Uni Eropa Dukung Kayu Legal

Kementerian Kehutanan (Ke­menhut) menerapkan Sistem Veri­fi­kasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menghentikan masuknya produk kayu dari hasil pem­ba­lakan liar (illegal logging) yang selama ini mengganjal ekspansi produk ka­yu Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Dengan SVLK, pro­duk kayu Indonesia mendapat ja­minan diterima di pasar inter­nasional.

“SVLK dikembangkan berda­sarkan hukum dan peraturan In­donesia. SVLK wajib dimiliki se­tiap pemegang konsesi dan akan berlaku untuk semua pasar eks­por,” jelas Menteri Kehu­tanan Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada acara Initialing FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement Government and Trade - Voluntary Partnership Agreement) Document and Signing of Joint Statement on the Conclusion of the Negotiation of a FLEGT-VPA di Jakarta, ke­marin.

PLN dan Dua Pengembang Tandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik Panas Bumi

PT PLN (Persero) dan dua pengembang Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Westindo Utama Karya hari ini (Jum’at 11/3) di Jakarta menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dari enam PLTP dengan total kapasitas 435 Megawatt (MW). PGE mengembangkan lima PLTP yaitu : PLTP Lumut Balai (2×55) MW di Sumatera Selatan, PLTP Ulubelu unit 3 dan 4 (2×55 MW) di Tanggamus Lampung, PLTP Lahendong unit 5 dan 6 (2 x 20 MW) di Sulawesi Utara, PLTP Karaha (1 x 30 MW) dan PLTP Kamojang unit 5 (1 x 30 MW) di Jawa Barat. Sedangkan PT Westindo Utama Karya mengembangkan PLTP Atadei (2 x 2,5 MW) di Kabupaten Lembata-NTT.

Punya UU Transfer Dana, RI Jegal Aliran Modal Teroris dan Obat Bius

Berlakunya UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana dapat mendeteksi adanya aliran dana dari pihak luar. Sehingga aliran dana untuk membiayai terorisme dan peredaran obat bius dapat dicegah. Bahkan UU Transfer Dana ini juga dapat mencegah adanya money laundering.

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menyatakan dengan adanya undang undang ini nantinya dana yang masuk dari luar negeri ke Indonesia harus melewati instansi yang telah disahkan pemerintah dan Bank Indoensia.

"Dengan adanya UU ini maka tidak lagi kenal istilah nebeng-nebeng, Banyak TKI di luar negeri itu nitip sama teman-teman nya, nanti keluarganya mengambil di toko bahan bangunan misalnya dan pendanaan terorisme, obat bius yang belakangan marak serta money laundering bakal terdeteksi," ujar Tifatul dalam konferensi pers Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana di Hotel Shangrila, Sudirman, Jakarta, Senin (2/5/2011).

Konservasi Tambling Lampung, Bukti Keseriusan Indonesia Cegah Pemanasan Global

Artha Graha Network (AGN) untuk kesekiankalinya mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam bentuk usaha penyelamatan lingkungan hidup melalui Artha Graha Peduli (AGP). 

Kali ini, program AGP itu berbentuk kunjungan ke area konservasi yang dikelola AGP, yakni Tambling Wildlife National Conservation (TWNC), Lampung. Acara ini dimaksudkan untuk memperlihatkan keseriusan pihak Indonesia, pemerintah maupun swasta, dalam menjaga kerusakan hutan yang merupakan penyumbang pemanasan global (global warming).

70 Persen Sumur di Indonesia Tercemar Bakteri E-Coli

Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan sarana sanitasi secara layak dan sehat. Sebab 70% sumur dangkal yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih tercemar bakteri Escherichia coli (E-coli). Bahkan sebagian besar sungai-sungai di Indonesia juga tercemar bakteri penyebab penyakit diare itu.

"Sarana sanitasi (secara nasional) lebih buruk dari pemenuhan air bersih (layak)," tegas Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo menjawab pertanyaan Media Indonesia seusai acara program hibah air minum di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (4/5).

Kualitas Air Ibukota Makin Buruk & Kotor

Kuantitas dan kualitas air Jakarta terus turun. Selain cadangan air tanah makin terkuras. Sebagian air sumur juga tercemar bahan-bahan organik dan anorganik.

Masalah air di Jakarta kian hari kian gawat. Penduduk makin sulit memperoleh air bersih dan sehat. Selain air tanahnya yang ter­cemar, Jakarta yang dihuni seki­tar 9,5 juta jiwa ini juga punya masalah serius. Yakni, terbatasya keterse­di­aan air tanah di beberapa wila­yah. Sedangkan pelayanan air ber­sih da­ri Perusahaan Daerah Air Mi­num (PDAM) Jaya belum maksimal.

BNI – WWF Indonesia Terbitkan Kartu Kredit Affinity

Penyerahan dummy kartu kredit BNI - WWF. Dari kiri ke kanan: Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto, Conservation Director WWF Klaas Jan Teule, Marketing and Communication Director WWF Devy Suradji dan GM BNI Card Center Dodit Wiweko Probojakti

Jakarta - 03 Mei 2011. BNI bekerjasama dengan World Wildlife Foundation (WWF) Indonesia menerbitkan Kartu Kredit Affinity BNI - WWF Card, sebuah kartu kredit dengan desain WWF yang ditujukan untuk komunitas supporter WWF-Indonesia dan masyarakat umum yang peduli dengan pelestarian alam. Kartu kredit affinity ini adalah bagian dari upaya WWF untuk menggalang dana bagi konservasi dan merupakan penyadar tahuan WWF kepada supporternya tentang gaya hidup ramah lingkungan.

Komitmen Bisnis Tekan Deforestasi, Jangan Hanya Sebatas Pencitraan

Deklarasi Business for Environment Global Summit 2011

Sekitar 200 pebisnis dalam dan luar negeri, Jumat (29/4) di Jakarta, mendeklarasikan komitmen berbisnis ramah lingkungan. Namun, niat itu butuh waktu panjang, di antaranya terkait dengan ketidaksiapan perundangan dan keseriusan para pemangku kepentingan.

Deklarasi itu sekaligus mendukung target Indonesia menurunkan emisi karbon 26 persen tahun 2020. Komitmen dibacakan di depan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Keenam isi deklarasi itu sbb:

Pertama, mendukung berhentinya deforestasi pada 2020 melalui penolakan produk deforestasi.

Kedua, mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan investasi besar pada efisiensi energi dan sumber daya serta program yang mendesain tilang mata rantai produk dan distribusi

Ketiga, mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan. 

Keempat, mendukung program perlindungan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan penyimpan karbon alam. 

Kelima, berinvestasi dan mempromosikan perencanaan kota lestari serta manajemen penggunaan lahan terpadu. 

Keenam, secara intensif mempromosikan pola konsumsi yang lebih leslari.

"Ekonomi hijau harus diambil pebisnis agar ada keseimbangan yang memungkinkan pembangunan, tetapi tetap menjaga ke-lestarian lingkungan. Prinsipnya, hindari eksploitasi sumber daya alam berlebihan." kata Hatta sekaligus menutup Business for Environment (B4E) Global Summit 2011, kemarin.

Ekonomi hijau mensyaratkan kreativitas memodifikasi cara berbisnis untuk menjawab tantangan perubahan iklim.Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, isi deklarasi akan disosialisasikan. Harapannya, bisnis ramah lingkungan bukan lagi beban, melainkan investasi jangka panjang.

Insentif dan disinsentif

Menurut Suryo Bambang Sulisto, deklarasi perlu ditunjang kebijakan pemerintah. Contohnya, insentif bagi perusahaan yang menjalankan isi deklarasi dan, sebaliknya, disinsentif bagi yang melanggar. "Mekanismenya masih harus kami bicarakan dengan pemerintah," katanya.

Juru bicara Greenpeace untuk Asia Tenggara, Bustar Maitar, mengatakan, deklarasi itu adalah kompromi pertumbuhan ekono-mi dengan kepentingan lingkungan. Lebih penting, komitmen itu bisa diterapkan. "Jangan hanya untuk pencitraan," ucapnya

Di tempat lain, Center for International Forestry Research (CIFOR) menghadirkan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind S Homme, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo, pengusaha, dan akademisi Mereka berdiskusi singkat dengan tema "What does REDD+ mean for business?" REDD+ merupakan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengingatkan, REDD+ bukan tujuan. "REDD+ adalah alat Bukan sekadar berkelanjutan untuk lingkungan, tetapi juga harus mengurangi kemiskinan, menumbuhkan ketahanan energi dan ketahanan pangan berkelanjutan, serta menumbuhkan ekonomi berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu Direktur Umum CIFOR Frances Seymour menegaskan, berbisnis dengan cara-cara biasa harus ditinggalkan. Tawarannya, bisnis sesuai tujuan REDD+, pasar meningkat, produk bagus, dan memiliki jaringan berkelanjutan. "Pasar asing amat sensitif pada isu lingkungan. Harap diingat," ujarnya.
Di sisi lain, pengusaha butuh kejelasan informasi dan kepastian usaha. (ICH/ISW)

Sumber : Harian Kompas, 30 April 2011

Pidato Agus Purnomo Dalam B4E Global Summit 2011

Agus Purnomo, Special Staff to the President of Republic Indonesia for Climate Change

Key Messages for "Forest and Climate Change"

Business for Environemnt Global Summit

Shangrilla, Jakarta, 28 April 2011

Assalamu alaikum wr wb.

Distinguished participants, ladies and gentlemen,

Good morning.

Allow me to first quote the President statement about Indonesia green economic mantra, which is “pro-growth, pro-job, pro-poor and pro-environment”." This four tracks strategy mantra needs strong partnership with the business and industry, and that is why it is also a pro-business strategy. The President further admited that, and I quote: "It’s a lot of balls to juggle with, but it’s a necessary challenge."

Yesterday afternoon, some of you were caught by surprise with the word "balls" in that sentence and it made into a Tweeter message. This morning, I would like to elaborate the balls that the government needs to juggle.

The first ball is our nature conservation commitment, especially to preserve the remaining 64 millions hectares of primary forests. Please be advised that such huge area of forests with high biological diversity, almost three times the size of United Kingdom, require substantial efforts to maintain. We need more, many more, forest rangers, maintenance budget, law enforcement activities, local green economic development, to address the drivers of deforestation in our primary forests. These rich biodiversity areas serve, at least, three strategic functions, namely as the insurance of our ecological functions to support life, as the living space of our indigenous communities, and as our savings for future development of medicines, food products, handycrafts and ecotourism.

The second ball is facilitating the growth of our economy. We are all geared to add infrastructures, facilitate new economic investments and improve the connectivities of our archipelagic nation. Lands are needed for roads, railways, electricity generations, plantations, rice fields, settlement and industrial areas. Revisions of existing spatial plans have to be completed sooner than later. President Yudhoyono has pledged more than 30 millions hectares of degraded forest lands for economic expansion and "growth with equity". Detail implementation planning needs to be discussed with all stakeholders, especially with captains of industries who will bring the economic development into reality.

The third ball is in committing to reduce the greenhouse gasses emissions in our economic development activities.  Impacts of greenhouse gasses releases will need to be carefully considered in finalizing the revised spatial plans. International support can be mobilized for finding alternatives to land use change on primary forests and peat lands, that will consequently reduced the amount of carbon release in to the atmosphere.

The fourth ball is the good governance ball, which is a set of policies and actions on anti-corruption, improving political processes and increasing the efficiency and effectiveness of central and local bureaucracy or administration. This ball has become one of the old issues in modern history of governance. But since politics is also the arts of spinning, twisting and distorting the facts, analysis and perceptions, there is almost no end of its excitements. We have set the long and mid-term goals, and already secured a foundation of democratic governance. The tasks ahead of us is to shape the democratic structure and processes in such a way that it will benefit the majority of people while protecting the basic rights of the minorities. We need to reform the election of the Bupati and Governors so that it will stop the practice of putting the remaining forests as collateral for political debts.

We can add more balls, such as the lack of accurate maps of forests, lack of coherent legal system and thus create legal uncertainties, and so on and so forth.

But rather than dwelling into details that most of you are aware of and perhaps experiencing or benefitting from them, I would like to propose two questions for your next sessions:

First, what are the requirements for business to join the band wagon of green and transformative economy?What need to change within the industry and other economic players? And what need to be delivered by the government to facilitate transformation from pollutive and exploitative economy to a green and equittable economy?

Second, how can we improve the cross sector and multi-stakeholders communication? Is this type of once a year fancy conference, with not so cheap entrance ticket, sufficient? Do we need other means of communication that can bring contructive feedbacks, enhanced the motivation to do better and avoid blaming game? To implement a GRAND SCHEME that built of Government policies, international cooperation, market incentives, technological innovation, civil society participation, business and corporation, improvement in communication among stakeholders is a must.

To conclude:

We are moving in the right direction. We have almost passed the point of no return, on the course of sustainable and low carbon economy.

Indonesia is showing the leadership on climate change. We have contributed and will continue to make contribution in tackling global climate change. As  government official that involves in Indonesia’s environmental policy for about six years I’m proud to have been part of the journey to rescue planet earth and to increase the welfare savings of future generations.

We, you and I, should all be bold and courageous and hold each other accountable to the commitments we make. Both government and businesses are accountable to the Indonesian people to bring them jobs, better standards of living and to preserve the vast natural resources we as a country are blessed with.

I thank you for your kind attention.

Wassalamu alaikum wr w

Pidato Presiden SBY Dalam B4E Global Summit 2010

KEYNOTE ADDRESS

BY

H.E. DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PRESIDENT OF THE REPUBLIC INDONESIA

AT

THE BUSINESS FOR THE ENVIRONMENT

GLOBAL SUMMIT 2011

JAKARTA, 28 APRIL 2011

14.05 – 14.30

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Peace be upon us all

Your Excellency Helen Clark, UNDP Administrator

Honorable Ministers,

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

Let me begin by welcoming all of you to Jakarta, and by expressing how honored we are to host this important conference. 

You have picked the right place for a global conference on the green economy.  We are now in the midst of an ambitious campaign to plant 1 billion – yes, 1 billion ! – trees nation-wide.  If any of you are interested to plant a tree under your name, let us know. 

Indonesia is also a hot spot for climate diplomacy.  Indeed, it was in Bali 4 years ago that climate negotiators engaged in dramatic tussles during the UNFCCC COP-13 in Bali, whichAlhamdulillah finally led to the historic Bali Road Map.

We have come a long way in the climate negotiations, but despite enormous efforts by the international community, a global climate treaty is still elusive. This is why your meeting here is so important to show that the climate issue is very much alive and that, despite tough economic challenges and problems in the Middle-East, we continue to press on to find common solutions to global problems.

The theme of your Conference this year “Leading by Nature: Delivering Transformative Solutions for Our Planet” –what a clever theme – is right on the mark.

It is time for us to think outside the box.  It is time for us to think a new of imaginative ways to resolve the monumental challenges that we face today and tomorrow.  

To begin with, even though globalization is said to promise a world of plenty, we actually face a world of increasing scarcity.

It is predicted that by 2050, the world population will reach 9 billion.  The human race will need plenty of clean air, food, energy, water, and other resources.  However, according to some estimates, by 2050 our energy resources will be short by 40 % and food supply by 60%.  Today, we continue to be addicted to oil, while non-fossil fuel energy sources are still struggling to catch up. The number of regions that are burdened by a condition of water stress are multiplying.  The greenhouse gas emissions also continue to rise towards a dangerous tipping point without waiting for diplomatic solutions.

This growing scarcity is bound to produce stressful communities.  According to the World Food Program, there are 925 million undernourished people in the world today. That means one in seven people do not get enough nutrition to be healthy and lead a productive life.

Meanwhile, our planet will see more disasters.  A report from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) indicates that climate-induced disasters are now on the rise, and around 70 percent of disasters are now climate related— up from around 50 percent from two decades ago.

So transformative solutions : we need plenty of that.  We need solutions that will transform the way we live, produce, consume, work, travel and play.  We need solutions that will place the environment and climate security at the heart of every public and corporate policy.  We need solutions that will make economic growth and technology not the nemesis but the ALLY of our climate stability.  And we need solutions that will serve the practical needs to slow, stop and reverse the process of climate change.

The case for transformation solutions is therefore compelling.  I am convinced that we are NOT short of creative solutions; yet, somehow we ARE still short of political will in some nations.

What is certain is that Governments alone no longer have the solutions.  To secure our climate future, we will need a GRAND SCHEME th will involve a combination of Government policies, international cooperation, market incentives, technological innovation, civil society participation, and corporate participation.  

This is where you as captains of industry can make significant contributions.  You do not have to wait for the multilateral negotiations to produce a new global climate treaty : you can start to act now to make a difference. 

I am glad to see among us today leaders in various sectors; 

•       We have Business leaders that provide technologies using alternatives to fossil fuels;

•       We have Leaders in engineering and design sectors that provide solution on green building technologies and designs;

•       We have leaders that provide innovative and creative solutions to promote renewable energy,

•       And we have Leaders in forestry, agriculture and food industry that can share best practice for sustainable agriculture and forestry management

Together, the private and the public sectors must collaborate further, and go beyond business as usual.  You’re your resources together, and we will certainly come up with“transformative solutions to save our planet”. 

In any transformative solutions, the question of financing is always key.  There are no easy answers, especially as we anticipate tough times with the global economy in the short run. 

At the UNFCCC COP 16 in Mexico, we have come up with an innovative idea to establish a Green Climate Fund to ensure the deliverables of funding for enhancing actions on climate change in developing nations. We fully support this initiative and will actively be involved in the process to establish the fund in Durban at the end of this year.

The big question is whether the developed and developing world can now move on and come up with transformative solutions. 

Every year, in keeping with evolving economic and diplomatic circumstances, we kept modifying our ambitious goal to reduce greenhouse gas emissions.  We all remain committed to the principle of “common but differentiated responsibility and respective capability”.  Yet, I also believe that developed countries must take the lead, and developing countries must also do more.  Finding that precise balance and right division of labor between developed and developing countries have not been easy, but without it, there can be no climate stability for our planet.  We must uphold the new premise that, ultimately, our national interests and global interests are inter-twined. 

We in Indonesia have long known that.  We know that we are poised for higher growth and for an important role as part of the climate solution.  Thus, our green economic mantra is called“pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment” – and of course pro-business.  Even though we posted the third highest growth among G20 economies, we have been very mindful of the need for “growth with equity”, and for an inclusive and sustainable development.  It’s a lot of balls to juggle with, but it’s a necessary challenge. 

Indonesia is never shy to push the limits of climate cooperation. And with the support of international business community, I believe Indonesia can implement green economy to achieve 7% economic growth and 26% reduction of greenhouse gas emissions from business as usual scenario in 2020.

To achieve those goals, Indonesia is seriously developing forest schemes to reduce greenhouse gases emanating from terrestrial sources; such as from forests and peat-lands. 

Indonesia has also established various funding initiatives to support the low carbon emission development.  We have established the Indonesia Climate Change Trust Fund and Indonesia Green Investment (IGI) Fund. We have requested UNDP to facilitate a Financial Institutions that can manage the REDD Plus fund following the Letter of Intent between the Government of Norway and the Republic of Indonesia.

Let me elaborate more on what we have done with our forests. Indonesia as a country with one of the largest rainforest in the world, together with other forested countries, intend to play a significant role in reducing global carbon emissions.  

At the global level, Indonesia has spearheaded greater cooperation to conserve and manage forests sustainability through the Forest Eleven Forum.  This F-11 was established to ensure that forestry countries can collectively be part of the global climate solutions while also attending to their rightful economic and social development needs. I am pleased that the F-11 has produced several collaborative projects which can be complemented with other international deforestation emissions reduction initiatives.  

We are also actively pursuing bilateral forestry cooperation. For example, Indonesia has promoted creative forestry partnerships with Norway, the Republic of Korea, Australia, Germany, Great Britain, Japan, United States and other countries. These programs will add values to the current  Sumatra landscapes program financed by a Debt for Nature Swap scheme. We invite all of you to join our endeavor in preserving and expanding these crucial carbon sinks and high biological diversity areas.

In the context of national policies, Indonesia has developed a REDD PLUS strategy that supports strong economic growth and reduces greenhouse gas emissions. Our REDD PLUS actions goals will be attained through greater sustainable peat-land and forest management.

Working with our partners, we will protect Indonesia’s globally significant carbon- and biodiversity-rich tropical rain-forests.  This partnership aims at helping local populations become more prosperous, and not impede their development aspirations.

Furthermore, REDD PLUS is an example of a new course for managing Indonesia’s natural resources without abandoning industries vital to the economy.   It is about sustainability, for continued growth, enhanced human capital, ensured social equity while at the same time achieving our emission reduction goals.

Consistent with the REDD PLUS initiative, Indonesia offers to allocate the expansion of plantations and other economic activities to already degraded - or low carbon- areas.

Indonesia has more than 30 million hectares of degraded land which are critical to our sustainable economic growth. This means there is sufficient land available for economic productions including the future growth of palm oil and forestry.  Allowing for expansion of palm oil and forestry into degraded land is one of the areas that the government is committed to and working on.

I am pleased to announce that my government will grant access to degraded lands for the industries that are serious in expanding or are planning to invest on these lands, for the welfare of our people and for the future of our planet. 

In addition, new policies and incentives will also be on the table for those who would turn unproductive grasslands into high-yielding and productive assets.

Our basic policy is utilizing the already degraded land for productive purposes while exercising best practices, of not expanding uncontrollably land use for agriculture that is threatening for our environment.

The success of this program is critical to our success in pursuing a green economy

Achieving a green economy will require collective vision, creativity, action and support from a broad cross-section of society, especially the business community.  It will require sustainable consumption and production as part and parcel of a green economy.

You can step forward and play an important role in promoting green economy. You can come up with a new model that generates the business growth while reducing the overall environmental impacts.

The Government of Indonesia recently launched its economic corridor framework, which will be the roadmap for Indonesia’s sustainable economic growth. It is a plan for sustainable economic growth that would merge Indonesia’s commitment to reducing greenhouse gas emissions with clear and actionable steps for achieving strong and sustained economic growth.

Distinguished Guests,

Ladies and gentlemen,

We all must play our part to secure our climate future.

We cannot lose steam at this late hour.  We need to have faith on many approaches that may look trivial and small, such as use of recycled materials, planting trees in your back yard, and using energy efficient appliances. 

If conducted with persistence, day-by-day, by millions of consumers around the world, these approaches will generate an enormous impact on the efforts to reduce the effects of climate change.

We must also keep in mind that addressing the climate and environment need not be a zero sum game. The poor and local communities must benefit from our effort to save the planet.

And in doing so, governments cannot do the efforts alone. As all of us move on towards low-carbon development, we will need the greater participation of civil society and business leaders as our partners to realize a robust green economy.

Therefore, let me once again invite all captains of industries here to contribute to the creation of a green economy and low-carbon future.

Finally, I wish you all productive deliberations and fruitful outcomes that should lead to transformative solutions for our planet—and our future generation.

Thank you.

Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

BNI Berpartisipasi dalam Go Green Pandeglang

Forum Kelompok Tani, Miing Bagito, karyawan BNI Cabang Serang berpose bersama 

Pandeglang – Sabtu, 02 April 2011. Di Alun-alun Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, Forum Komunikasi Kelompok Tani Kabupaten Pandeglang menyelenggarakan event penanaman dua juta pohon secara simbolik. Kegiatan ini merupakan rangkaian Penyelenggaraan Penanaman Dua Juta Pohon oleh Forum Komunikasi Kelompok Tani Kebun Bibit Rakyat (KBR). Dalam kesempatan ini, BNI ikut serta berpartisipasi dengan menjadi sponsor utama. Kesediaan BNI merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung usaha-usaha komunitas masyarakat melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup khususnya rehabilitasi dan penghijauan lahan. 

Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi, Anggota DPR-RI Dedy S Gumilar (dikenal sebagai Miing Bagito), Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan (Dirjen BPDAS) Harry Santoso, Pemimpin BNI Cabang Utama Serang Mohammad Khorib, perwakilan Sinar Mas, alim-ulama, aktivis lingkungan dan masyarakat Pandeglang. 

Bupati Pandeglang, Pemimpin BNI Cabang Serang, Miing Bagito, Dirjen BPDAS Kemenhut 

Berikut petikan sambutan BNI dalam acara yang berlangsung hari Sabtu, 02 April 2011 sbb:

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan hutan dan degradasi lingkungan membawa akibat pada pemanasan global. Global warming selanjutnya mengakibatkan perubahan iklim (Climate Change) yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia, alam dan lingkungan sekitar. Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, yaitu seluas ± 138 juta Ha dimana didalamnya terkandung kekayaan alam yang luar biasa besar yang berfungsi sebagai paru-paru dunia.

Namun kondisi hutan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan tata guna lahan, deforestasi dan illegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan, perambahan kawasan, kebakaran hutan dan tindak kejahatan hutan lainnya. Menyikapi kondisi ini Forum Komunikasi Kelompok Tani Kabupaten Pandeglang berinisiatif untuk melakukan penanaman dua juta bibit pohon di seluruh kelompok tani di bawah kelolaannya. Hal ini menggambarkan aksi nyata untuk mensukseskan program Penanaman 1 (satu) Miliar Pohon yang telah dicanangkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

Atas upaya-upaya tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan bangga mendukung inisiatif mulia yang datang dari komunitas masyarakat untuk melakukan penghijauan di mana pun terlebih lagi di lahan-lahan kritis. Salah bentuk dukungan BNI adalah dengan menjadi sponsor kegiatan yang mana peran serta BNI kiranya dapat memberikan benefit bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Jelas sekali bahwa penghijauan kawasan dan area-area hutan yang kritis memerlukan upaya sinergis seluruh komponen masyarakat termasuk pihak swasta. Selain itu kami mengharapkan agar terdapat upaya pemeliharaan dan monitoring bibit pohon sehingga hasil akhir berupa terciptanya kembali hamparan hijau dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kelompok Tani sejalan dengan misi BNI dalam kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Semoga Tuhan memberkati usaha-usaha kita. Salam BNI Go Green!

Putusan Mahkamah Agung Preseden Buruk

Putusan Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali, yang mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Ketidaklayakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, merupakan preseden buruk pengelolaan lingkungan. Fungsi pengawasan lingkungan dilemahkan.

”Substansi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 14/2003 itu seperti tidak diindahkan hakim MA,” kata Koordinator Program Koalisi Rakyat Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Senin (4/4). SK Menteri LH didasarkan pada penilaian tim analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang menyatakan reklamasi pantura Jakarta tidak layak.

Keputusan MA, lanjutnya, menimbulkan kegelisahan di kampung-kampung nelayan. Kiara, melalui Koalisi Pulihkan Jakarta—yang berisi organisasi Indonesian Center for Environmental Law, Wahana Lingkungan Hidup, Institut Hijau Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Forum Komunikasi Nelayan Jakarta—menyiapkan surat yang mempertanyakan putusan MA itu. ”Kami menuntut MA terbuka ke publik soal keputusan kontroversial ini.”

Menurut Halim, Koalisi Pulihkan Jakarta menuntut pemerintah membatalkan reklamasi karena menghilangkan akses publik untuk hidup dan mengakses pantai gratis. ”Kami juga menuntut agar nelayan dilibatkan dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jakarta, khususnya Teluk Jakarta,” katanya.

Hingga kemarin, Kementerian LH belum menerima amar putusan MA. ”Kalau betul PK dikabulkan, poin mana? Ada tujuh permohonan PK penggugat,” kata Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Deputi V Penataan Hukum Lingkungan Kementerian LH Cicilia Sulastri. Pihaknya mengirim surat ke MA meminta amar putusan.

Sikap Kementerian LH

Menurut Cicilia, Kementerian LH akan bersikap seusai mempelajari putusan MA. ”Asalkan sesuai aturan pengelolaan lingkungan yang benar, tak ada masalah (reklamasi),” ujarnya.

Dasar penolakan Kementerian LH atas reklamasi pantura, antara lain, bagaimana mengatasi banjir, bahan urukan, pasang surut, dan dampak terhadap Indonesia Power (pembangkit listrik). Poin-poin itu tak terjawab.

Pasca-SK Menteri LH No 14/2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, enam investor proyek reklamasi mengadu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Itu awal persoalan sebelum sampai ke MA. (ICH/AIK)

05 April 2011

Source:http://cetak.kompas.com/read/2011/04/05/03493665/putusan.mahkamah.agung.preseden.buruk.

Ancaman Ledakan Penduduk

LAJU pertumbuhan penduduk negeri ini telah sampai pada titik amat mengkhawatirkan. Ironisnya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibiarkan ‘bertempur’ sendirian. Jika laju pertambahan penduduk yang rata-rata 3,5 juta-4 juta per tahun tidak segera ditekan, diprediksi pada 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 450 juta jiwa. Dengan asumsi populasi bumi 9 miliar jiwa pada saat itu, berarti 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. 

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dari 1,49% saat ini menuju angka ideal 0,5% masih jauh panggang dari api. Lebih-lebih lagi, hasil survei BKKBN menunjukkan umumnya pasangan usia subur menginginkan anak lebih dari tiga. Pertumbuhan penduduk yang tergolong tinggi itu pun tidak disertai dengan peningkatan kualitas. Itu terlihat dari indeks pembangunan manusia Indonesia yang masih tercecer di peringkat 108 dari 169 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara, atau lebih rendah daripada Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Bertambah penduduk bertambah pula mulut yang harus diberi makan. Saat ini saja Badan Ketahanan Pangan Nasional menyebut 27,5% penduduk Indonesia terkena rawan pangan.

Dengan rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia sekitar 130 kilogram dan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa, saat ini dibutuhkan sedikitnya 34 juta ton beras per tahun. Padahal, produksi beras dalam negeri sekitar 38 juta ton sehingga hanya surplus 4 juta ton beras atau kurang untuk kebutuhan dua bulan. Jika tingkat kegagalan panen meluas dan produksi terpangkas, kebutuhan pangan pun pasti tidak tercukupi. Dapat dipastikan, Indonesia akan menjadi pengimpor beras nomor wahid di dunia. Sekarang saja, ketika produksi beras di negeri ini masih disebut surplus, negeri ini sudah mengimpor 1,9 juta ton beras hingga akhir Maret. Angka itu telah meletakkan Indonesia sebagai importir beras kedua terbesar di dunia setelah Nigeria.

Apakah yang terjadi dengan Indonesia pada 2045, ketika 1 dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia? Jawabnya Indonesia akan menjadi negeri kelaparan. Karena itu, saat ini juga dibutuhkan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan jumlah penduduk agar Indonesia di masa depan tidak bernasib buruk seperti negara-negara di Afrika yang dilanda kurang pangan.

Sumber: Editorial Media Indonesia, Senin 04 April 2011

BNI Ikut Ramaikan Car Free Day Maret 2011

Stand BNI meramaikan jalan sudirman pada CFD 27 maret 2011

Jakarta, 27 Maret 2011, BNI konsisten berpartisipasi dalam Car Free Day yang jatuh setiap minggu keempat. Pada Minggu, 27 Maret 2011, CFD BNI dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Jakarta Senayan melalui kolaborasi Cabang JPU dan Senayan. Pada event ini, BNI mendirikan stand dan panggung hiburan di sekitar mini market “7 Eleven” di jalan masuk Grand Indonesia. Para cyclist baik nasabah dan pegawai mendapatkan konsumsi makanan, voucher satu lembar yang ditukarkan dengan satu gelas kopi dan roti di “7 Eleven” serta berkesempatan untuk memperoleh grand prize sepeda lipat.

Peserta berangkat dari Kantor BNI Jakarta Pusat pukul 06.45 wib melalui rute Sudirman-Menteng-Grand Indonesia. Lebih dari 100 peserta, baik nasabah maupun pegawai ikut meramaikan CFD BNI kali ini. Sdri. Andini,pegawai Divisi KMP beruntung mendapatkan satu sepeda lipat pada saat penarikan door prize. Yang bersangkutan berhasil menjawab pertanyaan jumlah logo BNI yang terpasang di sepanjang arena stand BNI yakni sebanyak 23 buah logo.

Tampak pada gambar, rekan-rekan panitia Cabang Senayan berfoto bersama dan sejumlah cyclist BNI memeriahkan acara CFD yang digagas BNI JPU-Senayan.

Rekan-rekan BNI dari Cabang Senayan/Jakarta Pusat berpose bersama

BNI Dukung Earth Hour 2011

Gedung BNI Kantor Pusat gelap gulita menyambut event Earth Hour 2011

Sukses Padamkan Gedung BNI dan Wisma 46

Jakarta, CST (26/03) – BNI sukses mendukung event Earth Hour 2011 dengan turut memadamkan Gedung BNI dan Wisma 46 dari pukul 20.30 sampai dengan 21.30 wib. Earth Hour adalah program padamkan lampu dan peralatan listrik yang diprakarsai oleh WWF (Worldwide Wildlife Fund for Nature) yang bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global dengan cara mengurangi konsumsi energi listrik. Selain Kantor Besar, BNI juga ikut memadamkan seluruh outlet BNI di Indonesia kecuali ATM dan signage ATM. Bersama WWF, BNI juga mengeluarkan iklan kampanye “matikan lampu, bantu hentikan bencana” di harian Kompas, Sabtu tanggal 26 Maret 2011, halaman 3.

Menjelang event hari H "jam bumi", BNI melakukan sosialisasi “earth hour” di area lobby Kantor Besar dengan memasang standing banner yang berisi kertas tempel yang diibaratkan sebagai penerangan gedung. Setiap karyawan BNI dihimbau mengambil kertas tempel tersebut sebagai komitmen untuk mematikan lampu selama satu jam.

Rekan-rekan BNI ketika bertugas untuk memonitor gedung (kika: Leonard, Sakariza, Dadan)

Usaha-usaha nyata ini merupakan bukti perwujudan green attitude di lingkungan kerja BNI. Untuk diketahui bersama, menurut PLN, pelaksanaan “jam bumi” ini berhasil mengurangi pemakaian listrik setara 600 MW dengan nilai Rp.600 juta.

Tampak pada foto adalah Gedung BNI Kantor Besar yang gelap gulita selama 60 menit, serta tiga relawan BNI Go Green yang turut membantu “jam bumi” di Kantor Besar.

The do’s and don’ts of Sustainable Banking: A BankTrack manual

1.       Getting started

In our present, globalizing world, private banks play a crucial role in allocat­ing financial resources. As a large majority of all companies and govern­ments in the world is dependent on the financial services of private banks, these financial institutions play a key role in every segment of human activ­ity. While their financial services are used too often for activities which are harmful to the environment, human rights, and social equity, banks can also be powerful agents of change.

The discernible shift that many banks have made in recent years towards addressing the environmental and social impacts of their financial services is a welcome and important first step in this direction. More and more banks realize that ignoring social and environmental issues could considerably increase their exposure to credit, compliance and reputational risks. The progress banks make in this field, however, will be measured not by good intentions or even by strong policies on paper. To advance sustainability, banks must seek improved performance and results on the ground in af­fected communities and environments.

Sustainability is about meeting the needs of the present without compro­mising the ability of future generations to meet their needs. It is about pre­serving the environment and biodiversity for future generations, and about being cautious with our natural resources and climate. But sustainability is also about guaranteeing human rights and a life in dignity, free from want and poverty for all people living today.

Sustainable banking essentially is about contributing to making this happen. The exact concept of sustainable banking will evolve over time, responding to experiences gained and to global developments. BankTrack will continu­ously seek the debate on this subject, with committed banks and other stakeholders.

In the mean time BankTrack is challenging banks to embark upon the jour­ney towards sustainability, even though it is not exactly clear what is be­yond the horizon. All banks aiming to walk this road need a combination of brave leadership, long term planning, ambitious policy frameworks, innova­tive product and process development, effective implementation across the bank’s organisation and clear transparency and accountability procedures.

But what is perhaps even more important is a readiness to question the assumptions on which your current successful business strategy rests. Your bank should accept the fact that there is a overall business case for sustain­able banking, but not all the time, not everywhere. Next to the business case there is also a moral case. In the short term, being truly sustainable sometimes requires making hard choices, foregoing tempting business op­portunities in order to preserve something even more precious. The reward for your institution may only come much later, or not at all - at least not in monetary terms.

This BankTrack manual will help you to get started on the slippery path towards sustainable banking. It takes as its starting point the Collevecchio Declaration, named after the Italian village where it was first conceived. This declaration was launched in January 2003, endorsed by over 200 civil society organisations. It outlined the unique role and responsibility the financial sector has in advancing sustainability.

At the time of its launch, the Collevecchio Declaration was accompanied by a short Implementation Guide. Since then, banks have gained more experi­ence, thinking has evolved and the world has moved further. This manual therefore may be considered as an updated version of the Implementation Guide to the Collevecchio Declaration. It is not the definitive guide, nor the final answer to all your questions. We will continue to publish new versions in the future, reflecting new insights and responding to new developments.

Following the six commitments framed in the Collevecchio Declaration, this manual outlines what banks should do to make their operations more sus­tainable. Each section provides practical steps forward, paying attention to both content and implementation aspects. These steps apply to all activi­ties undertaken by banks, whether it is retail banking, commercial banking, investment banking or asset management.

Next to what is to be done, there is also guidance on what to avoid, in the form of boxes on the “Do’s and don’ts of sustainable banking”.

We think that following the steps described in this manual will get you a long way in meeting civil society’s expectations. We encourage all commit­ted banks worldwide to use this manual in their process of rethinking and thoroughly reinventing their corporate identity and activities. The do’s and don’ts of Sustainable Banking - A BankTrack manual The do’s and don’ts of Sustainable Banking - A BankTrack manual

2.     Commitment to Sustainability

Financial institutions must expand their missions from ones that prioritize profit maximization to a vision of social and environmental sustainability. A commitment to sustainability would require financial institutions to fully integrate the consideration of ecological limits, social equity and eco­nomic justice into corporate strategies and core business areas (including credit, investing, underwriting, advising), to put sustainability objec­tives on an equal footing to maximization of shareholder value and client satisfaction, and to actively strive to finance transactions that promote sustainability.

Collevecchio Declaration

Redefine your mission

A crucial landmark on the road towards sustainability, although not neces­sarily at the start, is the redefinition of the bank’s long term mission. This demands a profound rethinking of the reason of existence of your bank, what you have to offer to this world. A truly sustainable bank’s mission can­not be purely defined from the perspective of the maximization of share­holder value and client satisfaction. It needs to incorporate wider sustain­ability goals.

As a start, review the Universal Declaration of Human Rights, Agenda 21, the Millennium Development Goals, and ask yourself: how can the financial skills and know-how of our bank contribute to achieving these goals? How can our funds be used most effectively to foster social and environmental sustainability? How can we integrate the considerations of ecological limits, social equity and economic justice in all our activities? What type of world do we want to create and how can we as a bank help shape our collective future? In short: what is our mission?

Evaluate your portfolio

Using the perspective of your redefined mission, your bank needs to evalu­ate its portfolio. Assess all direct and indirect environmental and social impacts of the financial services provided by the bank to its clients, includ­ing retail banking (saving accounts, credit, mortgages), commercial banking (company loans, trade finance), investment banking (stock issuances and trading, project finance, stock analysis, M&A and other corporate advis­ing), asset management, private banking, trust banking and other forms of financial services.

Look at the regions and countries where you operate and the sectors in which your clients are active. Assess the positive and negative contribu­tions of these activities towards your new mission: are they fostering social and environmental sustainability? What social and environmental damage is facilitated with your money, your advice, your financial skills? Which finan­cial services (in specific regions, countries, sectors) could contribute to your mission, when guided by the right principles and objectives? And which financial services are inherently at odds with the sustainability mission of your bank?

Redefine your strategy

The evaluation of your bank’s portfolio will lead to strategic choices. To be­come a sustainable bank, a redefinition of the bank’s strategy is inevitable. Based upon an assessment of its past experience, its present capabilities and its future ambitions, your bank needs to select the social and environ­mental issues it wants to assign top priority to. Based upon these strate­gic decisions, the bank should select the types of clients it wants to focus on and the sectors and the regions and countries it wants to be active in. These strategic choices have of course to be adopted by the board of your bank.

Don’t treat sustainability as a niche market. Do recognize that sustainability is already at the core of all your business activities, as most activities financed by your bank have social and envi­ronmental impacts, be they positive or negative. The challenge is to recognise these impacts and shift their balance in a positive direction.

No bank is expected to cover everything - concentrate on the issues, sec­tors, countries where you can make a difference in fostering sustainability. Working with global clients is not mandatory, nor is spanning the globe with your office network. A more sensitive alternative is to select the countries you want to be active in, offering a range of banking services needed there - including banking services for the poor.

Spreading your investments and activities too thinly over all sectors can be counterproductive. You might better concentrate your efforts on the sectors which need your skills most to develop sustainably. Knowing and working intensively with a few sectors is a more sustainable form of risk manage­ment than spreading your investments over many sectors of which you do not sufficiently know the environmental and social risks.

Once you have gone through this exercise, take the hard decisions: get out of activities that are evidently not in line with your stated mission of sus­tainability, sever ties with those clients that will not follow you on your path, end your engagement with projects that manifestly threaten what is con­sidered good and precious in the world. Really, it is not that hard to identify these, it might be as simple as following your gut feeling of what is good. Out you go. Then focus on all the good business going on.

Develop sector and regional/country policies

For the specific sectors and countries your bank chooses to be active in, you need to develop concrete policies that allow you to deal with challenges that will inevitably arise. These policies serve a dual purpose: they define the ambitions and goals the bank wants to achieve and help promote, its vision of sustainability in concrete terms. But these policies also define the minimum standards to be met by each client before the bank is prepared to provide any form of financial service.

By setting these minimum standards, the sector and country policies play a crucial role in the bank’s Environmental and Social Risk Management System. Based upon such treaties and standards, the bank’s sector policies should define how the bank aims to work with its clients throughout the supply chain, as well as with civil society, to address issues such as indig­enous peoples’ rights, land rights, worker’s rights, deforestation and other threats to valuable ecosystems, etc. The policies should also indicate the bank’s preference for specific types of companies and initiatives, such as community-based cooperatives. At the same time the policies need to de­fine a bottom line in clear, measurable terms: the minimum standards which have to be met by each and every client in the sector to be acceptable for the bank. When these minimum standards are not met, the bank will not provide any form of financial service.

These minimum standards often do not follow automatically from interna­tional standards, but need to be interpreted and defined by the bankSec­tor and issue policies can be based upon international treaties relevant for specific sectors, such as the UN Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol which provide important guidelines for large green­house gas emitting sectors. Other important conventions in this respect are the Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants, the Ramsar Convention on Wetlands and ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. Sector policies can also be based upon the growing body of international multi-stakeholder initiatives which have defined best practice and standards for sustainability in specific sectors, such as the Forest Stewardship Council (FSC), the International Principles for Responsible Shrimp Farming, the Roundtable on Sustainable Palm Oil, the WCD Guidelines on Dams, the Framework for Responsible Min­ing, the Fair Wear Foundation and the Fairtrade Standards for Coffee.

These standards may be non-binding, but they reflect a consensus among committed stakeholders in these sectors on the issues which need to be addressed and the initiatives which need to be taken. As such they provide authoritative guidance for all stakeholders involved, including banks, for achieving sustainability in these sectors itself.

Develop issue policies

For important issues which arise in all sectors you are engaged in, your bank needs to define specific policies on what the bank aims to achieve. Such cross sector issue policies must cover issues such as human rights, cli­mate change, tax evasion, corruption and governance, but also Millennium Development Goals concerning the eradication of extreme poverty and the reduction of child mortality.

These policies should set goals based upon international conventions, such as the Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21 and the Global Compact, the ILO Core Labour Standards, UN conventions on hu­man rights including the UN Human Rights Norms for Business, and envi­ronmental conventions including the UN Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity. These issue policies can also be based upon multi-stakeholder initiatives such as the Extractive Industries Transparency Initiative or the Control Arms campaign.

In its issue policies the bank should relate to these international standards and define the contribution it aims to make to addressing these issues. A few examples:

Climate change presents new financial threats and risks to investors, but it also introduces new opportunities. Banks should play a leading role in shifting investments to renewable energy production and energy efficiency solutions, and away from high-carbon and fossil fuel invest­ments. Your bank can incorporate climate risk into your overall client risk identification and assessment process and develop a set of assess­ment tools to determine carbon reduction options. The commitment of your bank to greenhouse gas reductions should be made measurable by setting portfolio-level reduction targets, as well as normalized reduc­tions goals (e.g. carbon intensity of each Euro lent).In doing so, you can build upon the work of the Carbon Disclosure Project, a coalition of institutional investors which asks the world’s larg­est companies to report their annual investment-related and emissions information relating to climate change.

Don’t ignore climate change issues in your financing decisions. Do recognize the urgency of starting to take action today, if we are to avoid the most catastrophic impacts of climate change in the decades ahead.

The bank’s human rights policy can be based upon the UN Human Rights Norms for Business. These norms constitute the most compre­hensive and authoritative treatment of the human rights obligations of businesses, clarifying their obligation to promote, protect, respect and secure the fulfilment of human rights “within their respective spheres of activity and influence”. Each business entity, including banks, should adopt, publicly disseminate and implement internal rules of operation in compliance with the Norms. In addition, they should periodically report on and take necessary measures to implement the Norms; provide for independent investigation of complaints they receive; and apply and incorporate these Norms into their supply chains or other business re­lationships through their contracts, transactions or other arrangements. BankTrack is currently working on a position paper on banks and human rights.

Build capacity, train, motivate and reward employees

To put the ambitions formulated in specific policies into practice, the bank needs to devote considerable attention and resources to capacity building, training, motivating and rewarding its employees. All employees involved need to be trained with regard to the social and environmental issues related to the sectors, issues and countries in which the bank is active. Spe­cific attention should be paid to internalising the bank’s mission and specific goals by employees. Additionally, a sustainable human resources policy attracts, stimulates and rewards people who are able to contribute to the bank’s mission and sustainability goals most effectively.

Don’t give bonuses to your employees (including Board mem­bers) for mere quantity of business achieved, margins and short-term profits. Do reward employees who seriously work on the implementation of your bank’s policies. Your bonus system should integrate sustainability and longer time horizons and attribute positive value to prudent decision making.

Foster innovation

Global sustainability is not an easy goal to achieve. Radical changes are needed to use our natural resources efficiently, equitable and prudently to fulfil the needs of a growing global population, while preserving existing ecosystems and preventing climate change. At the same time, the global wealth and opportunities have to be redistributed, providing equal chances, securing human rights and a decent living to all global citizens.

To achieve all these goals, we need many innovations. Technical innovations may result in new products and new processing techniques, but financial innovations are similarly needed. Banks and other financial institutions need to use all their intellectual and financial skills to help other companies nurture technical innovations and bring them to the market, to assist the poor in creating a means of living, and to set up businesses which manage resources and ecosystems in a sustainable way.

Your bank should create structures which foster product and process in­novation to better achieve the sustainability goals you have defined. These structures should be dedicated to specific sectors or issues, collaborating with committed clients, industry groups, civil society organizations and governments to develop financing solutions for issues, groups and activities which are insufficiently dealt with at present. Some examples:

Shifting financing from carbon-based energy project towards renewable energy, such as solar energy, wind energy, small-scale hydropower and sustainable biomass production. The innovative structures which are presently used by banks to limit country and other specific risks in the financing of oil pipelines and coal-fired power plants, should be applied to enable the financing of renewable energy production. Product innova­tion is also needed to reward energy saving and efficiency by clients, for instance by providing cheaper mortgages for energy efficient houses.

The bank could actively engage in promoting sustainable agriculture, forestry and fishery practices, for example by participating actively in multi-stakeholder initiatives which set standards for sustainability. While these initiatives have resulted in the development of sustain­ability standards for many commodity sectors and a growing willing­ness among market players to buy sustainable commodities, small and medium-sized producers often still lack the financial means to invest in long-term, sustainable practices. Innovative forms of financing can help generate important environmental and biodiversity benefits there, as well as means of living for rural communities.

In all countries were the bank chooses to be active, it should develop active programs to offer financing to the poor. Small-scale artisans, suppliers, services companies and community initiatives can play a ma­jor role in spreading social equity and economic justice, when they have access to credit, payment accounts and other banking services. Appro­priate marketing channels - in addition to existing microcredit institu­tions - have to be developed to be able to offer this kind of financing. Currently, many people are still excluded - in India alone, 500 million people do not have access to banking services. To grasp this huge market opportunity, your bank needs to tailor specific products at lower costs to serve this population.

Collaborate with other financial institutions, market players, NGOs, governments to find solutions for specific issues, such as the 1.2 billion people who do not have access to safe water and the 2.6 billion people who have no access to sanitation, according to the UN Development Programme. As a consequence 1.8 million children die each year from diarrhoea and 443 million school days are lost to water-related illness­es. Water and sanitation are public goods, which should stay in the pub­lic domain. but the question remains how to mobilize support for and finance the fulfilment of such basic needs for everybody on this planet.

Don’t nominate yourself to eagerly for a Sustainable Banking Award just because you have started packing for your journey on the long and difficult road towards sustainability. Do claim one when you get there.

3.     Commitment to ‘Do No Harm’

Financial institutions should commit to do no harm by preventing and minimizing the environmentally and/or socially detrimental impacts of their portfolios and their operations. Financial institutions should create policies, procedures and standards based on the Precautionary Principle to minimize environmental and social harm, improve social and environ­mental conditions where they and their clients operate, and avoid in­volvement in transactions that undermine sustainability.

Collevecchio Declaration

Redefinition of risk

The commitment to ‘Do No Harm’ in the first place requires redefinition of the concept of risk, expanding it to other stakeholders and to the planet. Is the risk that your client will use your loan to cut down a High Conservation Value Forest and to push the local community from its land only a risk when it might cause legal problems or reputational damage to your bank? That may lead to the cynical conclusion that when the government facilitates the investment and NGOs do not react, no real risk is involved. Can we still call this corporate social responsibility?

A narrow, self-centred concept of risk might be useful in the early phases of awareness raising among your shareholders and employees. But if your bank aims to make further strides on the road towards sustainability, you need a broader risk concept. The new risk definition then needs to be founded on the bank’s mission in terms of fostering social and environ­mental sustainability. All direct and indirect impacts of the bank’s activities which go against its broader mission, which bring damage to the environ­ment or to impacted people, should be considered as risk, to be avoided and minimized.

Don’t treat sustainability solely as a reputation issue, although your reputation is at stake when you finance clients engaged in environmental destruction or social abuses. Do recognize that at the long term the risks run much deeper if you do not change the course of your bank drastically.

Minimum standards

Your bank’s risk management system needs to be based upon the precau­tionary principle, avoiding and minimizing social and environmental risks as far as possible. To be able to do so, your bank needs the minimum stan­dards laid down in a robust set of sector, issue and specific policies. These policies need to define both the minimum standards the bank adheres to before providing any financial service, as well as more ambitious objectives on how the bank aims to foster sustainability in these sectors.

Don’t finance questionable deals, just because the sponsor has a good reputation, because no laws are breached or because a multilateral development bank is also involved in the deal. Do recognize it involves your money, your standards, your reputation and your decision - there is no one to hide behind.

The Equator Principles are the most well-known set of sector policies in the banking sector and often presented as the banking sector’s answer to the sustainability challenge. They were first launched in June 2003 and revised in June 2006. A total of 42 banks and other financial institutions have now adopted the Equator Principles, which are pegged to the Performance Stan­dards of the International Finance Corporation.

Many NGOS welcomed the Equator Principles when they came into being, despite their shortcomings. BankTrack and others have monitored the Equa­tor Principles since their inception and offered constructive suggestions for addressing some of the fundamental problems. Regrettably, most of these problems have not been properly addressed in the recent revision of the Equator Principles.

The Performance Standards (and thereby the Equator Principles) do not reflect international law and international best practice. This is particularly true for issues such as human rights, climate change, biodiversity and for­est protection, as well as standards and practices for extractive industries, the military sector, dams, fisheries and agricultural sectors. The Equator Principles also lack consistent and rigorous implementation demands and procedures from the adopting banks. They neither require transparency nor any mechanism for monitoring implementation or ensuring compliance. So far, the adoption of the Equator Principles has also not prevented signato­ries from bidding on and financing some of the most environmentally and socially risky projects which have sought support from international project finance markets in recent years.

Given this situation, there is still a pressing need for bank policies to go beyond the Equator Principles, and develop policies that are consistent with international standards and best practice and that are applied transpar­ently and effectively. Banks need to develop their own policies on issues and sectors for which effective international sustainability standards are lack­ing. One example is the financing of arms production and arms trade. Arms embargoes and arms export controls are breached on a continuous basis, fuelling numerous conflicts and repressive regimes. The defence industry is known for its low sustainability standards, corruption and lack of transpar­ency. Any bank which is providing financial services to the defence sector takes serious risks to get involved in dubious transactions. The bank there­fore needs to develop a comprehensive policy itself, possibly involving a black list of excluded companies.

Don’t see the Equator Principles as best practice in the banking sector. Do join the banks that have adopted policies on specific sectors and issues which set higher aspirations and stricter stan­dards than the Equator Principles.

Define the scope of policies

It is of crucial importance to define the scope of each of the sector, regional/country and issue policies policies a bank has developed - specifying under which conditions the policy is applicable. After all, a policy with strong word­ing would not achieve much if it applies only to a small part of the bank’s portfolio. The scope must be wide enough to include all companies involved in a sector or issue, but specific enough to secure effective implementation. This scope issue has four dimensions:

Geography: Regional and country policies obviously have a limited geo­graphical scope, but the minimum standards should apply to all clients of the bank active in the sector or involved in the issue. However, in terms of goals or ambitions, policies may look for a geographical focus.

Sector: Any sector or sub-sector with a distinct profile of environmental and social issues needs a separate policy, to improve its relevance and effectiveness. For example, while one sector policy can cover the mining sector as a whole, a single sector policy for the agricultural sector is not possible. Separate policies are needed for cotton, sugar, coffee, cocoa, palm oil, soy, and other agricultural commodities.

Don’t adopt particular country, sector or issue policies that are immaterial to your business just because your peers have done so. Do conform to international best practices in the standards you set.

Types of clients: Sector policies should not limit their scope and the type of minimum standards to the primary producers in the sector (mining companies, agribusiness, energy producers, etc.). The down­stream players in the supply chains (traders, intermediate processors, manufacturers of consumer products, retailers) should also be covered in a good policy, as they influence supply chains strongly with their buy­ing power. Minimum standards for these downstream players need to be different than for primary producers, focusing more on their procure­ment policy, demanding a clear and transparent policy, independent verification and chain of custody management.

Financial services: Sustainable banking ultimately requires paying at­tention to the environmental and social impacts of the full range of services offered by your bank. This includes retail banking (saving ac­counts, credit, mortgages), commercial banking (company loans, trade finance), investment banking (stock issuances and trading, project finance, stock analysis, M&A and other corporate advising), asset man­agement, private banking, trust banking and other forms of financial services. The application of environmental and social policies needs to be tailored to different financial products and services.

Don’t hide behind your fiduciary duties as asset manager. Do recognize that new legal developments show that your fiduciary duties do not force you to leave environmental and social issues aside.

Environmental and Social Risk Management System

1. To ensure that the minimum standards in your policies are applied to all financial services, you need a rigorous Environmental and Social Risk Man­agement System. This should include the following elements:
2. Perform an initial sustainability review to identify the bank’s key sus­tainability risks and opportunities, and to guide appropriate policy development;
3. Create a robust overall sustainability approach that includes the six key Collevecchio principles;
4. Develop strong sector, regional/country and issue policies that are based on international norms and best practices, and which include clear standards for approving or declining transactions;
5. Establish organizational and accountability structures within the bank to implement the policies. Clearly assign responsibility for compliance to each policy to one of the directors of the bank. Set up internal lines of reporting and accountability which ensure effective and efficient decision making based upon the bank’s policies. Ensure that financial services are not approved if they are not assessed against the relevant policies;
6. Ensure sufficient internal resources are available for support and train­ing of your employees, by creating a specialised staff division at the corporate level to train and assist operational staff on sustainability is­sues and in applying the policies;
7. Establish standard procedures for transactions that include procedures for due diligence, consultation and compliance;
8. Develop unambiguous tools (like questionnaires or handbooks) for due diligence procedures. These tools should be understandable and ap­plicable for bank staff, clients and other stakeholders. The tools should evaluate the environmental and social impacts of the proposed financial services, the client’s past record, its commitment to sustainability, and its capacity for addressing the expected impacts;
9. Ensure an independent, comprehensive and substantive review of all technical documents supplied by the client, as well as a review of the adequacy of public consultation.
10. Develop procedures and tools to enable a sophisticated exchange of knowledge and information on (possible) clients with NGOs, other banks, governments and sustainable rating agencies. This information exchange helps to structure and improve your due diligence proce­dures;
11. Integrate clear covenants with your minimum standards in loan con­tracts, underwriting contracts and other financial service contracts. These covenants give a legal basis for the bank to call an event of default, when clients are not adhering to the bank’s policies during the period of financing;
12. Introduce formal client monitoring mechanisms that apply during the financing term of loans and other long-term financial services, including client reporting requirements, independent third party audits and pos­sible corrective actions;
13. Establish a complaint mechanism for stakeholders
14. Report externally on the content of your policies and on the functioning of the Environmental and Social Risk Management System
15. Assure that the functioning of the Environmental and Social Risk Man­agement System is reviewed regularly by the bank’s management as well as by internal and external auditors, resulting in continuous im­provement of procedures, tools, efficiency and effectiveness.

Don’t try to implement an effective and efficient Environmental and Social Risk Management System on the cheap. Do invest suf­ficiently in your capacity to screen all your clients on their social and environmental behaviour - in the long term this will pay out in terms of lower default risks and new business opportunities.

Implement, implement, implement…

The proof of the pudding is in the eating: adopting strong and comprehen­sive policies is not enough; implementing a well-functioning Environmental and Social Risk Management System is of crucial importance. The policies of your bank are insignificant unless the commitments made are implemented. Experience shows that implementation of policies is often the weakest spot, so all necessary attention should be devoted to this aspect.

Don’t write perfect policies, put them proudly on your website, talk about them in every interview, refer to them when ap­proached by NGOs - while failing to implement them. Do ensure that all employees understand and implement your policies and invest in facilities to support them.

4.     Commitment to Responsibility

Financial institutions should bear full responsibility for the environmen­tal and social impacts of their transactions. Financial institutions must also pay their full and fair share of the risks they accept and create. This includes financial risks, as well as social and environmental costs that are borne by communities.

Collevecchio Declaration

Accept responsibility for your indirect impacts

Just like any other (corporate) actor, your bank bears responsibility for the environmental and social impacts of your business activities. Just as banks are used to taking credit for their contributions to economic and social development in certain countries and sectors, they should also accept a shared responsibility (jointly with their clients) for the detrimental impacts of their financing decisions. Accepting this responsibility should lead to learning from mistakes, adjusting policies and procedures and sufficient efforts to mitigate and compensate adverse impacts that may result from your involvement in activities.

Fully accepting such responsibility is an important landmark on the road to­wards sustainability. It is the logical complement of the redefinition of your bank’s mission to encompass wider sustainability goals. When your bank publicly takes responsibility for the environmental and social impacts of the financial services provided, it strongly stimulates the internalization of the bank’s broader mission by its employees and shareholders.

Develop responsibility guidelines

Banks are seldom solely responsible for the detrimental impacts of the projects and companies they finance: the owners, authorities and other financiers also bear some level of responsibility. Founded on the acknowl­edgement that your bank shares some part of the responsibility for the environmental and social impacts of your financial services, you should therefore consult with other banks, NGOs and other stakeholders to develop responsibility guidelines.

These responsibility guidelines are necessary to assess in specific cases the level of responsibility of each stakeholder. Based upon this assessment it should be decided which steps each stakeholder, including your bank, should take to mitigate and compensate the detrimental impacts. Such re­sponsibility guidelines could be developed on a national level, or on a global sectoral level. Your bank should take the initiative to put this discussion on the agenda of existing and new multi-stakeholder initiatives.

Don’t think that it is alright to finance companies which violate your environmental and social minimum standards, just because you demand that they do not use your money for these activities. Do engage only with clients which meet your standards.

Support environmental and social liability legislation

Complementary to the development of responsibility guidelines in multi-stakeholder initiatives, your bank should support government efforts to reg­ulate the environmental and social liability of banks in legislation. Govern­ments -at least in theory- represent the interests of their people and of the environment. Regularly they are confronted with companies inflicting severe damage to the environment or to their inhabitants, resulting in enormous social, environmental and financial costs for which nobody can be held liable - because the company does not exist anymore, has insufficient funds, or is domiciled in a foreign country.

Governments have the legitimate task to improve social and environmental liability legislation on the national and international level, to ensure that foreign companies and their stakeholders can be held liable for such envi­ronmental and social disasters. As banks share a responsibility (jointly with their clients and other stakeholders) for the detrimental impacts of their financing decisions, their role should be addressed in this liability legislation. The efforts of your bank should therefore be directed at regulating this issue in a just and balanced way in the legislation of all countries in which your bank is active. Levelling the playing field in this way after all is in the inter­est of the committed, responsible banks.

Additionally, efforts should be increased to address this liability issue in international law. In a globalizing world, this would be the best way to pro­mote a real level playing field for all companies and all financial institutions.

Ensure fair and inclusive retail financing practices

Take all necessary steps to ensure that the bank’s retail products are equally available to all retail clients, irrespective of race, ethnicity, gender or other community characteristics, for the same interest rates. Ensure that appropriate reinvestment is made of disadvantaged communities’ deposits. Take all necessary steps to avoid engaging in or enabling so-called predato­ry lending to retail consumers. Similarly review the lending patterns of any retail lender, particularly subprime lenders, which the bank may purchase or whose loans it may help securitize or for which it may serve as trustee.

Don’t concentrate on exclusive banking in the countries where you are active, by offering services only to a small number of affluent clients. Do opt for inclusive banking by providing finan­cial services to a large number of middle class and poor clients. Although difficult, this approach offers better rewards in the long term.

Support solutions for the developing country debt crisis

A specific category of bank clients are governments and state-controlled entities in resource-rich countries with poor governance structures. Gov­ernments in these countries frequently seek loans using future exports of natural resources, such as oil, as collateral. The willingness of foreign finan­cial institutions to lend to such countries has several times undermined the international pressure for reforms in those countries. These governments continue to seek expensive commercial loans backed by resources rather than seeking cheaper loans from development banks, which would require a commitment to more transparency. Foreign financial institutions are thus opening the road for further fraud, corruption and mismanagement of public funds, and blocking the way for a development that benefits the local com­munities and the environment.

Your bank should insist on high governance standards before lending to such governments and should demand transparency on the use of funds. Broader anti-corruption and good governance issues should be taken into account when making funds available to governments. Your bank should also support enhanced transparency in resource-backed lending, as promot­ed by the Extractive Industries Transparency Initiative and the Publish What You Pay campaign.

Past (unconditional) loans by foreign banks to such governments have caused much of the present debt crisis in many developing countries (the so-called odious debt). Even when these countries are now governed by more democratic and transparent governments, their ability to invest in sustainable economic development is crippled by this heritage from their predecessors. Acknowledging your co-responsibility for these past loans, your bank should endeavour to find innovative solutions to the develop­ing country debt crisis and support calls for significant debt relief from civil society organisations.

Accept responsibility in your sphere of influence

The sphere of influence of your bank is wider than your portfolio of clients. In working with peer institutions in loan and underwriting syndicates and other consortia, your bank can set a good example and encourage the use of environmental and social standards and due diligence. As your bank cre­ates strategic partnerships with other financial institutions it should seek to ensure that your sustainability commitment is translated in those relation­ships. Finally, your bank has a public voice, and can support research, initia­tives, and public policies that promote sustainability.

Don’t just complain that the lack of environmental and social standards at other banks, for example at Chinese or Indian banks, creates an uneven playing field. Do use your relationships and leverage at these institutions to encourage them to adopt world-class sustainability policies.

5.     Commitment to Accountability

Financial institutions must be accountable to their stakeholders, particu­larly those that are affected by the companies and activities they finance. Accountability means that stakeholders must have an influential voice in financial decisions that affect the quality of their environments and their lives - both through ensuring that stakeholders rights are protected by law, and through practices and procedures adopted by financial institu­tions themselves.

Collevecchio Declaration

Consult on your policies

Your bank should be accountable to the people whose livelihoods and envi­ronments are affected by the companies and activities you finance, as well as to NGOs which legitimately defend broader social and environmental interests. In practice this accountability entails that you should consult civil society groups when creating sustainability policies, objectives, procedures and standards. To make this consultation effective it is necessary to trans­late policies in languages understood by local stakeholders. You must take concerns, objections and other inputs raised by civil society groups into account.

Ensure adequate information disclosure

As part of your bank’s social and environmental risk management proce­dure, the bank should ensure that clients disclose adequate information about the environmental and social impacts of proposed activities to affect­ed people and to NGOs, in a language and a manner appropriate to these communities. This also serves the interests of the bank as it ensures that public concerns are raised and resolved before they become conflicts.

Disclosure should not be avoided deliberately by your client through the claim of business confidentiality, which is generally irrelevant. Most of the environmental and social information relevant for affected people and NGOs does not fall within the narrow barriers of business secrets. Moreover, a cli­ent’s interest in confidentiality should not be overriding unless it outweighs the public’s right to know about impacts that may directly affect them.

Ensure Free, Prior and Informed Consent

The bank should ensure that their clients actively respect the right of in­digenous people to Free, Prior and Informed Consent (FPIC). This right has been recognised in international law. FPIC is a two-way, interactive nego­tiation that offers communities greater influence in decision-making. The process requires full and early disclosure of information on the potential impacts of a proposed investment. FPIC should be followed for any invest­ment that poses risks or threats to any given community. Requiring borrow­ers to meet the requirement of FPIC for certain projects like dams, mining projects, big infrastructural projects and so on, has the advantage for your bank that the community involved supports the project before you have to decide on the financing.

Establish a complaint mechanism

Your bank should develop a complaint mechanism for local and other stakeholders as part of its Environmental and Social Risk Management System, as described in chapter 3 on the Commitment to ‘Do No Harm’. This complaint mechanism should be open to the people whose livelihoods and environments are affected by the companies and activities financed by the bank, as well as to NGOs which legitimately defend broader social and environmental interests. The complaint mechanism should contain at least the following elements:

1. Specify who is responsible for each policy within the bank;
2. Specify who is to respond to complaints about a client’s possible non-compliance with one or more of the bank’s policies;
3. Specify within which period a response can be expected by the com­plainer;
4. Set up an investigative and decision taking procedure which has to be followed;
5. Ensure that the concerns of affected communities regarding a client’s activities are heard directly and are not filtered by the client;
6. Specify what steps the bank will take after a complaint has been as­sessed as well-founded. These steps should include possible changes to the Environmental and Social Risk Management System itself, and/or corrective measures against employees who disregarded procedures;
7. Specify what measures the bank will take to mitigate and compensate the impacts caused.

Don’t expect NGOs, affected people and others to trust upon your public relations statements. Do build a sustainable reputa­tion through transparency and accountability in your practices.

This internal complaint mechanism can be set up and managed by your bank individually, in addition to other mechanisms created together with a group of committed banks such as the signatories of the Equator Principles.

Support financial sector regulation on social and environmental issues

Complementary to the internal complaint mechanism, your bank should support government efforts to regulate the financial sector on social and environmental issues. Following the adoption of the Basel Capital Accord II in June 2004, financial regulators throughout the world demand banks to make a “comprehensive assessment of risks”. The BCA II does not deter­mine which risks have to be assessed; it leaves this up to the regulators in individual countries.

Governments and regulators could and should therefore take the initiative to make “a comprehensive assessment of social and environmental risks” mandatory for all banks operating within their jurisdiction. This would mean a combination of sector, country and issue policies with clear minimum standards, the effective implementation of an Environmental and Social Risk Management System and clear transparency and accountability procedures. Regulators could stimulate and complement this by setting up a complaint mechanism at the national level, open to the people whose livelihoods and environments are affected by the activities financed by banks from this country, as well as to NGOs which legitimately defend broader social and environmental interests.

Your bank should endeavour that “a comprehensive assessment of social and environmental risks” becomes mandatory in all jurisdictions in which your bank operates, complemented by national complaint mechanisms. Initiatives to create such a level playing field by financial sector regulation, such as the initiative of WWF with regard to the palm oil sector in Indone­sia, should be supported.

6.     Commitment to Transparency

Financial institutions must be transparent to stakeholders, not only through robust, regular and standardized disclosure, but also by being responsive to stakeholder needs for specialized information on financial institutions’ policies, procedures and transactions. Commercial confidenti­ality should not be used as an excuse deny stakeholders information.

Collevecchio Declaration

Annual sustainability reporting

In a world shifting from a trust me to a show me attitude, transparency is crucially important. Your bank should report annually on the steps taken to work towards the mission formulated. Which social and environmental issues does your bank give top priority and what has been done to address them? The Global Reporting Initiative Guidelines are a helpful reference point for these reports.

Don’t think that just relying on the GRI Guidelines, or answer­ing the questions in a very minimal manner, will be sufficient to provide adequate reporting on your bank. Do realize that the GRI Guidelines and its financial sector supplement are broadly worded and designed for the financial sector as a whole. Improve your transparency to surpass this benchmark.

Transparency on policies and implementation

The transparency of your banks to its stakeholders demands the disclosure of all sector, issue and country policies you have adopted - there is no such thing as good but confidential policies - including a definition of the scope of these policies. Additionally, the bank should be responsive to stakeholder requests for specific information on your bank’s policies and procedures.

As part of your annual sustainability report, your bank should also report systematically on the implementation of your Environmental and Social Risk Management System. Only then stakeholders will be able to check up on the bank’s increasing capability in making a meaningful difference to people and the planet. If your bank is actually implementing an efficient and ef­fective Environmental and Social Risk Management System, it should also be a leader in promoting and fulfilling this transparency. This will give you the ideal instrument to proof your mission and policies are more than just rhetoric, separating you clearly from the window dressers.

Don’t publish annual sustainability reports just for marketing purposes. Do publish reports based upon standardized and verifi­able parameters which are audited externally.

The issues to be covered when reporting on the implementation of your Environmental and Social Risk Management System include:

• Breakdown of your core business activities by sector and country/re­gion;
• Content of your country/region, sector and issue policies;
• Description of the Environmental and Social Risk Management System, including a description of the level of management that is responsible for compliance, and the internal lines of reporting and accountability;
• Information on the procedures and tools used in the due diligence process, including the independent review of technical documents and stakeholder consultation by the client;
• Description of staff training and capacity development efforts;

Information about contract covenants applied and formal client monitor­ing mechanisms established;

Specific instances of material non-compliance with bank policies, stan­dards or contract covenants, including the nature of the non-compli­ance, action taken to rectify it, whether that action has been successful and, if not, what further action (including the calling-in of loans) has been taken;

Description of the complaint mechanism for stakeholders;

Summary of conclusions and recommendations of external reviews of the functioning of the Environmental and Social Risk Management Sys­tem, as well as the steps taken by the bank’s management to improve procedures, tools, efficiency and effectiveness.

This external disclosure can be undertaken by your bank individually, but it could also be done together with a group of committed banks such as the signatories of the Equator Principles.

Disclose details of important clients

The most convincing proof to your stakeholders that your Environmental and Social Risk Management System is working properly, lies in disclosure on the portfolio of clients your bank is providing financial services to. Stake­holders should be able to find the names and details of the major clients of the bank - corporate clients, governments and projects - on your website. Where applicable social and environmental assessment reports should be available as well. Commercial confidentiality should not be used as an ex­cuse to deny stakeholders information.

The benchmark in this field has been set for a long time already by multi­lateral development banks, such as the World Bank, the Asian Development Bank and others. In recent years, a lot of Export Credit Agencies (ECA’s) started to publish at least the basic details of the clients they are financing on their websites. At first, the ECA’s had the same objections as most pri­vate banks still have: client confidentiality cannot be broken. But at present, most ECA’s announce in advance to their clients that their names can be published, which has cleared the way for more transparency.

Your bank can use the same approach to meet the need for transparency of its stakeholders. As a first step, your bank could publish on its website de­tails of its participations in loan and underwriting syndicates. As these deals are generally published in the financial press, there does not seem to be a good argument against such a step.

Don’t deny NGOs and stakeholders information on specific deals because of confidentiality reasons, while boasting about your participation in such syndicates in large advertisements in the financial press. Do disclose the names and details of your major clients.

7.       Commitment to Sustainable Markets and Governance

Financial institutions should ensure that markets are more capable of fostering sustainability by actively supporting public policy, regulatory and/or market mechanisms which facilitate sustainability and that foster the full cost accounting of social and environmental externalities.

Collevecchio Declaration

Support transparency within the extractive industries

Well governed countries which are richly endowed in oil, gas, and minerals reserves can generate large revenues to foster economic growth and reduce poverty. However when governance is weak, they may instead cause pov­erty, corruption, and conflict - the so called resource curse. It is essential to ensure that citizens and host communities benefit from investments in the extractive industry.

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and the Publish What You Pay coalition aim to defeat this resource curse by improving transparency and accountability concerning revenue generated and provided to the government. The EITI is a multi-stakeholder initiative, with partners from governments, oil, gas and mining companies, NGOs, and some major asset managers which calls on governments to publish what they earn from natural resources development. The Publish What You Pay coalition has a similar focus and additionally advocates for extractive companies to pub­lish what they pay to governments. It also advocates for the disclosure of key contract provisions between governments and extractives companies (such as environmentally and socially-relevant portions of Host Government Agreements or Intergovernmental Agreements). Your bank should support the EITI and Publish What You Pay initiatives, and work with their criteria.

Don’t confuse sustainability with legality and do not hide behind laws in corrupt, undemocratic countries. Do you trust these gov­ernments to protect your reputation?

Support regulation of the financial sector on environmental and social issues

Social and environmental considerations are generally lacking in financial sector legislation and regulations. To support governments’ capability to fos­ter sustainability and to create a level playing field on a high sustainability level, your bank should support efforts to include environmental and social issues in the financial sector regulations of the countries your bank is active in. An example is the role of banks in social and environmental liability leg­islation, or regulations which makes a comprehensive assessment of social and environmental risks mandatory for all banks, complemented by national complaint mechanisms.

On the international level, your bank should contribute to the work of UNEP Finance Initiative on stimulating other financial institutions, for example, those based in emerging markets, to behave in a more responsible way.

Don’t lobby against including banks in environmental liability legislation, as happened in the US around the CERCLA legislation and in Europe round the Environmental Liability Directive of the EU. Do use your political influence to promote the development of legislative and regulatory approaches to sustainable develop­ment.

Avoid tax havens

The bank should avoid and discourage the use of tax havens. Tax ha­vens help rich people and businesses to avoid taxes, which is depriving governments from billions of dollars of tax revenue annually and which is constraining in a serious way their potential to redistribute wealth and strengthen development opportunities. Trust banking and private banking departments of the bank should not be involved in tax haven activity, nor in financial transactions which facilitate illicit capital flight.

Don’t support questionable companies and wealthy individuals in avoiding to pay taxes in their domicile countries. Do acknowledge the importance of tax payments to enhance governments’ capa­bilities.

Include environmental and social issues in stock research

The stock analysts within your bank should strive to include the sustainabil­ity performance of companies into their research and to make recommen­dations based upon longer-term time horizons. The bank should develop the social and environmental knowledge of its stock analysts, giving equal attention to environmental and social issues in analyst reports.

Banks with asset management activities should at minimum adopt the UN Principles for Responsible Investment launched in April 2006, which demand to incorporate environmental, social and governance issues into investment analysis and decision-making processes. They should also support the En­hanced Analytics Initiative, in which signatories commit to allocate at least 5% of their brokerage commissions to brokers and external research pro­viders that have a demonstrated ability to incorporate extra-financial (e.g. environmental, social and governance) matters into their financial analysis.

Don’t recommend to investors the shares and bonds of compa­nies which do not meet the minimum standards set by your bank. Do include social and environmental issues prominently in stock analyses and prospectuses.

Invest in sector initiatives

If your bank chooses to be involved in a specific sector, region or country, it should play an active role in supporting initiatives to improve the sustain­ability of markets and governance in these sectors and countries. Sector initiatives for instance include the Marine Stewardship Council, the Kimber­ley Process, the Roundtable on Responsible Soy, the Forest Stewardship Council, the Silicon Valley Toxics Coalition, etc.

Trading in currencies and derivatives

The global trade volume in currencies and derivatives is exceeding US$ 1,500 billion per day, while the total amount of goods and services traded is estimated to be around US$ 8,000 billion per year. This means that more money is exchanged on the currencies markets in a single week than the annual trading volume of the productive economy.

These huge trading volumes are mainly linked to short term, speculative investments, which often create market instability (such as the Asian finan­cial crisis of 1997/98) and encourage companies only to look for short term profits instead of long term sustainability goals.

The trading in currencies and financial derivatives by your bank should be linked directly to risks and transactions in the productive economy and should not look for short term speculative gains. Your bank should also dis­courage your clients from pursuing speculative operations.

Conclusion

As you may have concluded from the above, sustainable banking is not for the weak; it involves creating a profound change in your business. While it may still feel that this is a choice open to individual banks (or corporations in general) to either follow or ignore, the trends in the financial world and expectations within society unmistakably point toward a obligation to take up this challenge. This manual might come handy then.

I.                   The Collevecchio Declaration on Financial Institutions and Sustainability

Financial institutions can and must play a positive role in advancing environ­mental and social sustainability. This declaration, endorsed by over 200 civil society organisations, calls on financial institutions to embrace six commit­ments, and take immediate steps to implement them as a way for financial institutions to retain their social license to operate. These commitments reflect civil society’s expectations of the role and responsibilities of the fi­nancial services sector in fostering sustainability.

The Role and Responsibility of Financial Institutions

The financial sector’s role of facilitating and managing capital is important; and finance, like communications or technology, is not inherently at odds with sustainability. However, in the current context of globalization, financial institutions play key roles in channelling financial flows, creating financial markets and influencing international policies in ways that are too often unaccountable to citizens, and harmful to the environment, human rights, and social equity.

Financial institutions have played a role in irresponsibly channelling money to unethical companies, corrupt governments, and egregious projects. In the Global South, financial institutions’ increasing role in development finance has meant that they bear significant responsibility for international financial crises, and the crushing burden of developing country debt. How­ever, most financial institutions do not accept responsibility for the envi­ronmental and social harm created by their transactions, even though they may be eager to take credit for the economic development and benefits derived from their services. And relatively few financial institutions, in their role as creditors, analysts, underwriters, advisers, or investors effectively use their power to deliberately channel finance into sustainable enterprises, or encourage their clients to embrace sustainability.

Similarly, the vast majority of financial institutions do not play a proactive role in creating financial markets that value communities and the envi­ronment. As companies, financial institutions concentrate on maximizing shareholder value, while as financiers they seek to maximize profit; this dual role means that financial institutions have played a pivotal role in cre­ating financial markets that predominantly value short-term returns. These brief time horizons create intense pressure for companies to put short-term profits before longer-term sustainability goals, such as social stability and ecological health.

Finally, through the work of international public policy bodies such as the Bretton Woods institutions, the power of financial institutions has increas­ingly expanded as countries have deregulated, liberalized, and privatized their economies and financial markets. Financial institutions have not only actively promoted these policies and processes, but they have benefited from them through increased profit and influence.

In too many cases, financial institutions have unfairly benefited at the ex­pense of communities and the environment. For example, during financial crises, many financial institutions charged high risk premiums to indebted countries, while at the same time benefiting from public bail-outs. Some fi­nancial institutions have spoken out against innovative solutions to the debt crisis, such as the sovereign-debt restructuring processes proposed by civil society groups and now being discussed in the International Monetary Fund. And financial institutions’ voices have been absent in efforts to address tax havens, a problem that blocks progress towards equity and sustainability.

As a result, civil society is increasingly questioning the financial sector’s ac­countability and responsibility, and challenging financial institutions’ social license to operate. As major actors in the global economy, financial insti­tutions should embrace a commitment to sustainability that reflects best practice from the corporate social responsibility movement, while recogniz­ing that voluntary measures alone are not sufficient, and that they must support regulations that will help the sector advance sustainability.

Six Commitments to Key Principles

Acknowledging that financial institutions, like all corporations, exist as creations of society to act in the public interest, financial institutions should promote the restoration and protection of the environment, and promote universal human rights and social justice. These principles should be inher­ent in the way that they offer financial products and services, and conduct their businesses.

Finance and commerce has been at the centre of a historic detachment between the world’s natural resource base, production and consumption. As we reach the boundaries of the ecological limits upon which all com­merce relies, the financial sector should take its share of responsibility for reversing the effects this detachment has produced. Thus, an appropriate goal of financial institutions should be the advancement of environmental protection and social justice rather than solely the maximization of financial return. To achieve this goal, financial institutions should embrace the follow­ing six commitments:

Commitment to Sustainability

Financial institutions must expand their missions from ones that pri­oritize profit maximization to a vision of social and environmental sustainability. A commitment to sustainability would require financial institutions to fully integrate the consideration of ecological limits, social equity and economic justice into corporate strategies and core business areas (including credit, investing, underwriting and advising), to put sustainability objectives on an equal footing to shareholder maximiza­tion and client satisfaction, and to actively strive to finance transactions that promote sustainability.

Commitment to ‘Do No Harm’

Financial institutions should commit to do no harm by preventing and minimizing the environmentally and/or socially detrimental impacts of their portfolios and their operations. Financial institutions should create policies, procedures and standards based on the Precautionary Principle to minimize environmental and social harm, improve social and envi­ronmental conditions where they and their clients operate, and avoid involvement in transactions that undermine sustainability.

Commitment to Responsibility

Financial institutions should bear full responsibility for the environmen­tal and social impacts of their transactions. Financial institutions must also pay their full and fair share of the risks they accept and create. This includes financial risks, as well as social and environmental costs that are borne by communities.

Commitment to Accountability

Financial institutions must be accountable to their stakeholders, par­ticularly those that are affected by the companies and activities they finance. Accountability means that stakeholders must have an influen­tial voice in financial decisions that affect the quality of their environ­ments and their lives -- both through ensuring that stakeholders’ rights are protected by law, and through practices and procedures adopted by financial institutions themselves.

Commitment to Transparency

Financial institutions must be transparent to stakeholders, not only through robust, regular and standardized disclosure, but also by being responsive to stakeholder needs for specialized information on financial institutions’ policies, procedures and transactions. Commercial confiden­tiality should not be used as an excuse deny stakeholders information.

Commitment to Sustainable Markets and Governance

Financial institutions should ensure that markets are more capable of fostering sustainability by actively supporting public policy, regulatory and/or market mechanisms which facilitate sustainability and that foster the full cost accounting of social and environmental externalities.

II.                Recommended information sources

Reports

A Big Deal? Corporate Social Responsibility and the Finance Sector in Europe, Report by nef (new economics foundation) for the COrporate REsponsibility coalition, London, December 2005;

Equator Principles II - NGO comments on the proposed revision of the Equator Principles, BankTrack, Utrecht, 26 April 2006;

Investing in climate change: the role of Dutch banks, Report by Dutch Sustainability Research for Milieudefensie (Friends of the Earth Nether­lands), Amsterdam, June 2006;

People, Planet, Palm Oil? - A Review of the Oil Palm and Forest Poli­cies adopted by Dutch Banks, Report by Profundo and AIDEnvironment for Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Amsterdam, April 2006;

Shaping the Future of Sustainable Finance - Moving from Paper Promises to Performance, Report by WWF United Kingdom and BankTrack, London / Utrecht, January 2006;

Solidly Swiss? Credit Suisse, UBS and the global oil, mining and gas industry, Report by BankTrack and Erklärung von Bern, Utrecht / Zürich, June 2006.

Websites of BankTrack and its members

BankTrack: www.banktrack.org

Amigos da Terra - Amazonia Brasileira: www.amazonia.org.br/ef

Berne Declaration: www.evb.ch

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale: www.crbm.org

Center for Human Rights and Environment: www.cedha.org.ar/en

Fair Finance Watch: www.fairfinancewatch.org

Friends of the Earth United States: www.foe.org

Friends of the Earth Netherlands - Milieudefensie: www.milieudefensie.nl

International Rivers Network: www.irn.org

Les Amis de la Terre - FoE France: www.amisdelaterre.org

Mineral Policy Institute: www.mpi.org.au

Netwerk Vlaanderen: www.netwerkvlaanderen.be

Platform: www.carbonweb.org

Rainforest Action Network: www.ran.org

Urgewald: www.urgewald.de

WEED: www.weed-online.de

WWF-UK: www.wwf.org.uk

Other relevant websites

Agenda 21: www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21

Carbon Disclosure Project: www.cdproject.net

Clean Clothes Campaign: www.cleanclothes.org

Cluster Munition Coalition: www.stopclustermunitions.org

Consortium on Shrimp Farming and the Environment: www.enaca.org

Control Arms: www.controlarms.org

Convention on Biological Diversity: www.biodiv.org

Dams and Development Project: www.unep.org/dams

Enhanced Analytics Initiative: www.enhancedanalytics.com

Equator Principles: www.equator-principles.com

Extractive Industries Transparency Initiative: www.eitransparency.org

Fair Wear Foundation: www.fairwear.nl

Forest Stewardship Council: www.fsc.org

Framework for Responsible Mining: www.frameworkforresponsiblemining.org

Global Reporting Initiative: www.globalreporting.org

International Fair Trade Association: www.ifat.org

International Labour Organisation: www.ilo.org

Kimberley Process: www.kimberleyprocess.com

Marine Stewardship Council: www.msc.org

OECD Guidelines for Multinational Enterprises: www.oecd.org/daf/investment/guidelines

Publish What You Pay: www.publishwhatyoupay.org

Ramsar Convention on Wetlands: www.ramsar.org

Round Table on Responsible Soy: www.responsiblesoy.org

Roundtable on Sustainable Palm Oil: www.rspo.org

Silicon Valley Toxics Coalition: svtc.etoxics.org

Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants: www.pops.int

Sustainable Food Laboratory: www.sustainablefood.org

UN Framework Convention on Climate Change: www.unfccc.int

UN Global Compact: www.unglobalcompact.org

UN Millennium Development Goals: www.un.org/millenniumgoals

UN Principles for Responsible Investment: www.unpri.org

UNEP Finance Initiative: www.unepfi.org

United Nations: www.un.org

United Nations Development Programme: www.undp.org

Universal Declaration of Human Rights: www.udhr.org

Voluntary Principles on Security and Human Rights: www.voluntaryprinciples.org 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

SOURCE: 

Colophon

Author: Jan Willem van Gelder (Profundo)

Editing: Johan Frijns

Design: Bart Bruil, Easymind

Thanks for their inputs: Kavaljit Singh, Andreas Missbach, Michelle Chan-Fishel, Victorio Mattarozzi, Christophe Scheire, Jennifer Morgan, Mika Paluello, Andrea Baranes, Bill Barclay, Dana Clark, Matthew Lee, Nick Hildyard

Contents

1. Getting started...............................................................................4

2. Commitment to Sustainability.........................................................6

3. Commitment to ‘Do No Harm’........................................................14

4. Commitment to Responsibility.......................................................20

5. Commitment to Accountability.......................................................24

6. Commitment to Transparency.......................................................27

7. Commitment to Sustainable Markets and Governance..................30

Conclusion.........................................................................................33

Annex I The Collevecchio Declaration................................................34

Annex II Recommended information sources.....................................38

The do’s and don’ts of Sustainable Banking - A BankTrack manual