulia yang datang dari komunitas masyarakat untuk melakukan penghijauan di mana pun terlebih lagi di lahan-lahan kritis. Salah bentuk dukungan BNI adalah dengan menjadi sponsor kegiatan yang mana peran serta BNI kiranya dapat memberikan benefit bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Jelas sekali bahwa penghijauan kawasan dan area-area hutan yang kritis memerlukan upaya sinergis seluruh komponen masyarakat termasuk pihak swasta. Selain itu kami mengharapkan agar terdapat upaya pemeliharaan dan monitoring bibit pohon sehingga hasil akhir berupa terciptanya kembali hamparan hijau dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kelompok Tani sejalan dengan misi BNI dalam kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Semoga Tuhan memberkati usaha-usaha kita. Salam BNI Go Green!

Putusan Mahkamah Agung Preseden Buruk

Putusan Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali, yang mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Ketidaklayakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, merupakan preseden buruk pengelolaan lingkungan. Fungsi pengawasan lingkungan dilemahkan.

”Substansi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14/2003 itu seperti tidak diindahkan hakim MA,” kata Koordinator Program Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Senin (4/4). SK Menteri LH didasarkan pada penilaian tim analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang menyatakan reklamasi pantura Jakarta tidak layak.

Keputusan MA, lanjutnya, menimbulkan kegelisahan di kampung-kampung nelayan. Kiara, melalui Koalisi Pulihkan Jakarta—yang berisi organisasi Indonesian Center for Environmental Law, Wahana Lingkungan Hidup, Institut Hijau Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Forum Komunikasi Nelayan Jakarta—menyiapkan surat yang mempertanyakan putusan MA itu. ”Kami menuntut MA terbuka ke publik soal keputusan kontroversial ini.”

Menurut Halim, Koalisi Pulihkan Jakarta menuntut pemerintah membatalkan reklamasi karena menghilangkan akses publik untuk hidup dan mengakses pantai gratis. ”Kami juga menuntut agar nelayan dilibatkan dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jakarta, khususnya Teluk Jakarta,” katanya.

Hingga kemarin, Kementerian LH belum menerima amar putusan MA. ”Kalau betul PK dikabulkan, poin mana? Ada tujuh permohonan PK penggugat,” kata Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Deputi V Penataan Hukum Lingkungan Kementerian LH Cicilia Sulastri. Pihaknya mengirim surat ke MA meminta amar putusan.

Sikap Kementerian LH

Menurut Cicilia, Kementerian LH akan bersikap seusai mempelajari putusan MA. ”Asalkan sesuai aturan pengelolaan lingkungan yang benar, tak ada masalah (reklamasi),” ujarnya.

Dasar penolakan Kementerian LH atas reklamasi pantura, antara lain, bagaimana mengatasi banjir, bahan urukan, pasang surut, dan dampak terhadap Indonesia Power (pembangkit listrik). Poin-poin itu tak terjawab.

Pasca-SK Menteri LH No 14/2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, enam investor proyek reklamasi mengadu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Itu awal persoalan sebelum sampai ke MA. (ICH/AIK)

05 April 2011

Source:http://cetak.kompas.com/read/2011/04/05/03493665/putusan.mahkamah.agung.preseden.buruk.

Ancaman Ledakan Penduduk

LAJU pertumbuhan penduduk negeri ini telah sampai pada titik amat mengkhawatirkan. Ironisnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibiarkan ‘bertempur’ sendirian. Jika laju pertambahan penduduk yang rata-rata 3,5 juta-4 juta per tahun tidak segera ditekan, diprediksi pada 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 450 juta jiwa. Dengan asumsi populasi bumi 9 miliar jiwa pada saat itu, berarti 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. 

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,49% saat ini menuju angka ideal 0,5% masih jauh panggang dari api. Lebih-lebih lagi, hasil survei BKKBN menunjukkan umumnya pasangan usia subur menginginkan anak lebih dari tiga. Pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi itu pun tidak disertai dengan peningkatan kualitas. Itu terlihat dari indeks pembangunan manusia Indonesia yang masih tercecer di peringkat 108 dari 169 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara, atau lebih rendah daripada Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bertambah penduduk bertambah pula mulut yang harus diberi makan. Saat ini saja Badan Ketahanan Pangan Nasional menyebut 27,5% penduduk Indonesia terkena rawan pangan.

Dengan rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia sekitar 130 kilogram dan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa, saat ini dibutuhkan sedikitnya 34 juta ton beras per tahun. Padahal, produksi beras dalam negeri sekitar 38 juta ton sehingga hanya surplus 4 juta ton beras atau kurang untuk kebutuhan dua bulan. Jika tingkat kegagalan panen meluas dan produksi terpangkas, kebutuhan pangan pun pasti tidak tercukupi. Dapat dipastikan, Indonesia akan menjadi pengimpor beras nomor wahid di dunia. Sekarang saja, ketika produksi beras di negeri ini masih disebut surplus, negeri ini sudah mengimpor 1,9 juta ton beras hingga akhir Maret. Angka itu telah meletakkan Indonesia sebagai importir beras kedua terbesar di dunia setelah Nigeria.

Apakah yang terjadi dengan Indonesia pada 2045, ketika 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia? Jawabnya Indonesia akan menjadi negeri kelaparan. Karena itu, saat ini juga dibutuhkan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan jumlah penduduk agar Indonesia di masa depan tidak bernasib buruk seperti negara-negara di Afrika yang dilanda kurang pangan.

Sumber: Editorial Media Indonesia, Senin 04 April 2011