Uni Eropa Dukung Kayu Legal

Kementerian Kehutanan (Ke­menhut) menerapkan Sistem Veri­fi­kasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil pem­ba­lakan liar (illegal logging) yang selama ini mengganjal ekspansi produk ka­yu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Dengan SVLK, pro­duk kayu Indonesia mendapat ja­minan diterima di pasar inter­nasional.

“SVLK dikembangkan berda­sarkan hukum dan peraturan In­donesia. SVLK wajib dimiliki se­tiap pemegang konsesi dan akan berlaku untuk semua pasar eks­por,” jelas Menteri Kehu­tanan Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada acara Initialing FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement Government and Trade - Voluntary Partnership Agreement) Document and Signing of Joint Statement on the Conclusion of the Negotiation of a FLEGT-VPA di Jakarta, ke­marin.

PLN dan Dua Pengembang Tandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik Panas Bumi

PT PLN (Persero) dan dua pengembang Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Westindo Utama Karya hari ini (Jum’at 11/3) di Jakarta menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dari enam PLTP dengan total kapasitas 435 Megawatt (MW). PGE mengembangkan lima PLTP yaitu : PLTP Lumut Balai (2×55) MW di Sumatera Selatan, PLTP Ulubelu unit 3 dan 4 (2×55 MW) di Tanggamus Lampung, PLTP Lahendong unit 5 dan 6 (2 x 20 MW) di Sulawesi Utara, PLTP Karaha (1 x 30 MW) dan PLTP Kamojang unit 5 (1 x 30 MW) di Jawa Barat. Sedangkan PT Westindo Utama Karya mengembangkan PLTP Atadei (2 x 2,5 MW) di Kabupaten Lembata-NTT.

Punya UU Transfer Dana, RI Jegal Aliran Modal Teroris dan Obat Bius

Berlakunya UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Sehingga aliran dana untuk membiayai terorisme dan peredaran obat bius dapat dicegah. Bahkan UU Transfer Dana ini juga dapat mencegah adanya money laundering.

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menyatakan dengan adanya undang undang ini nantinya dana yang masuk dari luar negeri ke Indonesia harus melewati instansi yang telah disahkan pemerintah dan Bank Indoensia.

"Dengan adanya UU ini maka tidak lagi kenal istilah nebeng-nebeng, Banyak TKI di luar negeri itu nitip sama teman-teman nya, nanti keluarganya mengambil di toko bahan bangunan misalnya dan pendanaan terorisme, obat bius yang belakangan marak serta money laundering bakal terdeteksi," ujar Tifatul dalam konferensi pers Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana di Hotel Shangrila, Sudirman, Jakarta, Senin (2/5/2011).

Konservasi Tambling Lampung, Bukti Keseriusan Indonesia Cegah Pemanasan Global

Artha Graha Network (AGN) untuk kesekiankalinya mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam bentuk usaha penyelamatan lingkungan hidup melalui Artha Graha Peduli (AGP). 

Kali ini, program AGP itu berbentuk kunjungan ke area konservasi yang dikelola AGP, yakni Tambling Wildlife National Conservation (TWNC), Lampung. Acara ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keseriusan pihak Indonesia, pemerintah maupun swasta, dalam menjaga kerusakan hutan yang merupakan penyumbang pemanasan global (global warming).

70 Persen Sumur di Indonesia Tercemar Bakteri E-Coli

Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan sarana sanitasi secara layak dan sehat. Sebab 70% sumur dangkal yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih tercemar bakteri Escherichia coli (E-coli). Bahkan sebagian besar sungai-sungai di Indonesia juga tercemar bakteri penyebab penyakit diare itu.

"Sarana sanitasi (secara nasional) lebih buruk dari pemenuhan air bersih (layak)," tegas Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo menjawab pertanyaan Media Indonesia seusai acara program hibah air minum di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (4/5).

Kualitas Air Ibukota Makin Buruk & Kotor

Kuantitas dan kualitas air Jakarta terus turun. Selain cadangan air tanah makin terkuras. Sebagian air sumur juga tercemar bahan-bahan organik dan anorganik.

Masalah air di Jakarta kian hari kian gawat. Penduduk makin sulit memperoleh air bersih dan sehat. Selain air tanahnya yang ter­cemar, Jakarta yang dihuni seki­tar 9,5 juta jiwa ini juga punya masalah serius. Yakni, terbatasya keterse­di­aan air tanah di beberapa wila­yah. Sedangkan pelayanan air ber­sih da­ri Perusahaan Daerah Air Mi­num (PDAM) Jaya belum maksimal.

BNI – WWF Indonesia Terbitkan Kartu Kredit Affinity

Penyerahan dummy kartu kredit BNI - WWF. Dari kiri ke kanan: Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto, Conservation Director WWF Klaas Jan Teule, Marketing and Communication Director WWF Devy Suradji dan GM BNI Card Center Dodit Wiweko Probojakti

Jakarta - 03 Mei 2011. BNI bekerjasama dengan World Wildlife Foundation (WWF) Indonesia menerbitkan Kartu Kredit Affinity BNI - WWF Card, sebuah kartu kredit dengan desain WWF yang ditujukan untuk komunitas supporter WWF-Indonesia dan masyarakat umum yang peduli dengan pelestarian alam. Kartu kredit affinity ini adalah bagian dari upaya WWF untuk menggalang dana bagi konservasi dan merupakan penyadar tahuan WWF kepada supporternya tentang gaya hidup ramah lingkungan.

Komitmen Bisnis Tekan Deforestasi, Jangan Hanya Sebatas Pencitraan

Deklarasi Business for Environment Global Summit 2011

Sekitar 200 pebisnis dalam dan luar negeri, Jumat (29/4) di Jakarta, mendeklarasikan komitmen berbisnis ramah lingkungan. Namun, niat itu butuh waktu panjang, di antaranya terkait dengan ketidaksiapan perundangan dan keseriusan para pemangku kepentingan.

Deklarasi itu sekaligus mendukung target Indonesia menurunkan emisi karbon 26 persen tahun 2020. Komitmen dibacakan di depan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Keenam isi deklarasi itu sbb:

Pertama, mendukung berhentinya deforestasi pada 2020 melalui penolakan produk deforestasi.

Kedua, mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan investasi besar pada efisiensi energi dan sumber daya serta program yang mendesain tilang mata rantai produk dan distribusi

Ketiga, mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan. 

Keempat, mendukung program perlindungan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan penyimpan karbon alam. 

Kelima, berinvestasi dan mempromosikan perencanaan kota lestari serta manajemen penggunaan lahan terpadu. 

Keenam, secara intensif mempromosikan pola konsumsi yang lebih leslari.

"Ekonomi hijau harus diambil pebisnis agar ada keseimbangan yang memungkinkan pembangunan, tetapi tetap menjaga ke-lestarian lingkungan. Prinsipnya, hindari eksploitasi sumber daya alam berlebihan." kata Hatta sekaligus menutup Business for Environment (B4E) Global Summit 2011, kemarin.

Ekonomi hijau mensyaratkan kreativitas memodifikasi cara berbisnis untuk menjawab tantangan perubahan iklim.Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, isi deklarasi akan disosialisasikan. Harapannya, bisnis ramah lingkungan bukan lagi beban, melainkan investasi jangka panjang.

Insentif dan disinsentif

Menurut Suryo Bambang Sulisto, deklarasi perlu ditunjang kebijakan pemerintah. Contohnya, insentif bagi perusahaan yang menjalankan isi deklarasi dan, sebaliknya, disinsentif bagi yang melanggar. "Mekanismenya masih harus kami bicarakan dengan pemerintah," katanya.

Juru bicara Greenpeace untuk Asia Tenggara, Bustar Maitar, mengatakan, deklarasi itu adalah kompromi pertumbuhan ekono-mi dengan kepentingan lingkungan. Lebih penting, komitmen itu bisa diterapkan. "Jangan hanya untuk pencitraan," ucapnya

Di tempat lain, Center for International Forestry Research (CIFOR) menghadirkan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind S Homme, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo, pengusaha, dan akademisi Mereka berdiskusi singkat dengan tema "What does REDD+ mean for business?" REDD+ merupakan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengingatkan, REDD+ bukan tujuan. "REDD+ adalah alat Bukan sekadar berkelanjutan untuk lingkungan, tetapi juga harus mengurangi kemiskinan, menumbuhkan ketahanan energi dan ketahanan pangan berkelanjutan, serta menumbuhkan ekonomi berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu Direktur Umum CIFOR Frances Seymour menegaskan, berbisnis dengan cara-cara biasa harus ditinggalkan. Tawarannya, bisnis sesuai tujuan REDD+, pasar meningkat, produk bagus, dan memiliki jaringan berkelanjutan. "Pasar asing amat sensitif pada isu lingkungan. Harap diingat," ujarnya.
Di sisi lain, pengusaha butuh kejelasan informasi dan kepastian usaha. (ICH/ISW)

Sumber : Harian Kompas, 30 April 2011

Pidato Agus Purnomo Dalam B4E Global Summit 2011

Agus Purnomo, Special Staff to the President of Republic Indonesia for Climate Change

Key Messages for "Forest and Climate Change"

Business for Environemnt Global Summit

Shangrilla, Jakarta, 28 April 2011

Assalamu alaikum wr wb.

Distinguished participants, ladies and gentlemen,

Good morning.

Allow me to first quote the President statement about Indonesia green economic mantra, which is “pro-growth, pro-job, pro-poor and pro-environment”." This four tracks strategy mantra needs strong partnership with the business and industry, and that is why it is also a pro-business strategy. The President further admited that, and I quote: "It’s a lot of balls to juggle with, but it’s a necessary challenge."

Yesterday afternoon, some of you were caught by surprise with the word "balls" in that sentence and it made into a Tweeter message. This morning, I would like to elaborate the balls that the government needs to juggle.

The first ball is our nature conservation commitment, especially to preserve the remaining 64 millions hectares of primary forests. Please be advised that such huge area of forests with high biological diversity, almost three times the size of United Kingdom, require substantial efforts to maintain. We need more, many more, forest rangers, maintenance budget, law enforcement activities, local green economic development, to address the drivers of deforestation in our primary forests. These rich biodiversity areas serve, at least, three strategic functions, namely as the insurance of our ecological functions to support life, as the living space of our indigenous communities, and as our savings for future development of medicines, food products, handycrafts and ecotourism.

The second ball is facilitating the growth of our economy. We are all geared to add infrastructures, facilitate new economic investments and improve the connectivities of our archipelagic nation. Lands are needed for roads, railways, electricity generations, plantations, rice fields, settlement and industrial areas. Revisions of existing spatial plans have to be completed sooner than later. President Yudhoyono has pledged more than 30 millions hectares of degraded forest lands for economic expansion and "growth with equity". Detail implementation planning needs to be discussed with all stakeholders, especially with captains of industries who will bring the economic development into reality.

The third ball is in committing to reduce the greenhouse gasses emissions in our economic development activities.  Impacts of greenhouse gasses releases will need to be carefully considered in finalizing the revised spatial plans. International support can be mobilized for finding alternatives to land use change on primary forests and peat lands, that will consequently reduced the amount of carbon release in to the atmosphere.

The fourth ball is the good governance ball, which is a set of policies and actions on anti-corruption, improving political processes and increasing the efficiency and effectiveness of central and local bureaucracy or administration. This ball has become one of the old issues in modern history of governance. But since politics is also the arts of spinning, twisting and distorting the facts, analysis and perceptions, there is almost no end of its excitements. We have set the long and mid-term goals, and already secured a foundation of democratic governance. The tasks ahead of us is to shape the democratic structure and processes in such a way that it will benefit the majority of people while protecting the basic rights of the minorities. We need to reform the election of the Bupati and Governors so that it will stop the practice of putting the remaining forests as collateral for political debts.

We can add more balls, such as the lack of accurate maps of forests, lack of coherent legal system and thus create legal uncertainties, and so on and so forth.

But rather than dwelling into details that most of you are aware of and perhaps experiencing or benefitting from them, I would like to propose two questions for your next sessions:

First, what are the requirements for business to join the band wagon of green and transformative economy?What need to change within the industry and other economic players? And what need to be delivered by the government to facilitate transformation from pollutive and exploitative economy to a green and equittable economy?

Second, how can we improve the cross sector and multi-stakeholders communication? Is this type of once a year fancy conference, with not so cheap entrance ticket, sufficient? Do we need other means of communication that can bring contructive feedbacks, enhanced the motivation to do better and avoid blaming game? To implement a GRAND SCHEME that built of Government policies, international cooperation, market incentives, technological innovation, civil society participation, business and corporation, improvement in communication among stakeholders is a must.

To conclude:

We are moving in the right direction. We have almost passed the point of no return, on the course of sustainable and low carbon economy.

Indonesia is showing the leadership on climate change. We have contributed and will continue to make contribution in tackling global climate change. As  government official that involves in Indonesia’s environmental policy for about six years I’m proud to have been part of the journey to rescue planet earth and to increase the welfare savings of future generations.

We, you and I, should all be bold and courageous and hold each other accountable to the commitments we make. Both government and businesses are accountable to the Indonesian people to bring them jobs, better standards of living and to preserve the vast natural resources we as a country are blessed with.

I thank you for your kind attention.

Wassalamu alaikum wr w

Pidato Presiden SBY Dalam B4E Global Summit 2010

KEYNOTE ADDRESS

BY

H.E. DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PRESIDENT OF THE REPUBLIC INDONESIA

AT

THE BUSINESS FOR THE ENVIRONMENT

GLOBAL SUMMIT 2011

JAKARTA, 28 APRIL 2011

14.05 – 14.30

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Peace be upon us all

Your Excellency Helen Clark, UNDP Administrator

Honorable Ministers,

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

Let me begin by welcoming all of you to Jakarta, and by expressing how honored we are to host this important conference. 

You have picked the right place for a global conference on the green economy.  We are now in the midst of an ambitious campaign to plant 1 billion – yes, 1 billion ! – trees nation-wide.  If any of you are interested to plant a tree under your name, let us know. 

Indonesia is also a hot spot for climate diplomacy.  Indeed, it was in Bali 4 years ago that climate negotiators engaged in dramatic tussles during the UNFCCC COP-13 in Bali, whichAlhamdulillah finally led to the historic Bali Road Map.

We have come a long way in the climate negotiations, but despite enormous efforts by the international community, a global climate treaty is still elusive. This is why your meeting here is so important to show that the climate issue is very much alive and that, despite tough economic challenges and problems in the Middle-East, we continue to press on to find common solutions to global problems.

The theme of your Conference this year “Leading by Nature: Delivering Transformative Solutions for Our Planet” –what a clever theme – is right on the mark.

It is time for us to think outside the box.  It is time for us to think a new of imaginative ways to resolve the monumental challenges that we face today and tomorrow.  

To begin with, even though globalization is said to promise a world of plenty, we actually face a world of increasing scarcity.

It is predicted that by 2050, the world population will reach 9 billion.  The human race will need plenty of clean air, food, energy, water, and other resources.  However, according to some estimates, by 2050 our energy resources will be short by 40 % and food supply by 60%.  Today, we continue to be addicted to oil, while non-fossil fuel energy sources are still struggling to catch up. The number of regions that are burdened by a condition of water stress are multiplying.  The greenhouse gas emissions also continue to rise towards a dangerous tipping point without waiting for diplomatic solutions.

This growing scarcity is bound to produce stressful communities.  According to the World Food Program, there are 925 million undernourished people in the world today. That means one in seven people do not get enough nutrition to be healthy and lead a productive life.

Meanwhile, our planet will see more disasters.  A report from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) indicates that climate-induced disasters are now on the rise, and around 70 percent of disasters are now climate related— up from around 50 percent from two decades ago.

So transformative solutions : we need plenty of that.  We need solutions that will transform the way we live, produce, consume, work, travel and play.  We need solutions that will place the environment and climate security at the heart of every public and corporate policy.  We need solutions that will make economic growth and technology not the nemesis but the ALLY of our climate stability.  And we need solutions that will serve the practical needs to slow, stop and reverse the process of climate change.

The case for transformation solutions is therefore compelling.  I am convinced that we are NOT short of creative solutions; yet, somehow we ARE still short of political will in some nations.

What is certain is that Governments alone no longer have the solutions.  To secure our climate future, we will need a GRAND SCHEME th will involve a combination of Government policies, international cooperation, market incentives, technological innovation, civil society participation, and corporate participation.  

This is where you as captains of industry can make significant contributions.  You do not have to wait for the multilateral negotiations to produce a new global climate treaty : you can start to act now to make a difference. 

I am glad to see among us today leaders in various sectors; 

•       We have Business leaders that provide technologies using alternatives to fossil fuels;

•       We have Leaders in engineering and design sectors that provide solution on green building technologies and designs;

•       We have leaders that provide innovative and creative solutions to promote renewable energy,

•       And we have Leaders in forestry, agriculture and food industry that can share best practice for sustainable agriculture and forestry management

Together, the private and the public sectors must collaborate further, and go beyond business as usual.  You’re your resources together, and we will certainly come up with“transformative solutions to save our planet”. 

In any transformative solutions, the question of financing is always key.  There are no easy answers, especially as we anticipate tough times with the global economy in the short run. 

At the UNFCCC COP 16 in Mexico, we have come up with an innovative idea to establish a Green Climate Fund to ensure the deliverables of funding for enhancing actions on climate change in developing nations. We fully support this initiative and will actively be involved in the process to establish the fund in Durban at the end of this year.

The big question is whether the developed and developing world can now move on and come up with transformative solutions. 

Every year, in keeping with evolving economic and diplomatic circumstances, we kept modifying our ambitious goal to reduce greenhouse gas emissions.  We all remain committed to the principle of “common but differentiated responsibility and respective capability”.  Yet, I also believe that developed countries must take the lead, and developing countries must also do more.  Finding that precise balance and right division of labor between developed and developing countries have not been easy, but without it, there can be no climate stability for our planet.  We must uphold the new premise that, ultimately, our national interests and global interests are inter-twined. 

We in Indonesia have long known that.  We know that we are poised for higher growth and for an important role as part of the climate solution.  Thus, our green economic mantra is called“pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment” – and of course pro-business.  Even though we posted the third highest growth among G20 economies, we have been very mindful of the need for “growth with equity”, and for an inclusive and sustainable development.  It’s a lot of balls to juggle with, but it’s a necessary challenge. 

Indonesia is never shy to push the limits of climate cooperation. And with the support of international business community, I believe Indonesia can implement green economy to achieve 7% economic growth and 26% reduction of greenhouse gas emissions from business as usual scenario in 2020.

To achieve those goals, Indonesia is seriously developing forest schemes to reduce greenhouse gases emanating from terrestrial sources; such as from forests and peat-lands. 

Indonesia has also established various funding initiatives to support the low carbon emission development.  We have established the Indonesia Climate Change Trust Fund and Indonesia Green Investment (IGI) Fund. We have requested UNDP to facilitate a Financial Institutions that can manage the REDD Plus fund following the Letter of Intent between the Government of Norway and the Republic of Indonesia.

Let me elaborate more on what we have done with our forests. Indonesia as a country with one of the largest rainforest in the world, together with other forested countries, intend to play a significant role in reducing global carbon emissions.  

At the global level, Indonesia has spearheaded greater cooperation to conserve and manage forests sustainability through the Forest Eleven Forum.  This F-11 was established to ensure that forestry countries can collectively be part of the global climate solutions while also attending to their rightful economic and social development needs. I am pleased that the F-11 has produced several collaborative projects which can be complemented with other international deforestation emissions reduction initiatives.  

We are also actively pursuing bilateral forestry cooperation. For example, Indonesia has promoted creative forestry partnerships with Norway, the Republic of Korea, Australia, Germany, Great Britain, Japan, United States and other countries. These programs will add values to the current  Sumatra landscapes program financed by a Debt for Nature Swap scheme. We invite all of you to join our endeavor in preserving and expanding these crucial carbon sinks and high biological diversity areas.

In the context of national policies, Indonesia has developed a REDD PLUS strategy that supports strong economic growth and reduces greenhouse gas emissions. Our REDD PLUS actions goals will be attained through greater sustainable peat-land and forest management.

Working with our partners, we will protect Indonesia’s globally significant carbon- and biodiversity-rich tropical rain-forests.  This partnership aims at helping local populations become more prosperous, and not impede their development aspirations.

Furthermore, REDD PLUS is an example of a new course for managing Indonesia’s natural resources without abandoning industries vital to the economy.   It is about sustainability, for continued growth, enhanced human capital, ensured social equity while at the same time achieving our emission reduction goals.

Consistent with the REDD PLUS initiative, Indonesia offers to allocate the expansion of plantations and other economic activities to already degraded - or low carbon- areas.

Indonesia has more than 30 million hectares of degraded land which are critical to our sustainable economic growth. This means there is sufficient land available for economic productions including the future growth of palm oil and forestry.  Allowing for expansion of palm oil and forestry into degraded land is one of the areas that the government is committed to and working on.

I am pleased to announce that my government will grant access to degraded lands for the industries that are serious in expanding or are planning to invest on these lands, for the welfare of our people and for the future of our planet. 

In addition, new policies and incentives will also be on the table for those who would turn unproductive grasslands into high-yielding and productive assets.

Our basic policy is utilizing the already degraded land for productive purposes while exercising best practices, of not expanding uncontrollably land use for agriculture that is threatening for our environment.

The success of this program is critical to our success in pursuing a green economy

Achieving a green economy will require collective vision, creativity, action and support from a broad cross-section of society, especially the business community.  It will require sustainable consumption and production as part and parcel of a green economy.

You can step forward and play an important role in promoting green economy. You can come up with a new model that generates the business growth while reducing the overall environmental impacts.

The Government of Indonesia recently launched its economic corridor framework, which will be the roadmap for Indonesia’s sustainable economic growth. It is a plan for sustainable economic growth that would merge Indonesia’s commitment to reducing greenhouse gas emissions with clear and actionable steps for achieving strong and sustained economic growth.

Distinguished Guests,

Ladies and gentlemen,

We all must play our part to secure our climate future.

We cannot lose steam at this late hour.  We need to have faith on many approaches that may look trivial and small, such as use of recycled materials, planting trees in your back yard, and using energy efficient appliances. 

If conducted with persistence, day-by-day, by millions of consumers around the world, these approaches will generate an enormous impact on the efforts to reduce the effects of climate change.

We must also keep in mind that addressing the climate and environment need not be a zero sum game. The poor and local communities must benefit from our effort to save the planet.

And in doing so, governments cannot do the efforts alone. As all of us move on towards low-carbon development, we will need the greater participation of civil society and business leaders as our partners to realize a robust green economy.

Therefore, let me once again invite all captains of industries here to contribute to the creation of a green economy and low-carbon future.

Finally, I wish you all productive deliberations and fruitful outcomes that should lead to transformative solutions for our planet—and our future generation.

Thank you.

Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh