Pemerintah terus memacu produksi listrik dari sumber panas bumi atau geotermal. Salah satu kebijakan terbaru adalah pemerintah menugasi PT PLN untuk membeli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan harga yang dianggap ”atraktif” atau menarik.
”Meskipun ada kebijakan-kebijakan baru, target yang harus dicapai masih pesimistis,” kata Direktur Eksekutif Bimasena Michael Sumarijanto dalam lokakarya mengenai panas bumi, Senin (14/12) di Jakarta.
Bimasena merupakan kelompok masyarakat pertambangan dan energi yang independen dan netral. Menurut Sumarijanto, pesimistis itu salah satunya karena lemahnya kontrol Departemen Kehutanan terhadap lahan yang akan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), lahan itu ternyata sudah dirambah penduduk dan lahannya sudah dikonversi. ”Tidak mudah memanfaatkan lahan yang sudah dikuasai penduduk,” ujarnya. Di sisi lain, dalam implementasi kebijakan pemerintah soal energi panas bumi, ternyata sejumlah institusi pemerintah belum satu suara.
Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar membacakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh tertanggal 4 Desember 2009 tentang ”Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLTP”.
”Atraktif”
Sukhyar menyebutkan, patokan harga itu cukup ”atraktif”, yakni harga patokan tertinggi 9,7 sen dollar AS per kwh untuk pembelian listrik oleh PT PLN.
Patokan harga tertinggi listrik dari PLTP 9,7 sen dollar AS atau berkisar Rp 900 per kilowattjam (kwh), menurut Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Surya Darma, memberikan rasa optimis terhadap pencapaian target peningkatan kapasitas PLTP pada 2014 menjadi 4.700 megawatt (MW). Adapun kapasitas terpasang saat ini 1.196 MW. ”Rasa optimis itu didasari karena PT Pertamina sudah mempersiapkan pembangunan PLTP yang cukup signifikan,” kata Surya Darma.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Marzan Aziz Iskandar, yang juga hadir sebagai narasumber lokakarya tersebut, menyatakan, saat ini masih terjadi kekurangan tenaga ahli di bidang panas bumi. Setidaknya, untuk mempersiapkan kapasitas listrik 4.700 MW dari PLTP, masih dibutuhkan sekitar 4.000 ahli yang terdidik.
Menurut Surya, upaya untuk memacu produksi listrik dari panas bumi ini untuk menunjukkan pula komitmen Indonesia dalam mengembangkan energi ramah lingkungan. (NAW)
Selasa, 15 Desember 2009 | 10:43 WIB
Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/15/10431795/pemanfaatan.panas.bumi.terus.dipacu
Tuesday, December 15, 2009
Dana Listrik Terpenuhi, Separuh Kebutuhan Berasal dari China
Sumber pendanaan untuk proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt dipastikan mencapai 100 persen. Nilai total keseluruhan pendanaan adalah 5,56 miliar dollar AS plus Rp 23,2 triliun atau sekitar Rp 78 triliun hingga Rp 79 triliun.
”Komitmen pendanaan untuk pembangkit sudah mencukupi untuk total 9.500 megawatt. Jadi, boleh dikatakan untuk pembangkit 10.000 MW misi sudah terpenuhi (mission accomplished),” ujar Wakil Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Rudiantara seusai penandatanganan enam nota kesepahaman perjanjian kredit pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap dan transmisi di Jakarta, Senin (14/12).
Hadir pada kesempatan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama PLN Fahmi Muchtar, Dirut PT Bank Mandiri Agus Martowardojo, Dirut Gatot M Suwondo, Dirut BCA DE Sutijoso, Dirut BRI Sofjan Basyir, serta Duta Besar China untuk Indonesia Zhang Qiyue.
”Sebagian dari pendanaan itu dari China. Dari total kebutuhan dana Rp 78 triliun, China sudah memberikan komitmen untuk memberikan pendanaan senilai 4 miliar dollar AS (atau sekitar Rp 40 triliun),” kata Rudiantara.
Dijelaskan, hingga akhir November 2009, China sudah mencairkan 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 10 triliun.
”Sisanya dicairkan bergantung pada perkembangan proyeknya,” kata Rudiantara.
Enam MoU tersebut diarahkan untuk pendanaan proyek PLTU 3 Jawa Timur-Tanjung Awar-awar berkapasitas 2 x 350 MW; PLTU Kepulauan Riau, Tanjung Bale Karimun (2 x 7 MW); dan PLTU 1 Riau,
Bengkalis, berkapasitas (2 x 10 MW).
Selain itu, juga untuk proyek PLTU 2 Riau, Selat Panjang (2 x 7 MW); PLTU 1 Kalimantan Barat, Parit Baru (2 x 50 MW), dan tiga proyek transmisi, yakni transmisi Jawa-Bali, transmisi luar Jawa Bali, serta transmisi gardu induk gas insulated switchgear dan kabel bawah tanah di Pulau Jawa.
Hal ini adalah rangkaian penandatanganan perjanjian pendanaan proyek listrik terakhir untuk 10.000 MW tahap pertama.
Untuk proyek transmisi, ada tiga perjanjian kredit. Pertama, sindikasi Bank Mandiri dan BCA untuk 26 proyek transmisi di Jawa senilai Rp 2,6 triliun. Kedua, sindikasi BNI dan BRI untuk 20 proyek di luar Jawa Rp 1,9 triliun. Ketiga, BCA membiayai tiga proyek gas dan kabel bawah tanah di Jawa Rp 327 miliar.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perhatian pemerintah tidak terbatas pada pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga infrastruktur berupa transmisinya.
Menurut Dirut BNI Gatot Suwondo, perbankan menilai proyek listrik memiliki prospek bisnis yang baik dan risiko yang relatif kecil. ”Perbankan juga mendukung program pemerintah membangun sumber-sumber energi,” kata Gatot. (OIN/FAJ)
Selasa, 15 Desember 2009 | 09:53 WIB
Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/15/09533417/dana.listrik.terpenuhi
”Komitmen pendanaan untuk pembangkit sudah mencukupi untuk total 9.500 megawatt. Jadi, boleh dikatakan untuk pembangkit 10.000 MW misi sudah terpenuhi (mission accomplished),” ujar Wakil Direktur PT Perusahaan Listrik Negara Rudiantara seusai penandatanganan enam nota kesepahaman perjanjian kredit pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap dan transmisi di Jakarta, Senin (14/12).
Hadir pada kesempatan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama PLN Fahmi Muchtar, Dirut PT Bank Mandiri Agus Martowardojo, Dirut Gatot M Suwondo, Dirut BCA DE Sutijoso, Dirut BRI Sofjan Basyir, serta Duta Besar China untuk Indonesia Zhang Qiyue.
”Sebagian dari pendanaan itu dari China. Dari total kebutuhan dana Rp 78 triliun, China sudah memberikan komitmen untuk memberikan pendanaan senilai 4 miliar dollar AS (atau sekitar Rp 40 triliun),” kata Rudiantara.
Dijelaskan, hingga akhir November 2009, China sudah mencairkan 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 10 triliun.
”Sisanya dicairkan bergantung pada perkembangan proyeknya,” kata Rudiantara.
Enam MoU tersebut diarahkan untuk pendanaan proyek PLTU 3 Jawa Timur-Tanjung Awar-awar berkapasitas 2 x 350 MW; PLTU Kepulauan Riau, Tanjung Bale Karimun (2 x 7 MW); dan PLTU 1 Riau,
Bengkalis, berkapasitas (2 x 10 MW).
Selain itu, juga untuk proyek PLTU 2 Riau, Selat Panjang (2 x 7 MW); PLTU 1 Kalimantan Barat, Parit Baru (2 x 50 MW), dan tiga proyek transmisi, yakni transmisi Jawa-Bali, transmisi luar Jawa Bali, serta transmisi gardu induk gas insulated switchgear dan kabel bawah tanah di Pulau Jawa.
Hal ini adalah rangkaian penandatanganan perjanjian pendanaan proyek listrik terakhir untuk 10.000 MW tahap pertama.
Untuk proyek transmisi, ada tiga perjanjian kredit. Pertama, sindikasi Bank Mandiri dan BCA untuk 26 proyek transmisi di Jawa senilai Rp 2,6 triliun. Kedua, sindikasi BNI dan BRI untuk 20 proyek di luar Jawa Rp 1,9 triliun. Ketiga, BCA membiayai tiga proyek gas dan kabel bawah tanah di Jawa Rp 327 miliar.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perhatian pemerintah tidak terbatas pada pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga infrastruktur berupa transmisinya.
Menurut Dirut BNI Gatot Suwondo, perbankan menilai proyek listrik memiliki prospek bisnis yang baik dan risiko yang relatif kecil. ”Perbankan juga mendukung program pemerintah membangun sumber-sumber energi,” kata Gatot. (OIN/FAJ)
Selasa, 15 Desember 2009 | 09:53 WIB
Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/15/09533417/dana.listrik.terpenuhi
Tuesday, December 8, 2009
Hadapi Perubahan Iklim Perlu Perubahan Gaya Hidup
Malapetaka di Depan Mata
Malapetaka akibat pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim mengancam semua makhluk tanpa kecuali. Sebagai salah satu upaya menghindarkan petaka tersebut, mulai hari ini, Senin (7/12), utusan lebih dari 190 negara mulai berunding dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark.
Pada Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC) ini akan berlangsung negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru sebagai pengganti skema Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya pada 2012. Sebanyak 145 negara meratifikasi Protokol Kyoto yang disetujui pada 1997.
Fenomena pemanasan global, menurut pakar agroklimatologi yang juga reviewer emisi karbon negara-negara maju dalam Annex I, Rizaldi Boer, sudah terjadi di Indonesia.
Pendapat senada dinyatakan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Edvin Aldrian di Jakarta, Sabtu (5/12).
Menurut Edvin, pemanasan global di antaranya terlihat dari perubahan suhu permukaan di seluruh wilayah di Indonesia.
Berdasarkan data dari BMKG tentang perubahan suhu minimum dan maksimum yang terpantau pada 1980-2002 di 33 stasiun pemantau, kenaikan tertinggi perubahan suhu maksimum di Denpasar, Bali, sebesar 0,087 derajat celsius per tahun. Sementara kenaikan tertinggi perubahan suhu maksimum ada di Polonia, Medan, Sumatera Utara, sebesar 0,172 derajat celsius.
”Besarannya berbeda di setiap kota,” ujar Edvin. Kenaikan suhu merupakan kecenderungan yang sedang dihadapi dunia.
Sejumlah bukti ilmiah menunjukkan, kenaikan suhu global pada abad ke-21 diperkirakan 2-4,5 derajat celsius akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
Di Indonesia, perubahan itu terasa pada panjang pendeknya musim hujan atau kemarau. Secara umum, perubahan iklim berdampak pada musim hujan memendek, sebaliknya musim kemarau semakin panjang.
Di bidang pertanian, hal itu berdampak langsung pada hasil panen. ”Gagal panen dalam sepuluh tahun terakhir kian sering,” kata Rizaldi, yang juga dosen sekaligus Direktur Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Kawasan Asia Pasifik (CCROM SEAP) IPB.
Dampak kelautannya, iklim ekstrem mengganggu pelayaran dan nelayan karena badai tropis kian sering. Gelombang tinggi juga kian sering mengganggu nelayan. Nelayan sekarang melaut rata-rata tinggal 200 hari setahun dibandingkan dengan 10 tahun lalu yang bisa 365 hari setahun.
”Nelayan harus tambah ongkos alat dan bahan bakar karena ikan-ikan berenang kian dalam,” kata Direktur Pesisir dan Lautan Departemen Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono.
Memendeknya musim hujan berbanding terbalik dengan musim kering. Interval kedatangan El Nino pun kian sering menjadi sekali dalam 3-4 tahun, yang semula 7 tahun rentangnya. El Nino akan diikuti musim kering yang panjang yang berpotensi timbulkan kebakaran hutan.
Malapetaka global
Berdasarkan perkiraan sejumlah ahli, suhu Bumi saat ini meningkat 0,5 derajat celsius dari level 150 tahun silam. Kenaikan akan terus meningkat jika tak ada kemauan negara maju menurunkan laju emisi.
Kenaikan muka laut sudah terasa di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kota Semarang, Belawan (Medan), dan Jakarta merupakan kota terdampak kenaikan muka laut itu, berkisar 5-9,37 milimeter per tahun pada tahun 1990-an. Berdasarkan skenario Panel Internasional Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC), kenaikan suhu Bumi hingga 6 derajat celsius berpotensi menaikkan muka laut hingga 1 meter pada tahun 2100. Puluhan juta penduduk di seluruh dunia akan terancam migrasi karena banjir, kekurangan air, dan iklim ekstrem.
Kondisi Jakarta
Sementara itu, Jakarta hingga kini masih berpredikat sebagai salah satu kota besar penghasil polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor dan industri juga besar. Untuk itu, sejak enam tahun terakhir, Jakarta mulai berbenah.
”Perang melawan dampak buruk perubahan iklim dilakukan dengan dua strategi, yaitu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi yaitu bagaimana kita berupaya membenahi lingkungan yang mengalami kerusakan dan mitigasi atau pencegahan,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Peni Susanti, Minggu.
Menurut dia, beberapa upaya adaptasi, misalnya, dengan penanaman bakau di lahan seluas 344 hektar di pesisir Jakarta Utara, khususnya di kawasan Kapuk. Sementara upaya mitigasi, antara lain, dengan penerapan uji emisi kendaraan bermotor, pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor rutin setiap bulan, kampanye pengelolaan sampah dan mengurangi pembuangan sampah tidak pada tempatnya, serta pembuatan sumur resapan maupun lubang biopori.
Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam pertemuan The Asia Pacific Weeks 2009 di Berlin, Jerman, awal Oktober lalu, menekankan, ada banyak hal yang diprogramkan DKI untuk turut melawan dampak perubahan iklim. Program besar yang telah dicanangkan adalah penggunaan bahan bakar gas untuk bus transjakarta dan sebagian bajaj.
Akhir 2009, Jakarta juga menjajaki kemungkinan melebarkan pelayanan bus jalur khusus ke Bekasi dan Tangerang. Pertemuan antarpemerintah wilayah terkait mulai dilakukan. Semua ini dilakukan, kata Fauzi, untuk menyediakan angkutan umum yang nyaman untuk mengurangi emisi karbon.
Perubahan gaya hidup
Anggota Forum Pengembangan Kota Berkelanjutan, Nana Firman, mengingatkan, semua orang sebenarnya berkontribusi pada isu perubahan iklim karena pada setiap aktivitasnya setiap manusia mengeluarkan emisi karbon. ”Mobilitas kita dengan kendaraan itu mengeluarkan emisi karbon karena memakai bahan bakar fosil, bensin. Juga ketika kita membeli barang dan menggunakan barang-barang elektronik. Bahan bakar pembangkit listrik juga bahan bakar fosil, batu bara,” ujarnya.
”Karena kita berkontribusi dan kita menyadari dampaknya, kita harus bertanggung jawab. Untuk itu, kita harus ada niat yang disusul dengan upaya. Upaya ini adalah upaya mengubah perilaku,” ujarnya.
Beberapa perilaku yang bisa diubah demi mengurangi emisi karbon antara lain memilih kendaraan yang lebih kecil emisinya, misal menggunakan kendaraan umum, atau bahkan tanpa mengeluarkan emisi seperti naik sepeda atau jalan kaki.
Ia menyadari, ”Masih banyak PR yang harus dikerjakan karena kesadaran kita bahwa kita berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim masih sangat rendah.”
(GSA/NEL/ISW)
Senin, 7 Desember 2009 | 03:15 WIB
Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/07/0315599/malapetaka.di.depan.mata
Malapetaka akibat pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim mengancam semua makhluk tanpa kecuali. Sebagai salah satu upaya menghindarkan petaka tersebut, mulai hari ini, Senin (7/12), utusan lebih dari 190 negara mulai berunding dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark.
Pada Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNCCC) ini akan berlangsung negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru sebagai pengganti skema Protokol Kyoto yang akan berakhir masa berlakunya pada 2012. Sebanyak 145 negara meratifikasi Protokol Kyoto yang disetujui pada 1997.
Fenomena pemanasan global, menurut pakar agroklimatologi yang juga reviewer emisi karbon negara-negara maju dalam Annex I, Rizaldi Boer, sudah terjadi di Indonesia.
Pendapat senada dinyatakan Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Edvin Aldrian di Jakarta, Sabtu (5/12).
Menurut Edvin, pemanasan global di antaranya terlihat dari perubahan suhu permukaan di seluruh wilayah di Indonesia.
Berdasarkan data dari BMKG tentang perubahan suhu minimum dan maksimum yang terpantau pada 1980-2002 di 33 stasiun pemantau, kenaikan tertinggi perubahan suhu maksimum di Denpasar, Bali, sebesar 0,087 derajat celsius per tahun. Sementara kenaikan tertinggi perubahan suhu maksimum ada di Polonia, Medan, Sumatera Utara, sebesar 0,172 derajat celsius.
”Besarannya berbeda di setiap kota,” ujar Edvin. Kenaikan suhu merupakan kecenderungan yang sedang dihadapi dunia.
Sejumlah bukti ilmiah menunjukkan, kenaikan suhu global pada abad ke-21 diperkirakan 2-4,5 derajat celsius akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
Di Indonesia, perubahan itu terasa pada panjang pendeknya musim hujan atau kemarau. Secara umum, perubahan iklim berdampak pada musim hujan memendek, sebaliknya musim kemarau semakin panjang.
Di bidang pertanian, hal itu berdampak langsung pada hasil panen. ”Gagal panen dalam sepuluh tahun terakhir kian sering,” kata Rizaldi, yang juga dosen sekaligus Direktur Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Kawasan Asia Pasifik (CCROM SEAP) IPB.
Dampak kelautannya, iklim ekstrem mengganggu pelayaran dan nelayan karena badai tropis kian sering. Gelombang tinggi juga kian sering mengganggu nelayan. Nelayan sekarang melaut rata-rata tinggal 200 hari setahun dibandingkan dengan 10 tahun lalu yang bisa 365 hari setahun.
”Nelayan harus tambah ongkos alat dan bahan bakar karena ikan-ikan berenang kian dalam,” kata Direktur Pesisir dan Lautan Departemen Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono.
Memendeknya musim hujan berbanding terbalik dengan musim kering. Interval kedatangan El Nino pun kian sering menjadi sekali dalam 3-4 tahun, yang semula 7 tahun rentangnya. El Nino akan diikuti musim kering yang panjang yang berpotensi timbulkan kebakaran hutan.
Malapetaka global
Berdasarkan perkiraan sejumlah ahli, suhu Bumi saat ini meningkat 0,5 derajat celsius dari level 150 tahun silam. Kenaikan akan terus meningkat jika tak ada kemauan negara maju menurunkan laju emisi.
Kenaikan muka laut sudah terasa di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kota Semarang, Belawan (Medan), dan Jakarta merupakan kota terdampak kenaikan muka laut itu, berkisar 5-9,37 milimeter per tahun pada tahun 1990-an. Berdasarkan skenario Panel Internasional Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC), kenaikan suhu Bumi hingga 6 derajat celsius berpotensi menaikkan muka laut hingga 1 meter pada tahun 2100. Puluhan juta penduduk di seluruh dunia akan terancam migrasi karena banjir, kekurangan air, dan iklim ekstrem.
Kondisi Jakarta
Sementara itu, Jakarta hingga kini masih berpredikat sebagai salah satu kota besar penghasil polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor dan industri juga besar. Untuk itu, sejak enam tahun terakhir, Jakarta mulai berbenah.
”Perang melawan dampak buruk perubahan iklim dilakukan dengan dua strategi, yaitu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi yaitu bagaimana kita berupaya membenahi lingkungan yang mengalami kerusakan dan mitigasi atau pencegahan,” kata Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Peni Susanti, Minggu.
Menurut dia, beberapa upaya adaptasi, misalnya, dengan penanaman bakau di lahan seluas 344 hektar di pesisir Jakarta Utara, khususnya di kawasan Kapuk. Sementara upaya mitigasi, antara lain, dengan penerapan uji emisi kendaraan bermotor, pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor rutin setiap bulan, kampanye pengelolaan sampah dan mengurangi pembuangan sampah tidak pada tempatnya, serta pembuatan sumur resapan maupun lubang biopori.
Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam pertemuan The Asia Pacific Weeks 2009 di Berlin, Jerman, awal Oktober lalu, menekankan, ada banyak hal yang diprogramkan DKI untuk turut melawan dampak perubahan iklim. Program besar yang telah dicanangkan adalah penggunaan bahan bakar gas untuk bus transjakarta dan sebagian bajaj.
Akhir 2009, Jakarta juga menjajaki kemungkinan melebarkan pelayanan bus jalur khusus ke Bekasi dan Tangerang. Pertemuan antarpemerintah wilayah terkait mulai dilakukan. Semua ini dilakukan, kata Fauzi, untuk menyediakan angkutan umum yang nyaman untuk mengurangi emisi karbon.
Perubahan gaya hidup
Anggota Forum Pengembangan Kota Berkelanjutan, Nana Firman, mengingatkan, semua orang sebenarnya berkontribusi pada isu perubahan iklim karena pada setiap aktivitasnya setiap manusia mengeluarkan emisi karbon. ”Mobilitas kita dengan kendaraan itu mengeluarkan emisi karbon karena memakai bahan bakar fosil, bensin. Juga ketika kita membeli barang dan menggunakan barang-barang elektronik. Bahan bakar pembangkit listrik juga bahan bakar fosil, batu bara,” ujarnya.
”Karena kita berkontribusi dan kita menyadari dampaknya, kita harus bertanggung jawab. Untuk itu, kita harus ada niat yang disusul dengan upaya. Upaya ini adalah upaya mengubah perilaku,” ujarnya.
Beberapa perilaku yang bisa diubah demi mengurangi emisi karbon antara lain memilih kendaraan yang lebih kecil emisinya, misal menggunakan kendaraan umum, atau bahkan tanpa mengeluarkan emisi seperti naik sepeda atau jalan kaki.
Ia menyadari, ”Masih banyak PR yang harus dikerjakan karena kesadaran kita bahwa kita berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim masih sangat rendah.”
(GSA/NEL/ISW)
Senin, 7 Desember 2009 | 03:15 WIB
Jakarta, Kompas - http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/07/0315599/malapetaka.di.depan.mata
GOOGLE PUBLIC DNS: Fitur Baru Google Tanpa Keajaiban
Sebagai perusahaan teknologi informasi, Google memang unik. Hampir semua produknya bisa disebut produk ajaib. Aplikasi pencarinya adalah aplikasi pencari nomor satu dan paling banyak digunakan. Gmail merupakan layanan e-mail dengan tampilan lebih maju dari e-mail berbasis web sebelumnya. Google Analytics menyajikan layanan statistik gratis bagi pengelola situs dengan kelengkapan statistik yang belum pernah ada sebelumnya.
Sampai ke Google Wave yang diluncurkan pada pertengahan tahun ini, Google masih menyajikan produk dengan penuh keajaiban. Google Wave merupakan aplikasi kolaborasi antarpengguna yang dapat menukarkan berbagai media yang kaya, mulai dari teks hingga video.
Awal Desember 2009, Google meluncurkan Google Public DNS (Domain Name System). Seperti halnya produk-produknya yang lain, banyak pengguna internet yang menyambut dengan antusias layanan baru ini.
DNS adalah protocol standar di internet, yang digunakan untuk mengubah nama domain menjadi alamat internet protokol. Misalnya, sebelum mengakses situs fotografer.net, terlebih dahulu komputer yang digunakan akan melakukan permintaan DNS ini ke server DNS yang terdaftar di komputer.
Biasanya, server DNS yang terdaftar di komputer kita adalah server DNS di jaringan lokal, atau server DNS milik ISP (Internet Service Provider) yang kita langgani. Setelah mendapatkan IP Address dari domain yang diminta, komputer kita barulah dapat berkomunikasi dengan server tujuan, atau dapat membuka suatu situs internet.
Kecepatan
Google menyatakan, DNS server miliknya memungkinkan mengakses internet lebih cepat dan menjamin protokol DNS-nya lebih aman. Janji mengenai kecepatan ini sebenarnya bisa dipertanyakan, terutama untuk pengguna di Indonesia.
Kecepatan berinternet lebih ditentukan seberapa besar bandwidth internet yang didapat dari ISP. Meskipun protokol komunikasi DNS vital, besaran datanya sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan komunikasi data internet.
Bisa jadi permintaan DNS berlangsung sangat cepat, biasanya kurang dari 1 detik. Namun, karena pipa internet kita terbatas, data selanjutnya ditransmisikan perlahan.
Untuk menjelajah ke suatu situs dan membuka beberapa halaman dari situs itu, permintaan DNS hanya dilakukan satu kali, yakni saat pertama kali membuka situs tersebut. Selanjutnya tidak perlu lagi ada permintaan DNS karena komputer akan mengingat data itu, selama tidak membuka situs dengan domain yang berbeda.
Hingga artikel ini dibuat, Google tidak memiliki server DNS layanan ini di jaringan lokal Indonesia. Jika DNS milik ISP kita tidak mengalami masalah, proses permintaan DNS akan lebih cepat karena jarak dari komputer ke DNS server ISP lebih dekat ketimbang ke DNS server milik Google.
Kerugian
Di lain pihak, ada kerugian yang mungkin dialami apabila menggunakan DNS server umum. Internet di Indonesia telah berkembang sedemikian pesatnya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan didukung beberapa ISP di Indonesia, Akamai (sebuah Content Delivery Network) telah memiliki beberapa server di jaringan lokal Indonesia. Sistem ini memungkinkan situs-situs internasional, seperti Apple, Microsoft, Face-
book, Adobe, dan masih banyak situs lainnya, dapat diakses secara lokal dan tidak memerlukan bandwidth internasional di sisi pengguna.
Sistem ini bekerja dengan menstimulasi sistem DNS sehingga pengguna lokal akan mengakses server di jaringan lokal, bukan server di jaringan internasional. Jika kita menggunakan DNS server publik milik Google, kita tidak akan dapat merasakan kemudahan ini. Akses kita akan mengarah ke jaringan internasional, berakibat melambatkan akses ke situs tersebut, dan merupakan pemborosan bandwidth internasional.
Entah apa yang mendasari Google meluncurkan layanan terbarunya ini, yang serupa dengan layanan OpenDNS, yang telah berjalan cukup lama. Malah OpenDNS memiliki fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh Google DNS, yaitu kemampuan untuk memfilter situs-situs, misalnya karena pornografi, ataupun sebab lainnya.
Layanan serupa juga diberikan oleh Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) yang membuat server DNS Nawala. Meski lebih sederhana dari OpenDNS, tetapi punya fungsi yang mirip.
Keajaiban yang biasanya tampak jelas pada produk-produk Google, pada produk barunya kali ini tidak tampak.
Senin, 7 Desember 2009 | 05:15 WIB
Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/07/05150489/fitur.baru.google..tanpa.keajaiban
Sampai ke Google Wave yang diluncurkan pada pertengahan tahun ini, Google masih menyajikan produk dengan penuh keajaiban. Google Wave merupakan aplikasi kolaborasi antarpengguna yang dapat menukarkan berbagai media yang kaya, mulai dari teks hingga video.
Awal Desember 2009, Google meluncurkan Google Public DNS (Domain Name System). Seperti halnya produk-produknya yang lain, banyak pengguna internet yang menyambut dengan antusias layanan baru ini.
DNS adalah protocol standar di internet, yang digunakan untuk mengubah nama domain menjadi alamat internet protokol. Misalnya, sebelum mengakses situs fotografer.net, terlebih dahulu komputer yang digunakan akan melakukan permintaan DNS ini ke server DNS yang terdaftar di komputer.
Biasanya, server DNS yang terdaftar di komputer kita adalah server DNS di jaringan lokal, atau server DNS milik ISP (Internet Service Provider) yang kita langgani. Setelah mendapatkan IP Address dari domain yang diminta, komputer kita barulah dapat berkomunikasi dengan server tujuan, atau dapat membuka suatu situs internet.
Kecepatan
Google menyatakan, DNS server miliknya memungkinkan mengakses internet lebih cepat dan menjamin protokol DNS-nya lebih aman. Janji mengenai kecepatan ini sebenarnya bisa dipertanyakan, terutama untuk pengguna di Indonesia.
Kecepatan berinternet lebih ditentukan seberapa besar bandwidth internet yang didapat dari ISP. Meskipun protokol komunikasi DNS vital, besaran datanya sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan komunikasi data internet.
Bisa jadi permintaan DNS berlangsung sangat cepat, biasanya kurang dari 1 detik. Namun, karena pipa internet kita terbatas, data selanjutnya ditransmisikan perlahan.
Untuk menjelajah ke suatu situs dan membuka beberapa halaman dari situs itu, permintaan DNS hanya dilakukan satu kali, yakni saat pertama kali membuka situs tersebut. Selanjutnya tidak perlu lagi ada permintaan DNS karena komputer akan mengingat data itu, selama tidak membuka situs dengan domain yang berbeda.
Hingga artikel ini dibuat, Google tidak memiliki server DNS layanan ini di jaringan lokal Indonesia. Jika DNS milik ISP kita tidak mengalami masalah, proses permintaan DNS akan lebih cepat karena jarak dari komputer ke DNS server ISP lebih dekat ketimbang ke DNS server milik Google.
Kerugian
Di lain pihak, ada kerugian yang mungkin dialami apabila menggunakan DNS server umum. Internet di Indonesia telah berkembang sedemikian pesatnya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan didukung beberapa ISP di Indonesia, Akamai (sebuah Content Delivery Network) telah memiliki beberapa server di jaringan lokal Indonesia. Sistem ini memungkinkan situs-situs internasional, seperti Apple, Microsoft, Face-
book, Adobe, dan masih banyak situs lainnya, dapat diakses secara lokal dan tidak memerlukan bandwidth internasional di sisi pengguna.
Sistem ini bekerja dengan menstimulasi sistem DNS sehingga pengguna lokal akan mengakses server di jaringan lokal, bukan server di jaringan internasional. Jika kita menggunakan DNS server publik milik Google, kita tidak akan dapat merasakan kemudahan ini. Akses kita akan mengarah ke jaringan internasional, berakibat melambatkan akses ke situs tersebut, dan merupakan pemborosan bandwidth internasional.
Entah apa yang mendasari Google meluncurkan layanan terbarunya ini, yang serupa dengan layanan OpenDNS, yang telah berjalan cukup lama. Malah OpenDNS memiliki fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh Google DNS, yaitu kemampuan untuk memfilter situs-situs, misalnya karena pornografi, ataupun sebab lainnya.
Layanan serupa juga diberikan oleh Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI) yang membuat server DNS Nawala. Meski lebih sederhana dari OpenDNS, tetapi punya fungsi yang mirip.
Keajaiban yang biasanya tampak jelas pada produk-produk Google, pada produk barunya kali ini tidak tampak.
Senin, 7 Desember 2009 | 05:15 WIB
Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/07/05150489/fitur.baru.google..tanpa.keajaiban
Hmmm...! Pita Lebar
Hmmm...! Apa yang akan kita lakukan dengan sistem jaringan Lingkar Palapa (Palapa Ring) yang dibangun sepanjang 1.041 kilometer menghubungkan wilayah Mataram-Kupang dengan menelan biaya lebih dari Rp 500 miliar tersebut.
Jejaring infrastruktur pita lebar kecepatan tinggi menggunakan serat optik melalui jalur darat dan jalur laut yang akan menghubungkan sektor selatan Indonesia bagian timur mampu mengoneksi wilayah timur negara kepulauan yang selama ini memang tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya.
PT Telkom, yang menjadi pelopor pembangunan jejaring serat optik ini, optimistis dan memberi nama Telkom Super Highway, mengingatkan kita pada ambisi mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mencanangkan Multimedia Super Corridor. Bedanya, proyek Malaysia adalah inisiatif dan biaya pemerintah, Menkominfo kita malu-malu mengatakan tidak punya uang untuk membangun dengan menyebutkan tidak dosa kalau tidak mampu membangun infrastruktur jejaring digital.
Hmmm...! Pertanyaan yang muncul adalah kalau sudah tergelar infrastruktur canggih akses kecepatan tinggi pita lebar, akan diisi apa jaringan tersebut? Jaringan canggih internet broadband di dalam kota besar, seperti Jakarta, yang tergelar di mana-mana sampai sekarang masih belum maksimal terpakai karena masih dianggap terlalu mahal dan para pengusaha jaringan dianggap masih terlalu besar mengeruk keuntungan.
PT Telkom berangan-angan menggelar apa yang disebut
Next Generation Nationwide Broadband Network sebagai esensi untuk mengembangkan Telkom Super Highway.
Diperkirakan, sektor Mataram-Kupang akan mampu menampung sebanyak 32 juta pelanggan Speedy atau 120 juta pelanggan teve berbasis internet (IPTV). Perusahaan milik negara ini berambisi untuk mengubah diri tidak lagi mendasari layanannya berbasis suara, tetapi memperluas layanan berbasis telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment upaya menjadi pendidikan sebagai bagian dari hiburan.
Hmmm...! Di kota Jakarta yang memiliki berbagai ragam infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informasi, memperoleh sambungan telefoni suara saja menjadi sulit karena penuhnya jaringan dengan aktivitas jejaring sosial seperti Facebook dan chatting yang memenuhi pipa-pipa telekomunikasi yang tersedia.
Mudah-mudahan Lingkar Palapa bukan menjadi mercu suar yang hanya memenuhi ambisi para pejabat yang mampu melakukan konferensi video untuk keperluan seremonial yang selama ini masih menjadi layanan mewah yang tidak dinikmati banyak orang.
Senin, 7 Desember 2009 | 05:17 WIB
Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/07/0517224/hmmm.....pita.lebar
Jejaring infrastruktur pita lebar kecepatan tinggi menggunakan serat optik melalui jalur darat dan jalur laut yang akan menghubungkan sektor selatan Indonesia bagian timur mampu mengoneksi wilayah timur negara kepulauan yang selama ini memang tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya.
PT Telkom, yang menjadi pelopor pembangunan jejaring serat optik ini, optimistis dan memberi nama Telkom Super Highway, mengingatkan kita pada ambisi mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mencanangkan Multimedia Super Corridor. Bedanya, proyek Malaysia adalah inisiatif dan biaya pemerintah, Menkominfo kita malu-malu mengatakan tidak punya uang untuk membangun dengan menyebutkan tidak dosa kalau tidak mampu membangun infrastruktur jejaring digital.
Hmmm...! Pertanyaan yang muncul adalah kalau sudah tergelar infrastruktur canggih akses kecepatan tinggi pita lebar, akan diisi apa jaringan tersebut? Jaringan canggih internet broadband di dalam kota besar, seperti Jakarta, yang tergelar di mana-mana sampai sekarang masih belum maksimal terpakai karena masih dianggap terlalu mahal dan para pengusaha jaringan dianggap masih terlalu besar mengeruk keuntungan.
PT Telkom berangan-angan menggelar apa yang disebut
Next Generation Nationwide Broadband Network sebagai esensi untuk mengembangkan Telkom Super Highway.
Diperkirakan, sektor Mataram-Kupang akan mampu menampung sebanyak 32 juta pelanggan Speedy atau 120 juta pelanggan teve berbasis internet (IPTV). Perusahaan milik negara ini berambisi untuk mengubah diri tidak lagi mendasari layanannya berbasis suara, tetapi memperluas layanan berbasis telekomunikasi, informasi, media, dan edutainment upaya menjadi pendidikan sebagai bagian dari hiburan.
Hmmm...! Di kota Jakarta yang memiliki berbagai ragam infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informasi, memperoleh sambungan telefoni suara saja menjadi sulit karena penuhnya jaringan dengan aktivitas jejaring sosial seperti Facebook dan chatting yang memenuhi pipa-pipa telekomunikasi yang tersedia.
Mudah-mudahan Lingkar Palapa bukan menjadi mercu suar yang hanya memenuhi ambisi para pejabat yang mampu melakukan konferensi video untuk keperluan seremonial yang selama ini masih menjadi layanan mewah yang tidak dinikmati banyak orang.
Senin, 7 Desember 2009 | 05:17 WIB
Source:http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/07/0517224/hmmm.....pita.lebar
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
Juru bicara UK Payments Administration mengakui kebenaran sebuah laporan riset yang dirilis ke publik oleh para peneliti Cambridge Univ... -
Mobile number portability ( MNP ) enables mobile telephone users to retain their mobile telephone numbers when changing from one ...
