Pelanggaran Tata Ruang Danau Toba Dibiarkan

Pelanggaran terhadap tata ruang kawasan ekosistem Danau Toba hingga saat ini terus dibiarkan. Meski Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba, dan pemerintah pusat membentuk Lake Toba Ecosystem Management Plant sebagai cetak biru perencanaan kawasan, tetapi hingga saat ini pelanggaran tata ruang dan zonasi tetap dibiarkan. Ket.Foto: Perahu penyeberangan dari Ajibata, Parapat, ke Pulau Samosir ini bisa ditemui hampir setiap jam. Dengan perahu ini pula, pelancong bisa berkeliling Danau Toba.

Bupati Samosir Mangindar Simbolon mengakui, pelanggaran terhadap tata ruang kawasan ekosistem Danau Toba tetap dibiarkan karena selama ini tidak pernah ada aturan yang mengikat serta disertai sanksi tegas. Kalau kami lihat, memang belum ada hukum positif yang bisa mengikat, terutama dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran tata ruang di kawasan ekosistem Danau Toba. "Pemerintah daerah pun tidak bisa berbuat apa-apa jika terjadi pelanggaran," ujar Mangindar.

Menurut dia, tujuh pemerintah daerah yang kawasannya berada di sekitar Danau Toba tengah menunggu terbitnya peraturan daerah tentang tata ruang Danau Toba yang baru. Peraturan daerah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadikan kawasan ekosistem Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis nasional.

Dalam peraturan daerah tentang tata ruang Danau Toba yang sekarang sedang digarap ini, harus ada sanksi pidana yang mengikat, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran, ujarnya.

Sebenarnya dalam Perda Provinsi Sumut No 1/1990 juga diatur penataan kawasan, seperti larangan mendirikan bangunan permanen dalam radius 50 meter dari titik pasang surut bibir danau. Namun, saat ini bangunan permanen mulai dari rumah penduduk hingga hotel didirikan dengan tidak mengindahkan peraturan tersebut. Bahkan, kawasan konservasi yang seharusnya terlarang untuk bangunan permanen malah sudah berdiri resor megah.

Degradasi lingkungan

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut RE Nainggolan mengungkapkan, sebenarnya pemerintah pusat telah memfasilitasi pembentukan cetak biru tata ruang kawasan ekosistem Danau Toba. Dari cetak biru inilah dibentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba, yang anggotanya terdiri dari tujuh kabupaten dan Badan Otorita Asahan. Gubernur Sumut menjadi Ketua Dewan Manajemen. "Akan tetapi memang harus terus dilakukan penajaman dan ketegasan soal pembagian zonasi agar tidak terjadi pelanggaran tata ruang," katanya.

Menurut Nainggolan, pelanggaran tata ruang di kawasan ekosistem Danau Toba telah menimbulkan degradasi lingkungan di Danau Toba. Kementerian Negara Lingkungan Hidup bahkan telah mengidentifikasi Danau Toba sebagai salah satu dari 10 danau di Indonesia yang mendesak segera direhabilitasi karena rusak oleh aktivitas manusia yang berlebihan.

Pokoknya seluruh pemangku kepentingan segera mensinergikan Danau Toba secara holistik, tidak boleh parsial. Jadi tidak hanya melihat potensi Danau Toba dari segi pariwisata, ekonomi, budi daya, hydroorologi atau lingkungan. Zonasi kawasan harus dipertajam lagi. "Pemprov Sumut sedang mempersiapkan masterplan untuk penataan kawasan yang lebih tegas," katanya.

Rabu, 21 Januari 2009 | 17:13 WIB

SIMALUNGUN, RABU —  http://sains.kompas.com/read/xml/2009/01/21/17132758/pelanggaran.tata.ruang.danau.toba.dibiarkan