Warga Pasir Tetapkan 61.000 Hektar Kawasan Hutan Adat

Kalangan warga tujuh kampung di hulu Sungai Kandilo dan Sungai Telake di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, berinisiatif menetapkan 61.000 hektar kawasan hutan mereka sebagai hutan adat. Inisiatif itu diambil untuk menyelamatkan hutan dari kehancuran akibat perluasan hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit serta pertambangan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur (Kaltim) Isal Wardhana mengatakan hal itu di Kota Samarinda, Kamis (27/8). Pengukuhan dilaksanakan dalam suatu pertemuan antarwarga hulu Telake dan Kandilo pada 20-21 Agustus di Kampung Muara Payang, Kecamatan Muara Komam.

"Pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam perspektif adat sudah dikenal warga Pasir berabad-abad lamanya. Namun, pemerintah hingga kini belum mengakui keberadaannya," kata Isal.

Hutan sumber kehidupan masyarakat asli itu terancam rusak akibat kegiatan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan atas izin pemerintah di dekatnya.

Isal mengatakan, sejumlah tanda hancurnya lingkungan sudah tampak. Misalnya, pertambangan batu bara di hulu Telake dan Kandilo oleh perusahaan berizin dari pemerintah pusat mengakibatkan air sungai keruh. Ikan sulit didapat. Binatang buruan juga kian sedikit di hutan dekat tambang.

Untuk mencegah kerusakan lebih besar, lanjut Isal, warga berinisiatif melindungi kawasan sumber kehidupan mereka sebagai hutan adat. "Diharapkan pemerintah daerah mengukuhkan kawasan lewat peraturan daerah atau paling tidak keputusan bupati," katanya.

Kawasan-kawasan kelola itu terletak di Kampung Muluy seluas 10.000 hektar hutan adat dan 3.000 hektar kawasan perladangan dan perburuan. Kampung Sekuan Makmur menetapkan 100 hektar hutan adat. Kampung Long Sayo menetapkan 8.000 hektar hutan adat dan 2.000 hektar kawasan perladangan. Kampung Muara Payang menetapkan 10.000 hektar hutan adat.

Kampung Lusan menetapkan 7.500 hektar hutan adat untuk berkebun dan berburu. Kampung Telake menetapkan 10.000 hektar hutan adat, 5.000 hektar kawasan perladangan, dan 5.000 kawasan perburuan. Kampung Muara Samu menetapkan 300 hektar kawasan Gunung Belaung untuk perkebunan (rotan, kopi, durian, langsat, dan pohon madu) dan berinisiatif melindungi kawasan Danau Kreketa dan Danau Toramais.

KAMIS, 27 AGUSTUS 2009 | 16:51 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com — http://sains.kompas.com/read/xml/2009/08/27/1651157/warga.pasir.tetapkan.61.000.hektar.kawasan.hutan.adat

El Nino Berdampak Positif pada Perikanan

Gejala El Nino yang sedang berlangsung tidak hanya mendatangkan kerugian akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Namun, di perairan, seperti di selatan Pulau Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, dapat menguntungkan atau berdampak positif karena biota ikan dari kedalaman akan berenang lebih dekat ke permukaan laut.

”Pengaruh El Nino memang bisa mengakibatkan musim penangkapan ikan menjadi lebih banyak. Namun, nelayan juga harus dipersiapkan untuk menghadapi musim paceklik setelah itu,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi pada konferensi pers, Rabu (26/7) di Jakarta.

Freddy di dalam konferensi pers menekankan perlunya program kelautan dan perikanan menjadi bidang pembangunan tersendiri. Dia menyampaikan capaian kinerja pembangunan kelautan dan perikanan selama lima tahun terakhir, termasuk keberhasilan penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Sail Bunaken di Sulawesi Utara pada Agustus ini.

Tak bisa dilawan

Secara terpisah, dampak positif El Nino juga dipaparkan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Edvin Aldrian. ”Selama ini publik disuguhi informasi dampak El Nino masih dari sisi yang tidak menguntungkan saja,” kata Edvin.

Menurut dia, alam, termasuk fenomena El Nino, tak bisa dilawan. Tindakan adaptif atau memanfaatkan nilai keuntungan yang ditimbulkannya menjadi sangat penting.

Pada sektor perikanan, fenomena El Nino mengakibatkan suhu laut menjadi lebih dingin. Biota laut, termasuk ikan-ikan bernilai ekonomis, seperti ikan tuna dari kedalaman, akan berenang mendekati permukaan
laut.

Dengan kondisi air laut seperti itu, industri rumput laut juga lebih diuntungkan. Termasuk pula industri garam karena mendapatkan penyinaran matahari yang lebih lama sehingga produksi juga akan lebih menguntungkan petani.

Perburuan sirip hiu

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi juga menyinggung perburuan sirip ikan hiu di wilayah perairan Indonesia timur bagian selatan. Pihak Australia pun sering melayangkan protes atas tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem kelautan tersebut.

”Nelayan-nelayan tradisional penangkap ikan hiu, yang hanya mengambil siripnya, itu hanya dimanfaatkan oleh ’mafia’ saja,” kata Freddy.

Freddy mengatakan bahwa ”mafia” yang dimaksudkan tersebut adalah para pedagang yang mengambil keuntungan dari perolehan sirip ikan hiu. Ia menyebutkan, ”mafia” itu berperan hingga membelikan kapal nelayan untuk menangkap ikan hiu dan hanya mengambil siripnya saja.

”Satu kapal yang diberikan ke nelayan tradisional harganya paling-paling hanya Rp 30 juta. Namun, pendapatan ’mafia’ dari hasil sirip ikan hiu bisa mencapai Rp 5 miliar,” kata Freddy.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik menyatakan, untuk masalah perburuan sirip ikan hiu ini, pemerintah dituntut lebih tegas menerapkan kebijakannya dalam hal konservasi atau penyelamatan lingkungan.(NAW)

Kamis, 27 Agustus 2009 | 04:35 WIB

Jakarta, Kompas -http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/27/04354865/el.nino.berdampak.positif.pada.perikanan

Defisit Anggaran Amerika Serikat 9 Triliun Dollar

Dalam Jangka Panjang Perekonomian Terganggu

Defisit anggaran Pemerintah AS diperkirakan akan mencapai 9,05 triliun dollar AS dalam 10 tahun mendatang. Dampak defisit yang menggelembung ini, program reformasi Presiden Barack Obama dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan terganggu.

Besaran perkiraan defisit itu bertambah 2 triliun dari perkiraan sebelumnya. Defisit terus membesar karena Pemerintah AS memerlukan banyak sekali dana untuk memperbaiki sistem finansial dan stimulus fiskal untuk mengerakkan kembali perekonomian.

Untuk menutupi defisit, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam jangka panjang, meningkatkan penerimaan pajak, serta memangkas pengeluaran. Persyaratan ini tampaknya akan sulit dilakukan dalam masa krisis seperti ini.

Semua ini merupakan warisan dari kebijakan buruk mantan Presiden AS George W Bush. Di dalam negeri, Bush mengurangi penerimaan pajak korporasi. Di luar negeri Bush menjalankan dua perang, di Irak dan Afganistan, yang menelan triliunan dollar AS dana Pemerintah AS. Di sisi keuangan, rezim Bush tidak mengekang perilaku liar korporasi, yang termasuk memicu krisis ekonomi.

Keadaan diperkirakan akan memburuk karena produktivitas ekonomi AS akan menurun seiring dengan meningkatnya warga berusia tua. Hal ini juga akan membuat Pemerintah AS memerlukan lebih banyak pengeluaran, sementara penerimaan berkurang.

Seiring dengan membengkaknya defisit anggaran, total utang Pemerintah AS juga akan mencapai 11,6 triliun dollar AS. Besaran defisit dan potensi peningkatan utang ini akan menimbulkan debat politik.

Kubu Partai Republik meminta Obama meninggalkan rencana mengenai program pembiayaan pelayanan kesehatan agar terjangkau masyarakat. Obama juga diminta menangguhkan program pengurangan pemanasan iklim global.

Ini adalah program yang juga dilakukan George W Bush, pendahulu Obama. Namun, usulan Republik ini membuat AS tidak diskukai dunia dan juga dicaci warga sendiri karena warga miskin tak mampu berobat.

Sebelumnya, Obama sudah mengatakan akan memangkas defisit hingga setengah dari yang diwarisinya dari Bush di akhir masa jabatannya pada tahun 2013 mendatang.

Akan tetapi, popularitas presiden baru ini semakin merosot karena mendapatkan kritik pedas dari lawan-lawan politik mengenai cara membiayai reformasi kesehatan yang sedang disusun.

”Pemerintah sangat khawatir soal defisit ini dan berupaya agar defisit itu tetap terkendali. Itu merupakan prioritas,” ujar Direktur Anggaran Gedung Putih Peter Orszag.

Republik berceloteh

Kubu Republik mulai berceloteh dengan mengatakan defisit itu sangat mengkhawatirkan. ”Sirene fiskal kita telah berbunyi,” ujar anggota Senat dari Republik Mitch McConnell. Beban ini akan memberatkan generasi mendatang dan makin tidak terkontrol.

”Defisit anggaran yang permanen dan besar ini sangat negatif dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Defisit akan mendorong tingkat suku bunga naik dan mengurangi jumlah modal yang tersedia untuk investasi serta mengurangi pertumbuhan produktivitas,” ujar Augustine Faucher, Director Ekonomi Makro pada Moody’s Economy.com. Defisit yang ditutup dengan utang, di masa datang membuat anggaran terkuras untuk membayar cicilan utang.

Biro Manajemen dan Anggaran (OMB) memperkirakan perekonomian AS akan terkontraksi sebesar 2,8 persen tahun ini,
lebih dalam dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 1,2 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan penyerapan tenaga kerja rendah. Tingkat pengangguran diperkirakan akan mencapai puncak pada akhir 2009 menjadi 10 persen.

Perkiraan defisit, yang diluncurkan pemerintah, lebih kurang sama dengan perkiraan dari Biro Anggaran Kongres AS (CBO). Badan milik Kongres AS ini menaikkan perkiraan defisit pada 10 tahun mendatang menjadi 7,1 triliun dollar AS.

Walau sebagian besar defisit itu merupakan buah dari kebijakan Bush, kebijakan populis Obama juga menambah sisi bahaya. Obama sudah menyatakan bahwa dia akan memperpanjang beberapa bentuk penghapusan pajak, yang pernah diluncurkan Bush. Hal ini justru membuat penerimaan negara rendah, sementara pengeluaran meningkat, terutama di masa resesi.(AP/AFP/Reuters/joe)

Kamis, 27 Agustus 2009 | 04:41 WIB

Washington, Rabu - http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/27/04414458/defisit.anggaran.amerika.serikat.9.triliun.dollar

Aktivitas Pertambangan Mengkhawatirkan

Aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan rakyat di Indonesia Timur, telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang mengkhawatirkan. Pertambangan rakyat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan lebih besar daripada pertambangan perusahaan besar.

Hal itu dinyatakan Menneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar seusai membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar, Suawesi Selatan, Rabu (26/8).

”Di Indonesia Timur, ada banyak pertambangan skala besar, seperti Freeport, Tangguh, atau Inco. Mereka memiliki rencana pascatambang dan melakukan pertambangan sesuai amdal. Pertambangan rakyat kecil-kecil, tetapi banyak dan sangat sulit dikendalikan. Ke depan, aktivitas pertambangan harus tunduk kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis,” kata Rachmat.

Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Ridwan D Tamin menyatakan, aktivitas pertambangan rakyat yang menimbulkan kerusakan lingkungan terparah terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara.

”Jumlah penambang begitu banyak dan tersebar luas. Aparat keamanan kesulitan mengendalikan,” kata Ridwan. Ia mengakui, jumlah izin pertambangan yang dikeluarkan bupati/wali kota sangat banyak.

Rachmat menyatakan, penanganan aktivitas pertambangan rakyat harus menggunakan pendekatan berbeda dengan penanganan aktivitas pertambangan perusahaan besar. ”Kalau perusahaan besar melanggar aturan, harus dikenai sanksi hukum tegas. Tetapi, untuk penambangan rakyat harus ditangani dengan pendekatan perbaikan kesejahteraan,” katanya.

Ia menyatakan, pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Indonesia Timur menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kemiskinan dan buruknya infrastruktur. ”Padahal, Indonesia timur memiliki ekosistem khas, keanekaragaman hayati yang tinggi dan harus dilindungi,” kata Rachmat.

Tidak bohong

Terkait presentasi kepada publik tentang penelitian dugaan pencemaran laut di Teluk Buyat, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman mengatakan, ilmuwan tak mungkin bohong dalam menanggapi hasil penelitian sebuah obyek. Kesalahan dalam penelitian tak bisa dikategorikan kebohongan.

”Masyarakat diminta memahami penelitian pascatambang limbah tailing di Teluk Buyat oleh tim independen,” kata Kusmayanto di Manado, Sulawesi Utara, Rabu. Teluk Buyat merupakan lokasi pembuangan limbah tailing oleh PT Newmont Minahasa Raya.

Ketua Panel Ilmiah Independen (PII) Dr Irene Umboh mengatakan, berdasarkan kajian ilmiah dan hasil penelitian sejak September 2008 diperoleh fakta, kadar arsenik dan merkuri di Teluk Buyat di bawah ambang batas. ”Kadar arsenik di bawah 12 ppm, sedangkan logam merkuri hampir tidak terdeteksi. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Irene.

PII merupakan gabungan para peneliti dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Sam Ratulangi, Manado. (ROW/ZAL)

Kamis, 27 Agustus 2009 | 05:11 WIB

Makassar, Kompas - http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/27/05112157/aktivitas.pertambangan.mengkhawatirkan

Negara Ambil Alih 47.000 Hektar Lahan DL Sitorus

Pemerintah secara resmi mengambil alih lahan seluas 47.000 hektar dari Derianus Lunggung Sitorus. Lahan tersebut berada di dalam Register 40 di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Proses eksekusi dilangsungkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (26/8). Dengan adanya eksekusi ini, operasional dan manajemen beberapa perusahaan yang ada di Register 40 itu beralih ke pemerintah.

Saat ini perusahaan perkebunan yang ada di lahan tersebut, antara lain, Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, PT Torganda, Koperasi Parsub, dan PT Torus Ganda.

Selaku eksekutor, Kejaksaan Tinggi Sumut kemarin menyerahkan berita acara eksekusi kepada pihak yang mewakili pemerintah, yaitu Dinas Kehutanan Sumut. ”Berita acara ini menjadi titik awal kami melangkah. Kami akan menyomasi manajemen lama untuk meninggalkan lokasi secara baik-baik,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumut James Budiman Siringoringo.

Saat proses eksekusi berlangsung, ratusan orang, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Adat Simangambat Ujung Batu, menyatakan penolakan. Dalam unjuk rasanya, kelompok yang dikoordinasi Sutan Ahmad Sayuti Haisuban itu menyatakan, lahan di Register 40 merupakan tanah ulayat yang dilindungi hukum. Pemakaian tanah oleh DL Sitorus sejak tahun 1998 berlangsung atas permintaan warga. (NDY)

Kamis, 27 Agustus 2009 | 04:40 WIB

Medan, Kompas - http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/27/04404624/negara.ambil.alih..47.000.hektar.lahan.dl.sitorus