70 Persen Sumur di Indonesia Tercemar Bakteri E-Coli

Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan sarana sanitasi secara layak dan sehat. Sebab 70% sumur dangkal yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih tercemar bakteri Escherichia coli (E-coli). Bahkan sebagian besar sungai-sungai di Indonesia juga tercemar bakteri penyebab penyakit diare itu.

"Sarana sanitasi (secara nasional) lebih buruk dari pemenuhan air bersih (layak)," tegas Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo menjawab pertanyaan Media Indonesia seusai acara program hibah air minum di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (4/5).

Kualitas Air Ibukota Makin Buruk & Kotor

Kuantitas dan kualitas air Jakarta terus turun. Selain cadangan air tanah makin terkuras. Sebagian air sumur juga tercemar bahan-bahan organik dan anorganik.

Masalah air di Jakarta kian hari kian gawat. Penduduk makin sulit memperoleh air bersih dan sehat. Selain air tanahnya yang ter­cemar, Jakarta yang dihuni seki­tar 9,5 juta jiwa ini juga punya masalah serius. Yakni, terbatasya keterse­di­aan air tanah di beberapa wila­yah. Sedangkan pelayanan air ber­sih da­ri Perusahaan Daerah Air Mi­num (PDAM) Jaya belum maksimal.

BNI – WWF Indonesia Terbitkan Kartu Kredit Affinity

Penyerahan dummy kartu kredit BNI - WWF. Dari kiri ke kanan: Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto, Conservation Director WWF Klaas Jan Teule, Marketing and Communication Director WWF Devy Suradji dan GM BNI Card Center Dodit Wiweko Probojakti

Jakarta - 03 Mei 2011. BNI bekerjasama dengan World Wildlife Foundation (WWF) Indonesia menerbitkan Kartu Kredit Affinity BNI - WWF Card, sebuah kartu kredit dengan desain WWF yang ditujukan untuk komunitas supporter WWF-Indonesia dan masyarakat umum yang peduli dengan pelestarian alam. Kartu kredit affinity ini adalah bagian dari upaya WWF untuk menggalang dana bagi konservasi dan merupakan penyadar tahuan WWF kepada supporternya tentang gaya hidup ramah lingkungan.

Komitmen Bisnis Tekan Deforestasi, Jangan Hanya Sebatas Pencitraan

Deklarasi Business for Environment Global Summit 2011

Sekitar 200 pebisnis dalam dan luar negeri, Jumat (29/4) di Jakarta, mendeklarasikan komitmen berbisnis ramah lingkungan. Namun, niat itu butuh waktu panjang, di antaranya terkait dengan ketidaksiapan perundangan dan keseriusan para pemangku kepentingan.

Deklarasi itu sekaligus mendukung target Indonesia menurunkan emisi karbon 26 persen tahun 2020. Komitmen dibacakan di depan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Keenam isi deklarasi itu sbb:

Pertama, mendukung berhentinya deforestasi pada 2020 melalui penolakan produk deforestasi.

Kedua, mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan investasi besar pada efisiensi energi dan sumber daya serta program yang mendesain tilang mata rantai produk dan distribusi

Ketiga, mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan. 

Keempat, mendukung program perlindungan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan penyimpan karbon alam. 

Kelima, berinvestasi dan mempromosikan perencanaan kota lestari serta manajemen penggunaan lahan terpadu. 

Keenam, secara intensif mempromosikan pola konsumsi yang lebih leslari.

"Ekonomi hijau harus diambil pebisnis agar ada keseimbangan yang memungkinkan pembangunan, tetapi tetap menjaga ke-lestarian lingkungan. Prinsipnya, hindari eksploitasi sumber daya alam berlebihan." kata Hatta sekaligus menutup Business for Environment (B4E) Global Summit 2011, kemarin.

Ekonomi hijau mensyaratkan kreativitas memodifikasi cara berbisnis untuk menjawab tantangan perubahan iklim.Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, isi deklarasi akan disosialisasikan. Harapannya, bisnis ramah lingkungan bukan lagi beban, melainkan investasi jangka panjang.

Insentif dan disinsentif

Menurut Suryo Bambang Sulisto, deklarasi perlu ditunjang kebijakan pemerintah. Contohnya, insentif bagi perusahaan yang menjalankan isi deklarasi dan, sebaliknya, disinsentif bagi yang melanggar. "Mekanismenya masih harus kami bicarakan dengan pemerintah," katanya.

Juru bicara Greenpeace untuk Asia Tenggara, Bustar Maitar, mengatakan, deklarasi itu adalah kompromi pertumbuhan ekono-mi dengan kepentingan lingkungan. Lebih penting, komitmen itu bisa diterapkan. "Jangan hanya untuk pencitraan," ucapnya

Di tempat lain, Center for International Forestry Research (CIFOR) menghadirkan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind S Homme, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo, pengusaha, dan akademisi Mereka berdiskusi singkat dengan tema "What does REDD+ mean for business?" REDD+ merupakan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengingatkan, REDD+ bukan tujuan. "REDD+ adalah alat Bukan sekadar berkelanjutan untuk lingkungan, tetapi juga harus mengurangi kemiskinan, menumbuhkan ketahanan energi dan ketahanan pangan berkelanjutan, serta menumbuhkan ekonomi berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu Direktur Umum CIFOR Frances Seymour menegaskan, berbisnis dengan cara-cara biasa harus ditinggalkan. Tawarannya, bisnis sesuai tujuan REDD+, pasar meningkat, produk bagus, dan memiliki jaringan berkelanjutan. "Pasar asing amat sensitif pada isu lingkungan. Harap diingat," ujarnya.
Di sisi lain, pengusaha butuh kejelasan informasi dan kepastian usaha. (ICH/ISW)

Sumber : Harian Kompas, 30 April 2011

Pidato Agus Purnomo Dalam B4E Global Summit 2011

Agus Purnomo, Special Staff to the President of Republic Indonesia for Climate Change

Key Messages for "Forest and Climate Change"

Business for Environemnt Global Summit

Shangrilla, Jakarta, 28 April 2011

Assalamu alaikum wr wb.

Distinguished participants, ladies and gentlemen,

Good morning.

Allow me to first quote the President statement about Indonesia green economic mantra, which is “pro-growth, pro-job, pro-poor and pro-environment”." This four tracks strategy mantra needs strong partnership with the business and industry, and that is why it is also a pro-business strategy. The President further admited that, and I quote: "It’s a lot of balls to juggle with, but it’s a necessary challenge."

Yesterday afternoon, some of you were caught by surprise with the word "balls" in that sentence and it made into a Tweeter message. This morning, I would like to elaborate the balls that the government needs to juggle.

The first ball is our nature conservation commitment, especially to preserve the remaining 64 millions hectares of primary forests. Please be advised that such huge area of forests with high biological diversity, almost three times the size of United Kingdom, require substantial efforts to maintain. We need more, many more, forest rangers, maintenance budget, law enforcement activities, local green economic development, to address the drivers of deforestation in our primary forests. These rich biodiversity areas serve, at least, three strategic functions, namely as the insurance of our ecological functions to support life, as the living space of our indigenous communities, and as our savings for future development of medicines, food products, handycrafts and ecotourism.

The second ball is facilitating the growth of our economy. We are all geared to add infrastructures, facilitate new economic investments and improve the connectivities of our archipelagic nation. Lands are needed for roads, railways, electricity generations, plantations, rice fields, settlement and industrial areas. Revisions of existing spatial plans have to be completed sooner than later. President Yudhoyono has pledged more than 30 millions hectares of degraded forest lands for economic expansion and "growth with equity". Detail implementation planning needs to be discussed with all stakeholders, especially with captains of industries who will bring the economic development into reality.

The third ball is in committing to reduce the greenhouse gasses emissions in our economic development activities.  Impacts of greenhouse gasses releases will need to be carefully considered in finalizing the revised spatial plans. International support can be mobilized for finding alternatives to land use change on primary forests and peat lands, that will consequently reduced the amount of carbon release in to the atmosphere.

The fourth ball is the good governance ball, which is a set of policies and actions on anti-corruption, improving political processes and increasing the efficiency and effectiveness of central and local bureaucracy or administration. This ball has become one of the old issues in modern history of governance. But since politics is also the arts of spinning, twisting and distorting the facts, analysis and perceptions, there is almost no end of its excitements. We have set the long and mid-term goals, and already secured a foundation of democratic governance. The tasks ahead of us is to shape the democratic structure and processes in such a way that it will benefit the majority of people while protecting the basic rights of the minorities. We need to reform the election of the Bupati and Governors so that it will stop the practice of putting the remaining forests as collateral for political debts.

We can add more balls, such as the lack of accurate maps of forests, lack of coherent legal system and thus create legal uncertainties, and so on and so forth.

But rather than dwelling into details that most of you are aware of and perhaps experiencing or benefitting from them, I would like to propose two questions for your next sessions:

First, what are the requirements for business to join the band wagon of green and transformative economy?What need to change within the industry and other economic players? And what need to be delivered by the government to facilitate transformation from pollutive and exploitative economy to a green and equittable economy?

Second, how can we improve the cross sector and multi-stakeholders communication? Is this type of once a year fancy conference, with not so cheap entrance ticket, sufficient? Do we need other means of communication that can bring contructive feedbacks, enhanced the motivation to do better and avoid blaming game? To implement a GRAND SCHEME that built of Government policies, international cooperation, market incentives, technological innovation, civil society participation, business and corporation, improvement in communication among stakeholders is a must.

To conclude:

We are moving in the right direction. We have almost passed the point of no return, on the course of sustainable and low carbon economy.

Indonesia is showing the leadership on climate change. We have contributed and will continue to make contribution in tackling global climate change. As  government official that involves in Indonesia’s environmental policy for about six years I’m proud to have been part of the journey to rescue planet earth and to increase the welfare savings of future generations.

We, you and I, should all be bold and courageous and hold each other accountable to the commitments we make. Both government and businesses are accountable to the Indonesian people to bring them jobs, better standards of living and to preserve the vast natural resources we as a country are blessed with.

I thank you for your kind attention.

Wassalamu alaikum wr w